KUIS 13-2 (11 JULI 2025) SUSULAN

 D04,D05,D07,D09,D16,D18,D20,D46,D47

KUIS 14 (15 JULI 2025)

D02,D04,D05,D07,D09,D10,D11,D12,D13,D15,D16,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D25,D26,D27,

REVIEW ARTIKEL M13 (11 JULI 2025) LANJUTAN

 D32,D34,D35,D36,D41,D42,D44,D45,D47,D49,D50,D20,D37,D46

KUIS 10 (4 JULI 2025)

 D06,D13,D16,D20,D25,D27,D30,D35,D44,D45,

KUIS 12 (4 JULI 2025)

D01,D02,D03,D06,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D19,D20,

D22,D23,D24,D25,D26,D27,

KUIS 11 (04 JULI 2025)

D01,D02,D03,D04,D06,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D19,D20,

D22,D23,D24,D25,D27,

KUIS MODUL 8 (SUSULAN)

SUSULAN:

D06,D10,D14,D20,D21,D24,D35,D36,D40,D41,D42,D44

KUIS M0DUL 9 (13 JUNI 2025)

 

D02,D03,D04,D06,D07,D08,D10,D11,D13,D14,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,

Kewajiban Bela Negara Masih Relevankah di Era Damai. (D20)

 Fahlevi Vici Febriyani (D20)

ABSTRAK

Kewajiban bela negara merupakan tanggung jawab setiap warga negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Namun, di era damai dan globalisasi saat ini, muncul pertanyaan mengenai relevansi kewajiban bela negara. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang menyebabkan berkurangnya pemahaman dan semangat bela negara, serta menguraikan bentuk-bentuk bela negara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan pendekatan multidimensi, penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban bela negara tetap relevan dan perlu dipahami secara lebih luas, meliputi aspek pendidikan, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Implementasi bela negara yang adaptif dan kontekstual sangat penting untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa menghadapi ancaman modern. Oleh karena itu, peran pemerintah, institusi pendidikan, media, dan masyarakat sangat vital dalam memperkuat kesadaran bela negara di era damai.

KATA KUNCI: Kewajiban bela negara, era damai, nasionalisme, ancaman non-fisik, partisipasi warga negara

PENDAHULUAN

Kewajiban bela negara adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap warga negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Konsep ini sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan, di mana seluruh rakyat tergerak untuk melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa. Dalam konteks hukum, kewajiban bela negara tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Seiring perkembangan zaman, bentuk ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berupa serangan militer secara langsung, tetapi juga muncul ancaman-ancaman baru yang lebih kompleks, seperti ancaman ideologi, terorisme, disinformasi, serangan siber, serta tekanan ekonomi dan budaya asing. Kondisi ini menuntut perubahan cara pandang terhadap konsep bela negara, dari yang dulunya dianggap hanya sebagai tugas fisik militer menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa.

Namun demikian, di era damai seperti sekarang, muncul pertanyaan penting di tengah masyarakat dan akademisi: “Masih relevankah kewajiban bela negara di era damai?” Beberapa kalangan beranggapan bahwa kewajiban ini mulai kehilangan maknanya karena tidak ada ancaman militer yang nyata, sedangkan sebagian lain melihat kewajiban bela negara tetap penting sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara mendalam agar pemahaman terhadap bela negara dapat diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi dan tantangan zaman saat ini.

PERMASALAHAN

Di era damai saat ini, sejumlah permasalahan yang muncul menyebabkan menurunnya efektivitas dan semangat pelaksanaan kewajiban bela negara. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif di masyarakat tentang arti dan makna bela negara yang sesungguhnya. Banyak warga negara, khususnya generasi muda, beranggapan bahwa bela negara identik dengan aktivitas militer atau pelatihan yang bersifat formal dan kaku, seperti wajib militer atau latihan dasar militer. Pemahaman yang sempit ini menyebabkan mereka tidak melihat kaitan antara bela negara dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kewajiban ini dirasa kurang relevan (Wahyudi, 2022).

Selain itu, pendidikan bela negara selama ini masih bersifat normatif dan cenderung mengutamakan aspek teori tanpa mengaitkannya dengan realitas kehidupan modern. Materi pembelajaran bela negara belum terintegrasi secara efektif dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal yang dapat menarik minat peserta didik. Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran, termasuk minimnya pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi, membuat pembelajaran bela negara kurang berdampak (Nugroho, 2021).

Globalisasi yang pesat membawa arus budaya dan nilai-nilai asing yang masuk tanpa filter ke dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini berpotensi mengikis rasa nasionalisme dan solidaritas sosial. Banyak generasi muda yang cenderung mengadopsi budaya asing secara berlebihan sehingga mengurangi identifikasi mereka terhadap budaya dan nilai-nilai bangsa sendiri. Sikap individualistis dan hedonistik juga semakin marak di kalangan masyarakat, sehingga nilai-nilai kolektivitas dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bela negara mulai tergerus (Sukma, 2020).

