Pancasila dan nasionalisme generasi muda

Debat Pancasila

https://youtu.be/qO78SX97VJM?si=62Ynjcyj0OCykvif

Oleh: (MUALIM MA'RUF 41623010037_@A27-MUALIM) dan (GILANG ADKA KURNIAWAN 41623010033 @A23-GILANG)

Deskripsi:

Vidio ini berisi tentang alasan diperlukannya pancasila dalam kajian bangsa indonesia, Pancasila adalah hasil dari perdebatan panjang dan sejarah perjuangan bangsal Indonesia Memahami sejarah pembentukannya memberikan wawasan tentang perjuangan dan komitmen bangsa indonesia terhadap nilai-nilai dasar yang dimuat dalam pancasila. Pancasila juga membantu membentuk identitas nasional indonesia.Dalam sebuah negara yang kaya akan keragaman etnis, agama, dan budaya, pancasila berperan penting sebagai ikatan yang menyatukan semua elemen ini dalam satu kesatuan yang lebih besar. Dengan. demikian Pancasila bukan hanya sebuah ideologi politik, tetapi juga representasi dari perjalanan sejarah dan nilai- nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa indonesia

ANALISIS PANCASILA DAN PERTANIAN BERKELANJUTAN: MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

 ANALISIS PANCASILA DAN PERTANIAN BERKELANJUTAN: 

MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.

  Disusun Oleh : Ahmad Rafif Nuralim

                                   ( @A39-AHMAD )

PENDAHULUAN

   Pembangunan pertanian berperan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut ditunjukkan oleh perannya dalam pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan, sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan, Pembangunan pertanian (termasuk pembangunan perdesaan) yang berkelanjutan merupakan isu penting strategis yang menjadi perhatian dan pembicaraan di semua negara.

   Salah satu tantangan pembangunan pertanian ke depan adalah mempertahankan keberlanjutan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Perspektif pertanian berkelanjutan perlu ditempuh mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar sementara sumberdaya alam sangat terbatas. Selain itu, pencapaian pertanian berkelanjutan sudah menjadi komitmen negara dalam rangka menerapkan Sustainable Development Goals (SDGs).

 

PEMBAHASAN

A. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

      Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Permasalahan muncul beberapa dekade proyek pembangunan berjalan banyak ketidaksesuaian dan ketimpangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Kemiskinan, kelaparan dan kerusakan lingkungan serta kekerasan tetap menjadi bagian yang terus melekat pada negara-negara berkembang. Pembangunan yang seharusnya digunakan sebagai proses untuk membangun kesejahteraan umat manusia secara merata, ternyata berkembang menjadi sebuah proses pengonsentrasian kesejahteraan kepada sekelompok orang.

   Kelestarian sumberdaya lahan pertanian dan mutu lingkungan serta keberlanjutan sistem produksi merupakan hal yang kritikal bagi usaha pertanian di negara tropis, termasuk Indonesia. Curah hujan yang besar pada musim hujan berdampak terhadap kerusakan lahan sebagai akibat erosi permukaan, menjadikan lahan pertanian kehilangan lapisan olah dan hara tanah, terutama pada lahan brerbukit dan berlereng. Praktik usahatani yang sangat intensif juga menghalangi terjadinya proses pengembalian sisa tanaman dan bahan organik ke dalam tanah, disamping mengakibatkan terjadinya penambangan hara tanah.

    Penggunaan sarana agrokimia yang berdosis tinggi telah mengubah keseimbangan ekosistem, mencemarkan air dan tanah, serta meningkatkan intensitas gangguan hama- penyakit. Hal-hal tersebut mengancam kerberlanjutan sistem produksi pertanian. Pertanian modern (revolusi hijau) diakui telah membawa kemajuan pesat bagi pembangunan pertanian. Sistem ini telah berhasil merubah wajah pertanian dunia, tak terkecuali Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi peningkatan produksi pertanian yang cukup signifikan sebagai hasil dari revolusi hijau. Di balik kesuksesannya, tidak dapat dipungkiri ternyata revolusi hijau juga membawa dampak negatif bagi lingkungan.

    Maraknya penggunaan pupuk anorganik, pestisida, herbisida dan intensifnya eksploitasi lahan dalam jangka panjang membawa konsekuensi berupa kerusakan lingkungan, mulai dari tanah, air, udara maupun makhluk hidup Penggunaan bahan-bahan kimia sintetis tersebut berimplikasi pada rusaknya struktur tanah dan musnahnya mikroba tanah sehingga dari hari ke hari lahan pertanian menjadi semakin kritis. Praktek- praktek pertanian modern yang dilakukan dengan tidak bijak mengakibatkan pencemaran lingkungan, keracunan, panyakit dan kematian pada makhluk hidup. yang selanjutnya dapat menimbulkan bencana dan malapetaka, terjadinya degradasi mutu sumberdaya pertanian dan kurang berkelanjutannya sistem produksi.

    

B. Mengapa harus Pertanian Berkelanjutan?

      Ada banyak alasan mengapa harus pertanian berkelanjutan harus menjadi pilihan demi menjaga kehidupan yang berkualitas. Tuntutan untuk menerapkan pertanian berkelanjutan di Indonesia menjadi isu penting dalam pembangunan pertanian. Banyak pihak mendorong agar sistem pertanian berkelanjutan dapat diterapkan secara luas.

   

    Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menuntut pembangunan pertanian mampu menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan.

- Negara-negara dalam KTT Bumi sepakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pengurangan limbah industri dan eksploitasi sumber daya alam secara bertanggung jawab,

- semakin sadar mengenai kualitas hidup yang lebih baik di dukung kualitas lingkungan yang sehat dan bersih.

- masyarakat semakin sadar akan arti kesehatan sehingga sangat memperhatikan kualitas produk makanan dan minuman yang dikonsumsi baik dari segi proses produksi maupun mutu kandungan gizi.

   Definisi pertanian berkelanjutan untuk Indonesia disarankan sebagai usaha pertanian yang mampu memberikan hasil panen secara optimal dari segi kuantitas dan kualitas, disertai upaya pelestarian mutu sumberdaya pertanian dan lingkungan agar sumberdaya pertanian tetap produktif dan mutu lingkungan terjaga bagi kehidupan generasi mendatang.

  Tujuan dari pertanian berkelanjutan untuk Menjaga atau dan meningkatkan keutuhan sumber daya alam lahan dan melindungi lingkungan, Menjamin penghasilan bagi petani, Menjamin konservasi energy, Meningkatkan produktivitas, Meningkatkan kualitas dan keamanan bahan pangan, dan Menciptakan keserasian antara petani dan faktor sosial ekonominya.

PENUTUP

    Kondisi Kemandirian pangan Indonesia masih rawan terutama jika dilihat dari komoditas tanaman pangan selain beras. Namun demikian potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Indonesia diyakini dapat digerakkan dan dapat berpartisipasi penuh dalam upaya pencapaian kemandirian pangan. Memperhatikan kondisi lingkungan strategis baik domestik maupun internasional dimana Indonesia mempunyai sumber pangan yang beragam dan dalam jumlah yang besar ditambah dengan lingkungan internasional yang sangat kondusif bagi Indonesia seperti perkembangan negosiasi di WTO yang semakin menunjukkan adanya keberanian negara berkembang berbeda pendapat dengan negara-negara maju, adanya kemauan politik yang besar dari pemimpin bangsa dan berkembangnya demokratisasi di semua level masyarakat, kemandirian pangan merupakan prasyarat bagi

pembangunan nasional Indonesia. 

    Semakin berkembang teknologi budidaya dan pengolahan hasil diyakini akan mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan produktivitas dan kualitas hasil produksi sektor pertanian sebagai sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan semakin profesionalnya kelembagaan perbankan dan semakin transparannya perencanaan pembangunan maka keberpihakan pada sektor pertanian akan jauh lebih besar. Kondisi ini diharapkan dapat memicu upaya pemantapan dan pencapaian kemandirian pangan sebagai pilar ketahanan nasional.

    DAFTAR PUSAKA

Khudori. 2008. Impor Pangan dan Hak Hidup Petani,

 Jurnal Nasional, 1 Februari 2008. Kompas. 2008.

 Krisis Pangan Gejala Dunia, Kompas, 25 Januari 2008.  

