GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR: IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA DI INDONESIA

 Nama: Adhisty Nursyafira

NIM: 43123010284

B21

Abstrak

Good governance dalam pengelolaan infrastruktur sangat penting untuk memastikan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Artikel ini membahas implementasi good governance dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan menguraikan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, artikel ini mengevaluasi berbagai kasus dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia.

Kata Kunci: Good Governance, Pengelolaan Infrastruktur, Transparansi, Akuntabilitas, Indonesia.

Pendahuluan

Infrastruktur yang baik merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Di Indonesia, pengelolaan infrastruktur yang baik dan berkelanjutan sangat penting mengingat kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar. Implementasi good governance dalam pengelolaan infrastruktur menjadi kunci utama untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Good governance mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, responsibilitas, dan rule of law yang harus diterapkan dalam setiap tahap pengelolaan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Permasalahan

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran

Korupsi dalam pengelolaan proyek infrastruktur masih menjadi masalah serius yang menghambat implementasi good governance.

2. Kurangnya Transparansi

Proses pengelolaan infrastruktur sering kali kurang transparan, yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik dan potensi penyalahgunaan dana.

3. Rendahnya Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam pengelolaan infrastruktur masih rendah, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat sering tidak terakomodasi dengan baik.

4. Kurangnya Akuntabilitas

Rendahnya tingkat akuntabilitas pejabat dan pelaksana proyek menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan dan hasil dari proyek infrastruktur.

Pembahasan

1. Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Infrastruktur

Transparansi adalah kunci dalam memastikan setiap tahap pengelolaan infrastruktur dapat diawasi oleh publik. Penggunaan teknologi informasi, seperti situs web dan aplikasi, dapat membantu menyebarkan informasi mengenai proyek infrastruktur secara real-time.

2. Akuntabilitas dan Pengawasan

Akuntabilitas dalam pengelolaan infrastruktur dapat ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan yang ketat, baik oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat. Laporan berkala dan audit independen menjadi alat penting dalam memastikan akuntabilitas.

3. Partisipasi Publik

Partisipasi publik perlu ditingkatkan melalui konsultasi dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek infrastruktur. Dengan demikian, kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

- Contoh Implementasi Good Governance dalam Proyek Infrastruktur

Beberapa proyek infrastruktur di Indonesia telah menunjukkan praktik-praktik good governance yang baik. Misalnya, pembangunan jalan tol yang melibatkan berbagai pihak dalam proses konsultasi dan penggunaan teknologi untuk transparansi proyek.

- Dampak Implementasi Good Governance

Implementasi good governance dalam pengelolaan infrastruktur memiliki dampak positif terhadap efisiensi proyek, pengurangan korupsi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan kepercayaan publik. Selain itu, hal ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kesimpulan

Implementasi good governance dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia sangat penting untuk memastikan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan prinsip-prinsip utama yang harus diterapkan. Meskipun masih ada berbagai tantangan, upaya untuk meningkatkan good governance perlu terus dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Saran

1. Peningkatan Transparansi

Pemerintah harus memperkuat mekanisme transparansi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan akses publik terhadap informasi proyek infrastruktur.

2. Penguatan Akuntabilitas

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan audit independen untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap proyek infrastruktur.

3. Mendorong Partisipasi Publik

Pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan infrastruktur melalui konsultasi publik dan pelibatan dalam pengambilan keputusan.

4. Pelatihan dan Edukasi

Pelatihan dan edukasi mengenai prinsip-prinsip good governance perlu ditingkatkan bagi pejabat pemerintah dan pelaksana proyek untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang tepat.

Daftar Pustaka

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Laporan Tahunan Pembangunan Infrastruktur Indonesia. Jakarta: Kementerian PUPR.

Setiawan, I. (2020). Good Governance dan Pengelolaan Infrastruktur di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 95-110.

Supriyanto, T. (2019). Tantangan dan Peluang Good Governance dalam Proyek Infrastruktur. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 8(3), 67-82.

Wahyudi, A. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Infrastruktur. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 16(1), 45-58.

Yulianto, A. (2018). Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Proyek Infrastruktur. Jurnal Sosial dan Politik, 13(4), 101-115.

Video Presentasi: