KUIS 14 (15 JULI 2025) SUSULAN

 D28,D30,D31,D32,D34,D35,D36,D37,D38,D40,D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D49,D50

PRESENTASI 15 JULI 2025

 D05,D09,D13,D16,D17,D21,D22,D31,D37,D41,D42,D44,D45

KUIS 13-1 (PENGUMPULAN 14 JULI 2025)

 D07, D16,D22,D25,D18,D21,D46,D50,D41,D23,D37,

KUIS 11 (4 JULI 2025) Lanjutan

D28,D30,D31,D32,D34,D35,D36,D37,D38,D40,

D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D48,D49,D50

KUIS 13-2 (11 JULI 2025) LANJUTAN

D21,D32,D34,D35,D36,D37,D40,D41,D42,D43,D44,D45,,D49,D50

REVIEW ARTIKEL M13 (11 JULI 2025) LANJUTAN

 D32,D34,D35,D36,D41,D42,D44,D45,D47,D49,D50,D20,D37,D46

KUIS 12 (4 JULI 2025) LANJUTAN

D21, D28,D30,D31,D32,D34,D35,D36,D37,D38,D40,

D41,D42,D43,D44,D45,D47,D48,D49,

KUIS 11 (4 JULI 2025) LANJUTAN

D28,D30,D31,D32,D34,D35,D36,D37,D38,D40,

D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D48,D49,D50

KUIS MODUL 10 (20 JUNI 2025)

D01,D02,D03,D07,D10,D11,D12,D14,D15,D18,D19,D22,D23,D24,D31,D34,D37,D40,D41,D42,D43,D46,D47,D49,D50

KUIS M0DUL 9 (13 JUNI 2025) LANJUTAN

D24,D25,D26,D27,D28,D30,D31,D32,D33,D34,D35,D36,D37,D38,D40,D41,D42,D43,D44,D45,

diskriminasi terhadap difabel Masihkah Terjadi di Ruang Publik

 

Shahbilal Ryonisa Utama (D37)

Abstrak
Diskriminasi terhadap difabel masih menjadi tantangan serius di ruang publik Indonesia, meski telah ada berbagai regulasi yang menjamin hak-hak mereka. Artikel ini mengulas realitas diskriminasi yang dialami difabel di ruang publik, baik secara fisik, sosial, maupun kebijakan. Melalui studi literatur, kasus nyata, dan analisis regulasi, artikel ini menyoroti bentuk diskriminasi, faktor penyebab, serta upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif. Kesimpulan dan saran diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk menghapus diskriminasi dan mendorong kesetaraan hak difabel di ruang publik.

Kata Kunci: diskriminasi, difabel, ruang publik, hak asasi, inklusi sosial

Pendahuluan

Penyandang disabilitas atau difabel merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Namun, dalam kenyataannya, difabel masih sering mengalami diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama di ruang-ruang publik. Diskriminasi ini tidak hanya menghambat partisipasi difabel dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas4.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung inklusi difabel, praktik diskriminasi masih kerap terjadi. Mulai dari aksesibilitas fisik yang buruk, pelayanan publik yang tidak ramah, hingga stigma dan prasangka negatif yang melekat di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah diskriminasi terhadap difabel masih terjadi di ruang publik, bentuk-bentuk diskriminasi yang muncul, serta solusi yang dapat diupayakan untuk mengatasinya.

Permasalahan

Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah:

• Apakah diskriminasi terhadap difabel masih terjadi di ruang publik Indonesia?
• Apa saja bentuk diskriminasi yang dialami difabel di ruang publik?
• Faktor apa saja yang menyebabkan diskriminasi tersebut masih terjadi?
• Bagaimana upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk menghapus diskriminasi terhadap difabel di ruang publik?

