Showing posts with label B48. Show all posts
Showing posts with label B48. Show all posts

Wednesday, July 17, 2024

Thursday, June 27, 2024

KEBERHASILAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN SELATAN: STUDI KASUS DALAM PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

 

KEBERHASILAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN SELATAN: STUDI KASUS DALAM PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Salsabila Munggarani Sae’sa (46123010204)

Program Studi Psikologi 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana

(salsams2526@gmail.com




ABSTRAK

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan ekonominya secara mandiri. Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan salah satu daerah yang telah menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Artikel ini membahas tentang studi kasus keberhasilan otonomi daerah di Kalsel dalam sektor pertanian dan perkebunan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah di Kalsel dalam sektor pertanian dan perkebunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepemimpinan yang kuat dan visioner, kepala daerah di Kalsel memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, petani, dan pengusaha, pemerintah daerah telah menjalin kerjasama yang baik dengan petani dan pengusaha dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Keberhasilan otonomi daerah di Kalsel dalam sektor pertanian dan perkebunan memberikan pelajaran berharga bagi daerah lain di Indonesia. Pengalaman Kalsel menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah.

Kata Kunci: Otonomi daerah, Kalimantan Selatan, Kerjasama, Pembangunan ekonomi

PENDAHULUANN

Otonomi daerah di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 2001 dengan tujuan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan mengatur urusannya sendiri. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang telah menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini menjadi sektor penting bagi perekonomian Kalimantan Selatan, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan pekebun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan otonomi daerah di Kalimantan Selatan dalam sektor pertanian dan perkebunan. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk mendalami implementasi kebijakan otonomi daerah di tingkat lokal dan dampaknya terhadap sektor pertanian dan perkebunan.

PERMASALAHAN

Terdapat rumusan masalah dari artikel yang berjudul “Keberhasilan Otonomi Daerah di Kalimantan Selatan dengan Studi Kasus dalam Pertanian dan Perkebunan” berikut:

1.     Bagaimana tingkat kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta anggaran pada daerah-daerah di Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah?

2.     Faktor apa saja yang menyebabkan masih terdapat kesenjangan antar daerah, kekurangan SDM dan anggaran di beberapa daerah di Kalimantan Selatan?

3.     Bagaimana mekanisme koordinasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Kalimantan Selatan?

4.     Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, kesenjangan antar daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat?

PEMBAHASAN

Otonomi daerah di Kalimantan Selatan telah membawa dampak positif bagi sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan di Kalimantan Selatan telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah telah memberikan ruang bagi daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, otonomi daerah juga dapat meningkatkan pendapatan petani di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun menunjukkan keberhasilan, otonomi daerah di Kalimantan Selatan masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya masih banyak daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki infrastruktur yang terbatas, seperti jalan, irigasi, dan gudang penyimpanan. Selain itu petani di Kalimantan Selatan masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap modal yang dimana dapat menghambat mereka untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan produktivitas, petani di Kalimantan Selatan juga masih banyak yang belum familiar dengan teknologi pertanian modern yang berakibat dapat menghambat mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta masih banyak daerah di Kalimantan Selatan yang kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang pertanian dan perkebunan. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan otonomi daerah di Kalimantan Selatan dalam sektor pertanian dan perkebunan, di antaranya pemerintah daerah di Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan yang terlihat dari berbagai program dan kebijakan yang telah diluncurkan, seperti program bantuan modal, program pengembangan infrastruktur, dan program penyuluhan pertanian, serta masyarakat di Kalimantan Selatan juga menunjukkan partisipasi yang aktif dalam pembangunan sektor pertanian dan perkebunan.

KESIMPULAN

Otonomi daerah di Kalimantan Selatan telah membawa dampak positif bagi sektor pertanian dan perkebunan, terlihat dari peningkatan produksi, pendapatan petani, investasi, dan komitmen pemerintah daerah. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses modal, teknologi, dan SDM. Beberapa faktor pendukung keberhasilannya adalah komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar pihak. Pelajaran penting yang dapat dipetik adalah pentingnya komitmen, partisipasi, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan pelajaran yang dipetik, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah di Kalimantan Selatan dalam sektor pertanian dan perkebunan:

1.     Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmennya dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan melalui berbagai program dan kebijakan yang tepat, seperti penyediaan infrastruktur, pengembangan SDM, dan pemberian insentif bagi petani.