Kompas. 2008. Krisis Pangan Tekan Penerimaan, 

Kompas, 1 Januari 2008. Majalah Agro Observer. 2006.

 Hidoep Mati Pangan, Agro Observer No.2 th. 1, November± Desember 2006

Majalah Gatra. 2008. Indonesia Juara Impor, Gatra No.11 th. XIV, 24-30 Januari 2008.  

Majalah Media Komunikasi Petani. 2007.  

Petani Menggugat, Media Komunikasi Petani, edisi 3, September ± Oktober 2007.

PERJUANGAN SEORANG RT YANG MENERUSKAN JABATAN YANG DIMANDATKAN DARI AYAHNYA

 

Nama : Ariel Angga ryan putra_41623010045

@A35-ARIEL

https://youtu.be/u-jmWYFD1Gs?si=avGekGpgQ7s0EqRM

PERJUANGAN SEORANG RT YANG MENERUSKAN JABATAN YANG DIMANDATKAN OLEH AYAHNYA

KEADILAN SOSIAL EKONOMI PANCASILA

 Disusun oleh: Ariel Angga Ryan Putra_41623010045

@A35-ARIEL

Membangun Distribusi Kekayaan yang Adil

Abstrak:

Selamat datang di artikel ini yang akan membahas tentang Pancasila dan keadilan sosial ekonomi dalam membangun distribusi kekayaan yang adil. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, salah satunya adalah keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi, keadilan sosial berarti adanya kesetaraan dalam distribusi kekayaan di masyarakat. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya keadilan sosial ekonomi dan bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan untuk mencapai tujuan ini.

Kata kunci : Pancasila, Keadilan, Ekonomi, Setara, Distribusi

Pendahuluan:

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Salah satu aspek penting dari Pancasila adalah keadilan sosial ekonomi, di mana distribusi kekayaan di masyarakat harus adil dan setara. Artikel ini akan membahas pentingnya keadilan sosial ekonomi dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan mencapai cita-cita Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengajarkan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Keadilan sosial ekonomi berarti bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada. Hal ini berarti tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil dalam distribusi kekayaan.

Pembahasan:

Pengertian Keadilan Sosial Ekonomi

Keadilan sosial ekonomi mengacu pada prinsip bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan mendapatkan manfaat yang setara dari kekayaan yang dihasilkan. Artinya, tidak ada ketimpangan yang signifikan antara kelompok-kelompok sosial dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kesempatan lainnya.

Pancasila sebagai Landasan Keadilan Sosial Ekonomi

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu sila yang harus dijunjung tinggi. Dalam konteks ekonomi, Pancasila mendorong terciptanya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan musyawarah-mufakat dapat menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Ekonomi

Meskipun Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial ekonomi, tetapi tantangan tetap ada dalam mewujudkannya. Salah satu tantangan adalah ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di masyarakat. Ketimpangan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesenjangan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang tidak merata, serta kurangnya kesempatan bagi kelompok-kelompok marginal.

Strategi untuk Membangun Distribusi Kekayaan yang Adil

Untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dan membangun distribusi kekayaan yang adil, diperlukan strategi yang tepat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

A. Peningkatan akses pendidikan: Memberikan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat untuk memastikan kesempatan yang sama dalam dunia kerja.

b. Pemberdayaan ekonomi: Mendorong pemberdayaan ekonomi kelompok-kelompok marginal melalui program-program pelatihan, bantuan modal, dan akses pasar yang lebih baik.

c. Kebijakan redistribusi: Menerapkan kebijakan yang mendukung redistribusi kekayaan, seperti pajak yang adil dan program-program bantuan sosial bagi yang membutuhkan.

Kesimpulan:

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk membangun keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil. Dengan menerapkan strategi yang tepat, seperti peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan redistribusi, kita dapat mencapai tujuan ini. Penting bagi kita semua untuk berkomitmen dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil dalam hal distribusi kekayaan. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan visi Pancasila yang dijiwai oleh semangat persatuan dan keadilan.

Daftar pustaka 

https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/526/5/118220011_file5.pdf

https://an-nur.ac.id/esy/keadilan-sosial-dan-ekonomi-islam-memperkuat-distribusi-kekayaan-yang-adil.html

 https://www.kemenkopmk.go.id/penerapan-sistem-ekonomi-pancasila-dalam-mendorong-pembangunan-manusia-indonesia

https://bmh.or.id/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/

https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5338/pemerintah-dorong-pemberdayaan-ekonomi-pedesaan-dengan-tingkatkan-kapasitas-dan-kualitas-wirausahawan-ekspor-setempat

 

Pancasila dan Ekonomi Kreatif: Mendorong Pertumbuhan Industri Kreatif yang Berdaya Saing Global

Disusun Oleh: Kevin Yehezkiel

@A43-KEVIN

Abstraksi

Pancasila, sebagai pilar dasar nega
ra Indonesia, memiliki nilai-nilai yang dapat memengaruhi dan menginspirasi pertumbuhan industri kreatif. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam Ekonomi Kreatif dapat mendorong perkembangan industri yang kompetitif di panggung global.

 

Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan potensi besar dalam industri kreatif. Dukungan terhadap Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari pembangunan nasional telah menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang signifikan dalam membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan industri kreatif yang berdaya saing di pasar global.

 

Pembahasan

1. Pancasila sebagai Fondasi Filosofis

Pancasila, dengan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan lainnya, dapat menjadi landasan kuat dalam membangUn ekosistem yang mendukung industri kreatif. Gotong royong, misalnya, mendorong kolaborasi di antara pelaku industri untuk menciptakan karya yang inovatif.

2. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktik Ekonomi Kreatif

Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik ekonomi kreatif dapat menjadi panduan dalam mempertahankan identitas budaya sambil meraih kesuksesan di pasar global. Pemanfaatan nilai-nilai lokal dalam karya kreatif juga dapat menambah nilai unik pada produk-produk yang dihasilkan.

 

3. Peran Pemerintah dan Kebijakan Pendukung

Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri kreatif. Kebijakan yang mendukung seperti insentif pajak, akses pendanaan, serta fasilitasi akses pasar global dapat membantu memperkuat posisi industri kreatif Indonesia.

 

4. Teknologi sebagai Pendorong Utama

Perkembangan teknologi telah mengubah lanskap industri kreatif secara signifikan. Dengan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, dan platform digital, pelaku industri kreatif memiliki akses yang lebih luas untuk menciptakan dan mendistribusikan karya mereka secara global. Teknologi juga membuka peluang baru untuk menciptakan pengalaman yang lebih mendalam bagi konsumen.

 

Kesimpulan

Pancasila menjadi landasan kuat dalam membangun ekosistem yang mendukung inovasi di industri kreatif. Sementara industri kreatif menawarkan potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, tantangan seperti perlindungan hak kekayaan intelektual dan akses pasar global tetap menjadi kendala. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik ekonomi kreatif menjadi penting untuk mempertahankan identitas budaya serta menambah nilai unik pada produk-produk. Peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, kebutuhan akan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, serta peran teknologi sebagai penggerak utama dan pentingnya kolaborasi lintas disiplin dan budaya semuanya menjadi kunci dalam menggerakkan industri kreatif Indonesia menuju masa depan yang cemerlang dan berdaya saing global

 

daftar Pustaka:

Djalal, Hasjim. (2017). "Pancasila dan Tantangan Zaman." Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kuncoro, Mudrajad. (2019). "Ekonomi Kreatif: Sebuah Telaah Terhadap Model dan Strategi Pengembangan di Indonesia." Kencana.

Rachmawati, Diani. (2020). "Inovasi dalam Pendidikan Pancasila di Era Revolusi Industri 4.0." Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Soesilo, Djoko. (2018). "Pancasila sebagai Dasar dan Paradigma Pembangunan." Prenadamedia Group.

Tim OJK. (2019). "Potret Ekonomi Kreatif Indonesia." Otoritas Jasa Keuangan

 Pancasila dan Kepemimpinan: Etika dan Tanggung Jawab Pemimpin Bangsa

@A17-AGUNG/AGUNG SETIAWAN

41623010025

Abstrak 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan landasan etika yang kuat bagi kepemimpinan. Pemimpin yang menerapkan prinsip-prinsip Pancasila cenderung lebih peka terhadap keadilan, kesejahteraan rakyat,dan aspek-aspek kehidupan sosial yang bersifat inklusif. 

