Thursday, April 10, 2025

DEMOKRASI LANGSUNG VS DEMOKRASI PERWAKILAN : MANA YANG LEBIH BAIK?

Z 


ABSTRACT

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Indonesia sebagai negara demokrasi yang mempunyai banyak tantangan dalam menjalankan sistem ini, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam politik, maraknya politik uang, dan penyebaran hoaks di media sosial. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, sering muncul masalah seperti wakil rakyat yang tidak benar-benar mewakili keinginan masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artikel ini akan membahas lebih baik mana Demokrasi langsung atau Demokrasi perwakilan, serta membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari 2 Demokrasi tersebut.

 

Kata Kunci : Demokrasi, demokrasi langsung, demokrasi perwakilan.

 

 

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani kuno, dengan “demos” yang berarti “rakyat” dan “kratos” yang mengacu pada “kekuasaan” atau “pemerintahan.” Demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan arah kebijakan negara, dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.

Sebagai negara yang berdaulat, rakyat mempunyai peran penting dalam pemerintahan. Dalam demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Dapat dikatakan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibuat oleh rakyat supaya kebutuhan bersama bisa terpenuhi. Menurut Aristoteles Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan politik tertinggi. Dalam sistem ini, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Walaupun sistem Demokrasi mempunyai banyak kelebihan, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satu masalah utama adalah politik uang dan korupsi, yang bisa merusak prinsip demokrasi itu sendiri. Kalau pemimpin yang terpilih lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat, demokrasi bisa kehilangan maknanya. Maka dari itu, pengawasan dan kesadaran politik dari masyarakat itu penting supaya demokrasi tetap berjalan dengan baik.

 

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan politik juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan demokrasi. Jika rakyat malas ikut pemilu atau kurang peduli dengan jalannya pemerintahan, bisa jadi kebijakan yang dibuat tidak benar-benar mewakili keinginan mereka. Karena itu, pendidikan politik harus ditingkatkan supaya masyarakat lebih paham hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem demokrasi.

 

Meski ada banyak tantangan, demokrasi tetap jadi sistem pemerintahan yang paling banyak dipakai di berbagai negara, termasuk Indonesia. Supaya demokrasi tetap sehat dan berjalan dengan baik, semua pihak harus ikut berperan, baik pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat. Kalau semua bekerja sama dan sadar akan perannya, demokrasi bisa benar-benar membawa kesejahteraan dan keadilan untuk semua.

 

 

PERMASALAHAN

Dalam membandingkan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, terdapat beberapa tantangan serta permasalahan, yaitu:

 

1.   1. Demokrasi langsung sulit diterapkan di negara dengan wilayah luas dan penduduk yang banyak seperti Indonesia, dikarenakan masyarakat akan lebih mementingkan hal lain dari pada harus mengikuti pemilihan umum.

2.  2. Demokrasi perwakilan tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. karena keputusan politik diambil oleh wakil rakyat yang terkadang wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

3.  3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi membuat partisipasi politik masih rendah. Akibatnya, banyak warga yang tidak aktif dalam pemilu dan tidak aware terhadap pengawasan wakil yang mereka pilih. Sehingga keputusan yang diambil bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

4.    4. Teknologi dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Informasi yang tersebar dengan cepat, termasuk hoaks dan propaganda, hal seperti itu dapat menyebabkan masyarakat salah memahami isu politik dan mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang.

 

PEMBAHASAN

Demokrasi langsung dan perwakilan (tidak langsung) memiliki pengertian dan ciri-ciri yang berbeda. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (2017) oleh Ani Sri Rahayu, Menurut buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (2017) oleh Ani Sri Rahayu, terdapat pengertian mengenai demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah sistem pemerintahan di mana rakyat secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan negara. Dalam sistem ini, masyarakat menyampaikan kehendak mereka secara langsung melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, rakyat menjalankan hak kedaulatannya tanpa perantara. Dalam demokrasi langsung, peran lembaga legislatif lebih difokuskan pada pengawasan jalannya pemerintahan. Sementara itu, pemilihan pejabat eksekutif seperti presiden, wakil presiden, gubernur, dan wali kota dilakukan langsung oleh rakyat melalui proses pemilu. Hal yang sama juga berlaku dalam pemilihan anggota parlemen atau legislatif seperti DPR dan DPD.

