KUIS 14 (15 JULI 2025) SUSULAN

 D28,D30,D31,D32,D34,D35,D36,D37,D38,D40,D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D49,D50

PRESENTASI 15 JULI 2025

 D05,D09,D13,D16,D17,D21,D22,D31,D37,D41,D42,D44,D45

KUIS 13 (PENGUMPULAN 15 JULI 2025)

 D04,D31,D35,D36,D38,D40,D42,D43,D44,

KUIS 11 (4 JULI 2025) Lanjutan

D28,D30,D31,D32,D34,D35,D36,D37,D38,D40,

D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D48,D49,D50

KUIS 13-2 (11 JULI 2025)

D01,D02,D03,D06,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D19,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D30,D31,

REVIEW ARTIKEL M13 (11 JULI 2025)

D01,D02,D03,D04,D06,D07,D09,D10,D11,D12,D14,D15,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D30,D31,

KUIS 12 (4 JULI 2025) LANJUTAN

D21, D28,D30,D31,D32,D34,D35,D36,D37,D38,D40,

D41,D42,D43,D44,D45,D47,D48,D49,

KUIS 11 (4 JULI 2025) LANJUTAN

D28,D30,D31,D32,D34,D35,D36,D37,D38,D40,

D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D48,D49,D50

KUIS MODUL 10 (20 JUNI 2025)

D01,D02,D03,D07,D10,D11,D12,D14,D15,D18,D19,D22,D23,D24,D31,D34,D37,D40,D41,D42,D43,D46,D47,D49,D50

KUIS M0DUL 9 (13 JUNI 2025) LANJUTAN

D24,D25,D26,D27,D28,D30,D31,D32,D33,D34,D35,D36,D37,D38,D40,D41,D42,D43,D44,D45,

Reformasi Penegakan Hukum: Mimpi yang Tak Kunjung Nyata

Oleh: Syahla Namira Khairunisa(D31)

Reformasi Penegakan Hukum: Mimpi yang Tak Kunjung Nyata

Abstrak

Penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik merupakan fondasi utama negara hukum. Di Indonesia, reformasi hukum telah menjadi agenda utama sejak era reformasi 1998. Namun, kenyataannya, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti korupsi, ketidakadilan, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya integritas aparat penegak hukum. Artikel ini mengkaji sejauh mana reformasi penegakan hukum berjalan dan mengapa mimpi tersebut masih jauh dari kenyataan. Dengan metode kualitatif deskriptif, penulis menganalisis berbagai faktor penghambat serta menawarkan rekomendasi strategis untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal di Indonesia.

Kata Kunci: 

Reformasi hukum, penegakan hukum, korupsi, keadilan, integritas.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) mengemban tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum secara adil dan merata. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, semangat reformasi menggema di seluruh sektor, termasuk hukum. Harapan besar disematkan pada institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menjalankan perannya secara profesional, bebas dari intervensi, dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun, lebih dari dua dekade berlalu, penegakan hukum masih diwarnai praktik penyalahgunaan wewenang, kriminalisasi, serta korupsi sistemik.

Permasalahan

1. Mengapa reformasi penegakan hukum di Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan?

2. Apa saja hambatan utama dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil dan independen?

3. Apa strategi yang dapat ditempuh untuk mendorong keberhasilan reformasi penegakan hukum?

Pembahasan

1. Ketimpangan antara Regulasi dan Implementasi

Indonesia memiliki regulasi hukum yang relatif lengkap, namun pelaksanaannya kerap tidak konsisten. Undang-undang sering kali digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana keadilan. Contohnya, penggunaan pasal karet dalam UU ITE yang rentan disalahgunakan.

2. Korupsi dan Politik dalam Penegakan Hukum

Korupsi telah mengakar kuat di lembaga penegak hukum. Tidak jarang aparat penegak hukum justru menjadi pelaku pelanggaran hukum. Selain itu, intervensi politik sering kali membuat proses hukum tidak objektif, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh elit.

3. Lemahnya Integritas dan Profesionalisme Aparat

Penegakan hukum yang ideal menuntut integritas tinggi dari para aparatnya. Namun dalam praktiknya, rekrutmen dan promosi dalam lembaga penegak hukum masih kental dengan nepotisme, bukan meritokrasi.

4. Minimnya Pengawasan dan Partisipasi Publik

Meskipun terdapat lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman, kewenangannya terbatas. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses hukum juga belum maksimal karena rendahnya literasi hukum.

5. Upaya dan Tantangan Reformasi

Berbagai upaya reformasi telah dilakukan seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi birokrasi di Kepolisian dan Mahkamah Agung. Namun, pelemahan terhadap KPK dan resistensi internal terhadap perubahan menjadi tantangan berat.

