Jum'at, 12 Juli 2024
KAJIAN VIDEO 1 KWN KELAS B DAN C
Jum'at, 28 Juni 2024
KAJIAN TEORI KWN MODUL 13 KELAS B DAN C
Program
Studi Psikologi
Fakultas
Psikologi Universitas Mercu Buana
(salsams2526@gmail.com)
ABSTRAK
Desentralisasi dan otonomi
daerah di Indonesia telah memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola sumber
daya dan ekonominya secara mandiri. Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan salah
satu daerah yang telah menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi
daerah, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Artikel ini membahas
tentang studi kasus keberhasilan otonomi daerah di Kalsel dalam sektor
pertanian dan perkebunan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa keberhasilan
otonomi daerah di Kalsel dalam sektor pertanian dan perkebunan dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yaitu kepemimpinan yang kuat dan visioner, kepala daerah di
Kalsel memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan sektor pertanian dan
perkebunan. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, petani, dan
pengusaha, pemerintah daerah telah menjalin kerjasama yang baik dengan petani
dan pengusaha dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Keberhasilan
otonomi daerah di Kalsel dalam sektor pertanian dan perkebunan memberikan
pelajaran berharga bagi daerah lain di Indonesia. Pengalaman Kalsel menunjukkan
bahwa otonomi daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong
pembangunan ekonomi di daerah.
Kata Kunci: Otonomi daerah, Kalimantan Selatan, Kerjasama, Pembangunan
ekonomi
PENDAHULUANN
Otonomi daerah di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 2001 dengan
tujuan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola
sumber daya dan mengatur urusannya sendiri. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembangunan
daerah yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Kalimantan
Selatan merupakan salah satu provinsi yang telah menunjukkan kemajuan dalam
pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan.
Sektor ini menjadi sektor penting bagi perekonomian Kalimantan Selatan, di mana
sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan pekebun.
Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis keberhasilan otonomi daerah di Kalimantan Selatan
dalam sektor pertanian dan perkebunan. Penelitian ini menggunakan studi kasus
untuk mendalami implementasi kebijakan otonomi daerah di tingkat lokal dan
dampaknya terhadap sektor pertanian dan perkebunan.
PERMASALAHAN
Terdapat
rumusan masalah dari artikel yang berjudul “Keberhasilan Otonomi Daerah di
Kalimantan Selatan dengan Studi Kasus dalam Pertanian dan Perkebunan” berikut:
1.
Bagaimana tingkat kesiapan
sumber daya manusia (SDM) serta anggaran pada daerah-daerah di Kalimantan
Selatan dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah?
2.
Faktor apa saja yang
menyebabkan masih terdapat kesenjangan antar daerah, kekurangan SDM dan
anggaran di beberapa daerah di Kalimantan Selatan?
3.
Bagaimana mekanisme koordinasi
yang dilakukan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Kalimantan
Selatan?
4.
Bagaimana upaya yang dilakukan
untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, kesenjangan antar daerah, serta
meningkatkan partisipasi masyarakat?
PEMBAHASAN
Otonomi daerah di Kalimantan Selatan telah membawa dampak positif
bagi sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator,
seperti produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan di Kalimantan
Selatan telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun
terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah telah memberikan ruang bagi
daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan daerahnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian
dan perkebunan. Selanjutnya, otonomi daerah juga dapat meningkatkan pendapatan
petani di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun menunjukkan keberhasilan, otonomi daerah di Kalimantan
Selatan masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya masih banyak daerah
di Kalimantan Selatan yang memiliki infrastruktur yang terbatas, seperti jalan,
irigasi, dan gudang penyimpanan. Selain itu petani di Kalimantan Selatan masih
banyak yang kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap modal yang dimana dapat
menghambat mereka untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan produktivitas, petani
di Kalimantan Selatan juga masih banyak yang belum familiar dengan teknologi
pertanian modern yang berakibat dapat menghambat mereka untuk meningkatkan
efisiensi dan produktivitas, serta masih banyak daerah di Kalimantan Selatan
yang kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang pertanian dan
perkebunan. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan
otonomi daerah di Kalimantan Selatan dalam sektor pertanian dan perkebunan, di
antaranya pemerintah daerah di Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen yang
kuat untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan yang terlihat dari
berbagai program dan kebijakan yang telah diluncurkan, seperti program bantuan
modal, program pengembangan infrastruktur, dan program penyuluhan pertanian, serta
masyarakat di Kalimantan Selatan juga menunjukkan partisipasi yang aktif dalam
pembangunan sektor pertanian dan perkebunan.
