Perdana Menteri dalam Sistem Parlementer: Kekuatan dan Kelemahannya

Oleh : Diesha Febrian kusniadi (D36)

 Perdana Menteri dalam Sistem Parlementer: Kekuatan dan Kelemahan

Abstrak

Sistem pemerintahan parlementer adalah salah satu bentuk tata kelola negara di mana kekuasaan eksekutif berasal dari dan bertanggung jawab kepada legislatif. Dalam sistem ini, perdana menteri memainkan peran sentral sebagai kepala pemerintahan. Artikel ini membahas kekuatan dan kelemahan perdana menteri dalam sistem parlementer, mencakup aspek seperti fleksibilitas politik, hubungan dengan parlemen, dan stabilitas pemerintahan. Dengan pendekatan analitis, artikel ini mengeksplorasi bagaimana perdana menteri dapat menjadi faktor penguat atau penghambat dalam tata kelola negara. Kesimpulan dan saran diberikan untuk mengoptimalkan peran perdana menteri dalam sistem ini.

Kata Kunci: Perdana Menteri, Sistem Parlementer, Kekuasaan Eksekutif, Stabilitas Pemerintahan, Parlemen.

Pendahuluan

Sistem pemerintahan parlementer telah lama digunakan di berbagai negara sebagai model tata kelola yang menekankan hubungan erat antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem ini, perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Model ini berbeda dengan sistem presidensial yang memisahkan secara tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Perdana menteri memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan negara. Namun, kekuasaan yang besar ini juga diiringi oleh tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan ketergantungan pada dukungan mayoritas parlemen. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan perdana menteri dalam sistem parlementer serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perannya.

Pembahasan

1. Karakteristik Sistem Parlementer

Sistem parlementer memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari sistem lainnya:

Kepala Negara vs Kepala Pemerintahan: Kepala negara (raja atau presiden) memiliki peran simbolis, sementara kepala pemerintahan (perdana menteri) memegang kendali operasional atas jalannya pemerintahan

Ketergantungan pada Parlemen:Perdana menteri dipilih oleh parlemen dan harus mempertahankan dukungan mayoritas untuk tetap berkuasa

Fleksibilitas Politik: Kabinet dapat dibentuk atau dirombak dengan cepat sesuai dengan dinamika politik

Hubungan Eksekutif-Legislatif:Tidak ada pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif; kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen

2. Kekuatan Perdana Menteri dalam Sistem Parlementer

Perdana menteri memiliki berbagai kekuatan yang membuatnya menjadi tokoh sentral dalam sistem parlementer:

a. Pengendalian Kebijakan Nasional

Perdana menteri memiliki otoritas untuk menentukan agenda kebijakan pemerintah dan mengoordinasikan semua kementerian. Sebagai contoh, perdana menteri Inggris memimpin rapat kabinet, menetapkan prioritas kebijakan nasional, dan mengambil keputusan penting terkait keamanan nasional

b. Hak Prerogatif  

Dalam banyak negara parlementer, perdana menteri memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet. Hal ini memungkinkan mereka untuk memastikan loyalitas politik di dalam pemerintahannya.

c. Fleksibilitas dalam Pembentukan Pemerintah

Perdana menteri dapat membentuk koalisi atau merombak kabinet untuk menjaga stabilitas pemerintahan jika terjadi perubahan dukungan politik di parlemen

d. Pengaruh terhadap Parlemen

Sebagai pemimpin partai mayoritas, perdana menteri biasanya memiliki kendali signifikan atas proses legislasi di parlemen. Mereka dapat menentukan agenda sidang parlemen dan memastikan dukungan terhadap rancangan undang-undang pemerintah

3. Kelemahan Perdana Menteri dalam Sistem Parlementer

Meskipun memiliki banyak kekuatan, posisi perdana menteri juga menghadapi sejumlah kelemahan:

a. Ketergantungan pada Dukungan Parlemen

Stabilitas jabatan perdana menteri sangat bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen. Jika kehilangan kepercayaan melalui *mosi tidak percaya*, mereka dapat dipaksa mundur atau memicu pemilu baru

b. Risiko Koalisi Politik

Dalam sistem multipartai, perdana menteri sering kali harus membangun koalisi untuk mencapai mayoritas di parlemen. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pengambilan keputusan karena harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak

c. Kurangnya Pemisahan Kekuasaan

Karena tidak ada pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif, potensi konflik kepentingan dapat muncul. Misalnya, anggota kabinet sering kali juga merupakan anggota parlemen yang aktif

d. Potensi Ketidakstabilan Politik

Perubahan dukungan politik di parlemen dapat menyebabkan seringnya pergantian pemerintahan, terutama di negara-negara dengan sistem multipartai yang kompleks

4. Studi Kasus: Perdana Menteri Inggris

Sebagai salah satu contoh paling terkenal dari sistem parlementer, perdana menteri Inggris memiliki pengaruh besar baik secara eksekutif maupun legislatif:

- Perdana menteri menetapkan kebijakan nasional seperti Brexit dan langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19

- Namun, mereka juga menghadapi tantangan seperti tekanan oposisi kuat di parlemen atau konflik internal partai yang dapat melemahkan posisi mereka.

5. Perbandingan dengan Sistem Presidensial

Dalam sistem presidensial seperti di Amerika Serikat, presiden tidak bergantung pada dukungan legislatif untuk tetap berkuasa. Sebaliknya, perdana menteri dalam sistem parlementer harus terus menjaga hubungan harmonis dengan parlemen agar pemerintahannya tetap stabil.

Kesimpulan

Perdana menteri dalam sistem parlementer memainkan peran vital sebagai penggerak utama kebijakan nasional dan pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuatan mereka terletak pada fleksibilitas politik, kendali atas kabinet, serta kemampuan memengaruhi proses legislasi. Namun, kelemahan seperti ketergantungan pada dukungan parlemen dan potensi ketidakstabilan politik menjadi tantangan utama.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas peran perdana menteri dalam sistem parlementer:

1. Memperkuat Stabilitas Koalisi: Membangun mekanisme koalisi yang lebih solid untuk mengurangi risiko ketidakstabilan.

2. Meningkatkan Transparansi: Mengadopsi kebijakan transparansi dalam pengambilan keputusan untuk memperkuat kepercayaan publik.

3. Pengembangan Kepemimpinan: Memberikan pelatihan kepemimpinan bagi calon perdana menteri untuk menghadapi dinamika politik yang kompleks.

4. Reformasi Sistem Pemilu: Mengadopsi sistem pemilu yang lebih representatif guna menciptakan keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi rakyat.

Daftar Pustaka

1. Gramedia Literasi (2024). *Sistem Pemerintahan Parlementer: Pengertian, Ciri-ciri, Kelebihan*. 

2. Wikipedia (2025). *Powers of the Prime Minister of the United Kingdom*.

3. Sindonews (2023). *Sistem Pemerintahan Parlementer: Pengertian, Ciri-ciri, dan Contohnya*.