INDONESIA SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

 

Oleh : Muhamad Farhat Khadafi ( 44523010004 )

 

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi sistem presidensial di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman sosio-kultural yang kaya, memilih sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahannya pasca kemerdekaan. Pilihan ini didasarkan pada keyakinan akan efektivitas dan stabilitas kepemimpinan eksekutif yang kuat. Namun, implementasi sistem presidensial di Indonesia tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, efektivitas pemerintahan, dan representasi aspirasi masyarakat yang beragam sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artikel ini akan mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila, yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mewarnai dan seharusnya menjadi landasan dalam praktik sistem presidensial di Indonesia. Pembahasan akan mencakup aspek-aspek historis pemilihan sistem presidensial, mekanisme kerja sistem presidensial di Indonesia, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya untuk memperkuat sistem presidensial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan tujuan nasional.  

Kata Kunci: Sistem Presidensial, Pancasila, Dasar Negara, Implementasi, Tantangan, Keseimbangan Kekuasaan, Efektivitas Pemerintahan, Representasi, Nilai-Nilai Pancasila.

Pendahuluan

Indonesia, sebuah negara yang lahir dari perjuangan kemerdekaan yang panjang dan dijiwai oleh semangat persatuan dalam keberagaman, memilih sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahannya setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keputusan ini merupakan hasil dari perdebatan dan pertimbangan matang oleh para pendiri bangsa (founding fathers) yang berupaya merumuskan sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan karakteristik unik bangsa Indonesia. Sistem presidensial dianggap mampu memberikan kepemimpinan yang kuat dan stabil dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan bangsa yang kompleks.

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, memiliki peran sentral dalam menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya sekadar rumusan filosofis, tetapi juga merupakan nilai-nilai fundamental yang harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara. Oleh karena itu, implementasi sistem presidensial di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana sistem presidensial di Indonesia berinteraksi dan seharusnya dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar negara. Pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara sistem presidensial dan Pancasila menjadi krusial dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan mampu mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Artikel ini akan mengupas tuntas latar belakang pemilihan sistem presidensial, mekanisme kerjanya dalam konteks Indonesia, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi landasan dalam mengatasi tantangan tersebut demi kemajuan bangsa.

Permasalahan

Implementasi sistem presidensial di Indonesia, meskipun telah berjalan selama beberapa dekade, tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan. Beberapa permasalahan utama yang akan dieksplorasi dalam artikel ini meliputi:

1. Keseimbangan Kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif: Sistem presidensial secara inheren memisahkan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, dinamika hubungan antara kedua lembaga ini seringkali diwarnai oleh potensi konflik atau koalisi politik yang berlebihan, yang dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik. Bagaimana Pancasila, khususnya sila keempat mengenai musyawarah dan perwakilan, dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang konstruktif dan proporsional antara eksekutif dan legislatif?

2. Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan: Sistem presidensial menempatkan tanggung jawab besar pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, efektivitas pemerintahan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas birokrasi, praktik korupsi, dan kemampuan presiden dalam mengelola kabinet yang seringkali diisi oleh representasi berbagai kekuatan politik. Bagaimana nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa yang menekankan pada moralitas dan etika, serta Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab, dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan?

3. Representasi Aspirasi Masyarakat yang Beragam: Indonesia memiliki keragaman etnis, agama, budaya, dan geografis yang sangat kaya. Sistem presidensial, dengan pemilihan langsung presiden, diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, polarisasi politik dan isu-isu primordialisme terkadang muncul dan mengancam persatuan bangsa. Bagaimana sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dan sila keempat mengenai musyawarah dan perwakilan, dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem presidensial untuk memastikan representasi yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara?

4. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Konsentrasi kekuasaan yang cukup besar pada presiden dalam sistem presidensial membuka potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme checks and balances yang efektif, pengawasan yang kuat dari lembaga legislatif dan yudikatif, serta partisipasi aktif masyarakat sipil menjadi krusial untuk mencegah hal ini. Bagaimana nilai-nilai Pancasila, terutama yang menekankan pada keadilan dan kedaulatan rakyat, dapat menjadi landasan dalam membangun mekanisme pengawasan yang efektif dan mencegah praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan?

