TIRANI: BAHAYA PEMERINTAHAN YANG OTORITER

     

TIRANI: BAHAYA PEMERINTAHAN YANG OTORITER

Oleh:

Nurul Khotimah (D24)

Abstrak

Artikel ini mengkaji tirani sebagai bentuk pemerintahan otoriter yang membahayakan kebebasan dan hak asasi manusia. Fokus pembahasan meliputi ciri-ciri rezim tirani, bagaimana ia berkembang sepanjang sejarah, efeknya terhadap masyarakat dan politik, serta mekanisme pertahanan demokrasi untuk mencegah munculnya tirani. Artikel ini melakukan analisis komparatif berbagai kasus tirani di berbagai belahan dunia untuk menentukan pola umum di mana tirani muncul, yang sering dimulai dengan erosi berbagai hak asasi manusia.

 

KATA KUNCI: Tirani, Otoritarianisme, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Kekuasaan Politik, Pemerintahan Otoriter, Erosi Demokrasi, Pertahanan Demokratis

 

Pendahuluan

Sejak zaman Yunani kuno, Tirani telah menjadi topik pembicaraan politik. Ini adalah konsep politik yang mengacu pada kekuasaan yang berlebihan dan sewenang-wenang. Tirani adalah jenis pemerintahan yang paling buruk, menurut Aristoteles (1996), di mana penguasaan lebih memperhatikan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Tirani sering dikaitkan dengan otoritarianisme dan totalitarianisme di era modern. Sistem kedua ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan yang ekstrem pada individu atau kelompok kecil, skeptisisme politik , dan kemauan yang signifikan terhadap kebebasan sipil.

 

Tirani adalah fenomena yang tidak hanya relevan secara historis tetapi juga menjadi perhatian saat ini. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara di seluruh dunia telah menyaksikan penurunan demokrasi karena kebangkitan pemimpin populis yang menunjukkan kecenderungan otoriter (Levitsky & Ziblatt, 2018). Pertanyaan penting tentang kekuatan sistem demokratis dan strategi untuk mencegah kembalinya tirani muncul sebagai akibat dari tren global saat ini.

 

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh bahaya pemerintahan otoriter dalam bentuk tirani dengan melihat akarnya di masa lalu, ciri-cirinya, dan dampaknya terhadap masyarakat . Artikel ini juga akan membahas cara-cara yang dapat digunakan untuk mencegah dan rezim mengatasi tirani, serta pelajaran yang dapat dipelajari dari pengalaman berbagai negara yang pernah mengalami pemerintahan otoriter.

PERMASALAHAN

Bagaimana evolusi konsep tirani dari masa Yunani kuno hingga era modern?
Apa karakteristik utama pemerintahan tirani dan bagaimana manifestasinya dalam sejarah modern?
Bagaimana dampak tirani terhadap masyarakat dari aspek hak asasi manusia, ekonomi, serta sosial dan budaya?
Apa mekanisme pertahanan yang efektif untuk mencegah dan mengatasi tirani?
Bagaimana pengalaman negara-negara pasca-otoriter dalam transisi menuju demokrasi dan pelajaran apa yang dapat diambil?
Apa tantangan kontemporer terkait ancaman tirani dalam konteks global saat ini?

 

PEMBAHASAN

Akar Historis dan Konseptual Tirani

Evolusi Konsep Tirani

Konsep tirani telah berkembang sepanjang sejarah pemikiran politik. Tirani pada awalnya digunakan di Yunani kuno untuk merujuk pada orang yang merebut kekuasaan secara ilegal tanpa konsekuensi moral yang signifikan (Finley, 1970). Namun, seiring berjalannya waktu, istilah ini memperoleh makna yang lebih pejoratif , terutama setelah meninggalnya tiran seperti Peisistratos dan keluarganya di Athena.

 

Dalam “Republik”, Plato menggambarkan tirani sebagai akibat dari demokrasi yang menjadi lebih buruk, di mana demagog muncul dan menjadi tiran (Plato, 2007). Pendapat ini menunjukkan kekhawatiran tradisional bahwa demokrasi yang tidak menganjurkan dapat memungkinkan munculnya diktator yang memanipulasi perasaan rakyat untuk menguasai.

