KEBERHASILAN OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN SELATAN: STUDI KASUS DALAM PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Salsabila Munggarani Sae’sa (46123010204)

Program Studi Psikologi 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana

(salsams2526@gmail.com) 

ABSTRAK

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan ekonominya secara mandiri. Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan salah satu daerah yang telah menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Artikel ini membahas tentang studi kasus keberhasilan otonomi daerah di Kalsel dalam sektor pertanian dan perkebunan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah di Kalsel dalam sektor pertanian dan perkebunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepemimpinan yang kuat dan visioner, kepala daerah di Kalsel memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, petani, dan pengusaha, pemerintah daerah telah menjalin kerjasama yang baik dengan petani dan pengusaha dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Keberhasilan otonomi daerah di Kalsel dalam sektor pertanian dan perkebunan memberikan pelajaran berharga bagi daerah lain di Indonesia. Pengalaman Kalsel menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah.

Kata Kunci: Otonomi daerah, Kalimantan Selatan, Kerjasama, Pembangunan ekonomi

PENDAHULUANN

Otonomi daerah di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 2001 dengan tujuan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan mengatur urusannya sendiri. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang telah menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini menjadi sektor penting bagi perekonomian Kalimantan Selatan, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan pekebun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan otonomi daerah di Kalimantan Selatan dalam sektor pertanian dan perkebunan. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk mendalami implementasi kebijakan otonomi daerah di tingkat lokal dan dampaknya terhadap sektor pertanian dan perkebunan.

PERMASALAHAN

Terdapat rumusan masalah dari artikel yang berjudul “Keberhasilan Otonomi Daerah di Kalimantan Selatan dengan Studi Kasus dalam Pertanian dan Perkebunan” berikut:

1.     Bagaimana tingkat kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta anggaran pada daerah-daerah di Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah?

2.     Faktor apa saja yang menyebabkan masih terdapat kesenjangan antar daerah, kekurangan SDM dan anggaran di beberapa daerah di Kalimantan Selatan?

3.     Bagaimana mekanisme koordinasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Kalimantan Selatan?

4.     Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, kesenjangan antar daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat?

PEMBAHASAN

Otonomi daerah di Kalimantan Selatan telah membawa dampak positif bagi sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti produksi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan di Kalimantan Selatan telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah telah memberikan ruang bagi daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, otonomi daerah juga dapat meningkatkan pendapatan petani di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun menunjukkan keberhasilan, otonomi daerah di Kalimantan Selatan masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya masih banyak daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki infrastruktur yang terbatas, seperti jalan, irigasi, dan gudang penyimpanan. Selain itu petani di Kalimantan Selatan masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap modal yang dimana dapat menghambat mereka untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan produktivitas, petani di Kalimantan Selatan juga masih banyak yang belum familiar dengan teknologi pertanian modern yang berakibat dapat menghambat mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta masih banyak daerah di Kalimantan Selatan yang kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang pertanian dan perkebunan. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan otonomi daerah di Kalimantan Selatan dalam sektor pertanian dan perkebunan, di antaranya pemerintah daerah di Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan yang terlihat dari berbagai program dan kebijakan yang telah diluncurkan, seperti program bantuan modal, program pengembangan infrastruktur, dan program penyuluhan pertanian, serta masyarakat di Kalimantan Selatan juga menunjukkan partisipasi yang aktif dalam pembangunan sektor pertanian dan perkebunan.

KESIMPULAN

Otonomi daerah di Kalimantan Selatan telah membawa dampak positif bagi sektor pertanian dan perkebunan, terlihat dari peningkatan produksi, pendapatan petani, investasi, dan komitmen pemerintah daerah. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses modal, teknologi, dan SDM. Beberapa faktor pendukung keberhasilannya adalah komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar pihak. Pelajaran penting yang dapat dipetik adalah pentingnya komitmen, partisipasi, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan pelajaran yang dipetik, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah di Kalimantan Selatan dalam sektor pertanian dan perkebunan:

1.     Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmennya dalam mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan melalui berbagai program dan kebijakan yang tepat, seperti penyediaan infrastruktur, pengembangan SDM, dan pemberian insentif bagi petani.

2.     Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan kelompok tani.

3.     Kerjasama antar pihak perlu diperkuat untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan yang maju dan berkelanjutan. Kerjasama ini dapat dilakukan antara pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta, dan perguruan tinggi.

4.     Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan transparan, seperti rapat koordinasi dan penyusunan rencana bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1.     PSIK Indonesia. (n.d.). Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Kalimantan Selatan. [http://repository.unissula.ac.id/26353/1/Doktor%20Ilmu%20Manajemen_10401700003_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26353/1/Doktor%20Ilmu%20Manajemen_10401700003_fullpdf.pdf)

2.     Masriani, Nuraini. (2022). EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 225-240.

3.     Putriani, Yuliana, et al. (2022). KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 23(2), 183-194.

4.     Rahmawati, Dwi, et al. (2015). Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Smeru Research Institute.

5.     Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Otonomi Daerah. Retrieved from [https://otda.kemendagri.go.id/](https://otda.kemendagri.go.id/)

6.     Tirto.id. (2022, December 17). Dampak positif otonomi daerah dan tujuan pelaksanaannya. Retrieved from [https://tirto.id/dampak-positif-otonomi-daerah-dan-tujuan-pelaksanaannya-gbWd](https://tirto.id/dampak-positif-otonomi-daerah-dan-tujuan-pelaksanaannya-gbWd)

7.     Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.