   Tanggung jawab pemimpin terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan berbasis Pancasila.

Pendahuluan 

   Pendahuluan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan bagi kepemimpinan. Kepemimpinan yang dilandasi oleh etika dan tanggung jawab menciptakan fondasi kuat untuk pembangunan bangsa.

  Dalam konteks ini, pemimpin diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam mengemban tugasnya demi kesejahteraan dan persatuan bangsa.

Pembahasan 

   Etika dan integritas kepemimpinan ini menjadi salah satu fokus penting ditengah-tengah komitmen, dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika berbanding dengan kepentingan pribadi atau golongan. 

  "Oleh sebab itu, etika dan integritas tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan tanpa etika dan integritas akan membawa organisasi dalam bahaya yang serius. Keputusan seorang pimpinan akan memberikan pengaruh besar pada suatu organisasi"

    jika seorang pemimpin memiliki cara berfikir dan bertindak bijaksana itu akan mempengaruhi seluruh bagian di dalam organisasi, dan membawa organisasi menjadi lebih baik, begitupun sebaliknya.

    Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencakup lima prinsip, yaitu 

Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, 

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan 

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

   Dalam konteks kepemimpinan, pemimpin bangsa diharapkan menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti etika dan tanggung jawab.

   

      Etika dalam kepemimpinan mencakup integritas, kejujuran, dan moralitas. Pemimpin yang etis akan membimbing negara dengan prinsip-prinsip moral yang kuat, menciptakan lingkungan yang adil dan beradab. 

    Tanggung jawab pemimpin terlihat dalam kebijakan dan keputusan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat, serta keberlanjutan dan kedamaian negara.

   Dengan mengintegrasikan Pancasila dalam kepemimpinan, diharapkan terwujud pemimpin yang tidak hanya efektif secara politik dan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kesimpulan 

  Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menekankan lima sila yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan sosial dan persatuan.  

  Dalam konteks kepemimpinan, etika dan tanggung jawab pemimpin sangat penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip Pancasila dalam tindakan nyata.

  Pemimpin yang mengedepankan etika dan bertanggung jawab akan cenderung memimpin dengan keadilan, transparansi, dan berkomitmen pada kesejahteraan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Daftar pustaka 

https://ejournal.poltekpel-sorong.ac.id/index.php/jpb/article/view/41

Jakarta: Djambatan.

Kuntowijoyo. (1991). "Filsafat Pancasila." 

Yogyakarta: Tiara Wacana.

Suharto. (1989). "Kepemimpinan Pancasila." 

Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Setiawan, D. (2007). "Etika Kepemimpinan Pancasila." Yogyakarta: Graha Ilmu

Etika dan Integritas Kepemimpinan Dalam Pemerintahan di Indonesia ... https://www.kemenkopmk.go.id/etika-dan-integritas-kepemimpinan-dalam-pemerintahan-di-indonesia-perlu-ditingkatkan

MEREVITALISASI KEPEMIMPINAN PANCASILA DALAM BIDANG ... http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/03/5-Imam-Gunawan.pdf

 Pancasila dan Demokrasi: Harmoni Antara Kekuasaan Rakyat dan Keberlanjutan Negara

ABSTRAK 

Keharmonisan antara Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, dan sistem demokrasi. Menyoroti nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan, artikel ini menjelaskan bagaimana demokrasi menjadi mekanisme partisipatif yang mengakomodasi keberagaman pendapat dan kepentingan rakyat

. Harmoni ini menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan rakyat dan kemiskinan negara, menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia.

PENDAHULUAN

Pancasila dan Demokrasi: Harmoni Antara Kekuasaan Rakyat dan Keberlanjutan Negara" adalah judul yang mencerminkan keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, dengan sistem demokrasi. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, memberikan landasan moral dan budaya bagi negara, sementara demokrasi menciptakan mekanisme partisipatif untuk kekuasaan rakyat.

Harmoni tersebut terwujud melalui penyatuan nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Artikel ini membahas bagaimana konsep-konsep Pancasila, seperti keadilan sosial dan persatuan dalam keberagaman, dapat terinspirasi dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui dialog dan perwakilan, demokrasi menjadi wadah bagi keberagaman pendapat dan kepentingan rakyat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mencita-citakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Harmoni antara Pancasila dan Demokrasi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan rakyat dan keinginan negara, menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia

PEMBAHASAN

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencerminkan nilai-nilai luhur yang mengarah pada keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Seiring perkembangan zaman, keselarasan antara Pancasila dan sistem demokrasi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan rakyat dan keinginan negara.

Demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan hak suara kepada rakyat, memungkinkan partisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan. Hal ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengajarkan nilai-nilai moral dan keadilan sebagai pedoman bersama. Dalam konteks demokrasi, keberagaman budaya, agama, dan suku menjadi kekayaan yang harus dihargai.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mencakup konsep demokrasi yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial. Dengan menggabungkan nilai-nilai ini, Pancasila dan demokrasi menciptakan landasan yang kuat bagi masyarakat yang adil dan beradab.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan landasan untuk demokrasi yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam perbedaan. Sistem demokrasi yang inklusif harus menghormati keberagaman pendapat dan memastikan bahwa suara setiap warga negara disetujui, menciptakan persatuan dalam keragaman.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mencerminkan esensi demokrasi yang representatif. Mewujudkan kebijakan yang melibatkan keterlibatan rakyat melalui perwakilan yang dipilih secara adil, menciptakan sistem yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Artikel ini membahas keharmonisan antara Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, dan sistem demokrasi. Menyoroti nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan, artikel ini menjelaskan bagaimana demokrasi menjadi mekanisme partisipatif yang mengakomodasi keberagaman pendapat dan kepentingan rakyat. Harmoni ini menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan rakyat dan kemiskinan negara, menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia.

KESIMPULAN

Keharmonisan antara Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sistem demokrasi menunjukkan nilai -nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan,sekian 

DAFTAR PUSTAKA

https://herlinda.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/71401/5_Buku_PKWN_V.pdf

https://fahum.umsu.ac.id/demokrasi-pancasila-pengertian-ciri-aspek-prinsip-dan-penerapannya/

https://translate.google.com/translate?u=https://www.scielo.br/j/trans/a/fS7fpnDWLr3QwzVgx6gpxjn/&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search

https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/

https://translate.google.com/translate?u=https://www.mdpi.com/2071-1050/10/12/4726&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search

Pancasila : Landasan Filsafat Negara Indonesia

Abstract

Pancasila adalah filsafat negara yang ;ahur sebagai cita-cita Bersama seluruh bangsa Indonesia. Menurut Ruslan Abdul Gani, Pancasila disebut sebagai filsafat karena merupakn hasil perenungan yang mendalam oleh para pendahulu kita dituangkan dalam suatu system yang tepat.

Pendahuluan

Pancasila sebagai landasan filsafat negara menjadi hal yang sangag penting dan perlu kita ketahui karena dasar dan ideologi dari negara republic Indonesia berasal dari Pancasila. Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa.

Rumusan masalah

1. Bagaimana pancasila berfungsi sebagai landasan filsafat negara Indonesia?
2. Apa peran pancasila dalam penerapan konsep negara hukum di Indonesia?
3. Bagaimana pancasila menjadi dasar bagi negara Indonesia dan bagaimana mereka terkandung dalam sila-sila Pancasila?

Tujuan masalah

1. Mengidentifikasi pancasila sebagai landasan filsafat negara Indonesia.
2. Menjelaskan peran pancasila dalam penerapan konsep negara hukum di Indonesia.
3. Menjelaskan bagaimana pancasila menjadi dasar bagi negara Indonesia dan bagaimana mereka terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pembahasan

Pancasila sebagai landasan filsafat karena memiliki nilai-nilai pada sila pancasila seperti sila pertama sampai sila kelima

1. Sila pertama berisi ketuhanan yang maha esa 
2. Sila kedua berisi kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Dalam penerapan filsafat dalam pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila.

