Demokrasi: Bentuk Pemerintahan yang Paling Populer di Dunia

 Nama: Suci Amanda Pratiwi 44224010005

                       Universitas mercu buana 

Demokrasi: Bentuk Pemerintahan yang Paling Populer di Dunia

Abstrak 

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak diterapkan di dunia saat ini. Dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Setiap negara memiliki persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan negara.Indonesia, Amerika Serikat dan India memiliki kesamaan yaitu sama Negara yang menganut sistem demokrasi dan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam sistem demokrasinya. Sistem persamaan demokrasi Indonesia dengan Amerika Serikat yaitu sama-sama menerapkan sistem demokrasi modern dan sistem demokrasi presidensial. Sistem persamaan demokrasi Indonesia dengan India yaitu pemilihan presiden yang melibatkan partai politik. Perbedaan yang terdapat dari sistem demokrasi Indonesia dangan Amerika Serikat adalah masyarakat Indonesia secara langsung memilih presidennya dengan adanya pemilu sedangkan masyarakat Amerika Amerika tidak memilih langsung presidennya, mereka hanya memilih perwakilan yang disebut sistem Electoral College untuk mewakili mereka dalam memilih presiden. Selain itu di Indonesia pemilihan anggota parlemen dilakukan oleh orang-orang partai tanpa melihat keahlian mereka yang sedangakan di Amerika Serikat pemilihan anggota parlemen ditentukan oleh partai yang diambil dari kalangan ahli. Perbedaan dengan Negara India adalah Indonesia menganut batang demokrasi Pancasila sedangkan India menganut batang demokrasi liberal.

Oleh karena itu, pemahaman dan penguatan sistem demokrasi menjadi hal yang penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.  

Kata Kunci:Demokrasi, Pemerintahan, Hak Asasi Manusia, Partisipasi, Politik  

Pendahuluan

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Bentuk pemerintahan ini menitikberatkan pada kebebasan individu, kesetaraan, serta keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. 

Demokrasi dipandang sebagai sebagai sesuatu yang penting karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat dan pemerintahan yang baik (good society and good government). Kebaikan dari sistem demokrasi adalah kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Secara teoritis, peluang terlaksananya partisipasi politik dan partisipasi warga negara dari seluruh lapisan masyarakat terbuka lebar. Masyarakat juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan karena posisi masyarakat adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dalam kehidupan bernegara, demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang banyak dianut. Demokrasi memberikan hak dan kesempatan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam praktiknya, terdapat berbagai macam bentuk demokrasi yang diterapkan di berbagai negara. Memahami perbedaan jenis-jenis demokrasi dapat membantu kita untuk lebih memahami sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana mereka menjalankan fungsinya.

Pada dasarnya demokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur kehidupan bernegara. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai macam bentuk demokrasi yang diterapkan di berbagai negara. Perbedaan ini dapat dilihat dari cara pengambilan keputusan, struktur pemerintahan, dan hak-hak yang diberikan kepada warga negara.

Namun, demokrasi tidaklah sempurna. Banyak negara menghadapi tantangan dalam menjalankan sistem ini, seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan praktik demokrasi agar sistem ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.  

Permasalahan

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam sistem demokrasi antara lain:  

1. Korupsi dan Nepotisme = Penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok merusak keadilan dan ketidaksetaraan dalam politik.

2. Ketidaksetaraan Akses Pendidikan dan Informasi = Kurangnya akses merata terhadap pendidikan dan informasi memicu disinformasi serta hoaks, menghambat partisipasi politik.

3. Pelanggaran HAM = Pembatasan kebebasan berpendapat, hak atas tanah, dan hak minoritas mengancam demokrasi serta menurunkan partisipasi masyarakat.

4. Dominasi Oligarki Politik = Kekuasaan terkonsentrasi di tangan elit politik dan ekonomi, membatasi kebebasan berpendapat dan keberagaman dalam proses politik.

Pembahasan

1. Ringkasan Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa fase penting sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Setiap fase mencerminkan perubahan dalam sistem pemerintahan dan dinamika politik yang terjadi di negara ini. Berikut adalah ringkasan dari fase-fase utama dalam perkembangan demokrasi di Indonesia:

A. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Indonesia awalnya menganut demokrasi parlementer, tetapi ketidakstabilan politik membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang mengakhiri sistem ini.

B. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Soekarno memegang kekuasaan penuh dengan membubarkan DPR. Namun, sistem ini runtuh setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965.

C. Demokrasi Pancasila (Orde Baru) (1966-1998)

Soeharto mengambil alih kekuasaan, menerapkan Demokrasi Pancasila yang otoriter, penuh korupsi, dan membatasi kebebasan politik.

D. Demokrasi Reformasi (1998-Sekarang)

Pasca jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki era demokrasi lebih terbuka dengan pemilu yang lebih bebas, kebebasan pers, dan desentralisasi pemerintahan.

2. Jenis-Jenis Demokrasi

A. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah sistem pemerintahan di mana rakyat secara langsung mengambil keputusan politik tanpa perwakilan. Sistem ini dianggap paling murni karena memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat. Namun, penerapannya terbatas pada negara dengan populasi kecil, karena sulit mengumpulkan seluruh warga untuk membahas dan memutuskan kebijakan. Meskipun tidak praktis di negara besar, prinsip-prinsip demokrasi langsung tetap menjadi dasar bagi sistem demokrasi modern.

B. perwakilan demokrasi

Demokrasi perwakilan adalah sistem di mana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan politik atas nama mereka.  

- Pemilihan Umum : Rakyat memilih wakil melalui pemilu yang diadakan secara berkala (4-5 tahun).  

- Partai Politik : Partai mewakili berbagai kepentingan dan mengajukan calon wakil rakyat dalam pemilu.  

- Badan Legislatif : Wakil terpilih duduk di DPR/MPR untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan.

C. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.  

Ciri-ciri:

- Musyawarah Mufakat : Keputusan diambil dengan kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak mana pun.  

- Gotong Royong : Seluruh warga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti dalam kerja bakti dan pembangunan desa.  

- Keadilan Sosial : Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera, didukung kebijakan seperti pendidikan dan kesehatan gratis serta pemerataan infrastruktur.

D. Demokrasi parlementer

Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen, yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan kepala negara (Raja/Presiden).  

- Perdana Menteri : Kepala pemerintahan yang ditunjuk oleh kepala negara dengan dukungan mayoritas parlemen.  

- Kabinet : Menteri-menteri yang ditunjuk Perdana Menteri untuk menjalankan pemerintahan di berbagai bidang.  

- Parlemen : Lembaga legislatif yang membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi pemerintahan, dipilih melalui pemilu.  

- Kepala Negara : Berperan sebagai simbol negara dengan kekuasaan terbatas, namun bisa memiliki wewenang khusus seperti membubarkan parlemen.

E. Demokrasi presidensial

Demokrasi presidensial adalah sistem pemerintahan di mana Presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang ditunjuknya.  

- Pemilihan langsung : Presiden dipilih rakyat melalui pemilu berkala.  

- Presiden sebagai pemimpin utama : Memegang kekuasaan eksekutif penuh dan menunjuk menteri-menteri.  

- Pemisahan kekuasaan : Lembaga eksekutif (presiden), legislatif (parlemen), dan yudikatif bekerja secara independen.

3. Fungsi dan Peran Demokrasi di Indonesia

A. Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Demokrasi memastikan kebijakan pemerintah mencerminkan kepentingan rakyat. Melalui pemilu, masyarakat dapat memilih pemimpin yang mewakili aspirasi mereka agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

B.Menegakkan Hak Asasi Manusia

Demokrasi melindungi kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat. Ini memungkinkan rakyat menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam politik, dan mengakses informasi tanpa tekanan atau pembatasan yang tidak wajar.  

C. Mendorong Akuntabilitas Pemerintah

Pemerintah dalam sistem demokrasi harus bertanggung jawab kepada rakyat. Melalui pemilu dan sistem check and balance, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan kepemimpinan yang efektif.  

D. Meningkatkan Partisipasi Politik

Demokrasi memberi kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilu, referendum, maupun aktivitas politik lainnya. Partisipasi ini menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara.

4. Contoh Penerapan Demokrasi Di Dunia

A. Demokrasi di Negara Maju:

• Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara dengan sistem demokrasi presidensial yang kuat. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi pilar utama. Pemilu yang rutin diadakan memberikan kesempatan bagi warga untuk memilih pemimpin mereka secara langsung.