Permasalahan lain yang signifikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman non-militer yang bersifat modern, seperti serangan siber, penyebaran hoaks, radikalisme digital, serta manipulasi informasi yang dapat memecah belah bangsa. Meskipun ancaman ini sangat berbahaya, namun edukasi dan kampanye tentang ancaman tersebut masih sangat minim dan belum mendapatkan perhatian serius dari banyak kalangan. Akibatnya, masyarakat belum siap secara mental dan intelektual dalam menghadapi tantangan ini (Siregar, 2020).

Terakhir, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bela negara juga menjadi permasalahan tersendiri. Banyak individu yang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya secara seimbang. Sikap apatis dan tidak peduli terhadap isu-isu kebangsaan serta lemahnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa memperlemah implementasi kewajiban bela negara secara menyeluruh (Wahyudi, 2022).

PEMBAHASAN

Kewajiban bela negara di era modern harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dan dinamis. Bela negara bukan hanya soal angkat senjata atau pelatihan militer, melainkan mencakup seluruh tindakan aktif warga negara dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan persatuan bangsa dari berbagai ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Di zaman sekarang, ancaman tidak hanya datang dari agresi militer langsung, melainkan juga berupa serangan siber, penyebaran disinformasi, radikalisme digital, hingga pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, konsep bela negara harus diperluas agar dapat merespons tantangan global yang semakin kompleks dan beragam (Siregar, 2020).

Pendidikan menjadi kunci utama dalam menanamkan kesadaran bela negara. Namun, pendidikan bela negara saat ini masih cenderung bersifat teoritis dan formal, kurang menyentuh aspek aplikatif yang dekat dengan kehidupan sehari-hari generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk merevitalisasi kurikulum dengan memasukkan nilai-nilai kebangsaan yang terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran serta menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik, seperti pembelajaran berbasis proyek, simulasi, atau pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya memahami kewajiban bela negara secara teoritis, tetapi juga termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata (Kusuma, 2023).

Selain pendidikan, setiap warga negara memiliki peran strategis dalam melaksanakan bela negara sesuai dengan kapasitas dan profesinya. Misalnya, seorang guru yang berdedikasi membentuk karakter generasi muda, seorang pegawai negeri yang bekerja dengan jujur menjaga integritas birokrasi, atau seorang warga yang aktif melestarikan budaya lokal turut berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan identitas bangsa. Di era digital, peran warga juga dapat diwujudkan dalam menjaga keamanan informasi dan melawan penyebaran berita palsu melalui literasi digital yang baik. Dengan demikian, bela negara menjadi sikap hidup sehari-hari yang inklusif dan tidak terbatas pada aktivitas militer saja (Kusuma, 2023; Siregar, 2020).

Peran media massa dan teknologi komunikasi juga sangat penting dalam memperkuat semangat bela negara. Media sosial, televisi, radio, dan platform digital lainnya dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan kampanye nasionalisme yang kreatif dan relevan bagi masyarakat, terutama generasi milenial dan Z. Melalui konten-konten yang menarik seperti video pendek, game edukatif, dan cerita sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai kebangsaan dapat disampaikan secara lebih efektif. Di sisi lain, literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menyaring informasi dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks atau propaganda yang berpotensi memecah belah bangsa (Rahmat, 2022).

Jika kewajiban bela negara diabaikan, implikasinya sangat berbahaya bagi ketahanan nasional. Lemahnya kesadaran bela negara dapat menyebabkan tergerusnya nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme, yang pada akhirnya menimbulkan keretakan sosial, konflik internal, dan memudahkan masuknya pengaruh negatif dari luar. Disintegrasi bangsa menjadi ancaman nyata jika persatuan dan kesatuan tidak dijaga secara konsisten. Oleh karena itu, penguatan bela negara merupakan upaya strategis untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang (Sukma, 2020).

Secara keseluruhan, kewajiban bela negara tetap relevan bahkan semakin penting di era damai ini. Bentuk dan cara pelaksanaannya memang harus disesuaikan dengan konteks zaman yang berubah, tetapi semangat dan tujuan utamanya adalah menjaga bangsa tetap bersatu dan kuat menghadapi berbagai ancaman. Peran pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya bela negara yang modern, adaptif, dan inklusif.

Kesimpulan

Kewajiban bela negara tetap relevan, bahkan semakin penting di era damai. Ancaman terhadap bangsa tidak lagi hanya berupa perang fisik, melainkan berkembang menjadi ancaman ideologis, budaya, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, konsep bela negara perlu dipahami secara lebih luas dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan mengedepankan kontribusi aktif dalam menjaga stabilitas nasional, bela negara dapat menjadi kekuatan kolektif untuk mempertahankan identitas dan kedaulatan bangsa di tengah dinamika global.

Saran

Agar semangat bela negara tidak luntur, diperlukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan bela negara yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan. Selain itu, media massa dan media sosial perlu dilibatkan dalam kampanye bela negara yang lebih kreatif dan relevan bagi generasi muda. Di sisi lain, setiap individu harus menyadari bahwa membela negara tidak harus dilakukan dengan senjata, melainkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi dan peran sosialnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Kusuma, R. A. (2023). Pendidikan Bela Negara dan Tantangan Era Global. Yogyakarta: Pilar Nusantara Press.

Nugroho, H. (2021). Globalisasi dan Nasionalisme di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahmat, M. (2022). Literasi Digital dan Penguatan Ideologi Pancasila. Bandung: Literindo.

