B27 Bentuk Pemerintahan di Berbagai Negara: Studi Kasus Global

 

Abstrak

Pemerintahan adalah elemen esensial dalam suatu negara yang menentukan bagaimana kebijakan dibuat dan dijalankan. Berbagai bentuk pemerintahan telah berkembang di dunia, mulai dari monarki hingga republik, dengan variasi dalam struktur dan sistemnya. Artikel ini membahas bentuk-bentuk pemerintahan utama seperti monarki, republik, federasi, negara kesatuan, serta sistem oligarki dan diktatorisme. Studi kasus dari beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Arab Saudi, dan Tiongkok, digunakan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang penerapan masing-masing sistem pemerintahan. Faktor sejarah, budaya, dan sosial menjadi penentu utama dalam evolusi bentuk pemerintahan di berbagai negara. Pemahaman terhadap berbagai sistem ini penting untuk menganalisis dinamika politik global dan peran negara dalam tatanan dunia.

Kata Kunci: Bentuk pemerintahan, monarki, republik, federasi, negara kesatuan, studi kasus, politik global.

 

Abstract

Governance is an essential element in a country that determines how policies are made and implemented. Various forms of government have developed in the world, ranging from monarchies to republics, with variations in their structures and systems. This article discusses the main forms of government such as monarchy, republic, federation, unitary state, as well as oligarchy and dictatorship systems. Case studies from several countries, such as the United States, England, Germany, Saudi Arabia, and China, are used to provide a clearer picture of the implementation of each system of government. Historical, cultural, and social factors are the main determinants in the evolution of forms of government in various countries. Understanding these various systems is important for analyzing the dynamics of global politics and the role of the state in the world order.

Keywords: Form of government, monarchy, republic, federation, unitary state, case studies, global politics.

 

PENDAHULUAN

Pemerintahan adalah bagian yang sangat penting untuk kehidupan suatu negara karena akan  menentukan bagaimana kebijakan publik dibuat dan diterapkan. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sejarah, budaya, dan struktur sosial. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh suatu negara juga dapat menunjukkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat serta seberapa banyak orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Secara umum, bentuk pemerintahan terbagi menjadi beberapa kategori utama: monarki, republik, federasi, dan negara kesatuan. Masing-masing sistem memiliki cara dan aturan untuk menjalankan pemerintahan, serta bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif membagi kekuasaan. Sementara beberapa negara mengadopsi sistem republik dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis, beberapa mempertahankan tradisi monarki yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Pemahaman tentang berbagai bentuk pemerintahan menjadi semakin penting di tengah-tengah globalisasi dan perubahan politik yang berkelanjutan seperti saat ini. Studi tentang sistem politik di berbagai negara dapat memberikan banyak wawasan mengenai kelebihan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap bentuk pemerintahan. Selain itu, analisis sistem politik global juga dapat membantu dalam memahami bagaimana suatu negara beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menangani tantangan domestik dan internasional.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem pemerintahan berfungsi dalam konteks yang berbeda-beda, artikel ini akan mengkaji berbagai bentuk pemerintahan yang ada di seluruh dunia serta meninjau studi kasus dari beberapa negara. Dengan memahami berbagai jenis pemerintahan untuk lebih memahami perubahan politik di seluruh dunia dan bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan masyarakat di berbagai negara.

 

PEMBAHASAN

Klasifikasi berbagai bentuk pemerintahan

1.  Monarki: merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara dipegang oleh raja atau ratu.

Monarki dapat dibagi dua, yaitu Monarki absolut dan Monarki konstitusional.

 

Perbedaan monarki absolut dan monarki konstitusional, yaitu:

monarki absolut: raja memiliki kekuasaan penuh tanpa batasan dan bisa membuat keputusan sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

monarki konstitusional: kekuasaan raja terbatas oleh hukum dan pemerintahan dijalankan oleh lembaga demokratis.

 

Negara yang menggunakan sistem pemerintahan Monarki;

Monarki absolut: Brunei Darussalam, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Swaziland dan Vatikan.

