Jurnal PANCASILA dan KEWARGANEGARAAN: AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE : MENGAPA INI PENTING BAGI INDONESIA ?

AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE : MENGAPA INI PENTING BAGI INDONESIA ?

Abstrak

Banyak terjadinya korupsi dan nepotisme yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat di Indonesia yang disebabkan karena rendahnya tingkat

transparansi dan akuntabilitas dibeberapa lembaga pemerintahan yang menjadi topik utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia .

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah seharusnya berkomitmen menerapkan pemerintahan yang baik atau good governance untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam

penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa

penerapan akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan good governance di Indonesia, karena hal tersebut akan mempengaruhi kinerja dan

kualitas pejabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat . Akuntabilitas dan good governance dianggap penting bagi Indonesia , karena diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa

dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : Akuntabilitas , Good Governance, Korupsi , Nepotisme

A.PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus

informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).

Sebagai contoh ,lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.

Ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang disebut dengan istilah good governance tidak akan berhasil, jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Dengan demikian, laporan keuangan yang berkualitas

merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat good governance. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang

bersih (clean goverment)

adalah merupakan tuntutan rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

B. PERMASALAHAN

Dalam artikel ini memuat tentang " Mengapa Akuntabilitas dan Good Governance penting bagi Indonesia" ini dapat dilihat dari keinginan

masyarakatterhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).

Dengan itu , Indonesia membutuhkan sistem pengendalian intern yang andal dan efektifitas peran auditor intern yang akan berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip Good governance yaitu akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan daerah, menciptakan

kekuatan internal dan memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik.

C. PEMBAHASAN

Indonesia sudah terbilang cukup baik dengan implementasi keseluruhan dalam perwujudan good governance dengan sistem akuntabilitas publik dibandingkan dengan era orde baru yang mengalami krisis moneter dan tidak ada transparansi didalamnya, buah pikiran masyarakat saat itu mengenai reformasi birokrasi

ternyata direalisasikan dengan cukup baik hingga saat ini

meskipun masih memiliki banyak ruang-ruang untuk ditingkatkan dan diatasi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan konsep good governance. Apabila dilihat pada implementasi dan realitas yang terjadi maka perwujudan good governance dengan penerapan sistem akuntabilitas publik di Indonesia terbilang

cukup baik, meskipun demikian tidak dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan dalam perwujudan ini dapat dikatakan sempurna, karena pada

implementasinya terdapat kekurangan dan pelanggaran yang kerap kali terjadi yang tentunya menjadi tantangan untuk segera diatasi.

Good governance di Indonesia melibatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektifitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Sebagai contoh

keberhasilan dalam mencapai good governance adalah adopsi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 dan reformasi birokrasi melalui program Joko Widodo saat menjabat

sebagai gubernur DKI Jakarta dan keterbukaan informasi ini masih terus dijalankan oleh pemerintah DKI Jakarta dan diadopsi oleh pemerintah daerah lain akan tetapi pada implementasinya tidak sebaik apa yang menjadi tujuan awal penerapan keterbukaan informasi ini, pasalnya terdapat data-data yang masih

belum lengkap dan janggal dalam keterbukaan informasinya. Salah satu masalah yang menghambat pencapaian good governance di Indonesia

adalah maraknya kasus korupsi, yang dilakukan baik oleh pemerintah atau swasta mengakibatkan kerugian mendalam bagi negara.

D. KESIMPULAN dan SARAN

Di Indonesia, sistem akuntabilitas publik dan good governance menjadi isu penting sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua konsep ini saling terkait, di mana sistem akuntabilitas publik adalah salah satu aspek utama dalam mencapai good

governance. Dengan penerapan sistem akuntabilitas publik yang efektif, pemerintah dan lembaga publik dapat lebih mudah

mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada masyarakat yang dilayani, sehingga dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata publik.

Selain itu, good governance yang baik juga membutuhkan

dukungan dan partisipasi masyarakat yang aktif, sehingga sistem akuntabilitas publik dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Meski demikian, tantangan dalam meningkatkan sistem akuntabilitas publik dan good governance di Indonesia masih cukup besar, seperti masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas di beberapa lembaga pemerintahan, masih banyaknya praktik korupsi dan nepotisme, serta masih rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan sistem akuntabilitas publik dan good governance harus terus dilakukan.