MODUL 12 : Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Gambar : https://www.governmentlearningcentre.id/

Pendahuluan

Sejak era reformasi bergulir, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi daerah telah menjadi wacana dan bahan kajian berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, akademisi, pelaku ekonomi, bahkan masyarakat umum. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang "otonomi daerah" menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing. Perbedaan pemahaman dan persepsi ini disebabkan oleh sudut pandang dan pendekatan yang beragam.

Konsep otonomi daerah bukanlah hal baru, karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep ini telah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi sudah sebagian diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 memberikan hak otonomi dan medebewind yang seluas-luasnya kepada daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 menganut sistem otonomi riil yang seluas-luasnya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Saat ini, otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membentuk daerah-daerah otonomi baru. Jumlah provinsi meningkat dari 26 menjadi 33, dan jumlah kabupaten atau kota dari sekitar 330 menjadi 471, dengan rencana peningkatan menjadi 483 kabupaten atau kota. Pemekaran daerah menjadi daya tarik bagi masyarakat daerah yang merasa memenuhi syarat, meskipun terkadang dipaksakan, yang menjadi dilema bagi pemerintah dan DPR pusat.

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara bahasa, "otonom" berarti "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri", sedangkan "daerah" berarti "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Secara istilah, otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri, meliputi aspek ekonomi, politik, keuangan, sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat daerah tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan pelaksana, kemampuan keuangan, ketersediaan alat dan bahan, serta kemampuan berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus meningkatkan kemandirian daerah otonom, sehingga dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif.
6. Pelaksanaan

otonomi daerah harus meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Otonomi daerah adalah instrumen politik dan administrasi/manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah.

Latar Belakang Perlunya Otonomi Daerah

1. Desentralisasi Kekuasaan: Kehidupan berbangsa dan bernegara yang selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta centris) menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Pembagian Kekayaan: Kesenjangan ekonomi antar daerah menjadi salah satu alasan utama. Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata, sehingga otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri.
3. Partisipasi Lokal: Otonomi daerah memungkinkan masyarakat setempat untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi mereka.

Tujuan Otonomi Daerah

1. Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan: Dengan desentralisasi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif karena keputusan dapat diambil lebih cepat dan sesuai dengan kondisi lokal.
2. Pendidikan Politik Lokal: Otonomi daerah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat lokal melalui partisipasi dalam proses pemerintahan.
3. Stabilitas Politik: Dengan mengakomodasi kepentingan lokal, diharapkan stabilitas politik dapat terjaga karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir.
4. Kesetaraan Politik: Memberikan kesetaraan politik bagi masyarakat di tingkat lokal untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintah Pusat:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

Urusan Pemerintah Provinsi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
10. Pelaksanaan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
11. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial di wilayahnya
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
10. Pelaksanaan pelayanan dasar lainnya
11. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah

Tantangan:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia: Tidak semua daerah memiliki SDM yang memadai untuk mengelola otonomi dengan baik.
2. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang: Potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang bisa meningkat dengan desentralisasi kekuasaan.
3. Kesenjangan Antar Daerah: Meskipun bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, tidak semua daerah mampu memanfaatkan otonomi secara optimal sehingga kesenjangan tetap ada.

Peluang:

1. Peningkatan Kemandirian Daerah: Otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber dayanya.
2. Pembangunan Berbasis Lokal: Dengan otonomi, pembangunan dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal.
3. Inovasi dan Kreativitas: Daerah memiliki kebebasan lebih besar untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kesimpulan

Otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat memberikan peluang besar bagi daerah

Daftar Pustaka

1.      Bappenas. (2003). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Desain dan Pelaksanaan. Jakarta: Bappenas.

2.      Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (Eds.). (2007). Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices. Washington, DC: Brookings Institution Press.

3.      Indrayana, D. (2008). Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition. Jakarta: Kompas Book Publishing.

4.      Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience. Washington, DC: World Bank.

5.      Smith, B. C. (1985). Decentralization: The Territorial Dimension of the State. London: George Allen & Unwin.

6.      Turner, M., & Hulme, D. (1997). Governance, Administration and Development: Making the State Work. London: Macmillan.

7.      UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

8.      UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

9.      World Bank. (2000). Entering the 21st Century: World Development Report 1999/2000. New York: Oxford University Press.

Pertanyaan

Berikut adalah sepuluh pertanyaan esai mengenai otonomi daerah yang bisa digunakan untuk menggali pemahaman dan analisis lebih dalam tentang topik tersebut:

1.      Jelaskan konsep otonomi daerah dan bagaimana penerapannya di Indonesia sejak reformasi tahun 1999.

2.      Bagaimana prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004?

3.      Analisis dampak otonomi daerah terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Berikan contoh konkret.

4.      Diskusikan tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, termasuk isu korupsi dan kapasitas sumber daya manusia.

5.      Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah? Jelaskan dengan menggunakan teori desentralisasi.

6.      Evaluasi keberhasilan dan kegagalan pemekaran daerah di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah. Apakah pemekaran daerah selalu membawa manfaat bagi masyarakat lokal?

7.      Bagaimana otonomi daerah dapat memperkuat demokrasi lokal? Diskusikan dengan memberikan contoh kasus di Indonesia.

8.      Jelaskan peran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam sistem pemerintahan daerah yang otonom dan bagaimana mereka dapat memastikan akuntabilitas pemerintah daerah.

9.      Analisis bagaimana kebijakan otonomi daerah mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di tingkat lokal.

10.  Bagaimana otonomi daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah? Berikan contoh nyata.