 

Ciri-ciri Demokrasi Langsung :

                1.            Diterapkan di wilayah kecil yang memudahkan komunikasi antara pemerintah dan rakyat.

                2.            Efektif untuk isu-isu sederhana yang dapat diselesaikan langsung oleh rakyat.

                3.            Tidak ada lembaga legislatif, keputusan diambil langsung oleh rakyat.

                4.            Kebijakan ditentukan berdasarkan suara mayoritas rakyat.

                5.            Fokus pada isu politik yang relevan bagi kelompok atau komunitas tertentu.

                6.            Isu yang diangkat bersifat lokal dan tidak melibatkan banyak golongan.

                7.            Proses pengambilan keputusan bisa menyebabkan konflik karena sulitnya mencapai mufakat dalam kelompok besar.

 

Sementara itu, Demokrasi tidak langsung adalah sistem di mana rakyat tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, melainkan melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam sistem ini, masyarakat mempercayakan wakil-wakilnya untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya di pemerintahan. Dengan kata lain, dalam demokrasi tidak langsung, rakyat menjalankan kedaulatannya melalui lembaga perwakilan, bukan secara langsung melalui eksekutif. Oleh karena itu, parlemen memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan harus peka terhadap berbagai isu yang mempengaruhi kehidupan rakyat serta hubungannya dengan pemerintah atau negara.

 

Ciri-ciri Demokrasi Perwakilan/Tidak Langsung :

                1.            Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil yang dipilih, bukan langsung oleh rakyat.

                2.            Pemilihan umum yang jujur, adil, dan bebas digunakan untuk memilih wakil rakyat.

                3.            Partai politik memainkan peran penting dalam pemilihan calon anggota dewan.

                4.            Diterapkan di negara dengan wilayah luas dan beragam kepentingan.

                5. Badan legislatif membuat keputusan penting dan undang-undang, seperti DPR di Indonesia.

          6.  Kekuasaan politik terletak pada badan legislatif yang dipilih untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah.

 

Jika melihat dari kondisi masyarakat Indonesia saat ini, Demokrasi langsung kurang cocok diterapkan di negara yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak seperti Indonesia. Salah satu alasannya, masyarakat lebih sibuk dengan urusan sehari-hari daripada harus ikut serta dalam setiap pemilihan atau pengambilan keputusan. Kalau setiap warga harus terlibat langsung dalam semua keputusan negara, maka dapat membuat aktivitas mereka terganggu dan pemerintahan jadi kurang efektif.

Sedangkan, Demokrasi tidak langsung (perwakilan) rakyat tidak secara langsung mengambil keputusan dalam pemerintahan, melainkan menyerahkan wewenang tersebut kepada lembaga atau pejabat yang mereka pilih. Hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri tetap ada, tetapi dibatasi pada proses pemilihan wakil-wakil mereka. Setelah wakil-wakil tersebut terpilih, mereka yang akan menjalankan pemerintahan dan membuat keputusan atas nama rakyat. Dalam demokrasi perwakilan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat karena keputusan politik diambil oleh wakil rakyat yang kadang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Beberapa faktornya seperti calon wakil rakyat pakai uang untuk mencari dukungan, Wakil rakyat kurang paham apa kebutuhan daerah yang diwakili.

Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap demokrasi mesti di tingkatkan agar hasil dari pemilihan umum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dikutip dari www.Kompas.id Partisipasi pemilih Pemilu 2024 menurun daripada Pemilu 2019. Menurut catatan KPU, jumlah suara sah nasional di Pemilu 2024 untuk pemilihan presiden mencapai 164.227.475 suara, dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,78 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding Pilpres 2019, yang saat itu tingkat partisipasinya mencapai 81,97 persen.

Meski sedikit menurun dibanding Pilpres 2019, angka tersebut tetap mencerminkan bahwa warga masih peduli terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Namun, selisih yang kecil ini bisa jadi tanda bahwa ada faktor-faktor yang mulai memengaruhi minat pemilih, seperti ketidakpuasan terhadap pilihan kandidat, kampanye yang kurang menarik, atau kendala teknis dalam proses pemungutan suara.

Penting bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar angka partisipasi tidak terus menurun di pemilihan umum berikutnya. Memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan merupakan salah satu upaya yang dapat diberikan oleh pemerintah, misalnya dengan membuat video/iklan kampanye yang lebih menarik menjelang pemilu dengan tema “pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum”. Selain itu, transparansi dalam penyelenggaraan pemilu juga perlu dijaga agar kepercayaan masyarakat tetap tinggi dan mereka merasa suaranya benar-benar berpengaruh dalam menentukan masa depan negara.

