Tugas Artikel Kewarganegaraan : Persiapan UAS (Individu)

 

Peta 38 Provinsi (https://www.youtube.com/watch?v=WzK4j_IN33g)

Buatlah sebuah artikel dengan  judul untuk setiap peserta yang sudah ditetapkan seperti di bawah ini, dengan ketentuan :

1. Panjang tulisan 500 - 1.000 kata.

2. Dilengkapi : Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Permasalahan, Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, serta Daftar Pustaka.

3. Wajib dilengkapi mind map yang dibuat sendiri (untuk bahan presentasi di kelas)

4. Diposting di Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, gunakan label (B01, C01, dan sebagainya). 

5. Posting/submit mulai  : Jum'at, 21 Juni 2024 -  5 Juli  2024.

6. Presentasi Artikel KWN Persiapan UAS : 

• Periode 1 (Jum'at, 21 Juni 2024, Kuota 10 peserta); 
• Periode 2 (Jum'at, 28 Juni 2024, Kuota 10 peserta);
  
• Periode 3 (Jum'at, 5 Juli 2024, Kuota 10 peserta);

 

No Peserta.         Judul

B01. Good Governance: Pengertian dan Prinsip-Prinsip Dasar B02. Penerapan Good Governance di Indonesia: Tantangan dan Peluang B03. Good Governance dalam Sektor Publik: Studi Kasus di Pemerintah Daerah B04. Pengaruh Good Governance terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia B05. Peran Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia B06. Akuntabilitas dan Good Governance: Mengapa Ini Penting bagi Indonesia? B07. Good Governance di Era Digital: Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia B08. Pentingnya Partisipasi Publik dalam Good Governance: Pengalaman dari Indonesia B09. Good Governance dan Pemberantasan Korupsi: Strategi Efektif di Indonesia B10. Implementasi Good Governance di Sektor Pendidikan: Upaya dan Tantangan di Indonesia B11. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mendorong Good Governance di Indonesia B12. Good Governance dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus di Indonesia B13. Evaluasi Good Governance di Indonesia: Indikator Keberhasilan dan Hambatan B14. Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal B15. Good Governance dalam Konteks Otonomi Daerah: Studi Kasus di Beberapa Provinsi di Indonesia B16. Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Langkah Menuju Efisiensi B17. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mendorong Good Governance di Indonesia B18. Good Governance dan Pengelolaan Anggaran Negara: Studi Kasus di Indonesia B19. Good Governance dalam Sektor Kesehatan: Tantangan dan Solusi di Indonesia B20. Penguatan Good Governance di Desa-Desa Indonesia: Praktik Terbaik dan Hambatan B21. Good Governance dalam Pengelolaan Infrastruktur: Implementasi dan Dampaknya di Indonesia B22. Pendidikan dan Good Governance: Membangun Generasi yang Bertanggung Jawab di Indonesia B23. Kerjasama Internasional dan Good Governance: Peran Indonesia dalam Forum Global B24. Pengaruh Media Sosial terhadap Penerapan Good Governance di Indonesia B25. Good Governance di Perusahaan BUMN: Evaluasi dan Tantangan B26. Mendorong Good Governance melalui Inovasi Teknologi: Contoh dari Indonesia B27. Otonomi Daerah di Provinsi Aceh: Pelaksanaan Syariat Islam dan Pembangunan Ekonomi B28. Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Utara: Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam B29. Keberhasilan Otonomi Daerah di Sumatera Barat: Mengembangkan Pariwisata Berbasis Budaya Minangkabau B30. Penerapan Otonomi Daerah di Riau: Pengelolaan Hutan dan Kelapa Sawit B31. Otonomi Daerah di Kepulauan Riau: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Maritim B32. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jambi: Pengembangan Infrastruktur dan Pendidikan B33. Otonomi Daerah di Sumatera Selatan: Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah B34. Keberhasilan Otonomi Daerah di Bengkulu: Studi Kasus dalam Pengembangan Pertanian B35. Otonomi Daerah di Lampung: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan B36. Implementasi Otonomi Daerah di Bangka Belitung: Pengelolaan Sumber Daya Tambang B37. Pelaksanaan Otonomi Daerah di DKI Jakarta: Tantangan dalam Pengelolaan Kota Metropolitan B38. Otonomi Daerah di Jawa Barat: Inovasi dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan B39. Keberhasilan Otonomi Daerah di Banten: Pengembangan Infrastruktur dan Pariwisata B40. Implementasi Otonomi Daerah di Jawa Tengah: Mengatasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan B41. Otonomi Daerah di DI Yogyakarta: Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Budaya B42. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Timur: Studi Kasus dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi B43. Otonomi Daerah di Bali: Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan B44. Keberhasilan Otonomi Daerah di Nusa Tenggara Barat: Pemberdayaan Komunitas Lokal B45. Implementasi Otonomi Daerah di Nusa Tenggara Timur: Tantangan dalam Infrastruktur dan Pendidikan B46. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kalimantan Barat: Pengelolaan Hutan dan Lahan B47. Otonomi Daerah di Kalimantan Tengah: Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Publik B48. Keberhasilan Otonomi Daerah di Kalimantan Selatan: Studi Kasus dalam Pertanian dan Perkebunan B49. Implementasi Otonomi Daerah di Kalimantan Timur: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi B50. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kalimantan Utara: Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur

 

No Peserta.        Judul

C01. Pengertian Globalisasi: Definisi dan Konsep Dasar C02. Globalisasi Ekonomi: Dampak Positif dan Negatif bagi Negara Berkembang C03. Globalisasi Budaya: Penyebaran dan Pengaruhnya terhadap Tradisi Lokal C04. Globalisasi dan Teknologi: Transformasi Digital di Era Modern C05. Dampak Globalisasi terhadap Lingkungan: Tantangan dan Solusi C06. Globalisasi Pendidikan: Peluang dan Tantangan di Dunia Akademis C07. Pengaruh Globalisasi terhadap Kesenjangan Sosial dan Ekonomi C08. Globalisasi dan Perdagangan Internasional: Manfaat dan Risiko C09. Globalisasi di Bidang Kesehatan: Akses Layanan Kesehatan di Era Global C10. Dampak Globalisasi terhadap Identitas Nasional: Apakah Kedaulatan Terancam? C11. Globalisasi dan Migrasi: Fenomena Mobilitas Penduduk Antar Negara C12. Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia: Mewujudkan Keadilan Sosial dengan Memanfaatkan Peluang dan Menghadapi Tantangan C13. Globalisasi dan Pasar Tenaga Kerja: Perubahan dan Implikasinya C14. Peran Media dalam Era Globalisasi: Informasi tanpa Batas C15. Globalisasi dan Hak Asasi Manusia: Kemajuan atau Kemunduran? C16. Globalisasi dan Pembangunan Berkelanjutan: Mencari Keseimbangan C17. Dampak Globalisasi terhadap Industri Kreatif: Peluang dan Tantangan C18. Globalisasi dalam Perspektif Sejarah: Evolusi dan Transformasi C19. Peran Organisasi Internasional dalam Era Globalisasi C20. Globalisasi dan Sistem Keuangan: Integrasi Pasar Modal Global C21. Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Publik: Tantangan Pemerintah Lokal C22. Globalisasi dan Pariwisata: Dampak Ekonomi dan Sosial C23. Kritik terhadap Globalisasi: Suara dari Berbagai Kalangan C24. Globalisasi dan Keamanan Nasional: Ancaman dan Strategi Mitigasi C25. Peran Teknologi Informasi dalam Mendorong Globalisasi C26. Dampak Globalisasi terhadap Pertanian: Peluang dan Ancaman bagi Petani Lokal C27. Implementasi Otonomi Daerah di Sulawesi Barat: Pengembangan Infrastruktur dan Pendidikan C28. Otonomi Daerah di Sulawesi Tengah: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan C29. Keberhasilan Otonomi Daerah di Sulawesi Tenggara: Studi Kasus dalam Pengembangan Perikanan dan Kelautan C30. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Gorontalo: Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan C31. Otonomi Daerah di Sulawesi Utara: Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Pariwisata C32. Implementasi Otonomi Daerah di Maluku: Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Kepulauan C33. Keberhasilan Otonomi Daerah di Maluku Utara: Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan C34. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Papua: Tantangan dan Solusi dalam Pembangunan Infrastruktur C35. Otonomi Daerah di Papua Barat: Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat C36. Implementasi Otonomi Daerah di Papua Pegunungan: Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Alam C37. Keberhasilan Otonomi Daerah di Papua Barat Daya: Pengembangan Ekonomi Maritim dan Pariwisata C38. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Papua Tengah: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Kualitas Pendidikan C39. Otonomi Daerah di Papua Selatan: Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi C40. Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia: Peluang untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Tantangannya C41. Otonomi Daerah di Indonesia: Kesempatan dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Hambatan yang Dihadapi C42. Mengoptimalkan Peluang Otonomi Daerah di Indonesia: Strategi untuk Mengatasi Tantangan C43. Peluang dan Tantangan dalam Implementasi Otonomi Daerah: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur C44. Otonomi Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik: Peluang Baru dan Tantangan Struktural di Indonesia C45. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Mengidentifikasi Peluang Ekonomi dan Sosial C46. Tantangan dalam Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia: Solusi dan Peluang untuk Perbaikan C47. Peluang Pengembangan Infrastruktur Melalui Otonomi Daerah di Indonesia: Mengatasi Hambatan C48. Otonomi Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Peluang dan Tantangan Lingkungan C49. Peran Teknologi dalam Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia: Memaksimalkan Peluang dan Mengatasi Tantangan C50. Otonomi Daerah dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Peluang untuk Demokrasi Lokal dan Tantangannya