Pancasila sebagai landasan hukum menjadi sebuah pedoman yang harus diterapkan karena sila pada pancasila yang memuat tentang landasan hukum,norma,dan sosial. Pancasila memberikan dasar yang kuat bagi indonesia untuk menjaga keutuhan, membangun persatuan, dan mewujudkan tujuan bersama.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi indonesia yang berperan sebagai desa kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh warga Indonesia karena pancasila sebagai cita cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia

Kesimpulan

Pancasila merupakan ideologi dan mengandung beberapa point pada sila-sila dan juga sebagai landasan filsafat.

Daftar pustaka

1. Ruslan Abdul Gani, "Pancasila sebagai filsafat negara", SIPEJAR, 2023-10-30 https://sipejar.um.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=227535
2. Pancasila Sebagai Landasan Filsafat Negara", UMSU Kampus Terbaik, 2023-07-20 https://fkip.umsu.ac.id/2023/07/20/pancasila-sebagai-landasan-filsafat-negara/
3. I Gusti Ayu Anggita Putri "Pancasila sebagai dasar kehidupan warga Indonesia", Binus University, 2020-04-24 https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pancasila-sebagai-dasar-kehidupan-warga-indonesia/

PANCASILA DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR : MERANCANG INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN

 

Disusun oleh : Mohamad Raehan Vigo Hartono (@A38-RAEHAN)

Abstrak

      Pancasila, sebagai dasar filosofis negara Indonesia, memberikan landasan nilai untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Artikel ini menggambarkan pendekatan merancang infrastruktur yang memadukan prinsip-prinsip Pancasila dengan konsep keberlanjutan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi cara di mana nilai-nilai dasar Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan kesejahteraan, dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

Abstract

Pancasila, as the philosophical basis of the Indonesian state, provides a value basis for sustainable infrastructure development. This article describes an approach to designing infrastructure that combines Pancasila principles with the concept of sustainability. The main focus of this research is to identify ways in which the basic values of Pancasila, such as justice, unity, and prosperity, can be integrated into the planning, implementation, and maintenance of infrastructure projects.

Keyword :

Pancasila, Pembangunan infrastruktur, infrastruktur berkelanjutan

Pendahuluan

Latar Belakang

Pancasila, sebagai dasar filosofis negara Indonesia, menegaskan nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan utama dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai pedoman moral dan etika, Pancasila mengemukakan prinsip-prinsip seperti keadilan, persatuan, kesejahteraan, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila memberikan arahan yang kuat untuk merancang pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, tetapi juga mengakomodasi aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan.

Rumusan Masalah

1) Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan?

2) Apa dampak dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam merancang infrastruktur terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan?

Pembahasan

1. Pancasila Membimbing Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Dengan Fokus Pada Keberlanjutan Lingkungan

etika yang kaya nilai-nilai untuk membimbing pembangunan infrastruktur. Ketika Pancasila, sebagai filosofi dasar negara Indonesia, memberikan landasan moral dan mempertimbangkan keberlanjutan, terutama keberlanjutan lingkungan, nilai-nilai Pancasila dapat berperan sebagai panduan untuk menciptakan proyek-proyek yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga melindungi warisan alam dan sumber daya untuk generasi mendatang.

a. Keadilan Sosial (Pancasila Sila ke-5): Keadilan sosial, salah satu pilar Pancasila, memberikan dasar untuk memastikan distribusi manfaat yang merata dari pembangunan infrastruktur. Melalui pendekatan ini, infrastruktur yang berkelanjutan dapat memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat dan meminimalkan disparitas sosial.

b. Ketuhanan yang Maha Esa (Pancasila Sila ke-1): Ketuhanan yang Maha Esa menyiratkan kewajiban untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Infrastruktur yang berkelanjutan harus mencerminkan keberlanjutan alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.

c. Gotong Royong (Pancasila Sila ke-3): Konsep gotong royong, atau bekerja sama, dapat diterapkan dalam perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses ini dapat meningkatkan keberlanjutan proyek dan memperhatikan kebutuhan dan kearifan lokal.

d. Demokrasi (Pancasila Sila ke-4): Penerapan demokrasi dalam konteks pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini dapat memastikan bahwa proyek infrastruktur mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata dari masyarakat yang terkena dampak.

e. Keberlanjutan Lingkunga: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus memperhitungkan dampak lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi hijau, praktik konstruksi berkelanjutan, dan konservasi sumber daya alam, proyek-proyek ini dapat menjadi contoh implementsi konsep keberlanjutan

2. Pancasila Membimbing Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Dengan Fokus Pada Keberlanjutan Inklusi Sosial

a. Pancasila, sebagai filosofi dasar negara Indonesia, memberikan landasan moral dan etika yang kaya nilai-nilai untuk membimbing pembangunan infrastruktur. Ketika mempertimbangkan keberlanjutan, terutama keberlanjutan lingkungan, nilai-nilai Pancasila dapat berperan sebagai panduan untuk menciptakan proyek-proyek yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga melindungi warisan alam dan sumber daya untuk generasi mendatang.

b. Keadilan Sosial (Pancasila Sila ke-5): Keadilan sosial, salah satu pilar Pancasila, memberikan dasar untuk memastikan distribusi manfaat yang merata dari pembangunan infrastruktur. Melalui pendekatan ini, infrastruktur yang berkelanjutan dapat memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat dan meminimalkan disparitas sosial.

c. Ketuhanan yang Maha Esa (Pancasila Sila ke-1): Ketuhanan yang Maha Esa menyiratkan kewajiban untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Infrastruktur yang berkelanjutan harus mencerminkan keberlanjutan alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.

d. Gotong Royong (Pancasila Sila ke-3): Konsep gotong royong, atau bekerja sama, dapat diterapkan dalam perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses ini dapat meningkatkan keberlanjutan huu proyek dan memperhatikan kebutuhan dan kearifan lokal.

e. Demokrasi (Pancasila Sila ke-4): Penerapan demokrasi dalam konteks pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini dapat memastikan bahwa proyek infrastruktur mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata dari masyarakat yang terkena dampak.

Keberlanjutan Lingkungan: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus memperhitungkan dampak lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi hijau, praktik konstruksi berkelanjutan, dan konservasi sumber daya alam, proyek-proyek ini dapat menjadi contoh implementasi konsep keberlanjutan.

3. Pancasila Membimbing Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dengam Fokus Kepada Inklusi Sosial

Pancasila, sebagai fondasi filsafat negara Indonesia, menyediakan kerangka etika yang dapat membimbing pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan memperhatikan inklusi sosial. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar untuk menciptakan proyek-proyek yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan partisipasi masyarakat.

Persatuan Indonesia (Pancasila Sila ke-3): Prinsip persatuan Indonesia menciptakan panggung untuk pembangunan infrastruktur yang memperkuat kesatuan dan menyatukan masyarakat. Dalam konteks inklusi sosial, infrastruktur harus dirancang untuk menghubungkan dan memperkuat kerja sama antarberbagai kelompok masyarakat.

Keadilan Sosial (Pancasila Sila ke-5): Keadilan sosial menjadi kunci dalam memandu inklusi sosial dalam pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek tersebut harus mempertimbangkan distribusi manfaat yang adil, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan akses yang setara kepada semua lapisan masyarakat.

Gotong Royong (Pancasila Sila ke-5): Konsep gotong royong menekankan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi, proyek infrastruktur dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal, meningkatkan inklusi sosial.

Demokrasi (Pancasila Sila ke-4): Penerapan prinsip demokrasi dalam konteks infrastruktur berkelanjutan menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan ragam pandangan dan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Partisipasi Masyarakat: Pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus memprioritaskan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi, proyek infrastruktur dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dan mendukung inklusi sosial.

Kesimpulan

Dalam konteks pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Pancasila, sebagai filosofi dasar negara Indonesia, memberikan landasan etika dan moral yang kaya nilai-nilai untuk membimbing upaya pembangunan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga inklusif sosial dan berkelanjutan lingkungan

Daftar Pustaka

Susanto, D., & Wibowo, A. (2019). Integrating Pancasila Values into Sustainable Development: A Case Study of Infrastructure Projects in Indonesia. Journal of Sustainable Development, 12(4), 56-67.

Prasetyo, B., & Utama, B. A. (2020). Democracy in Infrastructure Development: A Path to Sustainable Urbanization. Environmental Ethics, 28(2), 123-138.