Kesimpulan

Reformasi penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata berhasil. Meskipun terdapat kemajuan normatif, pelaksanaan hukum masih menghadapi kendala besar berupa korupsi, intervensi politik, lemahnya integritas aparat, dan rendahnya pengawasan publik. Impian akan sistem hukum yang adil dan berwibawa masih menjadi cita-cita yang belum terwujud secara nyata.

Saran

1. Penguatan Integritas Aparat Diperlukan sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit serta pelatihan etika hukum yang berkelanjutan.

2. Revitalisasi Lembaga PengawasPerluasan kewenangan dan independensi lembaga pengawas untuk mengontrol aparat penegak hukum.

3. Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan literasi hukum publik agar dapat berperan aktif dalam pengawasan.

4. Penghapusan Intervensi Politik Menjaga netralitas lembaga hukum dari pengaruh politik praktis.

5. Evaluasi dan Revisi Regulasi Bermasalah Meninjau ulang undang-undang yang membuka celah penyalahgunaan.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan KPK*. Jakarta: KPK, 2023.

Mahkamah Agung RI. *Laporan Kinerja 2023*. Jakarta: MA, 2024.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2007.

KUIS MODUL 6 (SUSULAN)

D12,D29,D36,D35,D40,D46,D43,D31

KUIS MODUL 7 (SUSULAN)

 D12,D21,D29,D35,D36,D40,D46,D31

KUIS MODUL 5 (02 MEI 2025)

 D06,D07,D08,D09,D10,D11,D12,D13,D14,D23,D25,D26,D27,D28,D29,D30,D31,D32,D33,D34

KUIS MODUL 4 (02 MEI 2025)

D06,D07,D08,D09,D10,D11,D12,D13,D14,D23,D25,D26,D27,D28,D29,D30,D31,D32,D33,D34,

Identitas individu dalam masyarakat majemuk

Syahla namira khairunisa (D31)

Abstrak

Identitas individu dalam masyarakat majemuk merupakan konsep yang kompleks dan dinamis. Proses sosialisasi memainkan peran penting dalam pembentukan identitas individu, terutama dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya, agama, dan etnis. Artikel ini akan membahas tentang identitas individu dalam proses sosialisasi masyarakat majemuk dan bagaimana identitas tersebut dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya.

Kata Kunci

- Identitas Individu

- Sosialisasi

- Masyarakat Majemuk

- Budaya

- Agama

- Etnis

Pendahuluan

Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang budaya, agama, dan etnis yang berbeda-beda. Dalam masyarakat seperti ini, proses sosialisasi memainkan peran penting dalam pembentukan identitas individu. Identitas individu merupakan konsep yang kompleks dan dinamis, yang dibentuk melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar.

Permasalahan

Bagaimana identitas individu dibentuk dalam proses sosialisasi masyarakat majemuk? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas individu dalam masyarakat majemuk?

Pembahasan

Identitas individu dalam masyarakat majemuk dibentuk melalui proses sosialisasi yang kompleks. 

A.Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas individu:

•Budaya

Budaya memainkan peran penting dalam pembentukan identitas individu, karena budaya menentukan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Budaya juga mempengaruhi cara individu berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain.

•Agama

Agama juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas individu, karena agama menentukan keyakinan dan nilai-nilai spiritual individu. Agama dapat mempengaruhi cara individu memandang dunia dan dirinya sendiri.

•Etnis

Etnis juga mempengaruhi pembentukan identitas individu, karena etnis menentukan latar belakang dan sejarah individu. Etnis dapat mempengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri dan posisinya dalam masyarakat.

•Interaksi Sosial

Interaksi sosial dengan orang lain juga mempengaruhi pembentukan identitas individu, karena individu belajar dan mengembangkan identitasnya melalui interaksi dengan orang lain. Interaksi sosial dapat mempengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri dan posisinya dalam masyarakat.

B.Teori Identitas

Terdapat beberapa teori identitas yang dapat membantu memahami pembentukan identitas individu dalam masyarakat majemuk. Beberapa teori tersebut antara lain:

•Teori Identitas Sosial

Teori identitas sosial menyatakan bahwa identitas individu dibentuk melalui interaksi sosial dengan orang lain. Identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari keanggotaan dalam kelompok sosial.

•Teori Identitas Psikososial

Teori identitas psikososial menyatakan bahwa identitas individu dibentuk melalui proses psikososial yang kompleks. Identitas psikososial merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi individu.