Pembahasan

1. Realitas Diskriminasi Difabel di Ruang Publik

Diskriminasi terhadap difabel di ruang publik masih sering terjadi, baik dalam bentuk fisik, sosial, maupun kebijakan. Kasus terbaru di Surakarta, misalnya, menunjukkan bagaimana seorang difabel yang menggunakan motor roda tiga dilarang parkir di tempat umum oleh juru parkir, meski tidak ada larangan resmi untuk kendaraan roda tiga2. Kejadian ini tidak hanya menghambat mobilitas difabel, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman dan empati dari petugas layanan publik.

Contoh lain adalah kasus yang melibatkan pejabat publik, di mana seorang Menteri Sosial memaksa anak difabel rungu untuk berbicara di depan umum, tanpa memperhatikan kebutuhan komunikasinya. Tindakan ini merupakan bentuk ableisme, yaitu paradigma yang menganggap kemampuan non-difabel sebagai standar utama, sehingga kebutuhan khusus difabel diabaikan1.

Selain diskriminasi langsung, difabel juga menghadapi hambatan aksesibilitas di ruang publik. Banyak fasilitas umum seperti trotoar, halte, terminal, dan gedung perkantoran yang belum ramah difabel. Fasilitas seperti ramp, guiding block, lift, dan informasi audio-visual seringkali tidak tersedia atau tidak sesuai standar, sehingga menyulitkan difabel untuk beraktivitas secara mandiri3.

2. Bentuk-Bentuk Diskriminasi

Diskriminasi terhadap difabel di ruang publik dapat dikategorikan sebagai berikut:

• Diskriminasi Fisik: Tidak tersedianya fasilitas aksesibel seperti jalur kursi roda, toilet khusus, parkir khusus, dan informasi berbasis braille atau audio35.
• Diskriminasi Sosial: Stigma, prasangka, dan perlakuan berbeda dari masyarakat, seperti menganggap difabel tidak mampu, tidak produktif, atau membutuhkan bantuan berlebihan56.
• Diskriminasi Kebijakan: Regulasi atau kebijakan yang tidak inklusif, seperti persyaratan sehat jasmani dan rohani untuk menjadi anggota dewan, atau kuota kerja difabel yang tidak ditegakkan47.
• Diskriminasi Layanan Publik: Pelayanan publik yang tidak ramah difabel, seperti petugas yang tidak terlatih menghadapi kebutuhan khusus difabel, atau penolakan akses ke fasilitas publik25.

3. Faktor Penyebab Diskriminasi

Beberapa faktor yang menyebabkan diskriminasi terhadap difabel masih terjadi di ruang publik antara lain:

• Paradigma Ableisme: Pandangan yang menempatkan kemampuan non-difabel sebagai standar utama, sehingga kebutuhan difabel diabaikan atau dianggap tidak penting1.
• Kurangnya Edukasi dan Empati: Masyarakat dan petugas layanan publik kurang memahami kebutuhan dan hak difabel, sehingga cenderung bersikap diskriminatif, baik secara sadar maupun tidak25.
• Keterbatasan Infrastruktur dan Anggaran: Fasilitas publik seringkali tidak dirancang dengan prinsip universal design, dan anggaran untuk fasilitas ramah difabel masih minim37.
• Stigma dan Prasangka Sosial: Difabel sering dipandang sebagai beban atau kelompok yang tidak produktif, sehingga hak-haknya diabaikan567.
• Penegakan Hukum yang Lemah: Meski ada regulasi yang menjamin hak difabel, implementasi dan penegakan hukumnya masih lemah47.

4. Upaya Menghapus Diskriminasi

Berbagai upaya telah dan perlu dilakukan untuk menghapus diskriminasi terhadap difabel di ruang publik, antara lain:

• Peningkatan Aksesibilitas Fisik: Pemerintah dan pengelola fasilitas publik harus memastikan tersedianya fasilitas aksesibel sesuai standar, seperti ramp, lift, guiding block, dan informasi berbasis braille atau audio3.
• Pelatihan dan Edukasi: Petugas layanan publik perlu dilatih untuk memahami kebutuhan difabel dan memberikan pelayanan yang ramah dan inklusif25.
• Penegakan Hukum dan Pengawasan: Pemerintah harus menegakkan regulasi yang menjamin hak difabel, termasuk memberikan sanksi bagi pelaku diskriminasi dan memastikan implementasi kuota kerja difabel47.
• Kampanye Anti-Stigma: Masyarakat perlu diedukasi untuk menghapus stigma dan prasangka terhadap difabel, serta mendorong partisipasi aktif difabel dalam berbagai bidang kehidupan67.
• Pelibatan Difabel dalam Perencanaan: Difabel harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta pembangunan fasilitas publik, agar kebutuhan mereka benar-benar terakomodasi35.