Monarki konstitusional: Australia, Belgia, Kamboja, Jamaika, dll.

 

2. Republik Presidensial: merupakan negara yang kepala pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu, serta kekuasaan  tertinggi berada di tangan rakyat.

 

Negara yang menggunakan sistem pemerintahan Republik presidensial: Indonesia, Amerika serikat, Brazil, dll.

 

3. Republik Parlementer: merupakan sistem pemerintahan yang dimana Presiden dan Perdana mentri memiliki peran terpisah. Pada Republik Parlementer kekuasaan Legislatif lebih tinggi dari pada Eksekutif.

 

Negara yang menggunakan sistem pemerintahan Republik parlementer: Jerman, Italia, India, Singapura.

 

4. Federasi: merupakan negara yang pembagian kekuasaannya diantara pemerintah pusat dan daerah.

 

Negara yang menggunakan sistem pemerintahan Federasi: Amerika serikat, Jerman dan Malaysia.

 

5. Negara kesatuan: merupakan negara yang kekuasaan tertingginya adalah pemerintah pusat

 

Negara yang menggunakan sistem pemerintahan Negara Kesatuan: Timor Leste, Jepang, Fillipina, dll.

 

6. Oligarki: merupakan bentuk kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok individu. (Oligarki sangat dominan dalam politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat lainnya).

 

Negara yang menggunakan sistem pemerintahan Oligarki: Rusia, China, Iran, Turki, dll.

 

7. Diktatorisme: Secara terminologi sistem pemerintahan Diktatorisme merupakan sistem pemerintahan yang memiliki penguasa yang kejam dan dan otoriter yang mungkin melakukan kekerasan terhadap rakyatnya.

 

Negara yang menggunakan sistem pemerintahan Diktatorisme: Korea Utara, Afghanistan, China, dll.

 

Klasifikasi Bentuk Negara

1. Negara kesatuan: Yang dimana pemerintahannya hanya dijalankan oleh pemerintahan pusat dan ada daerah – daerah.

 

2. Negara serikat: Merupakan bentuk negara yang memiliki beberapa bagian negara atau provinsi yang memiliki pemerintahannya sendiri namun tetap berada dinaungan pemerintah pusat.

 

Perbedaan bentuk negara, Negara kesatuan dan Negara serikat:

Negara kesatuan

1. Pemerintah: Pemerintahan pusat memegang kekuasaan utama.

2. Konstitusi: Dapat diubah lebih fleksibel oleh pemerintah pusat.

3. Otonomi daerah: Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang diberikan oleh pusat.

Negara serikat (Federasi)

1. Pemerintah: Terdiri dari pemerintah pusat dan negara bagian yang berbagi kekuasaan.

2. Konstitusi: Biasanya lebih sulit diubah karena melibatkan kesepakatan negara bagian.

3. Otonomi daerah: Negara bagian memiliki otonomi luas, termasuk hukum dan kebijakan sendiri.

 

Faktor yang mempengaruhi pembentukan sistem pemerintahan di Indonesia:

1. Sejarah: Merupakan faktor utama dalam mempengaruhi bentuk pemerintahan. Karena banyaknya perubahan dari waktu ke waktu.

 

2. Budaya: Banyak keberagaman suku, bangsa serta bahasa yang ada di Indonesia, oleh karena itu budaya juga dapat mempengaruhi pembentukan sistem pemerintahan bangsa ini. Yang dimana, pemerintah di Indonesia harus menyatukan perbedaan tersbut menjadi satu kesatuan dengan pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah.

 

 

3. Politik: Setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan parlementer sebagai Lembaga legislative. Namun, seiring berjalannya dekade banyak membawa perubahan perubahan untuk politik.

 

4. Stabilitas ekonomi: Proses domokrasi melibatkan Masyarakat untuk memastikan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.

