Sistem Pemerintahan di Rusia: Semi-Presidensial dengan Kekuatan Eksekutif

 Haekal Fahmi (D47)

Abstrak

Rusia merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, yaitu perpaduan antara sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini, presiden memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan politik, meskipun perdana menteri dan parlemen tetap memainkan fungsi legislatif dan administratif. Artikel ini mengkaji bagaimana sistem semi-presidensial di Rusia memberikan kekuatan eksekutif yang luas kepada presiden, serta bagaimana dinamika hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ini menghasilkan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat, dengan presiden sebagai tokoh sentral dalam pengambilan kebijakan domestik dan luar negeri. Kekuatan ini didukung oleh sistem hukum dan politik yang memungkinkan presiden mendominasi parlemen dan perdana menteri.

Kata Kunci: Sistem pemerintahan, Rusia, semi-presidensial, kekuatan eksekutif, presiden

Pendahuluan

Sistem pemerintahan suatu negara merupakan struktur utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan menentukan arah kebijakan nasional. Rusia, sebagai negara besar dengan sejarah panjang dan kompleks, menganut sistem pemerintahan semi-presidensial sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Berbeda dengan sistem presidensial murni seperti Amerika Serikat atau sistem parlementer seperti Inggris, sistem semi-presidensial Rusia menggabungkan unsur-unsur dari kedua sistem tersebut.

Khususnya, posisi Presiden Rusia sangat kuat dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jalannya pemerintahan, bahkan melebihi kekuatan legislatif dan yudikatif. Hal ini menjadi menarik untuk ditelaah karena sistem semi-presidensial di beberapa negara lain cenderung memberikan keseimbangan kekuasaan antara presiden dan perdana menteri. Oleh karena itu, studi ini akan mengupas struktur pemerintahan Rusia, peran lembaga-lembaga negara, dan bagaimana kekuatan eksekutif dijalankan.

Permasalahan

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana sistem pemerintahan semi-presidensial di Rusia diimplementasikan dalam struktur dan fungsi negara?
2. Sejauh mana kekuasaan eksekutif Presiden Rusia dalam sistem tersebut?
3. Apa dampak dari dominasi kekuatan eksekutif terhadap demokrasi dan keseimbangan kekuasaan di Rusia?

Pembahasan

1. Pengertian Sistem Semi-Presidensial

Sistem semi-presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki wewenang eksekutif yang signifikan, sementara perdana menteri ditunjuk oleh presiden namun harus mendapatkan persetujuan dari parlemen. Dalam sistem ini, terdapat dua kepala eksekutif: presiden dan perdana menteri. Presiden biasanya menangani kebijakan luar negeri dan pertahanan, sedangkan perdana menteri lebih fokus pada kebijakan domestik dan administrasi harian.

2. Latar Belakang Sistem Pemerintahan Rusia

Setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia menyusun konstitusi baru yang diadopsi pada tahun 1993. Konstitusi ini menetapkan sistem semi-presidensial dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, praktiknya menunjukkan bahwa Presiden Rusia memiliki kekuasaan yang sangat dominan.

3. Struktur Pemerintahan Rusia

Pemerintahan Rusia terdiri dari tiga cabang utama:

• Eksekutif: Presiden dan Perdana Menteri
• Legislatif: Majelis Federal (terdiri dari Duma Negara dan Dewan Federasi)
• Yudikatif: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan lainnya

Presiden

Presiden Rusia adalah kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Ia memiliki kekuasaan untuk:

• Mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri
• Mengeluarkan dekrit dan perintah eksekutif
• Membubarkan Duma Negara
• Mengontrol kebijakan luar negeri dan pertahanan

Perdana Menteri

Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi dan administratif. Namun, posisinya sangat bergantung pada kehendak presiden.

Parlemen

Parlemen Rusia terdiri dari dua kamar:

• Duma Negara: Kamar rendah, berisi 450 anggota
• Dewan Federasi: Kamar tinggi, mewakili 85 entitas federal

4. Kekuatan Eksekutif Presiden

Sejak masa pemerintahan Boris Yeltsin hingga Vladimir Putin, kekuasaan eksekutif presiden Rusia terus menguat. Di bawah Putin, sistem menjadi semakin tersentralisasi dan otoriter. Presiden memiliki pengaruh besar terhadap aparat keamanan, media, dan sistem peradilan.

Beberapa faktor yang memperkuat kekuasaan eksekutif Presiden Rusia antara lain:

• Konstitusi yang fleksibel dalam penafsiran kekuasaan eksekutif
• Lemahnya oposisi politik
• Kontrol terhadap media
• Pemanfaatan hukum untuk melemahkan lawan politik

5. Dominasi Presiden dalam Praktek Politik

Walaupun sistemnya semi-presidensial, praktik politik di Rusia memperlihatkan model yang sangat mendekati sistem presidensial otoriter. Presiden Putin, khususnya, telah memperpanjang masa jabatannya melalui amandemen konstitusi pada tahun 2020 yang memungkinkan dirinya menjabat hingga 2036. Ia juga memiliki kontrol kuat atas lembaga legislatif melalui partai mayoritas di Duma Negara, "United Russia".

6. Perbandingan dengan Negara Semi-Presidensial Lain

Jika dibandingkan dengan Prancis—negara lain yang juga menganut sistem semi-presidensial—Rusia menunjukkan perbedaan mencolok dalam implementasi. Di Prancis, terdapat keseimbangan kekuasaan yang lebih baik antara presiden dan perdana menteri, tergantung pada hasil pemilu legislatif. Di Rusia, presiden tetap dominan terlepas dari komposisi parlemen.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sistem pemerintahan semi-presidensial di Rusia secara formal menggabungkan unsur-unsur presidensial dan parlementer, namun dalam praktiknya menghasilkan dominasi eksekutif oleh presiden. Presiden Rusia memiliki kekuasaan yang sangat luas, yang diperkuat oleh struktur hukum dan politik negara. Kekuasaan ini sering kali mengarah pada sentralisasi dan melemahnya institusi-institusi demokratis seperti parlemen dan peradilan. Oleh karena itu, sistem semi-presidensial di Rusia lebih bersifat asimetris dan cenderung autoritarian dalam implementasinya.

Saran

1. Penguatan institusi demokratis seperti parlemen dan peradilan perlu dilakukan untuk menciptakan checks and balances yang seimbang.
2. Reformasi sistem politik harus diarahkan pada peningkatan partisipasi publik dan kebebasan politik.
3. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah perlu ditingkatkan melalui kebijakan anti-korupsi dan keterbukaan informasi.

1. Studi perbandingan dengan negara-negara semi-presidensial lainnya bisa memberikan inspirasi perbaikan sistem politik di Rusia.

Daftar Pustaka

Yunus, Nur Rohim. “Sistem Pemerintahan Presidensial Negara Federasi Rusia.” Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 8a (2017).

Prabandani, D. “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden.” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 3 (2015).

Wati, Risma; Wati, Winda; Hanifa, Sarah Dinda. “Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China dan Rusia.” Jurnal Pentahelix, Vol. 1 No. 1 (2023).

Wati, Risma; Wati, Winda; Hanifa, Sarah Dinda. “Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dan Rusia.” Jurnal Pentahelix, Vol. 1 No. 1 (2023).