Kesimpulan

Diskriminasi terhadap difabel di ruang publik Indonesia masih terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari hambatan aksesibilitas fisik, pelayanan publik yang tidak ramah, hingga stigma dan prasangka sosial. Meskipun telah ada regulasi yang menjamin hak-hak difabel, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Paradigma ableisme, kurangnya edukasi, keterbatasan fasilitas, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama penyebab diskriminasi.

Untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan aksesibilitas fisik, edukasi, penegakan hukum, kampanye anti-stigma, dan pelibatan difabel dalam perencanaan menjadi langkah penting yang harus terus diupayakan.

Saran

• Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terkait perlindungan hak difabel dan memastikan implementasi regulasi secara konsisten di seluruh wilayah.
• Fasilitas publik harus didesain dengan prinsip universal design, melibatkan difabel dalam proses perencanaan dan evaluasi.
• Masyarakat dan petugas layanan publik perlu diberikan edukasi dan pelatihan tentang inklusi dan hak-hak difabel.
• Kampanye anti-stigma harus digalakkan secara masif untuk mengubah paradigma dan sikap masyarakat terhadap difabel.
• Difabel harus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta diberikan ruang yang setara untuk berkontribusi.

 

Daftar Pustaka

1.       Saputra, Auditya. “Ableisme dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas.” PSHK.

2.       RRI Surakarta. “Diskriminasi Terhadap Difabel Kembali Terjadi di Kota Surakarta.”

3.       Asumsi.co. “Bagaimana Aturan yang Berlaku Untuk Memberikan Fasilitas Ramah Disabilitas?”

4.       Jurnal Kemendagri. “Studi Deskriptif Riset Kebijakan Tentang Hak-Hak Difabel di Indonesia.”

5.       Rahmawati, Heru Adi Putranto. “Diffable-Friendly Public Service Model Building Intiatives the City of Inclusion.” Jurnal Pencerah.

6.       Waro’i, M. R. H. “Diskriminasi dan Resistensi Difabel dalam Sosiologi Sastra.” Kandai.

7.       Unpad.ac.id. “Hentikan Diskriminasi Terhadap Kaum Difabel.”

KUIS MODUL 7 (16 MEI 2025) LANJUTAN

 D23,D24,D25,D26,D27,D28,D30,D32,D34,D37,D38,D41,D42,D44,D45,D47,D48,D49,D50,D22

KUIS MODUL 6 (9 MEI 2025) LANJUTAN

 D23,D24,D25,D26,D27,D28,D30,D32,D34,D37,D38,D41,D42,D44,D45,D47,D48,D49,D50

KUIS MODUL 5 (02 MEI 2025) LANJUTAN

 D35,D36,D37,D40,D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D48,D49

KUIS MODUL 4 (02 MEI 2025) LANJUTAN

D35,D36,D37,D40,D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D48,D49

Transformasi Identitas Kolektif dalam Komunitas Diaspora Indonesia

 Shahbilal Ryonisa Utama (D37)

Transformasi Identitas Kolektif dalam Komunitas Diaspora Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika transformasi identitas kolektif dalam komunitas diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia, yang tersebar di berbagai negara dan terdiri dari beragam generasi serta latar belakang, menghadapi tantangan dalam mempertahankan, menegosiasikan, dan merekonstruksi identitas kolektif mereka. Melalui pendekatan teori identitas sosial, artikel ini menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi perubahan identitas, peran organisasi diaspora, serta upaya memperkuat ikatan kebangsaan di tengah lingkungan multikultural. Studi kasus dan data empiris memperlihatkan bahwa identitas kolektif diaspora Indonesia bersifat dinamis, dipengaruhi oleh interaksi lintas budaya, kebutuhan komunitas, serta kebijakan negara asal dan negara penerima.