2.     Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan kelompok tani.

3.     Kerjasama antar pihak perlu diperkuat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan yang maju dan berkelanjutan. Kerjasama ini dapat dilakukan antara pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta, dan perguruan tinggi.

4.     Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan transparan, seperti rapat koordinasi dan penyusunan rencana bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1.     PSIK Indonesia. (n.d.). Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Kalimantan Selatan. [http://repository.unissula.ac.id/26353/1/Doktor%20Ilmu%20Manajemen_10401700003_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26353/1/Doktor%20Ilmu%20Manajemen_10401700003_fullpdf.pdf)

2.     Masriani, Nuraini. (2022). EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 225-240.

3.     Putriani, Yuliana, et al. (2022). KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 23(2), 183-194.

4.     Rahmawati, Dwi, et al. (2015). Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Smeru Research Institute.

5.     Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Otonomi Daerah. Retrieved from [https://otda.kemendagri.go.id/](https://otda.kemendagri.go.id/)

6.     Tirto.id. (2022, December 17). Dampak positif otonomi daerah dan tujuan pelaksanaannya. Retrieved from [https://tirto.id/dampak-positif-otonomi-daerah-dan-tujuan-pelaksanaannya-gbWd](https://tirto.id/dampak-positif-otonomi-daerah-dan-tujuan-pelaksanaannya-gbWd)

7.     Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Thursday, June 20, 2024

Friday, May 31, 2024

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI TENGAH TANTANGAN POLITIK KONTEMPORER

 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI TENGAH TANTANGAN POLITIK KONTEMPORER

Salsabila Munggarani Sae’sa (46123010204)

 

Program Studi Psikologi 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana

(salsams2526@gmail.com)



ABSTRAK

Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan sebagai instrumen penting dalam mengajarkan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, dan kewarganegaraan kepada generasi muda di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan politik modern seperti polarisasi politik, penyebaran informasi palsu atau hoaks, dan sikap apatis terhadap politik, PKn dituntut untuk berinovasi dan berkembang. Tulisan ini mengulas bagaimana PKn dapat merespon dan menyesuaikan diri terhadap tantangan-tantangan tersebut melalui berbagai strategi, seperti memasukkan isu-isu kontemporer ke dalam kurikulum, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan empati, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan menerapkan strategi yang tepat, PKn dapat terus menjalankan peran pentingnya dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran dan tantangan PKn di era politik modern, serta bagaimana PKn dapat beradaptasi dan berkembang untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Politik modern, Tantangan, demokrasi

PENDAHULUANN

Dalam lingkup pendidikan di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting. Tujuan utama PKn adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, dan kewarganegaraan pada generasi berikutnya. Melalui PKn, diharapkan dapat membentuk individu yang kritis, aktif berpartisipasi, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam konteks kehidupan sosial, nasional, dan negara.

Namun, di era politik modern ini, PKn menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Beberapa tantangan ini termasuk polarisasi politik, penyebaran informasi palsu atau hoaks, dan sikap apatis terhadap politik. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas PKn dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana PKn dapat beradaptasi dan merespon tantangan-tantangan tersebut. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan PKn dapat terus memainkan peran penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam proses demokrasi. Artikel ini juga akan membahas beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas PKn di era politik kontemporer, seperti penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran PKn. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan tantangan PKn di era politik kontemporer, serta bagaimana PKn dapat beradaptasi dan berkembang untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

PERMASALAHAN

1.     Bagaimana PKn dapat menyesuaikan diri dan merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan politik modern seperti polarisasi politik, penyebaran informasi palsu, dan sikap apatis terhadap politik, sehingga tetap dapat memainkan peran aktif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi kepada generasi muda?

2.     Strategi dan metode pengajaran apa yang efektif dalam PKn di era politik modern ini yang dapat membantu meningkatkan partisipasi politik siswa, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab?

