Tantangan Integrasi Nasional di Tengah Polarisasi Politik

 

Disusun Oleh: 

Amanda Dwi Fadhia (D22)

Abstrak

Integrasi nasional merupakan proses penyatuan untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam suatu negara untuk mengurangi perbedaan dan meningkatkan kebersamaan suatu kelompok. Integrasi nasional menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Integrasi nasional ini juga penting dalam menghadapi keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa dalam masyarakat. Namun, terdapat tantangan yaitu polarisasi politik yang di mana masyarakat memiliki ketegangan politik atau perbedaan pandangan tentang politik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan integrasi nasional di tengah polarisasi politik. Artikel ini juga akan membahas tentang bagaimana cara mewujudkan integrasi nasional di tengah perbedaan politik dalam masyarakat. Dengan mengetahui tantangan dan strategi apa yang tepat dalam mewujudkan integrasi nasional. Maka dari itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan dan membangun fondasi yang kuat bagi integrasi nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Integrasi Nasional, Persatuan, Kesatuan, Polarisasi Politik

Pendahuluan

Integrasi nasional menjadi salah satu isu penting yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, terutama negara-negara yang memiliki keragamaan etnis, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, mulai dari suku, agama, dan bahasa. Keberagaman inilah yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional. Integrasi nasional berperan sebagai proses penyatuan masyarakat dari latar belakang yang berbeda agar membentuk suatu kesatuan yang utuh. Namun, dengan perkembangan dunia yang semakin cepat membuat masyarakat mudah terpengaruh, apalagi dalam hal politik.

Kemajuan teknologi memberikan banyak dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Penyebaran informasi yang cepat membuat masyarakat dengan mudah dapat mengetahui isu-isu yang sedang terjadi. Namun, hal ini juga memberikan dampak buruk terhadap integrasi nasional. Karena tantangan dari era global inilah, resolusi konflik menjadi lebih kompleks. Terlebih lagi dalam hal politik, masyarakat dapat dengan cepat menangkap informasi dari media sosial. 

Polarisasi politik menjadi salah satu tantang dalam mewujudkan integrasi nasional. Perbedaan terkait politik sering kali menyebabkan masyarakat terpecah belah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan baik secara ideologis maupun emosional. Situasi ini diperparah juga karena media sosial yang membuat penyebaran informasi secara cepat, termasuk informasi yang bersifat provokatif dan tidak akurat. Hal ini yang kemudian mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat dalam hal politik. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian membuat masyarakat saling beragumen sehingga membuat integrasi nasional tidak terwujud.

Dengan hal ini, masyarakat perlu mengetahui tentang tantangan-tantangan yang muncul dalam mewujudkan integrasi nasional. Adanya polarisasi politik dapat berdampak kepada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk menjaga dan mempertahankan integritas nasional. Strategi yang tepat seperti kesadaran akan pentingnya integritas nasional akan membuat masyarakat paham betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.

Permasalahan

1. Bagaimana polarisasi politik dapat mempengaruhi integritas nasional di Indonesia?

2. Apa strategi yang tepat dalam menghadapi polarisasi politik sebagai upaya dalam mempertahankan integritas nasional?

Pembahasan

Menurut Yron Weiner, integrasi adalah sebuah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua akses kehidupannya, seperti akses sosial, akses politik, akses budaya dan akses ekonomi. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional adalah proses yang berupaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di antara beragama suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah banyak menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan lebih dari 17.000 pulau dengan keragaman yang sangat kaya. Integritas nasional negara Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi yang paling mendasar. Meski demikian, semangat Bhineka Tunggal Ika menjadi landasan penting dalam menjaga kesatuan di tengah keberagaman tersebut. Cara menumbuhkan integritas nasional yang berakar pada prinsip Pancasila adalah dengan menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, keadilan sosial, dan pentingnya menghormati setiap keberagaman yang ada. Oleh karena itu, integritas nasional tidak hanya menjadi tujuan politik, tetapi juga sebagai fondasi untuk menguatkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. 