Rahayu, S. S., & Santoso, P. (2018). Balancing Environmental Sustainability and Social Justice: The Role of Pancasila in Infrastructure Planning. Journal of Environmental Planning and Management, 61(9), 1587-1602.

Kusuma, I. N., & Wijayanti, D. (2017). Enhancing Social Inclusion in Infrastructure Development: A Perspective from Pancasila Principles. Journal of Community Development, 22(1), 45-58.

Pratama, A., & Wahyuni, S. (2020). Democracy in Action: Social Inclusion and Infrastructure Planning. International Journal of Sustainable Development, 15(3), 245-260.

Supriyanto, R., & Nugroho, R. (2018). Empowering Communities: The Role of Pancasila in Socially Inclusive Infrastructure Development. Journal of Social Inclusion Studies, 12(2), 87-104.

Widodo, A., & Pramono, A. B. (2019). Enhancing Sustainable Infrastructure Development through the Lens of Pancasila. Journal of Sustainable Development Studies, 14(3), 78-95.

Nugraha, A., & Utama, B. A. (2021). Democracy, Inclusive Growth, and Infrastructure Development: A Pancasila Perspective. Journal of Economic and Social Inclusion, 8(2), 112-128.

Suryanto, D., & Santoso, P. (2018). Pancasila Principles and Long-term Benefits of Sustainable Infrastructure: Case Studies in Indonesia. Journal of Infrastructure Development, 15(1), 45-60.

Pancasila dan tantangan masa depan : relevansi dan implementasi nilai-nilai Pancasila di era modern

 Pancasila dan Tantangan masa depan : relevansi dan implementasi nilai-nilai Pancasila di era modern

Rizky Aprilia Sudrajat

41623010030 

@A20-sudrajat

Abstrak

   Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era moderenisasi dimana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa.

kata kunci: Pancasila, relevansi, implementasi 

Pendahuluan

  Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, disisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut, sedangkan ideologi asli bangsa indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Relevansi Pancasila di Era Modern

   Relevansi Pancasila di era modern biasanya mengacu pada pentingnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tetap memiliki relevansi yang kuat di era modern.

   Pancasila memiliki relevansi penting dalam memandu pembangunan berkelanjutan di era modern. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan hidup, dapat membimbing kebijakan dan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

    "Relevansi Pancasila di era modern adalah sangat penting dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi saat ini.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila tetap relevan di era modern:

1.Identitas Nasional

   Pancasila memainkan peran penting dalam membangun identitas nasional Indonesia. Di tengah globalisasi dan integrasi global, Pancasila membantu menjaga keunikan dan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa Indonesia, serta memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan.

2.Pilar-pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

  Pancasila menyediakan landasan yang kokoh untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, musyawarah, dan persatuan, tetap relevan dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan.

3.Kesetaraan dan Keadilan

   Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila tetap relevan di era modern yang ditandai dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang meningkat. Pancasila mendorong upaya untuk mengatasi kesenjangan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, dan mencapai pembangunan yang inklusif.

4.Harmoni dan Kerukunan Antaragama

   Pancasila mendorong kerukunan dan toleransi antaragama di tengah masyarakat yang semakin multikultural. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila menjembatani hubungan harmonis antara berbagai agama dan meyakinkan kebebasan beragama bagi semua warga negara.

 5.Kepemimpinan yang Berkepribadian

   Pancasila memberikan pedoman untuk kepemimpinan yang adil, berkepribadian, dan berintegritas di era modern. Prinsip-prinsip Pancasila membantu membentuk pemimpin yang bertanggung jawab, memperhatikan kepentingan umum, dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Implementasi Pancasila di era modern 

  Pengimplementasian Pancasila harus datang dari diri sendiri berarti bahwa

Pancasila memiliki sebuah kebutuhan dalam pegangan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara (Soeprapto, 2016). Hal tersebut tidak dapat muncul dengan

sendirinya yang artinya harus adanya upaya yang dilakukan untuk mencapainya,

dengan adanya Pancasila dapat menjadi pegangan kita dan dalam Pancasila mampu

menampung segala keberagaman yang menyebabkan tidak akan timbul perpecahan.

  Kesadaran dalam membangkitkan, memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai dari Pancasila untuk dilakukan dimanapun oleh setiap warga negara agar mencegah memudarnya nilai-nilai luhur Pancasila yang ada pada diri kita. Membiasakan nilainilai Pancasila dalam segala aspek seperti lingkungan masyarakat, organisasi, dan lain-lain itu sangat penting.

Implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut berguna agar apa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat.

  Makna Dan Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang

terkandung di dalam sila Pancasila menjadi rumusan serta pedoman dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.Pancasila juga

dijadikan acuan dalam berperilaku di dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai

Pancasila yaitu arti atau maksud dari bunyi sila-sila Pancasila dan juga hal-hal penting yang berguna bagi manusia untuk dapat diamalkan di dalam kehidupan

sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya

dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal dan

bersifat mutlak.

 Adapun makna dan nilai - nilai yang terkandung di dalam setiap

sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan (Religiusitas)

  Sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan

mempunyai makna yaitu bangsa Indonesia berhak untuk menganut dan memiliki

serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,tidak ada paksaan

serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Juga mengandung arti

adanya pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan pencipta alam

semesta. Dengan nilai ini bangsa Indonesia dinyatakan sebagai bangsa yang

religius bukan bangsa atheis. Negara Indonesia juga melindungi kemerdekaan

bagi setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk

beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Nilai religius merupakan nilai yang erat kaitannya dengan sesuatu

kekuatan suci, agung, sakral, dan mulia. Ketuhanan sebagai pandangan hidup

adalah mewujudkan serta membangun masyarakat Indonesia untuk memiliki

jiwa dan semangat dalam mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik

yang dilakukannya.

2. Kemanusiaan (Moralitas)

  Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai pengertian yaitu

kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan

sehari – hari atas dasar tuntutan hati nurani.Setiap manusia memiliki potensi

menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang

maju peradabannya pasti akan lebih mudah menerima kebenaran dengan

mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, serta mengenal

hukum yang universal.

Kesadaran inilah yang menjadikan semangat dalam membangun

kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha yang gigih, dan diimplementasikan dalam bentuk sikap yang harmoni,

toleransi dan penuh kedamaian. Makna pengakuan terhadap persamaan derajat

antar manusia bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban pada

sikap moral dan tingkah laku yang didasarkan pada potensi hati nurani, Serta

dalam hubungannya dengan nilai pada norma – norma dan kebudayaan pada

masyarakat setempat.

3. Persatuan Indonesia (Kebangsaan)

   Persatuan merupakan gabungan atas beberapa bagian, Persatuan Indonesia

merupakan upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan

panjang serta terdiri dari berbagai macam kelompok suku bangsa, namun

perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan melainkan justru untuk

dijadikan persatuan Indonesia.

  Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa dalam usaha bersatu

untuk kebulatan rakyat demi membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Persatuan Indonesia menghargai dan mengakui sepenuhnya

keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Seluruh warga negara

Indonesia harus mengembangkan rasa cinta tanah airnya serta bersedia rela

berkorban demi kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan.

4. Permusyawaratan dan Perwakilan

   Sebagai makhluk sosial, Manusia hidup berdampingan dengan orang lain,

di dalam interaksi itu biasanya terjadilah kesepakatan, dan saling menghargai

satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip kerakyatan

yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia,

mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yaitu kerakyatan yang

mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walaupun berada dalam

pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan serta pembaharuan. Hikmah

kebijaksanaan yaitu kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri dari pemikiran

berasaskan kelompok serta aliran tertentu yang sempit.

  Penyelenggaraan negara berdasarkan pada permusyawaratan dan

perwakilan. Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi mengakui serta

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Negara mengutamakan prinsip

permusyawaratan yang mampu mewujudkan adanya kesejahteraan sosial.

Bangsa Indonesia wajib menghormati serta menjunjung tinggi adanya setiap

keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Dan segala keputusan itu

dilakukan atas dasar iktikad yang baik serta dengan adanya rasa penuh tanggung

jawab yang besar.