STUDI KASUS GLOBAL

1. Saudi Arabia (MonarkiAbsolut)

Arab Saudi adalah salah satu bentuk contoh nyata dari negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Yang di mana Raja memegang seluruh kekuasaan negara dan tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Raja memegang kekuasaan tertinggi atas seluruh aspek pemerintahan, termasuk membuat undang-undang, mengangkat pejabat negara, dan menentukan kebijakan domestik dan internasional tanpa melalui pemilu atau persetujuan parlemen.

Hukum Islam (Syariah), terutama pada Mazhab Hanbali yang konservatif, sangat mempengaruhi pemerintahan Arab Saudi. Konstitusi negara didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, tidak seperti konstitusi banyaknya di negara lain. Raja memiliki otoritas untuk mengubah hukum agama menjadi hukum negara. Meskipun Dewan Syura, yang merupakan lembaga penasihat, tidak memiliki otoritas legislatif yang independen, dan anggota lembaga dipilih langsung oleh raja. Oleh karena itu, rakyat tidak secara langsung terlibat dalam pembentukan kebijakan negara melalui wakil rakyat atau pemilu.

 

Salah satu keunggulan dari monarki absolut, seperti yang diterapkan di Arab Saudi adalah kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat dan terkonsentrasi. Terutama dalam hal kebijakan ekonomi strategis seperti pengelolaan minyak dan investasi global. Namun, kelemahan utamanya adalah partisipasi rakyat yang rendah, ketidak jelasan, dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan karena tidak ada mekanisme yang kuat untuk mengontrol penguasa. Selain itu, sistem ini membatasi hak-hak sipil seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan memilih pemimpin.

Secara keseluruhan, monarki absolut Arab Saudi adalah representasi dari struktur pemerintahan yang sangat tersentralisasi dan otoriter, di mana legitimasi kekuasaan raja lebih bergantung pada tradisi dan agama daripada permintaan rakyat. Arah negara ditentukan oleh monarki absolut, meskipun beberapa upaya reformasi telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

 

2. Inggris (Monarki konstitusional)

Negara Inggris adalah salah satu contoh paling terkenal dari negara yang menganut sistem pemerintahan Monarki Konstitusional, yaitu dengan sistem di mana Raja atau Ratu tetap menjadi kepala negara secara simbolis, namun kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh lembaga-lembaga demokratis berdasarkan konstitusi. Dalam sistem ini, kekuasaan monarki dibatasi oleh hukum dan konvensi, sehingga raja atau ratu tidak lagi memiliki kekuasaan absolut. Di Inggris, kepala negara adalah Raja atau Ratu, sementara kekuasaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri yang merupakan kepala pemerintahan dan dipilih melalui pemilu parlemen.

 

Raja atau Ratu Inggris tidak terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan politik atau pembuatan sebuah kebijakan. Meskipun monarki secara formal memiliki otoritas untuk membubarkan parlemen, menandatangani undang-undang, dan menunjuk perdana menteri, semua tindakan ini dilakukan dengan saran dan persetujuan pemerintah yang baru dipilih. Parlemen, yang terdiri dari House of Commons (majelis rendah) yang dipilih oleh rakyat dan House of Lords (majelis tinggi), yang sebagian besar anggotanya diangkat atau turun temurun.

 

Keunggulan dari sistem monarki konstitusional adalah keseimbangan antara simbol budaya dengan prinsip demokrasi kontemporer. Monarki masih menjadi simbol persatuan budaya dan nasional, tetapi tidak mengganggu pemerintahan. Sistem ini telah menciptakan stabilitas politik, perlindungan hak-hak rakyat, dan transisi kekuasaan yang damai di Inggris Raya. Selain itu, jika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas, parlemen dapat menggantinya dengan cepat.

 

Monarki konstitusional juga menghadapi sebuah masalah, seperti perselisihan tentang relevansi institusi monarki di era modern dan struktur parlemen yang tidak sepenuhnya demokratis, terutama karena House of Lords belum sepenuhnya dipilih oleh rakyat. Karena dianggap sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas nasional Inggris, monarki konstitusional tetap ada.

Secara keseluruhan, monarki konstitusional Inggris menunjukkan bagaimana negara dapat menggabungkan tradisi dengan sistem kerajaan untuk membuat pemerintahan yang stabil, demokratis, dan menghargai tradisi.