McCoy dan Somer (2019) mendefinisikan polarisasi sebagai proses ketika keragaman atau perbedaan dalam masyarakat semakin selaras dalam satu dimensi, dan orang-orang semakin mempersepsikan, menggambarkan politik dan masyarakat dalam istilah "kami" "mereka". Istilah ini merupakan suatu keadaan yang mencerminkan masyarakat terpecah dan saling tidak percaya. Inti dari makna polarisasi politik adalah merujuk kepada terpecahnya masyarakat akibat perbedaan politik, yang mana perpecahan ini muncul akibat perbedaan pendapat dalam politik sehingga menciptakan batas yang kuat antara dua kubu yang saling bersebrangan. Polarisasi ini tidak hanya menyangkut tentanv perbedaan pilihan politik, tetapi juga menjalar ke aspek sosial, budaya, agama, dan bahkan ekonomi. Dalam konteks ini, perbedaan pendapat bukan lagi dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi, melainkan sebagai ancaman yang harus dilawan. Akibatnya, dialog dan kompromi menjadi sulit terwujud, dan ruang publik didominasi oleh narasi konflik serta permusuhan. Munculnya polarisasi politik tidak selalu disebabkan karena pembelahan sosial, politik yang mendasar, atau susunan institusional tertentu, tetapi muncul ketika aktor politik mengejar tujuan politik mereka dengan menggunakan strategi polarisasi, seperti memobilisasi pemilih dengan memecah belah, menyebarkan ujaran kebencian, dan mengeksploitasi keresahan masyarakat, dan respons oposisi yang menggunakan taktik serupa. Apabila polarisasi ini dibiarkan, dampaknya akan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perpecahan ini akan menghambat terwujudnya integrasi nasional. 

Polarisasi politik menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan integritas nasional Indonesia. Polarisasi politik tidak hanya mempengaruhi integritas nasional, tetapi juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Polarisasi yang terus terjadi dan meningkat menjadi ancaman masa depan demokrasi serta berpotensi menimbulkan disintegrasi masyarakat Indonesia. 

Polarisasi politik tidak muncul begitu saja, salah satunya karena disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan inilah yang membuat informasi mudah tersebar dan masyarakat dapat mengakses secara cepat terkait isu-isu sekitar. Penggunaan media sosial yang sering kali digunakan untuk menyebarkan informasi hoaks dan provokatif, membuat masyarakat mudah terseret ke dalam opini yang menyesatkan. 

Polarisasi sering kali membuat masyarakat terbagi menjadi dua golongan yang saling bertentangan, sehingga hubungan sosial menjadi renggang. Dalam kondisi seperti ini, rasa percaya antarwarga menurun, karena setiap perbedaan politik dianggap sebagai ancaman. Kepercayaan itu pun meluas hingga merosot ke lembaga-lembaga negara. Masyarakat merasa suaranya tidak lagi didengar, dan birokrasi dipandang berpihak, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan dianggap tidak adil. Akibatnya, kebijakan publik terhenti serta sistem demokrasi menurun, hal ini yang kemudian akan mengancam legitimasi demokrasi Indonesia. 

Tidak hanya itu, ketegangan politik yang terjadi dalam masyarakat akibat polarisasi dapat menghambat program pembangunan pemerintah. Polarisasi juga berdampak terhadap perekonomian, di mana dapat menghambat investasi. Investor enggan menanamkan modal di dalam negeri, karena merasa tidak aman dan tidak adil. Hal inilah yang kemudian memperburuk kondisi ekonomi dan berkurangnya kesempatan kerja, karena proyek-proyek yang memerlukan investasi besar ditunda atau dibatalkan. 