5. Keadilan sosial

  Nilai keadilan merupakan nilai yang menjunjung norma berdasarkan

ketidak berpihakkan, keseimbangan, serta pemerataan yang terjadi pada suatu

hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan citacita bangsa Indonesia. Mewujudkan keadaan masyarakat yang dapat bersatu

secara organik, dimana setiap anggotanya dapat mempunyai kesempatan yang

sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan

aslinya. Segala usaha diarahkan kepada seluruh potensi rakyat, memupuk

perwatakan dan meningkatkan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan dapat

tercapai secara merata.

Daftar pustaka

  Dewantara, A. (2018). Pancasila dan Multikulturalisme Indonesia. 109–126.

https://doi.org/10.31227/osf.io/8r7h9

  Soeprapto. (2016). Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Ber Masyarakat

Berbangsa Dan Bernegara. Jurnal Ketahanan Nasional, 10(2), 7–14.

https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22980/15236

   Wulan N., & Dinie, A.D. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam

Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. De Cive: Jurnal

Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(4), 1-7.

https://journal.actualinsight.com/index.php/decive/article/view/227/166

   Yohana R.U.S., & Dinie, A. D. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam

Kehidupan Sehari-Hari dan sebagai Pendidikan Karakter. Jurnal Kewarganegaraan,https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1452/pdf

   Latifah, M., & Dinie, A. D. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Generasi

Millenial di Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1), 944-951.

https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1057

Etika politik Pancasila

Pancasila sebagai Fondasi Etika Politik Bernegara: Meneguhkan Kedaulatan Rakyat

Oleh : Reva Liandri (@A21-REVA)

Abstrak

Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga Negara dan penyelenggara Negara harus mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat, karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Kata kunci : Pancasila, Etika, Nilai

Pendahuluan

Etika berkaitan dengan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, pada individu atau masyarakat. Dalam pengertian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam pengertian luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruk.

Pembahasan

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai luhur merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma moral, norma hukum maupun norma kenegaraan lainnya. Adapun nilai-nilai tersebut akan dijabarkan secara jelas sehingga dapat dijadikan sebagai suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi :

1. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun yang buruk.

2. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jadi sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai–nilai etika yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan Etika politik termasuk lingkup etika sosial yang berkaitan dengan bidang kehidupan politik, politik juga memiliki makna dan bermacam macam kegiatan, dalam sistem politik negara dan politik lainnya harus berpedoman dan mengacu pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila, dengan tujuan demi kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat (publik) dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau individu. Dalam hubungan dengan etika politik bahwa pengertian politik harus dipahami secara lebih luas yaitu yang menyangkut seluruh unsur yang membentuk sesuatu persekutuan hidup yang disebut Negara dan Masyarakat.

Pancasila sebagai etika politik mempunyai lima prinsip yang disusun menurut pengelompokan Pancasila, karena Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern, yaitu :

1. Pluralisme

Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa / normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang.

2. Hak Asasi Manusia

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusian yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan.

3. Solidaritas Bangsa

Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan.

4. Demokrasi

Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.

5. Keadilan Sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan.

Kesimpulan

Pancasila sangat diperlukan sebagai sistem etika untuk memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berpedoman pada sikap moral yang berlandaskan Pancasila. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai cerminan dari pelaksanaan Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika dapat diamalkan dengan melaksanakan setiap pengamalan di setiap butir Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan menemui banyak tantangan, begitu pula tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan dihadapi untuk dimenangkan, begitu pula dengan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jika Bangsa Indonesia sudah menerapkan etika di setiap butir Pancasila, maka tantangan Pancasila sebagai sistem etika dapat terselesaikan.

Daftar Pustaka

Isabela, M. A. (2022). kompas. Diambil kembali dari Pancasila sebagai Sumber Etika Politik: https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/04000051/pancasila-sebagai-sumber-etika-politik

Macho, J. (2017). Pancasila Sebagai Etika Politik. Academia.

Susilawati. (2020). Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika Bangsa Indonesia. Jurnal Prajaiswara.

Yanto. (2017). ETIKA POLITIK PANCASILA. CORE.

Yanto, D. (t.thn.). ETIKA POLITIK PANCASILA. CORE, 2017.

Pancasila dan Tanggung Jawab Politik: Menegakkan Integritas dan Moralitas dalam Kepemimpinan

 

Pancasila dan Tanggung Jawab Politik: Menegakkan Integritas dan Moralitas dalam Kepemimpinan

 Abstrak

Artikel ini membahas nilai-nilai integritas dan moralitas dalam politik menurut Pancasila, menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan etika bagi para pemimpin politik dalam memimpin negara.

Politik berintegritas merupakan prinsip membangun sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai integritas. 

Latar belakang 

Bila mengacu pada sila-sila yang ada pada Pancasila, Kepemimpinan

Pancasila adalah:

1. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, akan menciptakan pemimpin

yang memiliki ifat religiusitas yang baik. Keberadaannya sebagai

makhluk ciptaan Tuhan akan tunduk dengan aturan dan pedoman

yang diyakininya. Keberadaan Tuhan cukup menjadikan dirinya sadar

bahwa setiap tindak tanduknya akan diawasi secara melekat di mana

pun, kapan pun. Pemimpin yang takut di awas Tuhannya, bukan takut diawasi aparat penegak hukum atau disadar Komisi Pemberantasan

Korupsi.

2. Sila Kedua, Kemanuasian yang Adil dan Beradab, akan menciptakan

pemimpin yang sadar betul artinya keadilan bagi seluruh unsur

masyarakat di negeri ini. Tidak ada satupun yang memiliki

keistimewaan di mata hukum, atau kebijakan yang dibuat. Hak Asasi

Semua unsur manusia di negeri ini harus dilindungi dan dibela. Sikap

ini juga merupakan cerminan dari manusia yang religius.

3. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, akan menciptakan pemimpin yang

mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan

golongannya. Semua keputusannya akan mencerminkan kepentingan

persatuan negeri ini.

4. Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan

dan Permusyawaratan Perwakilan, akan menciptakan pemimpin yang

memiliki jiwa kerakyatan yang tinggi. Dalam konteks ASN, apa yang

dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada

masyarakat sebagai pemberi kepercayaan. Pemimpin yang

mengedepankan kepentingan rakyat akan menghasilkan kebijakan-

kebijakan yang dibuat dalam sudut pandang kepentingan rakyat

secara luas

5. Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, akan

menciptakan pemimpin yang adil secara inklusif kepada siapapun.

Sikap ini harus berlandaskan moral yang cukup kuat, berintegritas

dalam artian,mampu adil dari dalam hati, ucapan, hingga tindakan.

Rumusan Masalah:

1. Apa saja nilai-nilai integritas dan moralitas dalam politik menurut pancasila?

2. Bagaimana cara untuk menegakkan 

Integritas dan moralitas dalam ideologi pancasila?

 

Tujuan:

1. Mengetahui dan memahami nilai-nilai integritas dan moralitas dalam politik menurut pancasila.

2. Mengetahui solusi atau cara untuk dapat meningkatkan atau menegakkan integritas dan moralitas.

Pembahasan

1. Nilai nilai integritas dan moralitas 

Politik berintegritas merupakan prinsip membangun sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai integritas.

menurut Haryatmoko dalam Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi (2011), bahwa integritas pribadi sangat menentukan pembentukan integritas publik (integritas dalam mengemban jabatan publik)

Perilaku berintegritas adalah perilaku semata-mata karena tindakan yang dilakukan itu benar dan tindakan itu tetap akan diambil meski tidak ada satupun yang mengawasi. Dengan kata lain, orang yang memiliki integritas adalah orang yang tindakan atau perilakunya dibimbing atau dipandu oleh serangkaian prinsip-prinsip utama (core principles) yang mendorongnya bertindak secara konsisten demi mencapai standar atau ukuran yang tinggi atau lebih baik. 

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia merumuskan integritas ke dalam tiga komponen nilai-nilai.

1.    Nilai integritas inti, yaitu : jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Berintegritas jujur adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Sementara tanggung jawab memiliki arti siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan alias tidak buang badan. Adapun disiplin merupakan sikap taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

2.    Nilai integritas etos kerja, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Mandiri artinya tidak bergantung pada orang lain. Kerja keras berarti gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, serta tidak asal-asalan. Sedangkan sederhana memiliki arti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan.