 

3. Amerika Serikat (Republik Presidensial)

Amerika Serikat adalah contoh yang paling menonjol dari beberapa negara yang memiliki pemerintahan Republik Presidensial. Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu), adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem ini. Presiden memiliki otoritas eksekutif penuh, dan tidak bergantung pada Kongres atau parlemen untuk mempertahankan jabatannya. Dalam sistem ini, ada tiga lembaga utama yang memegang kekuasaan:

1. Eksekutif (presiden dan kabinet)

2. Legislatif (Kongres)

3. Yudikatif (Mahkamah Agung). Masing-masing lembaga memiliki sistem checks and balances yang mengontrol satu sama lain.

 

Presiden Amerika Serikat mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan nasional serta internasional, mengangkat para menteri dan pejabat tinggi negara. Namun, Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan harus bekerja sama dengan Kongres dalam proses legislatif, terutama dalam pengesahan anggaran dan undang-undang. Karena posisi legislatif dan eksekutif berbeda, menteri kabinet tidak boleh bergabung dengan anggota Kongres. Selain itu, presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang yang disahkan oleh Kongres; namun, jika dua pertiga anggota Kongres menyetujuinya, veto tersebut dapat dibatalkan.

 

Sistem republik presidensial memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah stabilitas eksekutif karena masa jabatan presiden ditentukan dan tidak bergantung pada kepercayaan legislatif. Hal ini memungkinkan presiden untuk menjalankan rencana mereka tanpa khawatir dicopot, seperti yang terjadi di sistem parlementer. Namun, ada beberapa masalah dengan sistem ini, seperti kemungkinan terjadinya kebuntuan politik, atau gridlock, terutama jika presiden berasal dari partai yang berbeda dengan mayoritas di Kongres. Pengambilan keputusan atau pengesahan kebijakan penting dapat tertunda karena ketidaksepakatan antara legislatif dan eksekutif.

Secara umum, sistem republik presidensial Amerika Serikat memberikan presiden peran yang sangat kuat, tetapi juga dibatasi oleh konstitusi dan hukum. Sistem ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kekuasaan absolut dan memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat melalui pembagian kekuasaan yang jelas dan tersistem pengawasan antar lembaga.

 

4. Jerman (Republik Parlementer)

Jerman adalah salah satu dari beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan Republik Parlementer Federal. Sistem ini tidak memiliki raja atau kaisar sebagai kepala negara, tetapi memiliki seorang presiden federal yang menjalankan peran yang telah ditentukan. Seorang kanselir, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan, menjalankan pemerintahan sehari-hari di negara parlementer. Kepala negara, atau presiden federal, memiliki peran yang terbatas, seperti menandatangani undang-undang, menunjuk kanselir, dan menerima duta besar, tapi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan pemerintahan. Kanselir dipilih oleh parlemen (Bundestag) dan perlu mendapatkan dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan.

 

Salah satu karakteristik sistem parlementer Jerman adalah adanya "mosi tidak percaya konstruktif" yang berarti parlemen tidak dapat secara instan menjatuhkan kanselir tanpa terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang siapa yang akan menggantikan mereka. Hal ini membuat sistem politik di Jerman lebih stabil dan tahan terhadap krisis politik. Pemerintah Jerman juga bersifat federal, yang berarti bahwa kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, atau Länder. Negara bagian memiliki banyak kewenangan, terutama dalam hal pendidikan, hukum, dan kebudayaan.

Sistem republik parlementer Jerman memiliki banyak keunggulan, contohnya termasuk stabilitas politik yang tinggi, pembagian kekuasaan yang jelas, dan kecenderungan pengambilan kebijakan melalui kesepakatan antar partai dalam parlemen. Namun, sistem ini juga memiliki masalah, seperti hal nya proses pembentukan pemerintahan yang bisa memakan waktu yang sangat lama, karena diperlukannya kesepakatan oleh koalisi partai. Selain itu, tidak ada seorang penengah yang dapat turun tangan secara langsung dalam konflik pemerintahan karena presiden tidak memiliki kekuasaan eksekutif.

