Peran Presiden dalam Sistem Presidensial: Studi Kasus Indonesia

 Peran Presiden dalam Sistem Presidensial: Studi Kasus Indonesia

Oleh: Clarista Anastasya Nafilah (D35)

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, dengan fokus pada tugas, wewenang, dan tantangan yang dihadapi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh yang diatur dalam UUD 1945. Sistem presidensial memberikan stabilitas politik melalui pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, tantangan seperti hubungan dengan parlemen, dinamika politik, dan akuntabilitas publik tetap menjadi isu penting. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana peran presiden di Indonesia dapat diperkuat untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Kata Kunci:Presiden, Sistem Presidensial, Indonesia, UUD 1945, Kekuasaan Eksekutif.

PENDAHULUAN

   Sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu bentuk sistem politik yang banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam sistem ini, presiden memegang peran sentral sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh yang bersifat independen dari legislatif, dengan masa jabatan tetap yang diatur oleh konstitusi. Di Indonesia, sistem presidensial telah diterapkan sejak awal kemerdekaan, meskipun sempat mengalami perubahan dan penyesuaian, terutama pada era Orde Lama dan Orde Baru. Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem presidensial di Indonesia, terutama melalui amandemen UUD 1945 yang memberikan landasan hukum bagi pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

Dalam sistem presidensial, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi prinsip utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Presiden tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan nasional tetapi juga memiliki hak prerogatif dalam berbagai aspek pemerintahan, seperti mengangkat menteri, menetapkan kebijakan luar negeri, dan memimpin angkatan bersenjata. Namun demikian, meskipun sistem ini dirancang untuk memberikan stabilitas politik melalui masa jabatan tetap dan legitimasi langsung dari rakyat, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Hubungan antara presiden dan parlemen (DPR), dinamika koalisi partai politik, serta tuntutan akuntabilitas publik menjadi isu-isu yang sering kali memengaruhi efektivitas pemerintahan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan keberagaman sosial-politik yang kompleks menghadirkan konteks unik dalam penerapan sistem presidensial. Presiden tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas-tugas eksekutif tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat yang beragam. Selain itu, dinamika politik di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh keberadaan partai-partai politik yang memainkan peran signifikan dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi presiden dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PERMASALAHAN

  Dalam konteks sistem presidensial di Indonesia, beberapa isu utama terkait peran presiden meliputi:  

1. Hubungan Eksekutif-Legislatif: Meskipun ada pemisahan kekuasaan, sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara presiden dan parlemen (DPR). Hal ini dapat menghambat proses legislasi atau pengambilan keputusan strategis[7].  

2. Tantangan Stabilitas Politik: Meski sistem presidensial menawarkan stabilitas melalui masa jabatan tetap, dinamika politik seperti koalisi partai sering memengaruhi efektivitas pemerintahan[3].  

3. Akuntabilitas dan Transparansi: Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, presiden harus memastikan

 akuntabilitas kebijakan kepada rakyat tanpa campur tangan legislatif secara langsung[2][7].

PEMBAHASAN

1. Peran dan Wewenang Presiden

Dalam sistem presidensial Indonesia, peran presiden mencakup dua aspek utama:  

- Sebagai Kepala Negara: Presiden bertindak sebagai simbol persatuan bangsa dan memiliki wewenang seperti memberikan grasi, amnesti, serta mengangkat duta besar dengan persetujuan DPR (Pasal 10-15 UUD 1945)[1][7].  

- Sebagai Kepala Pemerintahan: Presiden memimpin kabinet dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan nasional. Dalam hal ini, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa campur tangan legislatif[7].

2. Stabilitas Politik dalam Sistem Presidensial

Salah satu keunggulan utama sistem presidensial adalah stabilitas eksekutif karena masa jabatan tetap selama lima tahun. Hal ini memungkinkan presiden untuk fokus pada program jangka panjang tanpa ancaman mosi tidak percaya dari parlemen seperti dalam sistem parlementer[3]. Namun demikian, hubungan antara eksekutif dan legislatif sering kali menjadi tantangan karena parlemen tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

3. Tantangan yang Dihadapi Presiden

- Koalisi Politik:Dalam praktiknya, meskipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, dukungan dari partai-partai di parlemen sangat penting untuk meloloskan kebijakan atau undang-undang tertentu[3].  

- Pemisahan Kekuasaan:Pemisahan kekuasaan yang ketat antara eksekutif dan legislatif dapat mengakibatkan kebuntuan politik jika tidak ada kesepahaman antara kedua pihak[7].  

- Akuntabilitas Publik: Dengan legitimasi langsung dari rakyat, presiden harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat luas[2].

4. Peluang Penguatan Peran Presiden

Untuk memperkuat peran presiden dalam sistem presidensial Indonesia:  

- Optimalisasi Hubungan Eksekutif-Legislatif: Diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan DPR untuk mengurangi konflik kepentingan[7].  

- Peningkatan Kapasitas Institusi Kepresidenan: Penguatan lembaga-lembaga pendukung seperti staf ahli dapat membantu presiden dalam pengambilan keputusan strategis.  

- Transparansi Kebijakan Publik: Peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat akan memperkuat legitimasi kepemimpinan presiden.

KESIMPULAN

  Sistem presidensial di Indonesia memberikan presiden peran strategis sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang memiliki kekuasaan eksekutif penuh sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam sistem ini, presiden tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan nasional tetapi juga menjadi simbol persatuan bangsa, pemimpin diplomasi internasional, dan pengendali utama roda pemerintahan. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi ciri khas sistem presidensial yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menciptakan stabilitas politik melalui masa jabatan tetap selama lima tahun.

Pemilihan langsung presiden oleh rakyat sejak reformasi 1998 telah memperkuat legitimasi kepemimpinan sekaligus memberikan ruang bagi presiden untuk menjalankan program-program prioritas tanpa ancaman mosi tidak percaya dari parlemen. Namun demikian, penerapan sistem presidensial di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pemerintahan.

  

SARAN

  Untuk memperkuat peran presiden dalam sistem presidensial diIndonesia, diperlukan berbagai langkah strategis yang dapat mendukung efektivitas pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas politik. Salah satu saran utama adalah meningkatkan kualitas hubungan antara eksekutif dan legislatif. Meski sistem presidensial mengedepankan pemisahan kekuasaan, realitas politik menunjukkan bahwa kerja sama antara presiden dan parlemen (DPR) sangat penting untuk memastikan kelancaran proses legislasi dan pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara kedua lembaga ini. Presiden dapat membangun dialog yang lebih intensif dengan pimpinan DPR dan partai-partai politik untuk menciptakan kesepahaman dalam merumuskan kebijakan nasional. Selain itu, pendekatan konsensus dalam pembahasan isu-isu penting dapat mengurangi potensi konflik antara eksekutif dan legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

    Okezone. (2023, 5 Januari). Wewenang Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.

  Karjono, & Sugiyanto. (2024). Analysis Study Of Government System Structure And Dynamics Indonesia And Malaysia. Communication Sciences, 1(1), 14-22.

  Hukumonline. (n.d.). Sistem Pemerintahan Presidensial. Hukumonline.

 

 Pemerintahan UMA. (2024, Januari). Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensil.

  Rumah Pemilu. (n.d.). Sistem Presidensial dan Tantangan Kecenderungan Otoritarian. Rumah Pemilu.

  UGM. (n.d.). Peran Presiden di Era Pemilihan Langsung dalam Mengikis Politik Diametral. UGM.

  Pemerintahan UMA. (2023, Desember). Analisis Perbedaan Sistem Presidensial dan Parlementer. Pemerintahan UMA.