Siregar, F. (2020). Ancaman Siber dan Urgensi Ketahanan Nasional. Surabaya: Lintas Informasi.

Sukma, R. (2020). Relevansi Bela Negara di Era Modern. Jurnal Ketahanan Nasional, 25(1), 45–58.

Wahyudi, A. (2022). Krisis Nasionalisme Generasi Z? Jakarta: Forum Kajian Kebangsaan.

KUIS MODUL 7 (16 MEI 2025)

 D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08,D10,D11,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,

KUIS MODUL 6 (9 MEI 2026)

D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08,D10,D11,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,

KUIS MODUL 5 SUSULAN (09 MEI 2025)

 D04, D02, D38, D18, D22, D15, D50, D19, D24, D16, D20,D21

KUIS MODUL 4 SUSULAN (09 MEI 2025)

 D04, D02, D21, D38, D18, D22, D15, D50, D19, D24, D16, D20,

PRESENTASI KWN (09 MEI 2025)

 D05, D16,D20,D22,D23

Peran Selebritas dan Influencer dalam Membangun Nasionalisme Baru

Fahlevi Vici Febriyani (D20)

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengekspresikan identitas kebangsaan. Di era media sosial, selebritas dan influencer memegang peranan penting sebagai agen penyampai pesan, termasuk dalam membentuk dan menyuarakan nasionalisme. Melalui konten digital, mereka dapat menjangkau generasi muda secara luas dan cepat. Namun, nasionalisme yang ditampilkan sering kali bersifat simbolik dan dangkal, lebih menekankan aspek visual dan tren dibanding pemahaman nilai kebangsaan yang mendalam. Fenomena ini menimbulkan tantangan terhadap kualitas kesadaran nasionalisme yang terbentuk di ruang digital. Penelitian ini membahas bagaimana peran selebritas dan influencer dalam membangun nasionalisme baru di media sosial serta bagaimana pendekatan yang lebih edukatif dan reflektif dapat memperkuat makna nasionalisme di kalangan generasi muda. Diperlukan kolaborasi antara figur publik, akademisi, dan lembaga pendidikan untuk menghadirkan narasi kebangsaan yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermakna dan berkelanjutan.

Kata Kunci: nasionalisme digital, selebritas, influencer, media sosial, generasi muda, konten simbolik

Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal cara mengekspresikan rasa cinta terhadap tanah air. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial menjadi salah satu ruang paling aktif dalam membentuk opini publik, termasuk menyangkut identitas dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, selebritas dan influencer memainkan peran yang semakin penting. Mereka bukan hanya sebagai figur hiburan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki kekuatan komunikasi besar dalam memengaruhi cara masyarakat, khususnya generasi muda, memahami dan menginternalisasi nasionalisme.

Influencer adalah individu yang memiliki jumlah pengikut yang besar di media sosial dan mampu memengaruhi sikap, pandangan, serta perilaku audiensnya melalui konten yang mereka bagikan. Di Indonesia, peran influencer dalam menyampaikan pesan kebangsaan mulai terlihat jelas melalui berbagai kampanye digital, kolaborasi dengan lembaga pemerintah, hingga inisiatif pribadi dalam mempromosikan budaya lokal, bahasa daerah, dan sejarah nasional. Keberadaan mereka memungkinkan penyebaran pesan-pesan nasionalisme secara lebih cepat, luas, dan efektif, terutama karena gaya penyampaian mereka cenderung lebih dekat dan relatable dengan audiens.

Salah satu keunggulan utama influencer dalam menyampaikan nilai-nilai nasionalisme adalah kemampuannya membungkus pesan tersebut dalam bentuk yang ringan dan mudah dicerna. Misalnya, banyak influencer yang mengenalkan budaya Indonesia melalui konten memasak makanan tradisional, memakai busana adat dalam keseharian, atau membuat video kreatif tentang tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Konten-konten semacam ini secara tidak langsung memperkuat rasa cinta terhadap tanah air dan menumbuhkan kebanggaan terhadap keindahan serta keberagaman budaya bangsa.

Lebih dari itu, influencer juga kerap kali menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan program-program kebangsaan. Banyak di antara mereka dilibatkan dalam kampanye nasional seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, peringatan Hari Kemerdekaan, atau ajakan menggunakan produk dalam negeri. Melalui pendekatan yang komunikatif dan ringan, pesan-pesan tersebut dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dan menciptakan partisipasi yang lebih aktif, terutama dari kalangan muda yang merupakan pengguna media sosial paling dominan.

Selain sebagai penyampai pesan, influencer juga sering memosisikan diri sebagai panutan atau role model. Dalam hal ini, mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan bentuk nyata dari nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, atau mendukung produk-produk lokal. Ketika audiens melihat bahwa figur yang mereka kagumi memiliki kepedulian terhadap isu kebangsaan, maka besar kemungkinan mereka juga akan terinspirasi untuk menunjukkan sikap serupa.

Tak hanya di dalam negeri, peran influencer dalam membangun nasionalisme juga terlihat dalam konteks global. Banyak influencer Indonesia yang mempromosikan budaya, pariwisata, dan keunikan bangsa di mata dunia melalui media sosial. Dengan jaringan pengikut internasional, mereka membantu membentuk citra positif Indonesia di mata global dan menumbuhkan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap negaranya sendiri.