Di sisi lain, Peran Media sosial pada era digital ini sangat berpengaruh terhadap masalah demokrasi langsung maupun perwakilan. Salah satu contohnya yaitu dalam membentuk opini masyarakat. Dimana informasi bisa menyebar dengan cepat, masyarakat jadi lebih mudah terpapar berita, baik yang benar maupun yang salah. Hoaks dan propaganda yang beredar dapat membuat masyarakat salah paham terhadap suatu isu dan akhirnya mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang, misalnya dalam memilih pemimpin atau mendukung kebijakan tertentu tanpa memahami dampaknya secara mendalam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi digital yang baik agar mampu memilah informasi, melakukan verifikasi sumber, dan berpikir kritis sebelum menyebarkan atau mempercayai suatu berita.

 

KESIMPULAN

Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi langsung memungkinkan rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tetapi sulit diterapkan di negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk besar seperti Indonesia. Sebaliknya, demokrasi perwakilan lebih praktis, tetapi sering kali menghadapi masalah seperti wakil rakyat yang tidak sepenuhnya mewakili kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Salah satu tantangan utama demokrasi di Indonesia adalah rendahnya partisipasi politik, yang terlihat dari penurunan angka pemilih dalam Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019. Berbagai faktor seperti ketidakpuasan terhadap kandidat, kampanye yang kurang menarik, serta kendala teknis dalam pemungutan suara turut memengaruhi minat masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui edukasi dan kampanye yang lebih menarik agar partisipasi politik tetap tinggi.

Selain itu, pengaruh media sosial dalam demokrasi juga tidak bisa diabaikan. Penyebaran informasi yang cepat, termasuk hoaks dan propaganda, dapat memengaruhi opini publik dan membuat masyarakat salah memahami isu politik. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memilah informasi, melakukan verifikasi, dan berpikir kritis sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu berita. Dengan partisipasi aktif masyarakat, transparansi pemerintah, serta edukasi politik dan digital yang lebih baik, demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

 

SARAN

Untuk Dosen :

                1.            Dosen dapat melakukan diskusi tentang demokrasi dan partisipasi politik di kelas, agar mahasiswa lebih paham peran mereka dalam sistem pemerintahan.

                2.            Dosen dapat membantu mahasiswa untuk lebih kritis dalam nyaring informasi, supaya tidak mudah termakan hoaks atau berita  di media sosial.

                3.            Dosen harus seringkali menggunakan studi kasus atau cerita dari kejadian nyata agar mahasiswa dapat lebih paham bagaimana demokrasi itu benar berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.

 

Untuk Mahasiswa :

 

1. Mahasiswa sebaiknya lebih sering mengikuti diskusi soal politik, entah di kampus atau di media sosial, agat semakin paham dan sadar tentang isu-isu yang lagi berkembang.

2. Ikut organisasi mahasiswa atau komunitas yang berkaitan dengan politik dan demokrasi dapat membantu mahasiswa mengerti bagaimana sistem pemerintahan berjalan secara langsung.

3. Sebelum nge-share berita atau pendapat politik, penting untuk ngecek terlebih dahulu apakah infonya benar atau hoaks, agar tidak mudah kemakan isu yang menyesatkan.

 

Untuk Universitas :

 

1. Universitas sebaiknya lebih sering menyelenggarakan seminar atau diskusi tentang demokrasi dan politik agar mahasiswa dan civitas akademika makin paham soal sistem pemerintahan.

2. Universitas dapat menjadi penghubung antara mahasiswa dan pemerintah untuk nyampaikan aspirasi serta membicarakan kebijakan yang berpengaruh ke masyarakat.

3. Universitas dapat menyiapkan program khusus yang mengajarkan mahasiswa cara membedakan info yang valid dan menghindarkan hoaks, di era digital ini.

 

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Megawati, S.H.,M.Hum & Dr. Sobirin Malian. S.H., M.Hum (2023)_Konstruksi Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Erdianto Effendi_MODEL DEMOKRASI LANGSUNG VERSUS DEMOKRASI PERWAKILAN DAN ANCAMAN POLITIK UANG DALAM KAITAN DENGAN CITA HUKUM BANGSA INDONESIA_Universitas Riau

Muchammad Ali Safa’at, op cit, hal. 21.

RIYAN DISTA, Drs.Mashuri Maschab,SU (2014)_Hambatan Proses Demokrasi di Indonesia_Universitas Gadjah MADA

Syahrial Fauzi_Demokrasi adalah : Pengertian, Sejarah, Ciri-ciri, dan Prinsip dasarnya


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

KUIS 13-2 (11 JULI 2025) SUSULAN

 D04,D05,D07,D09,D16,D18,D20,D46,D47