• Jerman 

Jerman mengadopsi sistem demokrasi parlementer dengan kanselir sebagai kepala pemerintahan. Negara ini dikenal dengan sistem multipartai yang kuat serta perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.

• Kanada

Kanada menerapkan demokrasi parlementer dengan sistem monarki konstitusional, di mana raja/ratu berperan sebagai kepala negara simbolis, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih melalui pemilu.

• Jepang  

Jepang memiliki sistem demokrasi parlementer dengan kekaisaran konstitusional. Perdana menteri dipilih dari anggota parlemen, sementara Kaisar hanya berfungsi sebagai simbol negara tanpa kekuasaan politik.

• Australia  

Australia adalah negara demokrasi parlementer dengan sistem federal, di mana pemerintahannya terdiri dari berbagai negara bagian yang memiliki otonomi sendiri. Pemilu yang bebas dan adil dijamin oleh hukum.

B. Demokrasi di Negara Berkembang:

• Indonesia

Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial dengan pemilu langsung sejak era reformasi 1998. Sistem multipartai dan kebebasan pers semakin berkembang, meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan polarisasi politik.

• India

India memiliki sistem demokrasi parlementer terbesar di dunia dengan partisipasi pemilih yang tinggi. Negara ini juga memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan berbicara dan beragama, meskipun ada tantangan dalam hal kesenjangan sosial.

• Brazil

Brazil adalah negara demokrasi presidensial yang berkembang dengan sistem multipartai. Pemilu dilakukan secara elektronik dan kebebasan pers relatif terjamin, meskipun masih ada masalah korupsi dan ketimpangan ekonomi.

• Meksiko

Meksiko memiliki sistem demokrasi presidensial dengan pemilu reguler dan kebebasan politik. Namun, tantangan seperti kejahatan terorganisir dan korupsi masih menjadi hambatan bagi stabilitas demokrasi.

• Afrika Selatan

Afrika Selatan menjalankan demokrasi parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara ini memiliki konstitusi yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan sosial dan ekonomi.

5. Tokoh-Tokoh penting dalam demokras

Tokoh-Tokoh Revolusi dan Demokrasi Modern

1. Thomas Jefferson (1743–1826)  (Amerika Serikat)

- Penulis utama Deklarasi Kemerdekaan AS (1776) yang menekankan kebebasan dan hak-hak rakyat dan Mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi di Amerika Serikat.

2. Abraham Lincoln (1809–1865) (Amerika Serikat)

- Memperjuangkan demokrasi dengan menghapus perbudakan di AS melalui Emancipation Proclamation.

3. Mahatma Gandhi (1869–1948) (India)

- Memperjuangkan demokrasi dan kemerdekaan India dengan gerakan non-kekerasan.

4. Winston Churchill (1874–1965) (Inggris)

- Perdana Menteri Inggris yang mempertahankan demokrasi melawan ancaman fasisme dalam Perang Dunia II.

5. Nelson Mandela (1918–2013) (Afrika Selatan) 

- Berjuang melawan apartheid dan membawa Afrika Selatan menuju demokrasi dan Menjadi presiden pertama Afrika Selatan yang dipilih secara demokratis (1994).

6. Soekarno (1901–1970) (Indonesia)

- Presiden pertama Indonesia yang memperjuangkan demokrasi dalam kemerdekaan dari kolonialisme.

- Mengembangkan konsep Demokrasi Terpimpin, meskipun kemudian dikritik karena kurang demokratis.  

6.Masa Depan Demokrasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam praktik demokrasi di seluruh dunia. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan peluang untuk meningkatkan partisipasi politik dan transparansi pemerintahan. Namun, di sisi lain, muncul tantangan global seperti otoritarianisme dan disinformasi yang dapat mengancam integritas demokrasi. Inovasi seperti e-democracy dan demokrasi partisipatif muncul sebagai respons untuk mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada.

1. Perkembangan Teknologi dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi

Teknologi digital, terutama internet dan media sosial, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan politik. Akses informasi yang luas meningkatkan partisipasi publik, namun juga membawa risiko seperti hoaks, pelanggaran privasi, dan manipulasi opini yang dapat mengancam demokrasi.

