Kepala Negara di Negara Monarki: Bagaimana Mereka Dipilih?

 Shahbilal Ryonisa Utama (D37)

Abstrak

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang disebut raja atau ratu. Pemilihan kepala negara dalam sistem monarki dapat dilakukan melalui dua cara utama: warisan (hereditary monarchy) dan pemilihan (elective monarchy). Artikel ini membahas mekanisme pemilihan kepala negara di negara-negara monarki, baik yang bersifat turun-temurun maupun yang menggunakan sistem pemilihan. Contoh dari berbagai negara seperti Inggris, Malaysia, Kamboja, dan Vatikan akan diulas untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Artikel ini juga mengeksplorasi peran tradisi, hukum, dan politik dalam menentukan kepala negara di monarki modern.

Kata Kunci: Monarki, Kepala Negara, Pemilihan Raja, Warisan, Sistem Pemerintahan

Pendahuluan

Monarki telah menjadi salah satu bentuk pemerintahan tertua di dunia. Dalam sistem ini, seorang kepala negara memegang jabatan berdasarkan warisan atau pemilihan. Meskipun banyak negara telah beralih ke sistem republik, monarki tetap eksis di berbagai belahan dunia dengan berbagai variasi dalam mekanisme pemilihannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kepala negara di monarki dipilih, baik melalui sistem warisan maupun pemilihan, serta memberikan contoh-contoh dari berbagai negara.

Pembahasan

1. Monarki Herediter (Warisan)
Sebagian besar monarki di dunia saat ini adalah monarki herediter. Dalam sistem ini, jabatan kepala negara diwariskan kepada anggota keluarga kerajaan berdasarkan garis keturunan. Contoh utama adalah Inggris Raya, di mana suksesi tahta diatur oleh hukum warisan seperti Act of Settlement 1701 dan Succession to the Crown Act 2013. Sistem ini mengutamakan stabilitas politik dengan memastikan bahwa tahta tetap berada dalam keluarga kerajaan tertentu.

• Keuntungan: Stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.

• Kelemahan: Kurangnya partisipasi rakyat dalam menentukan kepala negara.

2. Monarki Elektif (Pemilihan)
Monarki elektif adalah sistem di mana kepala negara dipilih oleh badan tertentu atau kelompok elit. Contoh modern meliputi:

• Vatikan: Paus dipilih oleh College of Cardinals melalui proses konklaf.

• Malaysia: Yang di-Pertuan Agong dipilih setiap lima tahun oleh Konferensi Para Penguasa dari sembilan sultan Melayu.

• Kamboja: Raja dipilih oleh Dewan Tahta Kerajaan yang terdiri dari sembilan anggota.

Sistem ini memungkinkan fleksibilitas dalam memilih pemimpin yang dianggap paling cocok untuk situasi tertentu.

• Keuntungan: Memberikan peluang untuk memilih pemimpin yang kompeten.

• Kelemahan: Proses pemilihan sering kali terbatas pada kelompok elit.

3. Kombinasi Elemen Herediter dan Elektif
Beberapa monarki menggabungkan elemen warisan dan pemilihan. Misalnya:

• Andorra: Salah satu kepala negaranya adalah Presiden Prancis yang dipilih secara demokratis.

• Negeri Sembilan (Malaysia): Kepala negaranya dipilih oleh dewan adat berdasarkan garis keturunan tertentu.

Sistem ini mencerminkan fleksibilitas dalam tradisi monarki sambil tetap mempertahankan elemen-elemen modern.

4. Faktor-Faktor Penentu Pemilihan Kepala Negara di Monarki

• Tradisi dan Budaya: Banyak monarki mempertahankan tradisi panjang dalam menentukan suksesi.

• Hukum dan Konstitusi: Peraturan tertulis sering kali menjadi panduan utama dalam proses suksesi.

• Politik dan Diplomasi: Dalam beberapa kasus, faktor politik memainkan peran penting dalam menentukan kepala negara.

Kesimpulan

Pemilihan kepala negara di monarki sangat bervariasi tergantung pada tradisi, hukum, dan struktur politik masing-masing negara. Sistem herediter memberikan stabilitas jangka panjang tetapi kurang melibatkan partisipasi rakyat. Sebaliknya, sistem elektif menawarkan fleksibilitas tetapi sering kali terbatas pada kelompok elit tertentu. Kombinasi kedua elemen ini menunjukkan adaptasi monarki terhadap tuntutan zaman modern.

Saran

Untuk menjaga relevansi dan legitimasi mereka, monarki modern perlu terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik. Transparansi dalam proses suksesi serta upaya untuk melibatkan masyarakat secara simbolis dapat membantu memperkuat posisi monarki sebagai institusi yang dihormati.

Daftar Pustaka

Hukumonline. (n.d.). Sistem Kepemimpinan Monarki. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kepemimpinan-monarki-lt632318f604a17/

P2K Stekom. (n.d.). Monarki Terpilih. Diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Monarki_terpilih

Liputan6. (2024, Desember 10). Apa Itu Pemerintahan Monarki: Pengertian, Jenis, dan Contoh Negara. Diakses dari https://www.liputan6.com/feeds/read/5805750/apa-itu-pemerintahan-monarki-pengertian-jenis-dan-contoh-negara

Liputan6. (2023, Agustus 01). Monarki Adalah Pemerintahan yang Dipimpin Raja atau Ratu, Ini 6 Jenisnya. Diakses dari https://www.liputan6.com/hot/read/5358677/monarki-adalah-pemerintahan-yang-dipimpin-raja-atau-ratu-ini-6-jenisnya

Wikipedia Bahasa Indonesia. (2024, Mei 03). Kerajaan Konstitusional. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_konstitusional