 

Di era modern, definisi tirani telah berkembang mencakup berbagai bentuk pemerintahan otoriter , seperti totalitarianisme dan otoritarianisme. Dalam bukunya yang berjudul “The Origins of Totalitarianism”, Hannah Arendt (1951) memberikan analisis mendalam tentang totalitarianisme sebagai jenis tirani kontemporer yang tidak hanya mengontrol pemerintahan negara tetapi juga berusaha mengontrol setiap aspek kehidupan masyarakat.

Manifestasi Tirani dalam Sejarah Modern

Abad ke-20 menyaksikan munculnya beberapa rezim tirani yang paling mengerikan yang pernah dilihat oleh manusia. Nazi Jerman di bawah Hitler, Uni Soviet di bawah Stalin, dan Cina di bawah Mao Zedong digambarkan sebagai jenis totalitarianisme yang menyebabkan banyak korban jiwa dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.

 

Dalam kasus Nazi Jerman, Hitler hanya dalam beberapa tahun dapat mengubah republik Weimar yang demokratis menjadi negara totaliter. Hal ini menunjukkan bahwa tirani dapat dengan cepat menggantikan demokrasi yang rapuh jika situasi sosial-politik mendukung (Kershaw, 2008). Begitu pula, Stalin memanfaatkan teror sebagai alat untuk mengendalikan politik di Uni Soviet, dan " Pembersihan Besar " yang menghancurkan jutaan orang (Conquest, 1990).

 

Rezim Khmer Merah di Kamboja, yang dipimpin oleh Pol Pot dari tahun 1975 hingga 1979, digambarkan sebagai tirani ekstrem yang mencoba melakukan rekayasa sosial radikal dan mengakibatkan genosida yang memakan hampir seperempat populasi negara (Kiernan, 2002). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ideologi yang komprehensif sering menjadi dasar tirani modern, yang digunakan untuk membenarkan kekerasan massal dan reorganisasi paksaan masyarakat.

 

Karakteristik Pemerintahan Tirani

Konsentrasi Kekuasaan

Kekuasaan luar biasa yang dimiliki oleh satu orang atau kelompok kecil adalah ciri khas pemerintahan tirani. Prinsip dasar negara demokrasi, pemisahan kekuasaan, tidak diperhatikan sama sekali. Menurut Linz (2000), eksekutif, legislatif, dan yudikatif berfungsi sebagai perpanjangan tangan penguasa daripada sebagai institusi independen yang bekerja sama.

 

Terjadi, konsentrasi kekuasaan dilegitimasi melalui berbagai mekanisme, seperti manipulasi pemilihan umum, perubahan konstitusi yang menguntungkan penguasa, atau penggunaan keadaan darurat untuk menghentikan kekuasaan konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif (Levitsky & Way, 2010). Misalnya, selama pemerintahan Putin, kekuasaan secara bertahap dikonsolidasikan melalui perubahan konstitusional, yang memperpanjang masa jabatan presiden dan memungkinkan Putin untuk tetap mampu melampaui batas yang ditetapkan.

Penindasan terhadap Oposisi dan Media

Rezim tirani secara sistematis menekan suara-suara kritis dan oposisi politik. Mekanisme penindasan ini bervariasi dari yang halus hingga yang brutal—mulai dari pelecehan administratif dan pembatasan legal hingga penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap musuh politik (Svolik, 2012).

Dalam strategi untuk mengendalikan informasi pemerintahan otoriter, media independen menjadi target utama. Untuk mempertahankan legitimasi, penguasaan atas narasi publik dianggap penting. Pemerintahan Erdogan di Turki setelah upaya kudeta 2016 menutup lebih dari 100 kantor media dan memenjarakan puluhan jurnalis atas tuduhan terorisme atau pelanggaran terhadap presiden (Human Rights Watch, 2018). Strategi ini menunjukkan bahwa kebebasan pers seringkali menjadi korban pertama dalam proses memperkuat otoritas.

Erosi Hukum dan Institusi Demokratis

Tirani kontemporer berasal dari erosi bertahap menuju institusi demokratis, bukan dari kudeta militer atau revolusi. Menurut Levitsky dan Ziblatt (2018), fenomena ini disebut sebagai “kematian demokrasi”, di mana para pemimpin otoriter modern cenderung mempertahankan tampilan demokrasi sambil menghancurkan substansinya dari dalam.