Kata Kunci: diaspora Indonesia, identitas kolektif, transformasi, komunitas, identitas sosial

 

Pendahuluan

Fenomena diaspora Indonesia merupakan konsekuensi logis dari globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi. Diaspora Indonesia telah ada sejak masa perdagangan klasik hingga era modern, dengan motivasi beragam seperti ekonomi, pendidikan, politik, hingga globalisasi6. Komunitas diaspora Indonesia tersebar di berbagai negara, terdiri dari berbagai generasi, profesi, dan latar belakang budaya2. Dalam konteks ini, identitas kolektif menjadi isu sentral yang terus mengalami transformasi seiring perubahan lingkungan dan interaksi lintas budaya.

 

Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi komunitas diaspora Indonesia adalah bagaimana mereka mempertahankan dan menegosiasikan identitas kolektif di tengah tekanan asimilasi, fragmentasi internal, serta stereotip dari lingkungan sekitar. Selain itu, terdapat tantangan dalam memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas di antara anggota diaspora yang berasal dari generasi, etnis, dan latar belakang berbeda124. Fragmentasi identitas juga dapat memicu konflik internal maupun kesulitan dalam beradaptasi dengan masyarakat negara penerima43.

Pembahasan

1. Keragaman dan Dinamika Identitas Diaspora Indonesia

Diaspora Indonesia terdiri dari beberapa kategori, mulai dari WNI yang masih memegang paspor Indonesia, eks-WNI yang telah menjadi warga negara asing, hingga keturunan yang lahir di luar negeri namun masih memiliki ikatan budaya dengan Indonesia12. Keragaman ini menciptakan dinamika identitas yang kompleks, di mana individu dan komunitas harus menyeimbangkan antara akar budaya asal dan tuntutan adaptasi di lingkungan baru.

2. Peran Organisasi Diaspora

Berbagai organisasi diaspora, seperti Dewan Diaspora Indonesia dan Indonesian Diaspora Network, berperan penting dalam membangun jejaring, memperkuat identitas kolektif, serta menjadi wadah advokasi kepentingan diaspora6. Organisasi berbasis agama, etnis, atau profesi juga muncul sebagai respons terhadap kebutuhan spesifik komunitas, misalnya komunitas Muslim Indonesia di Australia yang membangun rasa komunitas melalui kegiatan keagamaan dan sosial4.

3. Transformasi Identitas Kolektif

Transformasi identitas kolektif dalam komunitas diaspora terjadi melalui proses negosiasi antara nilai-nilai budaya Indonesia dan pengaruh lingkungan negara penerima. Identitas diaspora tidak pernah tunggal; meskipun menerima unsur budaya baru, mereka tetap menganggap diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia1. Model akulturasi yang ideal adalah “salad bowl”, di mana identitas kelompok tetap diakui dalam keragaman3. Pendidikan kewarganegaraan dan penguatan wawasan kebangsaan menjadi strategi penting untuk mengatasi krisis identitas dan memperkuat rasa nasionalisme di kalangan diaspora5.

4. Tantangan dan Fragmentasi

Fragmentasi identitas dapat terjadi akibat perbedaan generasi, latar belakang etnis, serta pengalaman hidup di luar negeri. Hal ini dapat memicu persaingan internal dan menghambat solidaritas kolektif4. Stereotip dan diskriminasi dari masyarakat negara penerima juga menjadi tantangan tersendiri, sebagaimana dialami oleh diaspora Tionghoa di Indonesia yang menghadapi dilema antara mempertahankan identitas etnis dan menjadi bagian dari masyarakat luas3.