Kesimpulan

Identitas individu dalam masyarakat majemuk merupakan konsep yang kompleks dan dinamis. Proses sosialisasi memainkan peran penting dalam pembentukan identitas individu, dan faktor-faktor seperti budaya, agama, etnis, dan interaksi sosial mempengaruhi pembentukan identitas individu.

Saran

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keragaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat majemuk.

- Mendorong interaksi sosial yang positif dan konstruktif antara individu dari latar belakang yang berbeda-beda.

- Mengembangkan program-program pendidikan yang mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang identitas individu dan keragaman masyarakat.

Daftar Pustaka

- Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. Harvard University Press.

- Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Polity Press.

- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. Psychology Press.

- Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. Basic Books.

Presiden vs Perdana Menteri: Apa Peran dan Tanggung Jawabnya?

Syahla Namira Khairunisa (D31)

Abstrak

Presiden dan Perdana Menteri memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem pemerintahan suatu negara. Presiden biasanya bertindak sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perbedaan ini mempengaruhi kekuasaan dan tanggung jawab mereka dalam membuat kebijakan dan mengelola pemerintahan. Artikel ini akan membahas perbedaan antara Presiden dan Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan, serta peran dan tanggung jawab mereka dalam membuat kebijakan dan mengelola pemerintahan.

Kata Kunci

- Presiden

- Perdana Menteri

- Sistem Pemerintahan

- Kekuasaan Eksekutif

- Tanggung Jawab

- Kebijakan Publik

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan, terdapat dua posisi penting, yaitu Presiden dan Perdana Menteri. Meskipun keduanya memiliki peran yang signifikan, namun terdapat perbedaan dalam tanggung jawab dan kekuasaan mereka. Artikel ini akan membahas perbedaan antara Presiden dan Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan, serta peran dan tanggung jawab mereka dalam membuat kebijakan dan mengelola pemerintahan.

Pembahasan

Peran dan Tanggung Jawab Presiden

Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan bertanggung jawab atas kebijakan publik. Presiden juga memiliki peran sebagai simbol nasional dan mewakili negara di forum internasional.

Presiden memiliki beberapa tanggung jawab, antara lain:

•Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial

* Memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dalam membuat kebijakan publik dan mengangkat pejabat tinggi

* Mewakili negara di forum internasional dan menjaga hubungan diplomatik

* Bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan keamanan nasional

* Memiliki hak veto dalam proses legislasi

Peran dan Tanggung Jawab Perdana Menteri

Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dalam sistem parlementer. Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang lebih terbatas dibandingkan dengan Presiden dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri memiliki peran sebagai pemimpin kabinet dan mengkoordinasikan kerja para menteri.

Perdana Menteri memiliki beberapa tanggung jawab, antara lain:

- Sebagai kepala pemerintahan dalam sistem parlementer

* Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan administrasi harian

•Mengkoordinasikan kerja para menteri dan memimpin rapat kabinet

* Menjaga hubungan dengan parlemen dan memastikan dukungan mayoritas

* Membuat keputusan kebijakan domestik dan ekonomi

Perbedaan Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan dipilih langsung oleh rakyat. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang lebih terbatas dan dipilih oleh parlemen.

Perbedaan antara sistem presidensial dan sistem parlementer adalah:

- Sistem presidensial: Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan dipilih langsung oleh rakyat

- Sistem parlementer: Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang lebih terbatas dan dipilih oleh parlemen

Contoh Sistem Pemerintahan

Contoh sistem pemerintahan presidensial adalah Amerika Serikat, di mana Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan dipilih langsung oleh rakyat. Contoh sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, di mana Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang lebih terbatas dan dipilih oleh parlemen.

Kesimpulan

Presiden dan Perdana Menteri memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem pemerintahan. Presiden biasanya bertindak sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perbedaan ini mempengaruhi kekuasaan dan tanggung jawab mereka dalam membuat kebijakan dan mengelola pemerintahan.

Saran

- Memahami sistem pemerintahan suatu negara untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Presiden dan Perdana Menteri

- Menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem presidensial dan parlementer

- Membuat kebijakan publik yang efektif dan efisien

Daftar Pustaka

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday.

Littlejohn, S. W. (2002). Theories of Human Communication. Belmont, CA: Wadsworth.

Ritzer, G. (2008). Sociological Theory. New York: McGraw-Hill.

Perdana Menteri. (n.d.). Diakses dari   https://jurno.id/jurnopedia/inilah-perbedaan-antara-presiden-dan-perdana-menteri.id

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai fondasi Kepemimpinan di masa depan

Oleh: Syahla Namira Khairunisa (D31)

A.Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Fondasi Kepemimpinan Masa Depan