Secara keseluruhan, influencer dapat berperan sebagai agen penyebar nasionalisme baru—sebuah bentuk nasionalisme yang tidak hanya dibangun lewat institusi formal, tetapi juga melalui interaksi digital yang lebih luwes, emosional, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran kebangsaan yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran mereka perlu terus didukung dan diarahkan agar menjadi kekuatan positif dalam memperkuat identitas nasional di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat.

Permasalahan

Di era digital saat ini, banyak selebritas dan influencer yang terlibat dalam kampanye nasionalisme melalui media sosial. Namun, konten yang disampaikan sering kali bersifat dangkal dan simbolik, seperti mengenakan pakaian adat, menggunakan filter merah putih, atau mengunggah kutipan tokoh nasional pada hari-hari besar. Konten semacam ini kerap kali tidak disertai dengan penjelasan kontekstual atau refleksi yang mendalam mengenai makna nasionalisme itu sendiri.

Hal ini menimbulkan permasalahan terkait sejauh mana konten-konten tersebut mampu membentuk kesadaran kebangsaan secara utuh, atau justru hanya menciptakan ilusi nasionalisme yang bersifat permukaan. Ketika pesan-pesan nasionalisme disampaikan hanya sebatas simbol dan estetika, terdapat risiko bahwa masyarakat—terutama generasi muda—akan memaknai nasionalisme secara sempit dan kurang kritis.

Selain itu, pendekatan simbolik ini juga dapat menimbulkan kesan bahwa nasionalisme adalah sesuatu yang musiman atau tren sesaat, bukan nilai yang harus dihayati secara terus-menerus. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kecenderungan penggunaan simbol nasional oleh selebritas dan influencer dapat memengaruhi kualitas pemahaman masyarakat terhadap nasionalisme di era digital.

Pembahasan

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, peran selebritas dan influencer dalam membentuk pandangan publik menjadi semakin signifikan. Khususnya bagi generasi muda yang menjadi pengguna aktif media sosial, figur-figur publik ini tidak hanya berfungsi sebagai penghibur, tetapi juga sebagai sumber referensi dalam membentuk opini, termasuk terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, mereka mampu menjangkau jutaan audiens dan menyampaikan pesan-pesan secara cepat, masif, dan berulang.

Salah satu tema yang kerap muncul dalam konten mereka adalah nasionalisme. Namun, dalam praktiknya, ekspresi nasionalisme yang disampaikan sering kali bersifat simbolik dan dangkal, lebih menonjolkan elemen visual dan tren sesaat daripada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kebangsaan itu sendiri.

Sebagai contoh, banyak influencer yang mengunggah foto dengan latar belakang bendera merah putih, mengenakan pakaian adat hanya saat peringatan Hari Kemerdekaan, atau menggunakan tagar-tagarnya seperti #CintaTanahAir dan #BanggaIndonesia tanpa narasi penjelas yang mendidik. Meskipun konten seperti ini dapat membangkitkan rasa bangga secara emosional dalam waktu singkat, hal tersebut tidak serta-merta mampu menanamkan kesadaran nasionalisme yang reflektif dan berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan kecenderungan nasionalisme digital yang dibangun secara permukaan atau superficial. Penggunaan simbol nasional lebih sering diposisikan sebagai strategi personal branding atau alat untuk meningkatkan interaksi digital (engagement), daripada sebagai sarana untuk menyebarkan nilai kebangsaan yang substansial. Akibatnya, pemahaman generasi muda tentang nasionalisme menjadi terbatas pada aspek visual dan estetis, bukan pada nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, seperti gotong royong, persatuan, serta keberagaman budaya.

Lebih jauh, pendekatan yang terlalu simbolik dapat mengaburkan makna ideologis dari nasionalisme itu sendiri. Jika nasionalisme hanya dirayakan dalam bentuk estetika atau seremoni musiman, maka semangat kebangsaan yang seharusnya hadir dalam keseharian masyarakat bisa luntur. Padahal, hakikat nasionalisme mencakup keterlibatan aktif dalam persoalan sosial-politik, kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan, serta penghargaan terhadap pluralisme sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Melihat situasi ini, selebritas dan influencer diharapkan mampu mengambil peran yang lebih progresif. Mereka tidak hanya menjadi ikon popularitas semata, melainkan juga agen penyebar nilai kebangsaan yang mampu mengedukasi dan menginspirasi. Pembuatan konten yang menyentuh aspek historis, budaya, dan sosial secara lebih mendalam sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemahaman nasionalisme yang holistik dan relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, sinergi antara influencer dengan pihak-pihak terkait seperti akademisi, komunitas kebudayaan, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan. Kolaborasi ini dapat memperkuat narasi kebangsaan di ruang digital, serta menjembatani antara nilai tradisional dan cara penyampaian yang modern. Dengan begitu, nasionalisme tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi menjadi nilai hidup yang membentuk jati diri masyarakat Indonesia secara utuh dan berkesinambungan.