 

Pengooptasan lembaga yang seharusnya independen, seperti pengadilan, komisi pemilihan umum, dan badan anti-korupsi, merupakan bagian dari proses ini. Pengadilan konstitusional Hongaria secara bertahap kehilangan independensinya di bawah pemerintah Viktor Orbán. Hal ini terjadi karena perubahan dalam proses penunjukan hakim dan dugaannya (Müller, 2017). Contoh ini menunjukkan bagaimana kerangka hukum dapat diubah untuk menguntungkan rezim yang berkuasa.

 

Penggunaan Propaganda dan Manipulasi Informasi

Rezim tirani mengandalkan propaganda untuk melegitimasi kekuasaan mereka dan mendiskreditkan oposisi. Di era digital, alat-alat manipulasi informasi telah berkembang melampaui media tradisional untuk mencakup kampanye dezinformasi online, bot sosial media, dan "tentara troll" yang dibiayai negara (Diamond, 2019).

Seringkali, propaganda kontemporer berkonsentrasi pada pembuatan cerita nasionalis yang menggambarkan penguasa sebagai penjaga negara dari ancaman internal dan luar. Misalnya, pemerintahan Xi Jinping di Tiongkok menggunakan kombinasi pengawasan digital, propaganda nasionalistik, dan sensor internet untuk mengontrol opini publik dan menekan suara-suara kritis (Ekonomi, 2018).

Dampak Tirani terhadap Masyarakat

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia jelas bertentangan dengan pemerintahan tirani. Dalam pemerintahan yang otoriter, ada kecenderungan untuk mempertahankan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berbicara. Penahanan, penghapusan paksaan, dan penyiksaan sewenang-wenang sering digunakan sebagai cara untuk mengaburkan kejujuran dan menyebarkan rasa takut di masyarakat (Amnesty International, 2020).

 

Pasca kudeta militer yang terjadi pada tahun 2021, junta militer Myanmar melakukan kekerasan massal terhadap demonstrasi pro-demokrasi, menangkap ribuan aktivisme dan berbohong, dan membunuh ratusan warga sipil (PBB , 2021). Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi kontrol sosial telah berkembang, tirani kontemporer masih menggunakan kekerasan fisik sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan.

Stagnasi Ekonomi dan Korupsi

Meskipun beberapa otoritas pemerintahan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, seperti Cina, tirani pemerintahan biasanya mengarah pada stagnasi dan ketimpangan ekonomi yang parah dalam jangka panjang. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah alasan. Ini termasuk korupsi umum, alokasi sumber daya yang tidak efektif berdasarkan koneksi politik, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi karena memberikan umpan balik dan akuntabilitas (Acemoglu & Robinson, 2012).

Venezuela yang dipimpin oleh Hugo Chávez dan kemudian dipimpin oleh Nicolás Maduro adalah contoh luar biasa tentang bagaimana pemerintahan otoriter dapat menghancurkan perekonomian yang semula makmur. Venezuela mengalami hiperinflasi, kelangkaan barang-barang dasar, dan emigrasi massal meskipun memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak efektif dan korupsi yang signifikan (Hausmann & Muci, 2019).

Degradasi Sosial dan Kultural

Tirani tidak hanya merusak institusi ekonomi dan politik, tetapi juga merusak jaringan sosial dan prinsip kultural. Ketakutan dan kekejaman yang ditanamkan oleh otoritas pemerintah merusak kohesi sosial dan hubungan interpersonal . Misalnya, trauma sosial dan tingkat kepercayaan sosial yang rendah telah ditinggalkan di negara-negara bekas Uni Soviet karena spionase massal oleh polisi (Pop-Eleches & Tucker, 2019).

Tirani sering berusaha mengendalikan karya seni dan intelektual di bidang budaya. Menurut Lankov (2013), pemerintahan otoriter seperti Korea Utara yang dipimpin oleh Dinasti Kim telah menciptakan kultus kepribadian yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan budaya, dari seni hingga sastra. Hal ini menyebabkan homogenisasi budaya dan penghambatan kreativitas.