 

Kesimpulan

Transformasi identitas kolektif dalam komunitas diaspora Indonesia merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi lintas budaya, kebutuhan komunitas, serta kebijakan negara asal dan negara penerima. Meskipun menghadapi tantangan fragmentasi dan asimilasi, komunitas diaspora Indonesia tetap berupaya mempertahankan dan merekonstruksi identitas kolektif melalui organisasi, pendidikan, dan aktivitas budaya. Identitas diaspora bersifat multifaset dan terus berkembang, mencerminkan kekayaan dan kompleksitas pengalaman diaspora Indonesia di dunia global.

 

Saran

• Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kebijakan dan program yang mendukung penguatan identitas kebangsaan di kalangan diaspora, termasuk melalui pendidikan, diplomasi budaya, dan dukungan organisasi diaspora.
• Komunitas diaspora diharapkan terus membangun jejaring lintas generasi dan etnis untuk memperkuat solidaritas serta memperkaya identitas kolektif.
• Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika identitas diaspora di berbagai negara dan generasi, serta dampaknya terhadap hubungan Indonesia dengan komunitas global.

 

 DAFTAR PUSTAKA

Zulfikar Dilahwangsa. "Pembentukan Wacana Dwi Kewarganegaraan oleh Komunitas Diaspora Indonesia dalam Perspektif Teori Identitas Sosial." Jurnal Kajian, DPR RI1.

"Apa Itu Diaspora: Pengertian, Jenis, dan Dampaknya." Liputan6.com, 20252.

"CCDS (Center for Chinese Diaspora Studies): Memperkuat Identitas Sosial Tionghoa di Indonesia." creahum.maranatha.edu, 20233.

Rizqa Ahmadi & Muhammad Muntahibun Nafis. "Sense of Community dan Fragmentasi Identitas Diaspora Muslim Indonesia: Studi Kasus AIMF-ACT dan IMCV di Australia." Refleksi, Volume 23, Nomor 2, Oktober 20244.

"Strengthening National Identity among Indonesian Diaspora Communities in the Philippines." ThaiJO, 20235.

"Orang Indonesia Perantauan." Wikipedia Indonesia, 2025

 

Kepala Negara di Negara Monarki: Bagaimana Mereka Dipilih?

 Shahbilal Ryonisa Utama (D37)

Abstrak

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang disebut raja atau ratu. Pemilihan kepala negara dalam sistem monarki dapat dilakukan melalui dua cara utama: warisan (hereditary monarchy) dan pemilihan (elective monarchy). Artikel ini membahas mekanisme pemilihan kepala negara di negara-negara monarki, baik yang bersifat turun-temurun maupun yang menggunakan sistem pemilihan. Contoh dari berbagai negara seperti Inggris, Malaysia, Kamboja, dan Vatikan akan diulas untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Artikel ini juga mengeksplorasi peran tradisi, hukum, dan politik dalam menentukan kepala negara di monarki modern.

Kata Kunci: Monarki, Kepala Negara, Pemilihan Raja, Warisan, Sistem Pemerintahan

Pendahuluan

Monarki telah menjadi salah satu bentuk pemerintahan tertua di dunia. Dalam sistem ini, seorang kepala negara memegang jabatan berdasarkan warisan atau pemilihan. Meskipun banyak negara telah beralih ke sistem republik, monarki tetap eksis di berbagai belahan dunia dengan berbagai variasi dalam mekanisme pemilihannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kepala negara di monarki dipilih, baik melalui sistem warisan maupun pemilihan, serta memberikan contoh-contoh dari berbagai negara.

Pembahasan

1. Monarki Herediter (Warisan)
Sebagian besar monarki di dunia saat ini adalah monarki herediter. Dalam sistem ini, jabatan kepala negara diwariskan kepada anggota keluarga kerajaan berdasarkan garis keturunan. Contoh utama adalah Inggris Raya, di mana suksesi tahta diatur oleh hukum warisan seperti Act of Settlement 1701 dan Succession to the Crown Act 2013. Sistem ini mengutamakan stabilitas politik dengan memastikan bahwa tahta tetap berada dalam keluarga kerajaan tertentu.