Secara keseluruhan, sistem republik parlementer Jerman telah terbukti menciptakan pemerintahan yang efisien, demokratis, dan agak stabil. Hal ini membuat masyarakat Jerman sangat percaya kepada pemerintah dan sangat terlibat dalam proses demokrasi.

 

5. Amerika Serikat (Federasi)

Amerika Serikat adalah contoh utama negara dengan pemerintahan federasi. Federasi adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat (nasional) dan pemerintah daerah (negara bagian atau wilayah), yang masing-masing diberi kewenangan tertentu oleh konstitusi. Negara bagian dalam sistem federal juga memiliki otonomi dan konstitusi sendiri untuk mengatur urusan dalam negeri seperti pendidikan, hukum, kesehatan, dan kepolisian. Di antara 50 negara bagian Amerika Serikat, masing-masing memiliki gubernur, parlemen lokal, dan sistem peradilan mereka sendiri.

 

Kebijakan internasional, militer, perdagangan antar negara dan pencetakan uang akan diawasi oleh pemerintah pusat. Namun, selama tidak bertentangan dengan Konstitusi AS, negara bagian dapat mengatur berbagai aspek kehidupan warganya secara mandiri. Sistem ini memberikan keseimbangan antara persatuan nasional dan kebebasan daerah, yang memungkinkan keragaman kebijakan dan eksperimen sosial yang beragam di antara negara bagian. Misalnya, Texas dan California memiliki kebijakan yang sangat berbeda tentang pajak, ganja medis, dan pendidikan.

 

Sistem federasi memiliki banyak keuntungan, seperti desentralisasi kekuasaan yang memungkinkan daerah menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga lokal. Selain itu, sistem ini juga mendorong persaingan sehat antar daerah dan inovasi kebijakan. Namun, masalah yang sering muncul termasuk perbedaan layanan publik dan hukum di antara wilayah, serta kemungkinan konflik diantara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam kasus perbedaan ideologi atau kebijakan yang signifikan.

Secara keseluruhan, sistem pemerintahan federasi seperti yang ada di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana sebuah negara besar dengan banyak kepentingan dan budaya dapat dikelola dengan baik dengan membagi kekuasaan yang konstitusional antara pusat dan daerah. Sistem ini memberikan stabilitas nasional sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang sesuai kebutuhan mereka sendiri.

 

6. Indonseia (Negara Kesatuan)

Indonesia adalah salah satu negara anggota Negara Kesatuan.
Dalam sistem ini, pemerintah pusat memiliki seluruh kekuasaan terhadap pemerintahan dan daerah-daerah hanya dapat menjalankan sebagian dari kekuasaan yang diberikan oleh pusat. Tidak ada pembagian kedaulatan antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemerintah pusat tetap memiliki otoritas tertinggi dalam hal kebijakan nasional, hukum, dan perundang-undangan, yang telah membedakan negara kesatuan dari federasi. Meskipun Indonesia menggunakan otonomi daerah untuk menerapkan desentralisasi, otoritas tersebut tetap berasal dari pemerintah pusat, bukan dari hak konstitusional daerah seperti dalam sistem federal.

 

Dengan Presiden yang berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Indonesia memiliki pemerintahan pusat yang kuat. Gubernur, bupati, dan wali kota pemerintah daerah, seperti provinsi dan kabupaten, dipilih langsung oleh rakyat. Namun, undang-undang dan kebijakan nasional tetap harus diterapkan pada semua kebijakan daerah. Pasal 1, ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."

Keseragaman antara kebijakan dan hukum, efisiensi pengambilan keputusan nasional, dan kemudahan menjaga integrasi wilayah adalah keunggulan dari sistem negara kesatuan. Terutama di negara-negara yang luas dan beragam seperti Indonesia. Pemerintah pusat dapat merespons situasi nasional dengan cepat tanpa memerlukan persetujuan daerah. Tantangan sistem ini, bagaimanapun, akan ada kemungkinan disparitas di antara daerah, terutama jika desentralisasi tidak berjalan dengan baik. Ada kemungkinan bahwa beberapa daerah merasa tidak didengar atau tidak mendapatkan alokasi sumber daya yang adil dari pusat.