Mekanisme Pertahanan terhadap Tirani

Penguatan Institusi Demokratis

Institusi yang kuat dan mandiri adalah pertahanan pertama melawan otoritas pemerintah . Sistem pengendalian dan keseimbangan yang baik, seperti yudikatif independen, legislatif yang kuat, dan media bebas, dapat mencegah eksekutif memiliki terlalu banyak kekuasaan. Dengan memperkuat batasan konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif, reformasi institusional telah terbukti berhasil menstabilkan demokrasi di beberapa negara. Misalnya, demokrasi Chile pasca-Pinochet berkembang dengan baik berkat reformasi konstitusional dan penguatan independensi yudikatif (Siavelis, 2009).

Peran Masyarakat Sipil dan Pendidikan Politik

Mekanisme tambahan untuk mengimbangi kekuasaan negara yang diberikan oleh masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang kuat. Organisasi hak asasi manusia, gerakan sosial, dan kritikus dapat membantu mengawasi pelanggaran kekuasaan dan mendorong akuntabilitas (Diamond, 1994). Pendidikan kewarganegaraan dan literasi politik sangat penting untuk melindungi masyarakat dari populisme dan demagogi, yang sering mengarah pada tirani. Pendidikan kewarganegaraan yang baik dan program literasi digital telah membantu masyarakat Estonia mempertahankan diri dari propaganda dan disinformasi (Alenius, 2019).

Mekanisme Internasional dan Solidaritas Global

Melalui sanksi ekonomi, isolasi , dan dukungan terhadap gerakan pro-demokrasi, komunitas internasional memiliki kemampuan untuk menempatkan tekanan yang signifikan pada pemerintahan yang otoriter. Intervensi internasional telah membantu banyak negara berubah menjadi demokrasi. Salah satu contoh utamanya adalah transformasi Afrika Selatan ke demokrasi, di mana sanksi dan isolasi hubungan internasional sangat membantu mengakhiri rezim apartheid. Namun, situasi geopolitik yang modern, di mana dominasi kekuatan otoriter seperti Tiongkok dan Rusia meningkat, telah membuat proses bantuan demokrasi internasional menjadi lebih kompleks.

Pelajaran dari Negara-negara Pasca-Otoriter

Transisi Demokratis yang Berhasil

Beberapa negara telah mencapai transformasi yang sukses dari sistem pemerintahan yang otoriter menuju sistem demokrasi yang stabil. Bagaimana liberalisasi ekonomi dapat secara bertahap mendorong tuntutan liberalisasi politik yang ditunjukkan oleh transformasi demokrasi di Taiwan dan Korea Selatan pada tahun 1980-an dan 1990-an (Haggard & Kaufman, 2016). Pasca-diktator Uruguay militer telah membangun demokrasi yang kuat, rekonsiliasi nasional, dan penegakan keadilan transisional di Amerika Latin. Kasus-kasus ini memberikan pelajaran penting tentang komponen yang membantu konsolidasi demokrasi berjalan dengan baik.

Tantangan dalam Masa Transisi

Seringkali terjadi perubahan dari tirani pemerintahan ke demokrasi yang dibayangkan pada sejumlah masalah, termasuk ancaman instabilitas, polarisasi politik, dan kelemahan demokrasi. Menurut Carothers, "zona abu-abu" yang terletak antara demokrasi yang terkonsolidasi dan otoritarianisme penuh menimbulkan risiko penyusunan dan kembalinya elemen otoriter.

Pengalaman negara-negara pasca-Soviet seperti Rusia dan Ukraina menunjukkan betapa sulitnya membangun institusi demokratis yang kuat setelah sepuluh tahun pemerintahan otoriter. Pembangunan demokratis di banyak negara pasca-komunis telah dihambat oleh tradisi korupsi, jaringan patron-klien, dan budaya politik yang buruk (Gel'man, 2015).

Keadilan Transisional dan Rekonsiliasi

Salah satu bagian penting dari transisi demokratis yang berhasil adalah mengatasi bekas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim otoriter. Mekanisme keadilan transisional seperti komisi kebenaran, memanggil pelaku kejahatan , dan reparasi bagi korban dapat membantu membangun kepercayaan terhadap institusi baru dan mencegah pelanggaran masa lalu terulang kembali. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang inovatif di Afrika Selatan pasca-apartheid memberikan model alternatif untuk mengatasi kekerasan masa lalu yang menekan rekonsiliasi dan akuntabilitas. Untuk mengatasi warisan kekerasan massal, Rwanda setelah genosida menggunakan pengadilan internasional dan metode keadilan konvensional (Clark, 2010).