Kesimpulan

Di era digital, selebritas dan influencer memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan nasionalisme kepada publik, khususnya generasi muda. Melalui media sosial, mereka dapat membangun kesadaran kebangsaan dengan cara yang cepat dan luas. Namun, banyak konten nasionalisme yang mereka sajikan cenderung simbolik dan dangkal, lebih menekankan visual dan tren dibanding substansi nilai kebangsaan.

Pendekatan semacam ini berisiko mempersempit makna nasionalisme dan menjadikannya sekadar ekspresi sesaat, bukan nilai yang dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, perlu adanya pergeseran dari konten yang bersifat simbolik ke arah konten yang lebih edukatif dan reflektif. Selebritas dan influencer diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang mempromosikan nasionalisme secara utuh dan kontekstual, didukung oleh kolaborasi dengan akademisi, komunitas, dan lembaga edukasi.

Saran 

Sebagai bentuk kontribusi dalam membangun nasionalisme yang lebih substansial di era digital, selebritas dan influencer perlu lebih sadar akan tanggung jawab sosial mereka dengan menghadirkan konten yang tidak hanya simbolik, tetapi juga edukatif dan reflektif. Media sosial sebagai ruang publik digital juga diharapkan dapat memfasilitasi kampanye kebangsaan yang mendorong kolaborasi antara kreator konten dengan akademisi, komunitas budaya, maupun lembaga pendidikan. Pemerintah dan institusi pendidikan pun perlu menjalin kerja sama strategis dengan figur publik digital guna menyampaikan pesan kebangsaan yang relevan dan menarik bagi generasi muda. Di sisi lain, masyarakat—terutama generasi muda—didorong untuk lebih kritis dalam mengonsumsi konten digital serta aktif memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan agar tidak terjebak pada nasionalisme yang dangkal dan bersifat seremonial semata.

PRESENTASI 14 APRIL 2025

D04, D18, D19, D16, D21, D24, D20, D22, D23

Sistem Pemerintahan Di Inggris: Monarki Konstitusional yang Unik

 

Fahlevi Vici Febriyani (D20)

ABSTRAK

Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang mencerminkan sejarah, budaya, dan dinamika politiknya. Inggris merupakan salah satu contoh negara yang menganut sistem monarki konstitusional, di mana Raja atau Ratu berperan sebagai kepala negara secara simbolis, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih secara demokratis. Sistem ini dipandang berhasil menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip demokrasi modern. Namun demikian, sistem monarki konstitusional juga tidak luput dari kritik dan tantangan. Dua isu utama yang sering muncul adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota keluarga kerajaan serta ketidakselarasan sistem pewarisan takhta dengan prinsip demokrasi partisipatif. Melalui kajian ini, dibahas bagaimana kedua permasalahan tersebut dapat berdampak pada stabilitas politik, kepercayaan publik, dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bernegara. Diperlukan upaya reformasi yang bersifat terbatas namun signifikan untuk menjawab tantangan ini, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pelibatan masyarakat dalam evaluasi peran simbolik monarki.

Kata Kunci: Monarki konstitusional, Inggris, kekuasaan simbolik, reformasi politik, akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, mencerminkan sejarah, nilai budaya, serta pengalaman politik masing-masing bangsa. Salah satu sistem pemerintahan yang menarik untuk dikaji adalah monarki konstitusional, sebagaimana diterapkan oleh Inggris. Inggris dikenal sebagai negara dengan tradisi pemerintahan yang panjang dan kompleks, serta menjadi pelopor dalam menggabungkan unsur kerajaan yang bersifat simbolik dengan sistem demokrasi yang dijalankan secara modern.

Monarki konstitusional di Inggris merupakan hasil dari proses panjang yang berakar pada sejarah perjuangan rakyat dan institusi politik dalam membatasi kekuasaan absolut raja. Awalnya, kekuasaan tertinggi berada di tangan monarki, namun melalui berbagai peristiwa penting seperti penandatanganan Magna Carta tahun 1215, Revolusi Glorious tahun 1688, dan penguatan peran Parlemen secara bertahap, sistem pemerintahan Inggris mengalami transformasi menuju pembagian kekuasaan yang lebih adil dan demokratis. Kini, konstitusi—baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis—membatasi kewenangan monarki, dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri serta parlemen yang dipilih secara demokratis oleh rakyat.

Dalam struktur pemerintahan ini, Raja atau Ratu tetap menjadi kepala negara, namun hanya menjalankan peran simbolis dan seremonial. Fungsi-fungsi seperti membuka sidang parlemen, memberikan gelar kehormatan, atau mewakili negara dalam acara kenegaraan dijalankan oleh monarki, sementara pengambilan keputusan politik sepenuhnya berada di tangan perdana menteri bersama kabinetnya. Perdana menteri dipilih berdasarkan dukungan mayoritas di parlemen, yang menunjukkan keberpihakan pada suara rakyat dalam proses pengambilan kebijakan nasional.

Sistem monarki konstitusional di Inggris sering dianggap sebagai model pemerintahan yang sukses dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, sistem ini tetap melestarikan simbol budaya dan sejarah nasional melalui keberadaan monarki, namun di sisi lain, tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti keterwakilan rakyat, akuntabilitas, serta supremasi hukum. Kestabilan politik yang dihasilkan dari sistem ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kontinuitas dan identitas nasional rakyat Inggris.