Secara keseluruhan, sistem negara kesatuan yang digunakan di Indonesia mencerminkan upaya untuk memadukan sentralisasi kekuasaan nasional dengan kebutuhan akan otonomi daerah yang demokratis. Ini menjadi solusi penting bagi negara yang multikultural dan tersebar seperti Indonesia untuk mempertahankan persatuan tanpa mengabaikan perbedaan lokal.

 

7. Rusia (Oligarki)

Oligarki merupakan jenis pemerintahan yang dimana sekelompok kecil orang atau elit yang memegang kekuasaan politik dan ekonomi. Kelompok ini dapat berasal dari militer, keluarga bangsawan, pebisnis kaya, atau gabungan dari berbagai kekuatan elit. Dalam sistem oligarki, kepentingan segelintir orang yang memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya sering kali menentukan keputusan penting tentang negara. Pemerintahan oligarki dapat muncul secara terbuka atau tersembunyi di balik sistem demokrasi formal, sehingga tidak selalu terlihat secara langsung dari struktur pemerintahan.

 

Rusia adalah salah satu negara yang sering disebut memiliki ciri oligarki. Meskipun Rusia adalah negara republik dengan sistem presidensial secara konstitusional, kekuasaan dalam praktiknya sangat terkonsentrasi di sekitar presiden dan kelompok elit yang dekat dengannya. Oligarkhi Rusia, kelompok pebisnis yang sangat kaya yang muncul sejak tahun 1990-an, memperoleh banyak uang melalui privatisasi aset negara setelah Uni Soviet runtuh. Banyak dari mereka dekat dengan kekuasaan politik, dan bahkan dapat memengaruhi media, sistem hukum, dan kebijakan negara.

 

Salah satu kelebihan sistem oligarki adalah efisiensi pengambilan keputusan, karena tidak perlu melalui proses demokrasi yang panjang. Dalam beberapa kasus, jika para elit memiliki visi yang sama, sistem ini dapat menciptakan stabilitas jangka pendek. Namun, secara umum, oligarki dianggap negatif karena minimnya partisipasi rakyat, ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Karena lingkaran kekuasaan yang sempit dan sulit ditembus, rakyat biasanya tidak memiliki banyak ruang untuk mengawasi atau mengganti penguasa.

Oleh karena itu, pemerintahan oligarki lebih menekankan kepentingan kelompok elit daripada kepentingan rakyat luas. Sistem politik yang sangat terpusat di Rusia, serta kekuatan pengaruh pebisnis besar dan tokoh militer menunjukkan bagaimana oligarki dapat berjalan bersamaan dengan struktur demokrasi formal, tetapi pada kenyataannya membatasi demokrasi yang sebenarnya.

 

8. Korea Utara (Diktatorisme)

Diktatorisme adalah jenis pemerintahan otoriter yang di mana seorang diktator memegang seluruh kekuasaan negara, tanpa adanya batasan hukum, oposisi, atau partisipasi bebas rakyat. Dalam sistem ini, sang pemimpin memiliki kendali penuh atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan dia biasanya menggunakan militer, propaganda, dan represi untuk mempertahankan kekuasaannya. Kudeta militer atau krisis politik adalah dua sumber utama diktatorisme, di mana individu yang otoriter mengambil alih kekuasaan dengan alasan memulihkan ketertiban.