5. Adaptasi terhadap Perubahan Zaman: Tantangan global dan domestik terus berubah dan berkembang. Sistem presidensial di Indonesia perlu mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Bagaimana sistem presidensial dapat berevolusi untuk menjawab tantangan-tantangan baru seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik global, tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur Pancasila?

Pembahasan

1. Sistem Presidensial di Indonesia: Konteks Historis dan Mekanisme Kerja

Pemilihan sistem presidensial oleh para pendiri bangsa tidak terlepas dari pengalaman sejarah dan cita-cita untuk membangun negara yang kuat dan berdaulat. Setelah melewati masa penjajahan, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang stabil dan fokus dalam membangun fondasi negara. Sistem presidensial dianggap mampu memberikan kepemimpinan tunggal yang bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum.

Secara garis besar, sistem presidensial di Indonesia memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

• Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Kekuasaan eksekutif tertinggi dipegang oleh presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet, menjalankan kebijakan negara, dan mewakili negara dalam hubungan internasional.

• Pemisahan Kekuasaan yang Jelas: Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif (presiden dan kabinet), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD), dan yudikatif (Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya). Meskipun terdapat pemisahan, terdapat pula mekanisme checks and balances antar lembaga.

• Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada Legislatif: Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen kecuali melalui mekanisme impeachment yang diatur dalam undang-undang dan dengan alasan yang kuat.

• Masa Jabatan Presiden yang Tetap: Presiden memiliki masa jabatan yang tetap (saat ini lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya).

Meskipun mengadopsi sistem presidensial, Indonesia juga memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila. Misalnya, mekanisme musyawarah untuk mufakat yang dijiwai oleh sila keempat Pancasila seringkali diupayakan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan. Selain itu, prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Tantangan Implementasi Sistem Presidensial di Indonesia

Implementasi sistem presidensial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif. Meskipun secara teoritis terdapat pemisahan kekuasaan, dalam praktiknya, seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan politik yang dapat menghambat proses pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah. Koalisi politik yang besar di parlemen, meskipun dapat memberikan dukungan bagi pemerintah, juga berpotensi melahirkan praktik transaksional dan kompromi yang tidak selalu mengedepankan kepentingan publik.

Tantangan lain adalah terkait dengan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Presiden memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas kabinet, birokrasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Praktik korupsi yang masih menjadi masalah laten di Indonesia juga menjadi penghambat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya menjadi landasan moralitas penyelenggara negara, dan sila kedua mengenai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menekankan pada etika dan tanggung jawab, seringkali belum terinternalisasi secara optimal dalam praktik pemerintahan.

Representasi aspirasi masyarakat yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri. Pemilihan presiden secara langsung memang memberikan legitimasi yang kuat kepada presiden, namun polarisasi politik yang terjadi selama proses pemilihan dapat memecah belah masyarakat. Isu-isu primordialisme dan politik identitas terkadang muncul dan mengancam persatuan bangsa yang diamanatkan oleh sila ketiga Pancasila. Sistem presidensial perlu mampu menjamin bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi dan dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan perwakilan sesuai dengan sila keempat Pancasila.

Potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi perhatian serius dalam sistem presidensial. Konsentrasi kekuasaan di tangan presiden memerlukan mekanisme checks and balances yang kuat dan efektif. Lembaga legislatif dan yudikatif harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal tanpa adanya intervensi dari pihak eksekutif. Partisipasi aktif masyarakat sipil dan media yang bebas juga menjadi elemen penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima mengenai Keadilan Sosial, mengamanatkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Terakhir, adaptasi terhadap perubahan zaman menjadi tantangan yang berkelanjutan. Indonesia harus mampu merespons dinamika global dan domestik yang terus berubah, mulai dari perkembangan teknologi informasi, perubahan iklim, hingga isu-isu geopolitik. Sistem presidensial perlu memiliki fleksibilitas untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan inovatif dan adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental Pancasila.

3. Pancasila sebagai Landasan Sistem Presidensial di Indonesia

Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan leitstar atau bintang penuntun bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan sistem presidensial. Setiap sila dalam Pancasila memiliki implikasi yang mendalam terhadap bagaimana sistem presidensial seharusnya dijalankan:

• Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks sistem presidensial, sila ini mengamanatkan bahwa presiden dan seluruh penyelenggara negara harus memiliki integritas moral yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan, serta menghindari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan tidak diskriminatif terhadap kelompok agama atau kepercayaan tertentu.

• Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, keadilan, dan peradaban. Dalam sistem presidensial, sila ini mengimplikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, berlaku adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang, dan mengedepankan cara-cara yang beradab dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Presiden dan jajaran pemerintahannya harus bertindak secara profesional dan bertanggung jawab, serta menghindari tindakan-tindakan yang merendahkan martabat manusia.

• Sila Ketiga: Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Dalam konteks sistem presidensial, sila ini mengamanatkan bahwa presiden harus mampu menjadi figur pemersatu seluruh elemen bangsa, menjaga keharmonisan dalam keberagaman, dan mencegah segala bentuk diskriminasi atau tindakan yang dapat memecah belah persatuan. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus inklusif dan mengakomodasi kepentingan seluruh wilayah dan kelompok masyarakat di Indonesia.

• Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam sistem presidensial, sila ini mengimplikasikan bahwa meskipun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, kekuasaannya tetap harus dibatasi dan diimbangi oleh lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPD). Proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan, termasuk dalam merumuskan kebijakan, sebaiknya mengedepankan musyawarah dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai solusi yang terbaik bagi kepentingan seluruh rakyat.  

• Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini menekankan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Dalam konteks sistem presidensial, sila ini mengamanatkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah harus berorientasi pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, serta pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Presiden dan pemerintahannya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Upaya Memperkuat Sistem Presidensial yang Selaras dengan Pancasila

Untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia agar lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila, beberapa upaya dapat dilakukan:

• Penguatan Etika dan Moralitas Penyelenggara Negara: Pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai Pancasila perlu diintensifkan bagi seluruh penyelenggara negara, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kode etik yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas para pejabat publik.

• Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Representasi: Sistem pemilihan umum perlu terus disempurnakan untuk memastikan representasi yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan politik bagi masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

• Penguatan Mekanisme Checks and Balances: Peran lembaga legislatif dan yudikatif perlu diperkuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kekuasaan eksekutif tanpa adanya intervensi. Independensi lembaga-lembaga ini harus dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

• Pemberantasan Korupsi secara Sistematis: Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Penguatan lembaga anti-korupsi, penegakan hukum yang tegas, dan pencegahan melalui transparansi dan akuntabilitas publik menjadi kunci.

• Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan: Kebijakan ekonomi harus berorientasi pada pengurangan kesenjangan dan pemerataan pembangunan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

• Penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pemerintah perlu terus mempromosikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman melalui pendidikan, dialog antar kelompok, dan kebijakan-kebijakan yang inklusif. Penanganan konflik sosial harus dilakukan secara adil dan bijaksana dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

• Adaptasi terhadap Perubahan dengan Berpegang pada Nilai Pancasila: Sistem presidensial perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur Pancasila. Inovasi dan pembaruan kebijakan harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Kesimpulan

Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia merupakan pilihan yang didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan kepemimpinan yang kuat dan stabil. Namun, implementasinya tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seharusnya menjadi landasan moral, etika, dan operasional dalam penyelenggaraan sistem presidensial di Indonesia.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem presidensial, seperti keseimbangan kekuasaan, efektivitas pemerintahan, representasi masyarakat, potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan adaptasi terhadap perubahan zaman, memerlukan solusi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Penguatan etika penyelenggara negara, peningkatan kualitas demokrasi, penguatan mekanisme checks and balances, pemberantasan korupsi, pembangunan ekonomi yang berkeadilan, penguatan persatuan bangsa, dan adaptasi yang bijaksana terhadap perubahan merupakan langkah-langkah penting untuk memperkuat sistem presidensial yang selaras dengan cita-cita luhur Pancasila.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas dalam menjalankan sistem presidensial, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, adil, dan mampu membawa bangsa menuju kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Daftar Pustaka

• Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.  

• Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

• Wijayanto, dkk. (2020). "The Dynamics of Presidentialism in Indonesia: Challenges and Prospects." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 23(1), 1-15.

• Pratikno. (2015). "Pancasila as the Foundation of Indonesian Democracy." Indonesia and the Malay World, 43(127), 358-375.

• Fukuyama, Francis. (2006). "The Imperative of State-Building." Journal of Democracy, 17(2), 17-31.