Konteks Global Kontemporer

Kemunduran Demokrasi Global

Di seluruh dunia, tren kemunduran demokrasi telah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, di lebih banyak negara yang mengalami kehancuran demokrasi dan kebebasan sipil. Freedom House (2021) melaporkan bahwa demokrasi di seluruh dunia telah menurun selama 15 tahun berturut-turut, dengan Hongaria, Turki, dan Filipina mengalami penurunan yang signifikan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tirani bukan hanya masalah masa lalu tetapi juga ancaman saat ini. Seringkali, demokrasi terjadi secara bertahap dan tidak terlihat, dengan pemimpin populis menggunakan mekanisme demokratis untuk secara sistematis mengambil alih kontrol dan keseimbangan (Bermeo, 2016 ).

Teknologi dan Tirani Modern

Dalam perjuangan melawan tirani, era digital telah membawa tantangan dan peluang baru. Di satu sisi, mobilisasi massa dan penyebaran informasi alternatif dimungkinkan oleh kemajuan teknologi komunikasi (Howard & Hussain, 2013). Sebaliknya, pemerintahan yang otoriter semakin mahir menggunakan teknologi digital untuk pengawasan massal, propaganda, dan penentuan. Dengan sistem kredit sosial dan “Great Firewall” Cina, model “otoritarianisme digital” semakin menarik bagi pemerintah negara lain. Evolusi ini menunjukkan bagaimana kekuasaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sosial.

Populisme dan Ancaman terhadap Demokrasi Liberal

Kebangkitan populisme di seluruh dunia menimbulkan kekhawatiran akan kelangsungan hidup demokrasi liberal. Pemimpin populis sering menggambarkan diri mereka sebagai perwakilan asli dari “rakyat” melawan “elit korup”, menggunakan retorika ini untuk mendukung pelemahan institusi demokratis yang dianggap menghalangi kehendak rakyat (Müller, 2016).

Kasus Venezuela di bawah Chávez menunjukkan bagaimana pemimpin populis dapat memperkuat otoritas dan menghilangkan keseimbangan. Contoh ini mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemilihan umum; ia juga memerlukan penghormatan terhadap pluralisme dan pembatasan institusional terhadap kekuasaan (Weyland, 2013).

 

 

 

Kesimpulan

Di era kontemporer, tirani masih menjadi ancaman besar terhadap kebebasan dan martabat manusia dalam berbagai bentuknya. Ciri-ciri utama tirani adalah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, stereotip , dan kebebasan sipil . Jenis tirani ini telah berkembang selama bertahun-tahun.

Menurut analisis yang dilakukan dalam artikel ini, tirani biasanya muncul secara tiba-tiba dan lebih sering merupakan hasil dari penghapusan institusi dan standar demokrasi secara bertahap. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan tanda-tanda awal demokratisasi , seperti serangan terhadap media independen, politisasi yudikatif, atau delegitimasi oposisi.

 

Pelajaran berharga dapat ditemukan dari pengalaman yang dialami oleh berbagai negara yang berhasil mempertahankan atau memulihkan demokrasi mereka setelah masa otoritarianisme. Untuk melawan tirani, institusi demokratis yang kuat, masyarakat sipil yang aktif, dan budaya politik yang menghargai pluralisme dan toleransi sangatlah penting. Solidaritas antar-demokrasi dan standar hak asasi manusia global dapat membantu proses demokratisasi di tingkat internasional.

 

Memahami dinamika tirani dan cara melawannya menjadi penting dalam konteks global yang ditandai dengan perlawanan terhadap demokrasi liberal. Hanya dengan kesadaran kolektif tentang bahaya pemerintahan otoriter dan komitmen terhadap prinsip demokratislah masyarakat dapat mempertahankan kebebasan politik dari ancaman otoritarianisme.