KESIMPULAN
Otonomi daerah di Kalimantan Selatan telah membawa dampak positif
bagi sektor pertanian dan perkebunan, terlihat dari peningkatan produksi,
pendapatan petani, investasi, dan komitmen pemerintah daerah. Namun, masih
terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses modal, teknologi,
dan SDM. Beberapa faktor pendukung keberhasilannya adalah komitmen pemerintah
daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar pihak. Pelajaran penting
yang dapat dipetik adalah pentingnya komitmen, partisipasi, dan kerjasama untuk
mencapai tujuan bersama.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan dan pelajaran yang dipetik, berikut beberapa
saran untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah di Kalimantan Selatan dalam
sektor pertanian dan perkebunan:
1.
Pemerintah daerah perlu
memperkuat komitmennya dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan
melalui berbagai program dan kebijakan yang tepat, seperti penyediaan
infrastruktur, pengembangan SDM, dan pemberian insentif bagi petani.
2.
Masyarakat perlu dilibatkan
secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
program-program pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat
dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan
pembentukan kelompok tani.
3.
Kerjasama antar pihak perlu
diperkuat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengembangkan sektor pertanian
dan perkebunan yang maju dan berkelanjutan. Kerjasama ini dapat dilakukan
antara pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta, dan perguruan tinggi.
4.
Perlu dilakukan upaya untuk
meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini
dapat dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan transparan, seperti rapat
koordinasi dan penyusunan rencana bersama.
DAFTAR PUSTAKA
1.
PSIK Indonesia. (n.d.). Otonomi
Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Kalimantan Selatan. [http://repository.unissula.ac.id/26353/1/Doktor%20Ilmu%20Manajemen_10401700003_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26353/1/Doktor%20Ilmu%20Manajemen_10401700003_fullpdf.pdf)
2.
Masriani, Nuraini. (2022).
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 225-240.
3.
Putriani, Yuliana, et al.
(2022). KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN
DAN KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan,
23(2), 183-194.
4.
Rahmawati, Dwi, et al. (2015).
Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan. Smeru Research Institute.
5.
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia. (n.d.). Otonomi Daerah. Retrieved from
[https://otda.kemendagri.go.id/](https://otda.kemendagri.go.id/)
6.
Tirto.id. (2022, December 17).
Dampak positif otonomi daerah dan tujuan pelaksanaannya. Retrieved from
[https://tirto.id/dampak-positif-otonomi-daerah-dan-tujuan-pelaksanaannya-gbWd](https://tirto.id/dampak-positif-otonomi-daerah-dan-tujuan-pelaksanaannya-gbWd)
7.
Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
Jum'at, 14 Juni 2024
PRESENTASI VIDEO INDONESIAKU DAN
KAJIAN TEORI KWN (MODUL 11) LANJUTAN
Jum'at, 14 Juni 2024
PRESENTASI ARTIKEL PERSIAPAN TB2 DAN
KAJIAN TEORI KWN MODUL 10 (LANJUTAN)
Jum'at, 7 Juni 2024
PRESENTASI ARTIKEL PERSIAPAN TB 2
(KELAS B)
Jum'at, 7 Juni 2024
KAJIAN TEORI KWN
MODUL 9 (KELAS B DAN C)
Program
Studi Psikologi
Fakultas
Psikologi Universitas Mercu Buana
(salsams2526@gmail.com)
ABSTRAK
Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) merupakan sebagai instrumen penting dalam mengajarkan nilai-nilai
nasionalisme, demokrasi, dan kewarganegaraan kepada generasi muda di Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan politik modern seperti polarisasi politik,
penyebaran informasi palsu atau hoaks, dan sikap apatis terhadap politik, PKn
dituntut untuk berinovasi dan berkembang. Tulisan ini mengulas bagaimana PKn
dapat merespon dan menyesuaikan diri terhadap tantangan-tantangan tersebut
melalui berbagai strategi, seperti memasukkan isu-isu kontemporer ke dalam
kurikulum, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan empati, memanfaatkan
teknologi, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan menerapkan strategi
yang tepat, PKn dapat terus menjalankan peran pentingnya dalam membentuk warga
negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Tulisan ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran dan tantangan PKn di era
politik modern, serta bagaimana PKn dapat beradaptasi dan berkembang untuk
mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Politik modern,
Tantangan, demokrasi
PENDAHULUANN
Dalam lingkup
pendidikan di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang
sangat penting. Tujuan utama PKn adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai
nasionalisme, demokrasi, dan kewarganegaraan pada generasi berikutnya. Melalui
PKn, diharapkan dapat membentuk individu yang kritis, aktif berpartisipasi, dan
memiliki rasa tanggung jawab dalam konteks kehidupan sosial, nasional, dan
negara.
Namun, di era
politik modern ini, PKn menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghalangi
pencapaian tujuan tersebut. Beberapa tantangan ini termasuk polarisasi politik,
penyebaran informasi palsu atau hoaks, dan sikap apatis terhadap politik.
Tantangan-tantangan ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas PKn dalam
menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi, tetapi juga berpotensi
mempengaruhi kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia.
Artikel ini
bertujuan untuk membahas bagaimana PKn dapat beradaptasi dan merespon
tantangan-tantangan tersebut. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan
ini, diharapkan PKn dapat terus memainkan peran penting dalam membentuk warga
negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam proses demokrasi. Artikel ini
juga akan membahas beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan
efektivitas PKn di era politik kontemporer, seperti penggunaan metode
pembelajaran yang inovatif, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan masyarakat
dalam proses pembelajaran PKn. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan tantangan PKn di era
politik kontemporer, serta bagaimana PKn dapat beradaptasi dan berkembang untuk
menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
PERMASALAHAN
1.
Bagaimana PKn dapat
menyesuaikan diri dan merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi
tantangan politik modern seperti polarisasi politik, penyebaran informasi
palsu, dan sikap apatis terhadap politik, sehingga tetap dapat memainkan peran
aktif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi kepada generasi
muda?
2.
Strategi dan metode pengajaran
apa yang efektif dalam PKn di era politik modern ini yang dapat membantu
meningkatkan partisipasi politik siswa, sehingga mereka dapat menjadi warga
negara yang aktif dan bertanggung jawab?
PEMBAHASAN
Menurut Edmonson (1958)
pendidikan kewarganegaraan selalu dipahami sebagai studi tentang pemerintahan
dan kewarganegaraan, yang mencakup kewajiban, hak, dan keistimewaan seorang
warga negara. Definisi ini menjelaskan kewarganegaraan sebagai bagian dari ilmu
politik (Ubaedillah, 2008). Jadi, pendidikan kewarganegaraan atau civic
education adalah studi tentang kewarganegaraan dan peranannya dalam ilmu
politik.
Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran krusial dalam menumbuhkan nilai-nilai
nasionalisme dan demokrasi pada generasi mendatang. Akan tetapi, era politik
modern membawa berbagai tantangan baru seperti polarisasi politik, penyebaran
informasi palsu atau hoaks, dan sikap tidak peduli atau apatis terhadap
politik. Tantangan-tantangan ini dapat mempengaruhi efektivitas PKn dalam
mencapai tujuannya secara negatif. Polaritas politik dapat membuat PKn menjadi
sulit dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan persatuan, karena PKn dapat
dilihat sebagai alat untuk mempromosikan agenda politik tertentu. Hoaks dapat
menciptakan kebingungan di masyarakat dan menghambat penanaman nilai-nilai
kritis dan berpikir logis. Apatisme politik dapat membuat masyarakat menjadi
tidak peduli terhadap politik dan tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam
proses demokrasi, sehingga PKn kehilangan salah satu tujuan utamanya, yaitu
menciptakan warga negara yang aktif dan terlibat.
Untuk
mengatasi tantangan-tantangan ini, PKn perlu melakukan adaptasi dan
pengembangan. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan
efektivitas PKn di era politik kontemporer antara lain memasukkan topik-topik
kontemporer ke dalam kurikulum, mempromosikan keterampilan berpikir kritis dan
empati, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan masyarakat. Dengan menerapkan
strategi-strategi yang tepat, PKn dapat terus memainkan peran pentingnya dalam
menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi kepada generasi muda, dan
menciptakan warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
KESIMPULAN
Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran krusial dalam mengembangkan nilai-nilai
nasionalisme, demokrasi, dan kewarganegaraan di kalangan generasi muda.
Meskipun menghadapi berbagai rintangan di era politik modern seperti polarisasi
politik, penyebaran hoaks, dan apatisme politik, PKn memiliki kemampuan untuk
beradaptasi dan berkembang. Dengan menerapkan strategi yang tepat seperti
memasukkan isu-isu kontemporer ke dalam kurikulum, mempromosikan keterampilan
berpikir kritis dan empati, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan masyarakat,
PKn dapat terus memainkan peran pentingnya dalam membentuk warga negara yang
aktif, kritis, dan bertanggung jawab.
SARAN
Rekomendasi
Untuk pembaca, sangat penting untuk mengerti dan mengapresiasi peran PKn dalam
membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan aktif berpartisipasi dalam
proses demokrasi. Dalam menghadapi tantangan politik kontemporer, setiap
individu dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas PKn, baik
sebagai peserta didik, pendidik, atau anggota masyarakat. Selain itu, sangat
penting untuk terus mendukung dan mendorong inovasi dalam PKn, baik dalam hal
metode pembelajaran, penggunaan teknologi, maupun keterlibatan masyarakat.
Dengan demikian, kita semua dapat memberikan kontribusi dalam memastikan bahwa
PKn terus memainkan peran pentingnya dalam membentuk warga negara yang aktif,
kritis, dan bertanggung jawab.
DAFTAR PUSTAKA
1.
Desfriyati, D., Dewi, D. A.,
& Furnamasari, Y. F. (2022). Pentingnya Melakukan Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan di Era Globalisasi. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1),
92-95.
2.
Erlina, T. (2019). Membangun
karakter ke-indonesiaan pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan di era
global. Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 8(2),
153-162.
3.
Mahdiyah, A., Sudirman, C. S.,
& Widiyani, D. A. (2023). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Bangsa di Era
Modern. Universitas Sebelas Maret
4.
Sunarso, S. (2007). Pendidikan
politik dan politik pendidikan. Jurnal Civics: Media Kajian
Kewarganegaraan, 4(2).
5.
Yuliandari, E., Muchtarom, M.,
& Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Politik Melalui Penguatan Literasi
Digital dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kwangsan:
Jurnal Teknologi Pendidikan, 11(1), 186-205.
Jum'at, 3 Mei 2024
PRESENTASI VIDEO INDONESIAKU
KELAS B (Lanjutan)
Jum'at, 3 Mei 2024
PRESENTASI REVIEW ETIKA PEMERINTAHAN KELAS B (Lanjutan)
Jum'at, 3 Mei 2024
KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 6
KELAS C (Bag 3) & KELAS B(Bag 3)
D04,D05,D07,D09,D16,D18,D20,D46,D47