3.   Nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, dan adil. Berani memiliki arti mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sejenisnya. Sementara peduli artinya mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Adapun adil ialah berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

2. Solusi dari kurangnya nilai-nilai integritas dan moralitas dalam kepemimpinan

Etika dan integritas tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan tanpa etika dan integritas akan membawa organisasi dalam bahaya yang serius. Keputusan seorang pimpinan akan memberikan pengaruh besar pada suatu organisasi

praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan, perilaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat, menggerogoti kesejahteraan dan demokrasi, merusak aturan hukum dan menghambat pembangunan. Kerusakan yang dilakukan dengan KKN jauh lebih merusak dibanding dengan berperang menggunakan senjata. Artinya serangan secara moral, serangan terhadap integritas, itu yang akan merusak suatu bangsa.

pendidikan karakter menjadi kunci untuk memperbaiki sistem pemerintahan, membentuk manusia yang tidak hanya berdaya saing dan berintegritas.

“Untuk membentuk karakter, dikantor kami (Kemenko PMK) diberikan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan revolusi mental sebagai upaya akselerasi dalam pembangunan karakter, agar beretika, berintegritas, beretos kerja dan berjiwa gotong royong, dalam memajukan bangsa indonesia yang berlandaskan pada pancasila,” tambah Sorni.

Selanjutnya, Staf Ahli Sorni juga menambahkan bahwa SDM Indonesia yang unggul, tidak saja hanya profesional dan berdaya saing, tetapi tentu juga harus memiliki kepribadian yang beretika dan berintegritas yang berpancasila. 

Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa harus selaras dengan nilai-nilai luhur pancasila. Dunia pendidikan kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menanamkan pembangunan karakter ini.

Penutup

Kesimpulannya, implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai tanggung jawab bersama sangat penting untuk membina integritas dan moralitas dalam kepemimpinan politik. Hal ini membutuhkan upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat, terutama para elit politik dan pejabat negara, untuk mewujudkan dan mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila dalam perilaku dan proses pengambilan keputusan. Komitmen kolektif ini sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai dasar negara Indonesia dan memastikan kesejahteraan rakyatnya.

 

Daftar pustaka

https://lms-elearning.bkkbn.go.id/mod/resource/view.php?id=4018&redirect=1

https://www.kemenkopmk.go.id/etika-dan-integritas-kepemimpinan-dalam-pemerintahan-di-indonesia-perlu-ditingkatkan

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/14524/Integritas-Mudah-Diucapkan-Harus-Dilaksanakan.html

PANCASILA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN: MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

 

Nama: Rizki Juni Feraro

NIM: 41623010046

Code: @A36-FERARO

ABSTRAK

Dalam meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kita harus memperhatikan pedoman hidup bangsa Indonesia yaitu pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pancasila banyak nilai-nilai yang membantu dalam pengembangan perempuan dalam pembangunan diantaranya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, jika ingin meningkatkan peran perempuan kita harus memperhatikan banyak aspek seperti pendidikan dan keterampilan, akses keuangan, pemberdayaan digital, peningkatan keterwakilan, penghapusan deskriminasi, dan pengarusutamaan gender. Apabila hal-hal tersebut dapat di penuhi maka peran perempuan dalam pembangunan akan semakin nyata dan besar, sehingga tisak terfokus hanya pada laki-laki saja.

Kata Kunci: Pancasila, dasar negara, perempuan, ekonomi

PENDAHULUAN

Pancasila adalah Ideologi begara Indonesia yang mana pancasila berperan sebagai pokok pikiran bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pancasila berlaku untuk semua masyarakat Indonesia terlepas dari gendernya. Penerapan pancasila juga merupakan salah satu kunci agar nilai-nilai pancasila benar-benar di hidupi oleh segenap putra-putri bangsa Indonesia. Jika dikaitkan dengan isu-isu yang ada, dimana banyak kalangan masyarakat yang bergender perempuan menyuarakan pendapatnya mengenai kesetaraan gender. Hal ini selaras dengan salah satu sila pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" artinya yaitu semua orang harus diperlakukan secara adil baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, peran perempuan harus semakin didukung demi keadilan bagi seluruh masyarakat indonesia.  Bentuk upaya nyata  untuk memajukan kaum perempuan adalah dengan memberikan kesempatan yang sama dalam hidang ekonomi dan pembangunan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana cara meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi dan pembangunan?

TUJUAN

Tujuannya adalah untuk mengetahu cara untuk mengembangkan peran perempuan dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

PEMBAHASAN 

Pancasila sebagai pedoman negara

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mana pancasila merupakan dasar dalam berpikir dan bertindak. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang perlu untuk diimplementasikan. 

Pancasila sebagai dasar pembangunan ekonomi

Keadilan Sosial Bagi Selutuh raykat Indonesia:

Keadilan menjadi salah satu dasar yang harus diperhatikan dalam pemvangunan ekonomi. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan adanya keadilan, dimana keadilan akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapat hak yang sama, hak berperan serta sebagai pelaku ekonomi, bisnis, dan juga pembangunan. Sila ini juga menegaskan bahwa keadilan adalah milik semua orang dan menjamin setiap hak Individu.

Gotong royong:

Prinsip gotong royong juga menjadi salah satu poin penting apabila ingin memperkuat pengaruh perempuan salam bidang ekonomi. Hal ini merupakan cara agar perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Caranya adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Tentu hal tersebut tidak mudah namun diperlukan gotong royong ataupun kerja sama dari semua pihak agar tercapainya tujuan.

Ketuhanan Yang Maha Esa:

Setiap orang memiliki hak yang sama begitulah seharusnya. Oleh sebab itu, dalam sila pertama kita harus mengakui bahwa setiap individu diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Selain itu, kita harus meabang semua orang setara artinya tidak ada deskriminasi gender sehingga perempuan pun memiliki kesempatan untuk mendapatkan haknya yaitu berperan entng dalam pembangunan dan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi perempuan

Pendidikan dan keterampilan:

Pendidikan menjadi bagian yang perlu diperhatikan karena pendidikan merupakan hal dasar yang harus dilakukan untuk mengembangkan perempuan. Pendidikan akan memberikan banyak wawasan dan pengetahuan bagi kaum perempuan sehingga mereka dapat memahami dan mengerti mengenai perekonomian dan juga pembangunan secara luas serta mengetahui mengenai berbagai pengetahuan. Selain itu, keterampilan tak kalah penting karena pendidikan dan keterampilan sejalan karena ketika kita memiliki pengetahuan tetapi tidak memiliki keterampilan, itu hanya akan menjadikan banyak kaum perempuan yang tidak mendapatkan pelatihan keterampilan tidak cukup matang untuk bersaing dalam dunia bisnis dan pemberdayaan ekonomi.

Akses keuangan:

Akses keuangan juga menjadi sebuah peranan besar bagi perempuan. Oleh sebab itu, akses keuangan harus mudah dan adil  dalam memberikan layanan keuangan terutama kepada perempuan. Dengan begitu,  perempuan akan memiliki kesempatan untuk membuka usahanya sendiri. Oleh karena itu, kemudahan akses keuangan ini akan menjamin tentang fasilitas pinjaman, program tabungan, dan dukungan keuangan sebagai bantuan bagi perempuan untuk pengembangan usaha mereka.

Pemberdayaan digital:

Perempuan  harus mampu update diri dengan cara mengikuti arus literasi digital dan juga mampu memanfaatkannya agar dapat menggunakan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya ke skala yang lebih luas  baik itu dalam negri maupun luar negri.

Meningkatkan peran dalam pembangunan 

Peningkatan keterwakilan:

Cara untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah dengan partipasi perempuan dalam berbagai bidang yang ada. Selain itu, perempuan juga harus mampu berpartisipasi dalam masalah-masalah besar seperti pengambilan keputusan atau pun yang lainnya, baik di tingkat pemerintahan atau di tingkat swasta. Hal ini menjadi penting karena dengan partisipasi tersebut akan mendorong kesetaraan.

