Bentuk pemerintahan yang cocok untuk negara berkembang
Nama: Nazwa Amalia (44224010085) “D29”Universitas Mercu Buana
Negara berkembang memiliki karakteristik yang unik, seperti tingkat pendidikan yang belum merata, sistem hukum yang belum sepenuhnya tegak, serta tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pemilihan bentuk pemerintahan yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan stabilitas dan kemajuan nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk pemerintahan yang paling sesuai untuk negara berkembang dengan mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, dan politis. Kajian ini menemukan bahwa bentuk pemerintahan demokrasi presidensial dengan penguatan institusi checks and balances serta partisipasi masyarakat yang luas, menjadi alternatif paling realistis untuk negara berkembang. Namun, implementasinya memerlukan reformasi kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
Kata kunci: bentuk pemerintahan, negara berkembang, demokrasi presidensial, stabilitas politik, kelembagaan
Pendahuluan
Ketika membicarakan pembangunan negara, satu hal yang tidak bisa dilepaskan adalah bagaimana sistem pemerintahannya dibentuk dan dijalankan. Di banyak negara berkembang, sistem pemerintahan sering kali menjadi penentu utama dalam keberhasilan atau kegagalan pembangunan nasional. Bentuk pemerintahan bukan sekadar struktur birokrasi, melainkan juga mencerminkan filosofi dasar suatu negara dalam mengelola kekuasaan, membagi peran antara lembaga-lembaga negara, dan menciptakan tata kelola publik yang baik.
Negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Kenya, dan Brazil menghadapi tantangan ganda: membangun ekonomi sekaligus menjaga stabilitas politik. Di satu sisi, mereka harus menciptakan iklim investasi yang sehat; di sisi lain, mereka juga dituntut untuk menjaga keadilan sosial dan kepercayaan publik. Dengan demikian, penting untuk memahami bentuk pemerintahan apa yang paling cocok untuk diterapkan dalam konteks negara berkembang yang sarat tantangan dan dinamika.
Rumusan Masalah
Tulisan ini berangkat dari pertanyaan utama: Bentuk pemerintahan seperti apa yang paling cocok diterapkan di negara berkembang untuk mendukung stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial secara berkelanjutan?
Pembahasan
1. Karakteristik Negara Berkembang
Secara umum, negara berkembang memiliki beberapa ciri khas yang memengaruhi sistem pemerintahannya:
• Tingkat pendidikan yang masih rendah dan belum merata.
• Infrastruktur yang belum memadai.
• Ketimpangan ekonomi yang tinggi.
• Lemahnya penegakan hukum dan sistem peradilan.
• Ketergantungan pada sektor primer (pertanian, pertambangan).
• Ketergantungan pada bantuan luar negeri dan investor asing.
Karakteristik ini membuat negara berkembang lebih rentan terhadap instabilitas politik dan korupsi apabila sistem pemerintahan tidak dirancang secara matang dan inklusif.
2. Tinjauan Teoritis: Bentuk Pemerintahan
Secara teoritis, bentuk pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga: monarki, otoriter, dan demokrasi. Demokrasi sendiri kemudian terbagi ke dalam dua model utama, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer.
Sistem Presidensial memberikan kekuasaan eksekutif secara langsung kepada presiden yang dipilih rakyat. Sementara itu, sistem Parlementer cenderung memberikan kekuasaan kepada perdana menteri yang dipilih dari partai mayoritas di parlemen. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Sementara itu, dalam praktiknya banyak negara mengadopsi sistem semi-presidensial atau hibrid, di mana terdapat kombinasi antara kekuasaan presiden dan parlemen secara bersamaan. Negara seperti Prancis, misalnya, menggunakan sistem ini.
3. Relevansi Demokrasi bagi Negara Berkembang
Demokrasi sering dianggap sebagai sistem yang ideal karena memberikan ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, demokrasi juga bisa menjadi tidak efektif di negara berkembang jika institusi penunjangnya lemah. Demokrasi tanpa penegakan hukum yang kuat justru bisa membuka ruang lebih besar untuk korupsi dan politik transaksional.
Namun demikian, demokrasi tetap menjadi pilihan utama karena lebih memungkinkan terjadinya kontrol publik, transparansi, dan akuntabilitas. Demokrasi, ketika dijalankan dengan dukungan sistem pendidikan politik yang kuat, mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi potensi konflik sosial.
4. Pengalaman Beberapa Negara Berkembang
• Indonesia: Setelah reformasi 1998, Indonesia memilih sistem demokrasi presidensial. Dalam praktiknya, sistem ini cukup berhasil menciptakan stabilitas politik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
• India: Sebagai negara dengan demokrasi parlementer, India menunjukkan bagaimana partisipasi politik yang tinggi bisa berjalan dalam konteks kemajemukan budaya. Namun, India juga masih bergulat dengan ketimpangan ekonomi dan korupsi.
• Chile: Negara Amerika Latin ini mengadopsi sistem presidensial yang cukup stabil, terutama setelah era transisi demokrasi dari rezim militer. Keberhasilan Chile ditopang oleh institusi yang kuat dan profesionalisme birokrasi.
Dari beberapa studi kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan tidak hanya tergantung pada bentuknya, tetapi juga pada kapasitas institusi yang menjalankannya.
5. Pilihan Ideal: Demokrasi Presidensial yang Berbasis Kelembagaan
Melihat karakteristik negara berkembang, sistem demokrasi presidensial dinilai lebih cocok karena:
• Memberikan kepastian kepemimpinan: presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menghindarkan konflik antara legislatif dan eksekutif.
• Stabilitas politik jangka menengah: masa jabatan yang tetap menciptakan kepastian politik.
• Responsif terhadap kebutuhan rakyat jika disertai dengan sistem checks and balances yang baik.
Namun sistem ini harus disertai dengan:
• Penguatan lembaga pengawasan: seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman.
• Desentralisasi yang terkontrol: memberikan kewenangan kepada daerah tetapi tetap dalam kerangka negara kesatuan.
• Pendidikan politik masyarakat: agar rakyat mampu menggunakan hak pilihnya secara rasional.
Kesimpulan
Bentuk pemerintahan yang paling cocok untuk negara berkembang adalah demokrasi presidensial dengan penguatan institusi. Sistem ini memberikan kestabilan dalam jangka menengah, kepastian hukum, dan ruang partisipasi yang luas. Namun keberhasilannya sangat tergantung pada integritas aktor politik, profesionalisme birokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat.
Saran
1. Penguatan Institusi Negara: Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi dan memperkuat lembaga peradilan serta lembaga pengawas untuk menjamin check and balances berjalan secara efektif.
2. Pendidikan Politik Masyarakat: Masyarakat harus diberikan edukasi politik sejak dini agar mampu menjadi pemilih yang rasional dan aktif dalam kontrol sosial terhadap pemerintah.
3. Evaluasi Desentralisasi: Negara berkembang perlu mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi agar tidak menciptakan fiefdom politik di daerah yang justru melemahkan negara secara keseluruhan.
4. Fleksibilitas Konstitusi: Undang-undang dasar dan sistem politik harus cukup fleksibel untuk memungkinkan perbaikan sistem tanpa harus menunggu krisis besar terjadi.
5. Kerja Sama Internasional: Negara berkembang sebaiknya belajar dari praktik baik di negara lain dan menjalin kerja sama regional maupun internasional dalam hal penguatan tata kelola pemerintahan.
Daftar Pustaka
No comments:
Post a Comment