• Keuntungan: Stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.

• Kelemahan: Kurangnya partisipasi rakyat dalam menentukan kepala negara.

2. Monarki Elektif (Pemilihan)
Monarki elektif adalah sistem di mana kepala negara dipilih oleh badan tertentu atau kelompok elit. Contoh modern meliputi:

• Vatikan: Paus dipilih oleh College of Cardinals melalui proses konklaf.

• Malaysia: Yang di-Pertuan Agong dipilih setiap lima tahun oleh Konferensi Para Penguasa dari sembilan sultan Melayu.

• Kamboja: Raja dipilih oleh Dewan Tahta Kerajaan yang terdiri dari sembilan anggota.

Sistem ini memungkinkan fleksibilitas dalam memilih pemimpin yang dianggap paling cocok untuk situasi tertentu.

• Keuntungan: Memberikan peluang untuk memilih pemimpin yang kompeten.

• Kelemahan: Proses pemilihan sering kali terbatas pada kelompok elit.

3. Kombinasi Elemen Herediter dan Elektif
Beberapa monarki menggabungkan elemen warisan dan pemilihan. Misalnya:

• Andorra: Salah satu kepala negaranya adalah Presiden Prancis yang dipilih secara demokratis.

• Negeri Sembilan (Malaysia): Kepala negaranya dipilih oleh dewan adat berdasarkan garis keturunan tertentu.

Sistem ini mencerminkan fleksibilitas dalam tradisi monarki sambil tetap mempertahankan elemen-elemen modern.

4. Faktor-Faktor Penentu Pemilihan Kepala Negara di Monarki

• Tradisi dan Budaya: Banyak monarki mempertahankan tradisi panjang dalam menentukan suksesi.

• Hukum dan Konstitusi: Peraturan tertulis sering kali menjadi panduan utama dalam proses suksesi.

• Politik dan Diplomasi: Dalam beberapa kasus, faktor politik memainkan peran penting dalam menentukan kepala negara.

Kesimpulan

Pemilihan kepala negara di monarki sangat bervariasi tergantung pada tradisi, hukum, dan struktur politik masing-masing negara. Sistem herediter memberikan stabilitas jangka panjang tetapi kurang melibatkan partisipasi rakyat. Sebaliknya, sistem elektif menawarkan fleksibilitas tetapi sering kali terbatas pada kelompok elit tertentu. Kombinasi kedua elemen ini menunjukkan adaptasi monarki terhadap tuntutan zaman modern.

Saran

Untuk menjaga relevansi dan legitimasi mereka, monarki modern perlu terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik. Transparansi dalam proses suksesi serta upaya untuk melibatkan masyarakat secara simbolis dapat membantu memperkuat posisi monarki sebagai institusi yang dihormati.

Daftar Pustaka

Hukumonline. (n.d.). Sistem Kepemimpinan Monarki. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kepemimpinan-monarki-lt632318f604a17/

P2K Stekom. (n.d.). Monarki Terpilih. Diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Monarki_terpilih

Liputan6. (2024, Desember 10). Apa Itu Pemerintahan Monarki: Pengertian, Jenis, dan Contoh Negara. Diakses dari https://www.liputan6.com/feeds/read/5805750/apa-itu-pemerintahan-monarki-pengertian-jenis-dan-contoh-negara

Liputan6. (2023, Agustus 01). Monarki Adalah Pemerintahan yang Dipimpin Raja atau Ratu, Ini 6 Jenisnya. Diakses dari https://www.liputan6.com/hot/read/5358677/monarki-adalah-pemerintahan-yang-dipimpin-raja-atau-ratu-ini-6-jenisnya

Wikipedia Bahasa Indonesia. (2024, Mei 03). Kerajaan Konstitusional. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_konstitusional

Cyber Citizenship: Pendidikan Kewarganegaraan dalam Dunia Digital

Oleh : Shahbilal Ryonisa Utama (D37)

Abstrak 

Artikel ini membahas tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif di era digital.