PEMBAHASAN

Menurut Edmonson (1958) pendidikan kewarganegaraan selalu dipahami sebagai studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan, yang mencakup kewajiban, hak, dan keistimewaan seorang warga negara. Definisi ini menjelaskan kewarganegaraan sebagai bagian dari ilmu politik (Ubaedillah, 2008). Jadi, pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah studi tentang kewarganegaraan dan peranannya dalam ilmu politik.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran krusial dalam menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi pada generasi mendatang. Akan tetapi, era politik modern membawa berbagai tantangan baru seperti polarisasi politik, penyebaran informasi palsu atau hoaks, dan sikap tidak peduli atau apatis terhadap politik. Tantangan-tantangan ini dapat mempengaruhi efektivitas PKn dalam mencapai tujuannya secara negatif. Polaritas politik dapat membuat PKn menjadi sulit dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan persatuan, karena PKn dapat dilihat sebagai alat untuk mempromosikan agenda politik tertentu. Hoaks dapat menciptakan kebingungan di masyarakat dan menghambat penanaman nilai-nilai kritis dan berpikir logis. Apatisme politik dapat membuat masyarakat menjadi tidak peduli terhadap politik dan tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, sehingga PKn kehilangan salah satu tujuan utamanya, yaitu menciptakan warga negara yang aktif dan terlibat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, PKn perlu melakukan adaptasi dan pengembangan. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas PKn di era politik kontemporer antara lain memasukkan topik-topik kontemporer ke dalam kurikulum, mempromosikan keterampilan berpikir kritis dan empati, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan masyarakat. Dengan menerapkan strategi-strategi yang tepat, PKn dapat terus memainkan peran pentingnya dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi kepada generasi muda, dan menciptakan warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran krusial dalam mengembangkan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, dan kewarganegaraan di kalangan generasi muda. Meskipun menghadapi berbagai rintangan di era politik modern seperti polarisasi politik, penyebaran hoaks, dan apatisme politik, PKn memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang. Dengan menerapkan strategi yang tepat seperti memasukkan isu-isu kontemporer ke dalam kurikulum, mempromosikan keterampilan berpikir kritis dan empati, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan masyarakat, PKn dapat terus memainkan peran pentingnya dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

SARAN

Rekomendasi Untuk pembaca, sangat penting untuk mengerti dan mengapresiasi peran PKn dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dalam menghadapi tantangan politik kontemporer, setiap individu dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas PKn, baik sebagai peserta didik, pendidik, atau anggota masyarakat. Selain itu, sangat penting untuk terus mendukung dan mendorong inovasi dalam PKn, baik dalam hal metode pembelajaran, penggunaan teknologi, maupun keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, kita semua dapat memberikan kontribusi dalam memastikan bahwa PKn terus memainkan peran pentingnya dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

1.     Desfriyati, D., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2022). Pentingnya Melakukan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi. Edumaspul: Jurnal Pendidikan6(1), 92-95.

2.     Erlina, T. (2019). Membangun karakter ke-indonesiaan pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan di era global. Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah8(2), 153-162.

3.     Mahdiyah, A., Sudirman, C. S., & Widiyani, D. A. (2023). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Bangsa di Era Modern. Universitas Sebelas Maret

4.     Sunarso, S. (2007). Pendidikan politik dan politik pendidikan. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan4(2).

5.     Yuliandari, E., Muchtarom, M., & Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Politik Melalui Penguatan Literasi Digital dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan11(1), 186-205.

 

 



Thursday, May 2, 2024

Saturday, April 20, 2024

Thursday, April 18, 2024

LIPUTAN INDONESIAKU: Mudik: Rahasia Memperkuat Iman, Keluarga, dan Bangsa

Nama: Salsabila munggarani sae'sa 
NIM: 46123010204
Label/Kode Peserta: B48 
Universitas Mercu Buana 

TUGAS INDIVIDU VIDEO KEWARGANEGARAN (TVK) 1: LIPUTAN INDONESIAKU 

Lebaran, momen suci umat Islam di Indonesia, tak hanya diwarnai dengan keceriaan dan kebersamaan, tetapi juga momen dimana jutaan manusia berbondong-bondong kembali ke kampung halaman. Tradisi mudik bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan spiritual dan maknawi yang sarat akan nilai-nilai kehidupan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Di balik hiruk pikuk arus mudik, terdapat sebuah budaya yang unik dan penuh makna yaitu antri. Antri pun bukan hanya tentang disiplin dan keteraturan, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan, kemanusiaan, dan kebangsaan yang patut. Video ini akan mengajak Anda menyelami makna di balik tradisi mudik dan budaya antri dan bagaimana budaya ini mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

 

KUIS 13-2 (11 JULI 2025) SUSULAN

 D04,D05,D07,D09,D16,D18,D20,D46,D47