Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mendorong Good Governance di Indonesia

 

Nama              : Fikry Saputra

Nim                 : 41421010003

Mata Kuliah  : Kewarga Negaraan

b-11

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mendorong Good Governance di Indonesia

 

Abstrak

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya Good Governance di Indonesia. Peran ini diwujudkan melalui berbagai fungsi dan aktivitas LSM, seperti pengawasan, advokasi, pendidikan publik, dan fasilitasi partisipasi masyarakat.

Artikel ini membahas peran LSM dalam mendorong Good Governance di Indonesia, dengan fokus pada beberapa aspek utama, yaitu:

1.     Pengawasan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah, serta melaporkan temuan pelanggaran kepada publik dan aparat penegak hukum.

2.     Advokasi: Mendorong kebijakan publik yang pro-rakyat dan transparan, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarjinalisasi.

3.     Pendidikan Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Good Governance dan mendorong partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.

4.     Fasilitasi Partisipasi Masyarakat: Membantu masyarakat dalam mengorganisir diri dan terlibat dalam berbagai forum publik, serta memperkuat kapasitas mereka untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah.

Kata Kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Good Governance, Penawasan, Advokasi, Pendidikan Publik, Partisipasi Masyarakat, Indonesia.

 

Pendahuluan

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Good Governance dicirikan oleh beberapa prinsip, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, dan efektivitas.Di Indonesia, penerapan Good Governance masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, birokrasi yang kaku, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya Good Governance.

Permasalahan

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam mendorong Good Governance di Indonesia, antara lain:

1.     Lemahnya akuntabilitas dan transparansi: Banyak kebijakan dan program pemerintah yang tidak dipublikasikan secara transparan, dan masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana anggaran publik digunakan.

2.     Rendahnya partisipasi masyarakat: Masyarakat masih kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan mereka seringkali tidak memiliki akses ke informasi dan mekanisme untuk menyampaikan aspirasi mereka.

3.     Kuatnya pengaruh kepentingan vested: Kelompok-kelompok tertentu dengan kepentingan vested seringkali memengaruhi kebijakan publik, sehingga kepentingan rakyat marjinal seringkali terabaikan.

4.     Kurangnya penegakan hukum: Penegakan hukum yang lemah memungkinkan terjadinya korupsi dan pelanggaran hukum lainnya, dan hal ini dapat menghambat terwujudnya Good Governance.

Pembahasan

LSM dapat memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai aktivitas, seperti:

1.     Pengawasan: LSM dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah, serta melaporkan temuan pelanggaran kepada publik dan aparat penegak hukum.

2.     Advokasi: LSM dapat mendorong kebijakan publik yang pro-rakyat dan transparan, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarjinalisasi.

3.     Pendidikan Publik: LSM dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Good Governance dan mendorong partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.

 

4.     Fasilitasi Partisipasi Masyarakat: LSM dapat membantu masyarakat dalam mengorganisir diri dan terlibat dalam berbagai forum publik, serta memperkuat kapasitas mereka untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah.

Kesimpulan

LSM memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya Good Governance di Indonesia. Peran ini dapat diwujudkan melalui berbagai fungsi dan aktivitas LSM, seperti pengawasan, advokasi, pendidikan publik, dan fasilitasi partisipasi masyarakat.

 

Saran
Pemerintah perlu memberikan ruang dan dukungan yang lebih besar kepada LSM dalam menjalankan perannya dalam mendorong Good Governance. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi dan mengawasi kinerja pemerintah.

Daftar Pustaka

https://www.menpan.go.id/

https://onesearch.id/Record/IOS4109.29439/Details

https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/19674/1/COVER.pdf

https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/viewFile/7761/6739