Polarisasi juga menciptakan ketegangan dan stress di kalangan masyarakat. Obrolan yang dilakukan secara tatap muka maupun lewat online menjadi adu argumen yang memanas, sehingga memicu konflik personal. Konflik ini membuat rusaknya kesejahteraan mental dan lingkungan sosial yang tidak harmonis. Kampanye-kampanye yang dilakukan oleh politisi lewat media sosial yang membawa isu agama, suku dan ras dapat memperdalam perpecahan dalam masyarakat dan menimbulkan rasa saling ketidakpercayaan. 

Pengaruh-pengaruh itulah yang dapat memecah ikatan kebangsaan dan mengikis rasa persatuan dan kesatuan dalam suatu negara. Itulah mengapa polarisasi politik tidak boleh terus berlangsung di Indonesia. Maka dari itu, untuk mengembalikan keharmonisan serta kepercayaan, diperlukan rasa saling terbuka dan menghargai setiap perbedaan pendapat, maupun keberagaman yang ada.  

Dalam menghadapi polarisasi politik yang menghambat dalam perwujudan integritas nasional, diperlukan upaya yang strategis. Untuk mengatasi polarisasi politik serta memperkuat integritas nasional, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat literasi terkait pendidikan kewarganegaraan sejak dini. Diperlukan penekanan nilai-nilai Pancasila, toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda sebagai generasi yang paling melek teknologi kerap kali kurang dalam literasi. Oleh karena itu, generasi muda juga harus terbiasa dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Melalui pemahaman yang kokoh terkait hak dan kewajiban warga negara, masyarakat akan lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi dan tidak terpecah belah.

Penggunaan media digital juga penting dalam membangun kemampuan literasi dan digital. Masyarakat dapat diajarkan cara mengolah informasi berdasarkan sumber data dan fakta. Masyarakat dapat diberikan edukasi tentang bagaimana menyikapi informasi di media sosial dan bagaimana cara berdiskusi secara aktif tanpa terlibat argumen. Dengan ini, informasi yabg bersifat provoaktif dapat dicegah, dan ruang diskusi online dapat menjadi lebih sehat untuk berdiskusi.

Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara menciptakan ruang dialog lintas kelompok. Hal ini dapat menumbuhkan rasa saling percaya antar masyarakat. Dalam forum diskusi tersebut dapat dilakukan diskusi antar tokoh agama dan suku, serta kegiatan budaya bersama, dapat menumbuhkan rasa saling percaya dan mengurangi stereotip. Ketika individu dari latar belakang berbeda berinteraksi dalam suasana yang egaliter, pemahaman dan toleransi dapat meningkat.

Lembaga negara seperti parlemen, pengadilan, dan lembaga pengawas pemilu harus menjaga independensi dan transparansi dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat meningkat, dan narasi polarisasi yang seringkali memperuncing perbedaan dapat diminimalisir.

Terakhir, mengurangi kesenjangan ekonomi melalui kebijakan yang adil dan merata dapat mengurangi ketegangan sosial yang sering dimanfaatkan dalam politik identitas. Pemerataan akses terhadap lapangan kerja, pelayanan kesehatan, dan pendidikan di seluruh daerah akan membantu meredam sentimen negatif yang muncul akibat ketidakadilan ekonomi.

Dengan strategi-strategi yang tepat dalam menghadapi polarisasi politik, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya polarisasi. Dengan upaya yang tepat juga maka integrasi nasional dapat diperkuat, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan memegang prinsip persatuan serta kesatuan.

Salah satu contoh nyata dari polarisasi politik yang mempengaruhi integritas nasional terjadi dalam Pemilihan Presiden Jokowi dan Prabowo pada tahun 2014 dan 2019. Dalam pemilu ini, masyarakat Indonesia tampak terbelah menjadi dua kubu besar. Pendukung Prabowo umumnya berasal dari kelompok Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), sementara pendukung Jokowi lebih banyak berasal dari kelompok pluralis yang menjunjung keberagaman dan toleransi.

Ketika FPI menyatakan dukungan kepada Prabowo pada Pilpres 2014, mereka memberikan sejumlah syarat, seperti menolak perda yang tidak berdasarkan syariat Islam dan mendukung penerapan hukum-hukum yang lebih Islami di tingkat daerah. Ini menunjukkan bahwa dukungan politik tidak diberikan secara bebas, melainkan sarat kepentingan kelompok. Sebaliknya, kelompok yang mendukung Jokowi justru menginginkan agar Indonesia tetap menghormati keberagaman dan tidak terjebak dalam tekanan kelompok keagamaan tertentu.

Situasi makin panas pada Pilkada DKI Jakarta ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang non-Muslim, mencalonkan diri kembali sebagai gubernur. Penolakannya oleh sebagian kelompok Islam, termasuk FPI, tidak hanya karena alasan politik, tetapi juga karena keyakinan agama. Hal ini membuat masyarakat semakin terpecah. Bahkan, muncul gerakan besar-besaran seperti “Aksi Bela Islam” yang tidak hanya menuntut pemecatan Ahok, tapi juga menyebarkan narasi bahwa pemimpin harus seiman.

Polarisasi ini berlanjut ke Pilpres 2019. Muncul gerakan #2019GantiPresiden yang menggambarkan ketegangan politik dan identitas. Aksi-aksi massa bermunculan, terutama dari kelompok Islam konservatif yang menentang Jokowi. Di sisi lain, pemerintah Jokowi dianggap semakin tegas terhadap kelompok yang dianggap anti-Pancasila, seperti membubarkan HTI dan mendukung gerakan Islam moderat seperti Islam Nusantara dari NU.

Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik bisa berubah menjadi konflik sosial jika tidak ditangani dengan bijak. Polarisasi yang terus-menerus ini bisa mengganggu persatuan bangsa karena masyarakat cenderung melihat satu sama lain sebagai musuh, bukan sesama warga negara. Jika dibiarkan, hal ini akan melemahkan integritas nasional yang seharusnya dibangun di atas dasar keadilan, toleransi, dan rasa kebersamaan.

Kesimpulan

Integritas nasional merupakan proses penyatuan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan baik dari suku, agama, budaya, maupun bahasa.  Fenomena polarisasi politik yang membuat masyarakat terpecah belah akibat perbedaan pendapat dapat menghambat terwujudnya integritas nasional. Dalam kasus Pilpres Jokowi dan Prabowo menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan terkait politik dapat memecah belah masyarakat. Pengaruh polarisasi yang masuk melalui media digital juga sangat berpengaruh terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam menghadapi polarisasi politik ini. Untuk menjaga integritas nasional, diperlukan upaya secara bersama untuk membangun ruang diskusi yang sehat, memperkuat pendidikan tentang kebangsaan, menegakkan hukum secara adil, serta menjamin bahwa semua kelompok merasa didengar dan dihargai. Dengan upaya ini, perbedaan politik tidak lagi menjadi ancaman, tetapi justru memperkuat keberagaman bangsa.

Saran

Untuk menjaga integritas nasional dari polarisasi politik, dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga negara. Semua pihak dapat membangun ruang diskusi yang terbuka, tanpa adanya adu argumen. Diperlukan juga pendidikan terkait kebangsaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keberagaman yang ada di Indonesia. 

Daftar Pustaka

De Gani, Firdaus Agitara, and Muammar Yury Gargarin Sembiring. "Mengenal Identitas dan Integrasi Nasional Indonesia." Indigenous Knowledge 1.2 (2023): 166-178.

Fathurochman, Naura Yusro, and Ririn Puspita Tutiasri. "Penerimaan Generasi Z terhadap polarisasi politik." JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6.9 (2023): 6837-6845.

Mansyur, Ibnu Chaerul. "Polarisasi politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah kajian pustaka." Jurnal Politik Profetik 11.1 (2023): 1-22.

Hidayah, Yayuk, Nufikha Ulfah, and Meiwatizal Trihastuti. "Memperkuat integrasi nasional di era digital: Penguatan resolusi konflik di era digital sebagai perwujudan warga negara yang baik." Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora 2.2 (2023): 105-115.