Sistem monarki konstitusional di Inggris menjadi bukti bahwa sebuah negara dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional dan simbolisme kerajaan, sembari tetap menerapkan prinsip-prinsip demokrasi modern seperti keterwakilan rakyat, supremasi hukum, dan akuntabilitas pemerintah. Model ini dianggap berhasil menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan, serta memberikan rasa identitas dan kontinuitas nasional bagi rakyat Inggris.

Lebih dari itu, sistem ini juga membuktikan bahwa reformasi politik tidak selalu harus terjadi melalui perubahan radikal. Dengan pendekatan evolusioner—yakni perubahan bertahap yang mengikuti dinamika sosial dan politik—Inggris mampu menciptakan tatanan pemerintahan yang tidak hanya stabil, tetapi juga fleksibel dalam merespons perkembangan zaman. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan Inggris kerap menjadi objek kajian dalam ilmu tata negara, terutama dalam hal bagaimana kekuasaan negara dapat dibatasi dan diatur untuk menghindari otoritarianisme serta memastikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.

PERMASALAHAN

Meskipun sistem monarki konstitusional di Inggris memiliki banyak kelebihan, tetap saja terdapat sejumlah kekurangan yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu isu utama yang sering dikritisi adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun Raja atau Ratu tidak memiliki kekuasaan politik secara langsung dan perannya lebih bersifat simbolik, anggota keluarga kerajaan tetap memiliki pengaruh besar dalam kehidupan publik. Jika pengaruh ini digunakan secara tidak tepat—seperti untuk kepentingan pribadi atau untuk memengaruhi keputusan tertentu—maka hal tersebut dapat merusak citra institusi kerajaan dan mengganggu stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Skandal atau tindakan yang tidak etis dari pihak kerajaan juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap legitimasi dan moralitas kepemimpinan nasional.

Selain itu, sistem monarki konstitusional juga kerap dikritik karena dianggap tidak sepenuhnya demokratis. Penunjukan kepala negara yang dilakukan berdasarkan garis keturunan, bukan melalui pemilihan oleh rakyat, menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem politik. Meskipun rakyat memiliki hak untuk memilih anggota parlemen dan perdana menteri, mereka tidak memiliki suara dalam menentukan siapa yang akan menjadi Raja atau Ratu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian sistem ini dengan nilai-nilai demokrasi modern, yang menjunjung tinggi prinsip keterwakilan dan keadilan politik. Dalam konteks ini, monarki dinilai kurang mencerminkan semangat egalitarianisme, karena posisi tertinggi dalam simbol negara hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu berdasarkan darah keturunan, bukan melalui pencapaian atau pilihan rakyat.

PEMBAHASAN

1. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Sistem Monarki Konstitusional Inggris

Meskipun sistem monarki konstitusional di Inggris telah mengalami banyak reformasi dan pembatasan terhadap kekuasaan monarki, potensi penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi isu yang relevan untuk dikaji. Dalam sistem ini, Raja atau Ratu memang tidak lagi memiliki kekuasaan absolut seperti pada masa lalu, namun posisi mereka tetap memiliki pengaruh yang besar secara simbolis, sosial, dan bahkan politik dalam beberapa konteks. Status dan kedudukan anggota keluarga kerajaan yang sangat dihormati, serta akses mereka terhadap berbagai sumber daya negara, menciptakan ruang bagi kemungkinan penyimpangan yang tidak selalu mudah terdeteksi atau dikendalikan.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sering menjadi sorotan adalah penggunaan fasilitas negara oleh anggota keluarga kerajaan untuk kepentingan pribadi. Meskipun mereka menerima anggaran yang berasal dari pajak rakyat, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut kerap dipertanyakan. Kritik dari masyarakat muncul ketika keluarga kerajaan terlihat menjalani gaya hidup mewah atau bepergian dengan biaya tinggi yang dibebankan kepada negara, sementara publik dihadapkan pada krisis ekonomi atau kebijakan penghematan (austerity) dari pemerintah. Ketidakseimbangan semacam ini menimbulkan ketidakpuasan publik dan menciptakan persepsi bahwa monarki tidak sepenuhnya memahami kondisi rakyat.

Selain itu, anggota keluarga kerajaan memiliki pengaruh besar dalam opini publik. Meskipun secara resmi mereka tidak diperkenankan untuk menyampaikan pandangan politik secara terbuka, ada kalanya pendapat atau tindakan mereka memicu kontroversi karena dinilai mencampuri urusan kenegaraan. Sebagai contoh, jika seorang anggota kerajaan menyatakan dukungan terhadap kebijakan tertentu atau mengkritik kebijakan pemerintah, hal itu bisa dianggap sebagai bentuk intervensi yang melampaui batas peran simbolik mereka. Bahkan dalam bentuk yang lebih halus, tekanan moral atau ekspektasi publik yang datang dari institusi kerajaan bisa memengaruhi pengambilan keputusan politik di belakang layar.