2. Tantangan Global: Otoritarianisme dan Disinformasi

Rezim otoriter memanfaatkan teknologi untuk mengawasi, membatasi kebebasan berpendapat, dan menekan oposisi. Disinformasi yang tersebar di platform digital dapat menyesatkan publik dan melemahkan kepercayaan terhadap demokrasi, terutama dalam proses pemilu. *3. Inovasi dalam Demokrasi: E-Democracy dan Demokrasi Partisipatif*

Sebagai solusi, e-democracy dan demokrasi partisipatif berkembang. E-democracy menggunakan teknologi untuk e-voting dan konsultasi online, sementara demokrasi partisipatif melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital. Implementasi keduanya harus didukung literasi digital dan perlindungan privasi demi partisipasi yang inklusif dan aman.

Kesimpulan

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang paling populer di dunia karena prinsip dasarnya yang mengedepankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik, perlindungan hak asasi manusia, dan transparansi dalam pemerintahan. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan bagaimana sistem ini terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat. Dari sistem demokrasi parlementer pasca kemerdekaan, menuju demokrasi terpimpin di era Soekarno, berlanjut ke sistem otoriter dalam Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga akhirnya berkembang menjadi demokrasi reformasi yang lebih terbuka sejak tahun 1998. Setiap fase memiliki tantangan dan keunggulannya sendiri, tetapi demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan inklusif bagi seluruh rakyat.  

Dari perspektif global, terdapat berbagai bentuk demokrasi, seperti demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, dan Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Setiap bentuk demokrasi memiliki karakteristik unik yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan struktur pemerintahan masing-masing negara. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Jepang, dan Australia telah berhasil membangun sistem demokrasi yang kuat dan stabil, sedangkan negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Brasil, Meksiko, dan Afrika Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.  

Demokrasi memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan rakyat, menegakkan hak asasi manusia, mendorong akuntabilitas pemerintah, dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, sistem demokrasi juga tidak luput dari tantangan, seperti disinformasi, korupsi, populisme, dan polarisasi politik. Selain itu, dalam era digital, perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang sekaligus ancaman terhadap sistem demokrasi. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi politik melalui inovasi seperti e-democracy dan demokrasi partisipatif. Namun, di sisi lain, penyebaran informasi palsu dan penyalahgunaan teknologi oleh rezim otoriter dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.  

Masa depan demokrasi akan sangat bergantung pada bagaimana negara-negara mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menghadapi tantangan global yang muncul. Diperlukan literasi politik dan digital yang lebih baik di kalangan masyarakat agar demokrasi dapat berkembang secara sehat. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan hak-hak warga negara tetap terlindungi, sementara pada saat yang sama menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial. Dengan terus berinovasi dan memperkuat nilai-nilai demokrasi, diharapkan sistem ini tetap menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan rakyat di masa depan.

Saran

*1. Peningkatan Literasi Politik*

Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem demokrasi, hak politik, dan kewajiban warga negara. Pendidikan politik harus dimulai sejak dini melalui kurikulum sekolah, seminar, dan diskusi publik agar masyarakat lebih kritis dan aktif dalam proses demokrasi.

*2. Penguatan Partisipasi Masyarakat*

Demokrasi yang sehat memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi masyarakat harus mendorong partisipasi politik melalui kampanye sosialisasi, pemilu yang transparan, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan publik.

*3. Pemberantasan Korupsi dan Oligarki Politik*

Korupsi merupakan ancaman besar bagi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lembaga antikorupsi serta penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu. Selain itu, praktik oligarki politik yang mempersempit akses masyarakat terhadap kekuasaan harus dikurangi melalui regulasi yang lebih ketat dan transparan.

Daftar Pustaka

1. https://harustahu.info/suararakyat/demokrasi-dalam-konteks-global-tantangan-dan-peluang-di-era-digital?

2. https://www.academia.edu/121722610/TANTANGAN_ERA_DIGITAL_BAGI_DEMOKRASI_INDONESIA_PELUANG_DAN_HAMBATAN_CHALLENGES_OF_THE_DIGITAL_ERA_FOR_INDONESIAN_DEMOCRACY

3. https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-perkembangan-demokrasi-di-indonesia/?srsltid=AfmBOorGf_vQ_k69Vcgrl8CMh8kSuRp2rHjpwNpOXMnDCgj0PRdt_nI8

4. https://www.kompasiana.com/roby56522/65d400a212d50f144758dac4/ketidaksempurnaan-demokrasi-di-indonesia-tantangan-dan-kendala

5. https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/educandumedia/article/view/197