 

 

SARAN

1. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan: Institusi pendidikan harus meningkatkan program pendidikan kewarganegaraan dengan tekanan pemikiran kritis, hak-hak sipil, dan demikratis sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari propaganda politik dan manipulasi.
2. Reformasi Institusional: Negara-negara demokratis harus terus memperkuat sistem pengendalian dan keseimbangan mereka, yang mencakup kebebasan yudikatif independen, transparansi pemerintahan, dan kerangka hukum yang melindungi kebebasan sipil dan politik dari kehilangan kekuasaan.
3. Dukungan Media Independen: Kebijakan yang melindungi kebebasan pers dan promosi literasi media harus diprioritaskan oleh pemerintah dan lembaga internasional.
4. Penguatan Mayarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil, gerakan anti-korupsi, dan pengawasan demokratis harus diprioritaskan.
5. Kerjasama Internasional: Negara-negara yang menganut sistem demokrasi harus memperkuat kolaborasi dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia melalui organisasi internasional, perjanjian multilateral, serta forum regional.
6. Pengembangan Etika Digital: Diperlukan pengembangan kerangka etika dan hukum internasional yang mengatur pemanfaatan teknologi digital untuk mencegah penyalahgunaan teknologi sebagai sarana penindasan dan pengawasan secara massal.
7.  Penelitian dan Dokumentasi: Institusi akademik dan penelitian harus terus mendokumentasikan serta menganalisis kasus-kasus penurunan demokrasi yang terjadi saat ini untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.
8. Pendekatan Multi-stakeholder: Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional sangat penting dalam menghadapi tantangan global yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.mereka, yang mencakup kebebasan yudikatif independen, transparansi pemerintahan, dan kerangka hukum yang melindungi kebebasan sipil dan politik dari kehilangan kekuasaan.

 

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishers.

Alenius, K. (2019). The Development of Digital Literacy in Estonia: National Efforts and Challenges. Journal of Baltic Studies, 50(3), 305-320.

Amnesty International. (2020). Annual Report 2019/20: The State of the World's Human Rights. Amnesty International.

Aristotle. (1996). The Politics (T. A. Sinclair, Trans.). Penguin Classics.

Bermeo, N. (2016). On Democratic Backsliding. Journal of Democracy, 27(1), 5-19.

Clark, P. (2010). The Gacaca Courts, Post-Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda: Justice without Lawyers. Cambridge University Press.

Diamond, L. (2019). Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency. Penguin Press.

Economy, E. C. (2018). The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State. Oxford University Press.

Finley, M. I. (1970). Early Greece: The Bronze and Archaic Ages. Norton.

Freedom House. (2021). Freedom in the World 2021: Democracy under Siege. Freedom House.

Gel'man, V. (2015). Authoritarian Russia: Analyzing Post-Soviet Regime Changes. University of Pittsburgh Press.

Haggard, S., & Kaufman, R. R. (2016). Dictators and Democrats: Masses, Elites, and Regime Change. Princeton University Press.

Hausmann, R., & Muci, F. (2019). Don't Blame Washington for Venezuela's Oil Woes: A Rebuttal. Americas Quarterly.

Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). Democracy's Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring. Oxford University Press.

Human Rights Watch. (2018). Turkey: Events of 2017. Human Rights Watch.

Lankov, A. (2013). The Real North Korea: Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia. Oxford University Press.

Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge University Press.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown.

Lutz, E., & Sikkink, K. (2001). The Justice Cascade: The Evolution and Impact of Foreign Human Rights Trials in Latin America. Chicago Journal of International Law, 2(1), 1-33.

Müller, J. W. (2016). What Is Populism? University of Pennsylvania Press.

Müller, J. W. (2017). The Rise and Rise of Hungarian Populism. Project Syndicate.

Polyakova, A., & Meserole, C. (2019). Exporting Digital Authoritarianism: The Russian and Chinese Models. Brookings Institution.

Pop-Eleches, G., & Tucker, J. A. (2019). Communism's Shadow: Historical Legacies and Contemporary Political Attitudes. Princeton University Press.

Svolik, M. W. (2012). The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge University Press.

United Nations. (2021). Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar. United Nations Human Rights Council.

Weyland, K. (2013). The Threat from the Populist Left. Journal of Democracy, 24(3), 18-32.