 

Korea Utara, yang dipimpin oleh Kim Jong-un, adalah contoh nyata dari sistem diktatorisme. Dalam kenyataannya, dinasti Korea Utara, yang telah berkuasa selama tiga generasi sejak Kim Il-sung, memegang kekuasaan sepenuhnya. Meskipun Korea Utara secara formal menyebut dirinya sebagai republik rakyat demokratis. Negara mengontrol semua media dan pendidikan untuk memuja pemimpin dan mempertahankan ideologi Juche, dan tidak ada pemilu yang bebas dan adil. Mereka yang menentang politik akan dihukum oleh sistem hukum dan pelanggaran kecil undang-undang negara dapat mengakibatkan penahanan seumur hidup atau bahkan mendapatkan hukuman mati.

 

Secara teoritis, kemampuan untuk mengambil keputusan cepat dan mempertahankan stabilitas dalam situasi darurat adalah keuntungan dari pemerintahan diktator. Diktatorisme, di sisi lain sering mengakibatkan penindasan hak asasi manusia, ketakutan publik, dan penurunan demokrasi serta kebebasan. Diktator cenderung mempertahankan kekuasaan dengan cara apa pun, bahkan dengan mengorbankan warga atau memperburuk situasi ekonomi bangsa.

Secara umum, pemerintahan diktatorisme sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Ketika seorang pemimpin Korea Utara memegang kekuasaan absolut, dia tidak hanya membatasi kebebasan orang-orang, tetapi juga membuat mereka bergantung pada negara, yang menghambat inovasi, kreativitas, dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari berbagai studi kasus yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk pemerintahan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tergantung pada konteks sejarah, sosial, budaya, dan politik suatu negara. Republik parlementer, seperti Jerman, menekankan pada kekuatan parlemen dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, menghasilkan stabilitas dan akuntabilitas. Republik presidensial, seperti Amerika Serikat, mengutamakan pemisahan kekuasaan secara tegas dan memberikan presiden peran eksekutif yang kuat namun tetap dibatasi hukum.

Sementara itu, monarki absolut seperti Arab Saudi menunjukkan kekuasaan terpusat di tangan raja tanpa kontrol lembaga demokratis, berbeda dengan monarki konstitusional seperti Inggris yang menggabungkan simbolisme tradisi kerajaan dengan sistem pemerintahan demokratis. Federasi seperti Amerika Serikat menunjukkan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, sedangkan negara kesatuan seperti Indonesia lebih memusatkan kekuasaan namun memberikan otonomi terbatas kepada daerah.

Di sisi lain, bentuk pemerintahan seperti oligarki (contoh: Rusia) dan diktatorisme (contoh: Korea Utara) cenderung mempersempit partisipasi rakyat, karena kekuasaan hanya berada di tangan segelintir elit atau satu pemimpin otoriter. Sistem seperti ini sering menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan rendahnya transparansi. Meski terkadang dianggap efisien secara administratif, sistem ini rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Kesimpulannya, tidak ada bentuk pemerintahan yang sempurna. Yang paling penting adalah bagaimana suatu sistem dijalankan secara adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Demokrasi yang sehat bukan hanya ditentukan oleh struktur pemerintahan, tetapi juga oleh budaya politik, peran masyarakat sipil, dan penegakan hukum yang kuat.

 

SARAN

Melihat bagaimana pemerintahan yang bervariasi di berbagai negara, kita dapat mengetahui bahwa tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Sistem setiap negara bergantung pada sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakatnya. Contoh Swiss menunjukkan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Inggris memiliki sistem parlementer yang stabil, dan Amerika Serikat memiliki pemisahan kekuasaan yang jelas.

Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk memahami bagaimana negara kita berjalan serta memahami sistem lain. Dengan cara ini, kita dapat menjadi lebih kritis, aktif, dan berkontribusi dalam memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara sekecil apapun peran kita.

 

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto, E. (2015). Sistem pemerintahan Indonesia dan perbandingan dengan negara lain. Yogyakarta: Deepublish.

Hidayat, A. R. (2019). Ilmu negara dan pemerintahan. Bandung: Alfabeta.

Sutardi. (2016). Bentuk dan sistem pemerintahan negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Dahl, R. A. (1998). On democracy. New Haven: Yale University Press.

Hague, R., & Harrop, M. (2016). Comparative government and politics: An introduction (10th ed.). London: Palgrave Macmillan.