Penghapusan Deskriminasi:

Penghapusan deskriminasi ini tentu menjadi salah satu cara untuk mengemvangkan peran perempuan dalam pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghapus peraturan-peraturan yang mendeskriminasi perempuan. Dengan begitu, perempuan lebih leluasa dalam berkembang dan peran yang dimiliki juga akan semakin besar.

Pengarusutamaan gender:

Kebijakan pembangunan ekonomi dengan perpektif harus selaras agar setiap pemvangunan membawa dampak positif pada kehidupan perempuan. Dengan menerapkan nilai-nilai pancasila kita dapat menjamin pemberdayaan ekonomi perempuan, serta Indonesia akan dapat mengalami perkembangan dibidang ekonomi. Selain itu, keadilan sosial akan tercapai dan masyarakat mendapatkan hak-haknya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pancasila memiliki peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini karena pancasila menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil baik perempuan maupun laki-laki. Dengan begitu perempuan akan mimiliki peran yang besar dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmana, dan Ema Tusiantib.(2021). APAKAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI DAN POLITIK TELAH MENINGKATKAN IPM PEREMPUAN INDONESIA?. Diakses pada 16 November 2023

https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=jepi

Arifin, S. (2018). KESETARAAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA GENDER EQUALITY AND ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA. Diakses pada 16 November 2023

Muhamad Rahman Bayumi, Rizal Alfit Jaya, Bunga Maratush Shalihah (2022). KONTRIBUSI PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN SEBAGAI PENGUATAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA. 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alHuwiyah/article/view/14317 

Amnesty.(2021). HAK PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER. Ambesty Internatonal. Diakses pada 16 November 2023

https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/

Sudarta, Wayan. PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN BERWAWASAN GENDER. Unud. Di akses pada 16 Novemver 2023

https://ojs.unud.ac.id/index.php/srikandi/article/download/2758/1951

Pemahaman Teknologi Era Digital dengan Nilai Pancasila

Oleh Terrano Putra Utama (A08-TERRANO)

Abstrak

Artikel ini membahas peran Pancasila dalam mempromosikan literasi teknologi, nilai-nilai etika dalam penggunaan teknologi, dan bagaimana hal tersebut dapat mendorong pemahaman yang mendalam tentang implikasi teknologi di era digital. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memberikan landasan filosofis dan moral yang penting untuk membimbing perkembangan teknologi dalam masyarakat. Literasi teknologi yang berbasis Pancasila dapat menjadi kunci untuk mencapai perkembangan teknologi yang berkelanjutan dan bermanfaat secara sosial.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pancasila sebagai Panduan Etika dalam Penggunaan Teknologi?

2. Apa saja Strategi Pendidikan Literasi Teknologi Berbasis Pancasila?

3. Apa saja Dampak Positif Literasi Teknologi Berbasis Pancasila terhadap Masyarakat?

4. Bagaimana cara mengintegrasikan Konsep Gotong Royong dalam Pengembangan Literasi Teknologi?

5. Bagaimana cara mengimplementasi Konsep Pancasila dalam Kebijakan Teknologi?

Tujuan

1. Dapat mengnalisis Peran Pancasila sebagai Panduan Etika dalam Penggunaan Teknologi.

2. Menerapakan Strategi Pendidikan Literasi Teknologi Berbasis Pancasila.

3. Mengetahui Dampak Positif Literasi Teknologi Berbasis Pancasila terhadap Masyarakat.

4. Mengintegrasi Konsep Gotong Royong dalam Pengembangan Literasi Teknologi.

5. Dapat menganalisis Implementasi Konsep Pancasila dalam Kebijakan Teknologi.

Pendahuluan

Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi kekuatan utama yang membentuk cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Oleh karena itu, literasi teknologi menjadi suatu keharusan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan mengambil manfaat dari teknologi tersebut. Namun, literasi teknologi tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan.

Pembahasan

1. Pancasila sebagai Panduan Etika dalam Penggunaan Teknologi:

Pancasila, sebagai pilar moral dan etika negara, memberikan panduan berharga dalam penggunaan teknologi. Sila-sila Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Gotong Royong, dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip etika dalam pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi seharusnya sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika, memberikan manfaat yang adil, dan mendukung kemanusiaan yang beradab.

2. Pendidikan Literasi Teknologi Berbasis Pancasila:

Pendidikan literasi teknologi yang berbasis Pancasila menjadi langkah krusial untuk membentuk pemahaman yang mendalam. Program-program literasi teknologi dapat dirancang tidak hanya untuk mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk menyertakan aspek etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas dapat bersinergi dalam menyusun kurikulum yang mencakup aspek-aspek tersebut.

3. Dampak Positif Literasi Teknologi Berbasis Pancasila:

Pemahaman yang mendalam tentang teknologi berbasis Pancasila dapat membawa dampak positif yang signifikan. Masyarakat yang memiliki literasi teknologi yang baik dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila cenderung menggunakan teknologi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, mengembangkan inovasi yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa dampak negatif dari teknologi diminimalkan.

4. Tanggung Jawab Sosial dalam Pengembangan Literasi Teknologi:

Konsep gotong royong dalam Pancasila dapat diintegrasikan dalam pengembangan literasi teknologi. Tanggung jawab sosial dalam berbagi pengetahuan, membantu mereka yang kurang mampu dalam mengakses teknologi, dan menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif dapat menjadi wujud nyata dari nilai gotong royong dalam Pancasila.

5. Implementasi Konsep Pancasila dalam Kebijakan Teknologi:

Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengimplementasikan konsep-konsep Pancasila dalam kebijakan teknologi. Kebijakan yang mendukung inovasi, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan keadilan dalam akses dan pemanfaatan teknologi akan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

6. Kritikalitas dan Refleksi Diri dalam Penggunaan Teknologi:

Pancasila juga mendorong masyarakat untuk menjadi kritis terhadap penggunaan teknologi. Kesadaran akan implikasi teknologi, baik yang positif maupun negatif, menjadi bagian integral dari literasi teknologi yang berbasis Pancasila. Masyarakat diajak untuk merenung tentang bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan sejauh mana penggunaan teknologi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

7. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Literasi Teknologi:

Pancasila menekankan pada pemberdayaan masyarakat, dan literasi teknologi dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan ini. Dengan memahami teknologi, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengambil keputusan, memanfaatkan peluang, dan berpartisipasi aktif dalam perkembangan teknologi di masyarakat.

8. Tantangan dan Peluang di Era Digital:

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan Pancasila dan literasi teknologi di era digital meliputi hal-hal, seperti ketidaksetaraan akses, keamanan digital, dan masalah privasi. Namun, seiring dengan tantangan tersebut, terdapat pula peluang untuk mengembangkan inovasi dan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kesimpulan

Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital. Dengan memadukan literasi teknologi dan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat mencapai pemahaman yang mendalam tentang teknologi, menjaga etika dalam pemanfaatannya, dan menciptakan dampak positif dalam perkembangan teknologi di masa depan. Literasi teknologi berbasis Pancasila bukan hanya menjadi kebutuhan praktis, tetapi juga landasan filosofis untuk mengarahkan masyarakat menuju penggunaan teknologi yang bermanfaat dan beretika. Dalam membangun masyarakat yang cerdas teknologi, keberlanjutan, dan berdaya saing global, Pancasila dapat menjadi pemandu yang kuat.

Daftar Pustaka

Nuraeni, I. and Dewi, D.A., 2022. Peranan Pancasila Sebagai Landasan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), pp.9986-9991. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/4003/3336

Tirza, J. and Cendana, W., 2022. Peranan Pancasila Sebagai Pembentuk Karakter Generasi Muda Indonesia Dalam Menghadapi Arus Globalisasi. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), 6(2), pp.23-32. http://litabmas.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/download/4204/2048

Astuti, N.R.W. and Dewi, D.A., 2021. Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 3(1), pp.41-49. https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/download/1263/482

Sari, L.K. and Dewi, D.A., 2021. Peran Pancasila Dalam Kemelut Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda), 4(2), pp.119-124. https://journal.unpak.ac.id/index.php/JPPGuseda/article/download/3612/2399

Aulia, T. and Dewi, D.A., 2022. Aktualisasi Nilai Pancasila di Era Globalisasi: Tinjauan Aktualisasi Pancasila dalam Penggunaan Teknologi di Kalangan Generasi Muda. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 13(2), pp.363-370. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/download/54791/75676593779