Kasus-kasus skandal yang melibatkan anggota keluarga kerajaan juga menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan yang tidak diawasi secara ketat bisa disalahgunakan. Beberapa anggota kerajaan di masa lalu pernah terlibat dalam skandal keuangan, pelanggaran etika, hingga isu-isu yang bersifat sensitif secara sosial. Meski tidak selalu berkaitan langsung dengan kebijakan negara, skandal ini mencoreng reputasi monarki sebagai simbol integritas nasional. Lebih buruk lagi, ketika pihak kerajaan menggunakan pengaruhnya untuk menutupi atau menghindari pertanggungjawaban hukum atas tindakan tersebut, hal ini menciptakan kesan adanya perlakuan istimewa di luar hukum yang berlaku bagi warga biasa.

Masalah lainnya adalah terbatasnya mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mengontrol atau mengevaluasi tindakan monarki dan keluarga kerajaan. Karena posisi mereka yang unik dalam sistem kenegaraan, tidak semua aturan hukum dapat diterapkan secara langsung. Bahkan dalam beberapa aspek, keluarga kerajaan memiliki kekebalan tertentu yang membuat mereka berada di atas hukum dalam kasus-kasus spesifik. Ini menjadi tantangan besar dalam menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan hukum di negara demokratis.

Penting juga untuk dicatat bahwa masyarakat Inggris sendiri memiliki sikap yang beragam terhadap keberadaan monarki. Meskipun sebagian besar rakyat masih mendukung institusi kerajaan karena alasan historis dan budaya, kritik terhadap gaya hidup keluarga kerajaan serta tuntutan terhadap transparansi dan reformasi terus meningkat, khususnya di kalangan generasi muda. Tekanan dari masyarakat sipil, media, dan lembaga independen semakin kuat agar institusi monarki dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman dan memperkuat akuntabilitasnya di hadapan publik.

Untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota keluarga kerajaan, diperlukan penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Meskipun monarki bersifat simbolis, setiap tindakan atau kebijakan yang melibatkan institusi kerajaan harus diawasi oleh badan independen yang bertugas memastikan bahwa semua aktivitas publik dan penggunaan dana kerajaan dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan hukum. Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah menetapkan standar etika dan tata kelola bagi anggota keluarga kerajaan, serta memperkuat peran media dan masyarakat sipil sebagai pengawas terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari fungsi simbolik mereka. Selain itu, penting pula untuk membatasi akses dan pengaruh keluarga kerajaan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, guna menjaga batas yang jelas antara simbolisme monarki dan praktik pemerintahan yang demokratis.

2.Aspek Ketidakdemokratisan dalam Sistem Monarki Konstitusional Inggris

Salah satu kritik utama terhadap sistem monarki konstitusional di Inggris adalah ketidakselarasannya dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ideal. Meskipun Inggris dikenal sebagai negara demokrasi parlementer yang mapan, keberadaan institusi monarki tetap menyisakan ruang perdebatan tentang sejauh mana sistem ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Salah satu sorotan utama adalah kenyataan bahwa kepala negara—yaitu Raja atau Ratu—tidak dipilih melalui mekanisme pemilu oleh rakyat, melainkan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan keluarga kerajaan. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu hak rakyat untuk memilih para pemimpin mereka.

Dalam sistem demokrasi modern, pemimpin negara seharusnya memperoleh legitimasi dari kehendak rakyat, melalui proses pemilihan yang adil dan terbuka. Namun, dalam sistem monarki konstitusional Inggris, posisi kepala negara didasarkan pada kelahiran dan bukan pada kompetensi, prestasi, atau pilihan rakyat. Meskipun peran Raja atau Ratu bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan politik secara langsung, posisi mereka tetap membawa beban representatif dan menjadi simbol tertinggi negara. Ketika jabatan setinggi itu tidak dapat dijangkau oleh warga negara biasa—tidak peduli seberapa cakap dan layak mereka—maka sistem tersebut menimbulkan ketimpangan dalam partisipasi politik dan kesempatan yang adil.

Lebih jauh, keberadaan monarki mewariskan struktur sosial yang hierarkis dan elitis, di mana keluarga kerajaan menempati posisi eksklusif di atas masyarakat. Status dan perlakuan istimewa yang diterima oleh anggota kerajaan menciptakan kesan adanya kasta sosial yang tidak dapat ditembus oleh rakyat biasa. Dalam masyarakat yang menganut demokrasi, semua warga negara seharusnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan negara. Namun, dalam praktiknya, monarki menciptakan ruang sosial-politik yang tertutup dan tidak inklusif, karena hanya individu dari silsilah kerajaan yang berhak menduduki jabatan tertinggi simbolik negara.

Masalah ketidakdemokratisan ini juga berdampak pada persepsi publik terhadap keadilan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan mengapa sebagian kecil kelompok memiliki hak istimewa yang begitu besar hanya karena mereka dilahirkan dalam keluarga tertentu. Pertanyaan ini semakin menguat terutama di kalangan generasi muda, yang tumbuh dalam semangat kesetaraan dan meritokrasi. Banyak dari mereka menganggap bahwa posisi strategis dalam negara, meskipun bersifat simbolik, seharusnya dapat diakses oleh siapa saja berdasarkan kualifikasi dan dedikasi, bukan semata-mata karena darah bangsawan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika simbol negara tidak lagi dianggap mencerminkan representasi rakyat secara utuh, maka rasa keterikatan masyarakat terhadap institusi tersebut pun bisa melemah. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas nasional, khususnya jika muncul gerakan-gerakan yang menuntut penghapusan monarki dan penggantian sistem pemerintahan dengan model yang lebih demokratis, seperti republik.

Sebagai respons terhadap kritik ini, sebagian pihak berpendapat bahwa selama monarki tetap menjalankan perannya secara netral, simbolis, dan tidak mencampuri urusan pemerintahan, maka keberadaannya masih dapat diterima dalam kerangka demokrasi konstitusional. Namun, pandangan ini tidak menghapus fakta bahwa struktur warisan turun-temurun tetap bertentangan dengan semangat demokrasi partisipatif. Oleh karena itu, perdebatan mengenai relevansi monarki dalam masyarakat demokratis akan terus berlangsung, terutama di era yang semakin menuntut transparansi, keterbukaan, dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menghadapi isu ketidakdemokratisan dalam sistem pewarisan kekuasaan simbolik, Inggris dapat mempertimbangkan reformasi terbatas tanpa menghapus institusi monarki. Salah satu solusi kompromi adalah dengan membuka ruang partisipasi publik dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap peran dan kontribusi keluarga kerajaan. Misalnya, melalui forum-forum konsultatif atau survei nasional yang melibatkan suara rakyat dalam menentukan peran-peran simbolik yang seharusnya dijalankan oleh monarki. Di samping itu, penting untuk memperkuat narasi bahwa kekuasaan sejati tetap berada di tangan rakyat melalui parlemen, dan bahwa institusi kerajaan hanya berfungsi sebagai pelengkap budaya dan tradisi nasional, bukan sebagai sumber otoritas politik. Edukasi publik mengenai batas-batas kekuasaan simbolik monarki juga sangat diperlukan agar masyarakat tidak salah persepsi mengenai peran mereka dalam sistem demokrasi.

KESIMPULAN

Sistem monarki konstitusional di Inggris merupakan contoh nyata bagaimana sebuah negara dapat mempertahankan identitas budaya dan tradisi melalui keberadaan monarki, sembari tetap menjalankan pemerintahan demokratis melalui parlemen dan perdana menteri. Namun, sistem ini tetap memiliki kelemahan, terutama terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota keluarga kerajaan dan ketidaksesuaian dengan prinsip demokrasi partisipatif karena pewarisan kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Kritik terhadap gaya hidup mewah, kurangnya transparansi, serta posisi eksklusif keluarga kerajaan menunjukkan adanya ketimpangan yang dapat mengganggu legitimasi publik. Oleh karena itu, perlu ada upaya adaptif agar sistem ini tetap relevan dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi modern yang mengedepankan kesetaraan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

 

SARAN

1.      Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah Inggris perlu membentuk atau memperkuat lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi penggunaan dana publik oleh keluarga kerajaan, serta mengaudit aktivitas-aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
2.      Pembatasan Pengaruh Politik
Diperlukan penegasan aturan dan batasan yang jelas agar anggota keluarga kerajaan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik ataupun menyampaikan pandangan yang dapat memengaruhi opini publik secara politis.
3.      Partisipasi Publik dan Edukasi
Perlu dibuka ruang partisipatif bagi masyarakat dalam mengevaluasi peran simbolik monarki, misalnya melalui jajak pendapat nasional atau forum dialog publik, serta edukasi mengenai peran konstitusional monarki agar masyarakat memahami batas dan fungsi simbolik mereka.
4.      Reformasi Simbolik
Meskipun tidak mengubah sistem monarki secara keseluruhan, Inggris dapat mempertimbangkan reformasi terbatas untuk mengurangi kesan elitis dan memperkuat citra inklusif keluarga kerajaan di mata rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, S. (2023). Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia Dengan Inggris. Jurnal Adhikari, 2(3), 392-405.

Maulida, A. S., Sepkamala, D. D., Herayani, S., & Ikrima, W. H. (2023). Analisis Perbandingan Administrasi Publiknegara Inggris Dan Australia. Pentahelix, 1(2), 163-174.

Putri, F. R., Ramadhina, A., Wiyono, S. A., Zemlya, N. A. R., & Zulhamzah, R. (2024). Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris dan Australia. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 14(2), 125-138.

Saragih, G. M. (2023). Perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan Inggris dari berbagai aspek (comparison of Indonesian and England constitutions from various aspects). REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 201-214.

Suryana, C., Fatihah, N. A., Subki, M. T., & Maulani, M. I. (2022). Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki.

KUIS 1 DAN 2 (RESPONS)

KUIS DITUTUP

KUIS 1 :

D19, D08

KUIS 2 :

D30,D25,D27,D26,D28,D18,D20,D15,D34,D06, D19

Tautan Kuis : 

https://jurnalkewarganegaraan.blogspot.com/2025/03/kuis-modul-1.html

https://jurnalkewarganegaraan.blogspot.com/2025/03/kuis-modul-2.html

PRESENTASI PERKULIAHAN 2 (14 MARET 2025)

PRESENTASI :

D07, D11, D12, D14, D20, D21, D23, D24, D26

SUSULAN (14 APRIL 2025):

D04, D18,D19, D16, D22

Peran Mahasiswa Dalam Menjaga Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

 

Oleh: Fahlevi Vici Febriyani (D20)

ABSTRAK

    Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjamin partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum.