KUIS 13-2 (11 JULI 2025) SUSULAN

 D04,D05,D07,D09,D16,D18,D20,D46,D47

KUIS 14 (15 JULI 2025)

D02,D04,D05,D07,D09,D10,D11,D12,D13,D15,D16,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D25,D26,D27,

PRESENTASI 15 JULI 2025

 D05,D09,D13,D16,D17,D21,D22,D31,D37,D41,D42,D44,D45

KUIS 13-1 (PENGUMPULAN 14 JULI 2025)

 D07, D16,D22,D25,D18,D21,D46,D50,D41,D23,D37,

KUIS 10 (4 JULI 2025)

 D06,D13,D16,D20,D25,D27,D30,D35,D44,D45,

KUIS 12 (4 JULI 2025)

D01,D02,D03,D06,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D19,D20,

D22,D23,D24,D25,D26,D27,

KUIS 11 (04 JULI 2025)

D01,D02,D03,D04,D06,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D19,D20,

D22,D23,D24,D25,D27,

KUIS M0DUL 9 (13 JUNI 2025)

 

D02,D03,D04,D06,D07,D08,D10,D11,D13,D14,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,

WAJIB PAJAK YANG MALAS ANCAMAN BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL

 

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara untuk menyediakan layanan publik dan menjalankan program pembangunan. Namun, masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak karena rendahnya literasi, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, dan tidak terasa langsungnya manfaat pajak. Artikel ini menyoroti pentingnya mengubah pandangan bahwa pajak adalah beban menjadi bentuk kontribusi nyata bagi bangsa. Untuk itu, dibutuhkan edukasi pajak sejak dini, sosialisasi yang inklusif, penyederhanaan sistem, transparansi penggunaan pajak, serta pemberian insentif bagi Wajib Pajak yang patuh. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan semangat gotong royong dalam membayar pajak dapat tumbuh demi mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci : kepatuhan pajak, wajib pajak, edukasi perpajakan, edukasi pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah usaha bersama untuk memajukan seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Agar pembangunan ini bisa berjalan lancar dan merata, negara membutuhkan biaya yang besar. Salah satu sumber utama biaya pembangunan tersebut adalah dari pajak. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Uang pajak digunakan untuk membiayai berbagai hal yang kita gunakan sehari-hari, seperti membangun jalan, sekolah, rumah sakit, memberi subsidi pendidikan, hingga menjaga keamanan negara. Bisa dikatakan, tanpa pajak, negara akan kesulitan menjalankan semua program untuk kesejahteraan rakyat.

Sayangnya, tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya pajak. Masih banyak orang yang malas membayar pajak, lupa melapor pajak, atau bahkan sengaja menghindari kewajiban pajaknya. Mereka ini disebut sebagai Wajib Pajak yang malas. Meski hanya sebagian, perilaku mereka bisa berdampak besar bagi negara. Ketika banyak orang malas bayar pajak, uang yang masuk ke kas negara akan berkurang. Akibatnya, program-program pembangunan bisa terhambat atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Sikap malas ini muncul karena berbagai alasan. Ada yang tidak tahu cara bayar pajak, ada yang merasa pajak terlalu memberatkan, ada juga yang tidak percaya uang pajak digunakan dengan benar. Beberapa orang merasa tidak perlu bayar pajak karena merasa tidak mendapat manfaat langsung dari negara. Padahal, tanpa mereka sadari, banyak fasilitas yang mereka nikmati sebenarnya berasal dari uang pajak orang lain.

Di sisi lain, masih ada juga Wajib Pajak yang patuh dan selalu membayar pajak tepat waktu. Namun, mereka bisa merasa tidak adil jika melihat orang lain yang tidak membayar pajak tetap bisa hidup nyaman tanpa sanksi. Ini bisa membuat rasa gotong royong dan kepercayaan kepada negara jadi menurun. Jika dibiarkan terus-menerus, bukan hanya pendapatan negara yang berkurang, tapi juga semangat kebangsaan masyarakat bisa ikut melemah. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam membangun bangsa. Pajak adalah cara kita ikut serta menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua orang. Wajib Pajak yang malas bukan hanya merugikan negara, tapi juga merugikan masyarakat luas. Maka dari itu, sudah saatnya kita bahas lebih dalam mengapa kepatuhan pajak sangat penting dan bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak orang untuk sadar pajak.

PERMASALAHAN

1. rendahnya literasi pajak

2. kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah

3. minimnya sanki dan pengawasan

4. tidak merasakan manfaat langsung dari pajak

PEMBAHASAN

Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia adalah masih minimnya literasi pajak di kalangan masyarakat. Banyak orang, terutama pelaku usaha kecil, pekerja sektor informal, dan masyarakat di daerah terpencil, belum memahami secara jelas apa itu pajak, mengapa mereka harus membayar, dan bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mereka sering kali tidak tahu bahwa mereka sebenarnya tergolong sebagai Wajib Pajak. Akibatnya, banyak yang tidak pernah melaporkan penghasilannya atau membayar pajak karena merasa itu hanya kewajiban orang-orang yang bekerja di kantor atau memiliki penghasilan besar. Padahal, sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, setiap orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar pajak. Survei dari Bank Dunia menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang berarti masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat secara lebih luas dan masif (World Bank, Indonesia Economic Prospects 2022).

Selain faktor ketidaktahuan, masalah lain yang cukup serius adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan dana pajak. Banyak orang merasa ragu bahwa uang pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini tidak lepas dari berbagai kasus korupsi yang mencoreng citra institusi negara, termasuk institusi perpajakan itu sendiri. Salah satu kasus besar yang menyita perhatian publik adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diketahui memiliki kekayaan luar biasa yang tidak sebanding dengan profil gajinya sebagai aparatur sipil negara. Kasus ini menimbulkan kemarahan di masyarakat karena memperkuat persepsi bahwa uang pajak yang dibayarkan bisa saja jatuh ke tangan yang salah. Ketika kepercayaan publik menurun, maka dorongan untuk taat pajak juga ikut melemah. Orang-orang berpikir, untuk apa membayar pajak jika akhirnya hanya dinikmati oleh segelintir oknum?

Masalah selanjutnya yang turut memperburuk kepatuhan pajak adalah lemahnya pengawasan serta sanksi yang masih belum memberikan efek jera. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak melapor atau tidak membayar pajak tepat waktu, namun tidak mendapat tindakan tegas dari otoritas pajak. Ketika pelanggaran tidak dihukum, maka orang cenderung merasa aman untuk terus menghindari pajak. Sementara itu, mereka yang taat pajak bisa merasa dirugikan, karena mereka berusaha patuh namun tidak melihat keadilan ditegakkan terhadap pelanggar. Ketimpangan ini menimbulkan perasaan tidak adil dan bisa menurunkan semangat masyarakat untuk patuh pada aturan.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat juga merasa bahwa mereka tidak merasakan langsung manfaat dari membayar pajak. Banyak yang merasa tetap harus mengeluarkan uang sendiri untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan lainnya, tanpa bantuan atau subsidi dari negara. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, untuk apa membayar pajak jika pada akhirnya mereka tetap harus membiayai semuanya sendiri? Namun, sebenarnya, tidak semua manfaat pajak terlihat secara langsung. Banyak program dan layanan pemerintah yang dibiayai dari uang pajak, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), infrastruktur jalan dan jembatan, hingga bantuan sosial untuk keluarga tidak mampu. Sayangnya, kurangnya informasi dan transparansi menyebabkan manfaat-manfaat ini tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Jika pemerintah bisa menjelaskan dengan lebih baik ke mana uang pajak digunakan, maka masyarakat pun bisa merasa lebih yakin bahwa kontribusi mereka tidak sia-sia.

Berikut dampak buruk dari wajib pajak yang malas :

1. pembangunan tertunda

2. negara bertambah utang

3. ketimpangan dan ketidakadilan sosial

4. menurunnya kualitas layanan publik 

Untuk mengatasi rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia, diperlukan upaya menyeluruh dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan edukasi tentang pajak sejak dini, misalnya dengan memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum sekolah. Dengan cara ini, anak-anak dan remaja bisa tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak dan bagaimana pajak berperan dalam pembangunan negara. Selain melalui pendidikan formal, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi perpajakan secara aktif kepada masyarakat umum, khususnya di daerah dan sektor informal. Sosialisasi ini harus dikemas dalam bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Selain edukasi, sistem perpajakan itu sendiri juga perlu terus disederhanakan. Proses pelaporan dan pembayaran pajak yang terlalu rumit bisa membuat masyarakat enggan atau takut untuk melapor. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pajak yang sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus diarahkan untuk benar-benar mempermudah Wajib Pajak, bukan malah membingungkan mereka. Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi e-Filing dan e-Bupot harus dibarengi dengan panduan yang jelas serta layanan bantuan yang responsif, agar masyarakat merasa terbantu dan nyaman menjalani kewajibannya.

Tak kalah penting adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan. Selama ini, masih banyak pelanggaran yang tidak ditindak secara serius, sehingga menciptakan kesan bahwa menghindari pajak bukanlah pelanggaran berat. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen bahwa siapa pun yang tidak taat pajak akan dikenakan sanksi, termasuk denda, penyitaan, atau bahkan proses hukum. Ketegasan ini bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk menciptakan efek jera dan menjaga keadilan bagi para Wajib Pajak yang sudah patuh.

Transparansi dalam pengelolaan pajak juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat mengetahui ke mana uang pajak mereka digunakan, dan dapat melihat hasilnya dalam bentuk infrastruktur yang membaik, pendidikan gratis, layanan kesehatan yang lebih terjangkau, atau bantuan sosial yang tepat sasaran, maka mereka akan merasa kontribusi mereka dihargai. Oleh karena itu, pemerintah harus rutin menyampaikan laporan pemanfaatan pajak secara terbuka, misalnya melalui media massa, website resmi, atau forum publik.

Terakhir, perlu juga diberikan insentif atau penghargaan kepada Wajib Pajak yang patuh sebagai bentuk apresiasi. Insentif ini bisa berupa kemudahan dalam mengakses layanan publik, keringanan administrasi, akses ke program pembiayaan pemerintah, atau bahkan penghargaan resmi seperti sertifikat dan penghormatan simbolik. Dengan adanya penghargaan ini, masyarakat akan merasa bangga menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan lebih termotivasi untuk terus memenuhi kewajiban pajaknya secara sadar dan sukarela.

KESIMPULAN

Membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, salah satunya melalui kepatuhan membayar pajak. Wajib Pajak yang malas adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan pembangunan nasional, karena mengurangi kapasitas negara dalam menjalankan fungsinya untuk rakyat. Sudah saatnya kita mengubah paradigma bahwa pajak adalah beban menjadi bahwa pajak adalah bentuk kontribusi. Karena sejatinya, setiap rupiah pajak yang kita bayarkan adalah investasi untuk masa depan bangsa.

DAFPUS 

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). APBN Kita Edisi Desember 2023. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

2. Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Kinerja DJP 2022–2023. https://www.pajak.go.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

4. Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Keuangan Pemerintah. https://www.bps.go.id

5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2023). Statistik Utang Negara. https://www.djpb.kemenkeu.go.id

6. DJP. (2023). Inklusi Kesadaran Pajak di Dunia Pendidikan.

KUIS MODUL 8

 D05,D13,D15,D16,D17,D18,D19,D22,D23

KUIS MODUL 7 (16 MEI 2025)

 D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08,D10,D11,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,

KUIS MODUL 6 (9 MEI 2026)

D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08,D10,D11,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,

KUIS MODUL 5 SUSULAN (09 MEI 2025)

 D04, D02, D38, D18, D22, D15, D50, D19, D24, D16, D20,D21

KUIS MODUL 4 SUSULAN (09 MEI 2025)

 D04, D02, D21, D38, D18, D22, D15, D50, D19, D24, D16, D20,

PRESENTASI KWN (09 MEI 2025)

 D05, D16,D20,D22,D23

Dari Budi Utomo hingga Sumpah Pemuda: Evolusi Semangat Kebangsaan

 

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang evolusi semangat kebangsaan di Indonesia dengan menelusuri perjalanan sejarah dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 hingga lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai tonggak penting dalam perjuangan persatuan bangsa. Semangat kebangsaan yang dulu diperjuangkan oleh para pemuda menjadi landasan kuat dalam pembentukan identitas nasional. Namun, di era globalisasi saat ini, semangat tersebut menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman sejarah, pengaruh budaya asing, minimnya keteladanan dari pemimpin, serta konflik identitas antar kelompok masyarakat. Melalui pembahasan ini, artikel menekankan pentingnya menumbuhkan kembali rasa kebangsaan di kalangan generasi muda melalui pendidikan sejarah yang efektif, penguatan karakter, dan pemimpin yang berintegritas.

Kata kunci :

Semangat Kebangsaan, Sumpah Pemuda, Budi Utomo, Nasionalisme, Pendidikan Sejarah, Identitas Nasional

PENDAHULUAN

Semangat kebangsaan di Indonesia tidak muncul begitu saja. Perlu waktu, perjuangan, dan kesadaran bersama dari rakyat Indonesia untuk menyadari bahwa mereka adalah satu bangsa. Salah satu tonggak awal munculnya semangat ini adalah berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini dibuat oleh para pelajar pribumi yang mulai menyadari pentingnya persatuan dan pendidikan untuk kemajuan rakyat Indonesia. Budi Utomo menjadi tanda bahwa rakyat mulai berpikir untuk memperjuangkan nasibnya sendiri.

Dua puluh tahun kemudian, semangat persatuan itu semakin kuat dan jelas terlihat dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dan sepakat bahwa mereka adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa: Indonesia. Ikrar ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda-beda, semua rakyat Indonesia memiliki satu tujuan bersama, yaitu merdeka dan bersatu. 

Perjalanan dari Budi Utomo hingga Sumpah Pemuda adalah contoh nyata bagaimana semangat kebangsaan tumbuh dan berkembang. Semangat itu tidak hanya penting di masa lalu, tapi juga masih relevan sampai sekarang. Oleh karena itu, semangat kebangsaan perlu terus dijaga dan ditanamkan, salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Semangat ini bukan hanya penting di masa lalu, tetapi juga masih relevan sampai sekarang. Di tengah banyaknya perbedaan, semangat persatuan dan kebangsaan perlu terus dijaga agar Indonesia tetap utuh dan kuat. Belajar dari sejarah, kita bisa memahami bahwa persatuan adalah kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan sebagai sebuah bangsa.

Di era sekarang, semangat kebangsaan harus terus diperkuat agar kita tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Dengan memahami sejarah perjuangan bangsa, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi generasi yang siap menjaga dan membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

PERMASALAHAN

Permasalahan dan Tantangan dalam Menumbuhkan Semangat Kebangsaan:

1. Semangat kebangsaan mulai memudar di kalangan generasi muda, terutama karena kurangnya pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa. Banyak yang belum mengenal peran penting organisasi seperti Budi Utomo dan peristiwa Sumpah Pemuda, sehingga nilai-nilai persatuan dan cinta tanah air tidak lagi menjadi prioritas.

2. Pengaruh budaya luar yang sangat kuat melalui media sosial dan hiburan global membuat sebagian masyarakat, terutama anak muda, lebih tertarik pada gaya hidup individualistis. Hal ini bisa menggeser semangat kolektif dan rasa kebersamaan yang dulu menjadi dasar perjuangan para pemuda Indonesia.

3. Minimnya keteladanan dari tokoh publik dan pemimpin bangsa dalam menunjukkan sikap nasionalisme dan persatuan. Jika pemimpin lebih menonjolkan kepentingan pribadi, kelompok, atau bahkan perpecahan, maka masyarakat pun akan sulit meneladani semangat kebangsaan yang sejati seperti yang dicontohkan para pemuda tahun 1928.

4. Rasa kebangsaan sering kali tergerus oleh konflik identitas dan perbedaan antar kelompok, baik itu suku, agama, maupun daerah. Padahal, sejarah telah menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Namun jika tidak dikelola dengan bijak, perbedaan justru bisa menjadi sumber perpecahan dan menurunkan semangat persatuan.

PEMBAHASAN

Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Jika melihat kembali perjalanan sejarah, para pemuda dan pelajar telah menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai momen penting. Dimulai dari lahirnya gerakan Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian dilanjutkan dengan semangat persatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga keterlibatan mereka dalam Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Tak berhenti di sana, peran aktif generasi muda terus berlanjut melalui berbagai gerakan, termasuk aksi mahasiswa pada tahun 1966 yang ikut mendorong perubahan arah pemerintahan. Puncak pergerakan mahasiswa tercatat terjadi pada tahun 1998, ketika mereka menjadi ujung tombak dalam menjatuhkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Sejarah ini membuktikan bahwa pemuda dan pelajar bukan hanya saksi, tetapi juga pelaku utama dalam perjuangan, reformasi, dan pembangunan bangsa. Mereka memiliki potensi besar untuk terus mendorong kemajuan Indonesia di masa kini dan masa depan.

Di tengah era globalisasi seperti sekarang, identitas kebangsaan masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin rumit dan terus berkembang. Globalisasi telah memberikan pengaruh besar terhadap cara seseorang mengenali dan memaknai dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selain itu, beberapa faktor lain juga turut memperlemah rasa nasionalisme, seperti kurangnya pemahaman terhadap sejarah perjuangan nasional dan rendahnya kesadaran akan pentingnya sikap menghargai keberagaman budaya (Muhtarom, 2024). Tak hanya itu, kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan media juga membawa dampak yang cukup signifikan. Arus informasi serta budaya populer dari luar negeri dengan cepat tersebar luas melalui internet dan media sosial. Hal ini kemudian memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap identitas dirinya dan bangsa, yang dalam jangka panjang dapat menggeser makna dan rasa kebangsaan yang seharusnya tetap dijaga dan dipelihara.

Sumpah Pemuda yang diucapkan pada 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Ikrar tersebut menegaskan komitmen pemuda Indonesia untuk bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Peristiwa ini memberikan dampak besar bagi perjalanan bangsa. Ia membangkitkan kesadaran akan pentingnya persatuan, memperkuat rasa senasib sepenanggungan di antara pemuda dari berbagai daerah, serta menumbuhkan semangat kebangsaan. Selain itu, Sumpah Pemuda juga menjadi penyulut semangat nasionalisme yang semakin kuat di kalangan generasi muda saat itu.

Minimnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah perjuangan bangsa menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat nasionalisme. Tak sedikit pelajar yang melihat peringatan hari-hari besar nasional hanya sebagai acara formal tanpa memahami makna dan nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Padahal, pembelajaran sejarah yang disampaikan dengan cara yang menarik dan menyentuh dapat berperan besar dalam menanamkan rasa cinta tanah air serta kebanggaan terhadap identitas bangsa. Pendidikan sejarah yang efektif mampu membangkitkan kembali semangat nasionalisme di kalangan generasi penerus.

Pengaruh budaya asing yang masuk melalui media sosial dan hiburan global juga memengaruhi semangat kebangsaan, membuat sebagian besar anak muda lebih tertarik pada gaya hidup individualistis dan konsumtif. Hal ini secara perlahan menggeser nilai-nilai tradisional bangsa seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa kebersamaan. Media sosial yang memberikan akses cepat dan tanpa batas terhadap berbagai budaya luar turut memperkuat dominasi gaya hidup modern yang tidak selalu sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia. Akibatnya, interaksi sosial langsung menjadi berkurang, dan nilai-nilai kekeluargaan serta solidaritas mulai tergerus. Perubahan ini menjadi ancaman bagi semangat kolektif dan rasa persatuan yang dulunya menjadi kekuatan utama perjuangan pemuda Indonesia di masa lalu. Semakin menurunnya nasionalisme dan melemahnya identitas budaya lokal menjadi dampak yang harus segera diantisipasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan pendidikan karakter, peran aktif orang tua dalam mengawasi perkembangan anak, serta kesadaran dari remaja itu sendiri agar mampu memilah pengaruh budaya asing tanpa meninggalkan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Selain itu, Minimnya keteladanan dari pemimpin dalam menunjukkan nasionalisme dan persatuan berdampak pada menurunnya semangat kebangsaan di masyarakat. Ketika pemimpin lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, sulit bagi rakyat untuk meneladani semangat persatuan seperti yang dicontohkan pemuda tahun 1928. Tokoh bangsa seperti H. Agus Salim dan Ir. Sukarno dulu menjadi teladan karena integritasnya. Saat ini, diperlukan pemimpin yang berjiwa nasionalis, menjunjung nilai gotong royong, kejujuran, serta mengutamakan persatuan, agar semangat kebangsaan tetap terjaga dan menginspirasi masyarakat.

Terakhir, Rasa kebangsaan seringkali terancam oleh konflik identitas dan perbedaan antar kelompok. Padahal, keberagaman budaya, suku, dan agama merupakan kekuatan utama Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini bisa menimbulkan konflik dan memecah persatuan. Untuk menjaga semangat kebangsaan, diperlukan pendidikan multikultural, dialog antar kelompok, kepemimpinan yang bijak, serta penguatan nilai-nilai Pancasila. Dengan langkah-langkah ini, keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan yang mempererat persatuan bangsa.

KESIMPULAN

Semangat kebangsaan di Indonesia tidak muncul begitu saja, tetapi melalui perjuangan panjang dan kesadaran rakyat untuk bersatu sebagai satu bangsa. Peristiwa seperti lahirnya Budi Utomo dan Sumpah Pemuda menjadi bukti penting bahwa persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai kemerdekaan. Namun, di zaman sekarang, semangat ini mulai melemah karena banyak tantangan, seperti pengaruh budaya asing, kurangnya pemahaman sejarah, perpecahan antar kelompok, dan minimnya contoh baik dari pemimpin.

Agar semangat kebangsaan tetap kuat, kita perlu belajar sejarah perjuangan bangsa, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda punya peran besar dalam menjaga persatuan bangsa. Jika kita bisa saling menghormati, bekerja sama, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia, maka bangsa ini akan tetap kuat meskipun penuh dengan keberagaman.

SARAN

Saran bagi Dosen:

1. Mengaitkan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa dengan konteks masa kini, seperti membahas peristiwa Sumpah Pemuda dengan kondisi persatuan di era digital, agar mahasiswa dapat melihat pentingnya menjaga kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mengajak mahasiswa membuat proyek kreatif bertema kebangsaan, seperti video edukatif, podcast, atau kampanye digital di media sosial yang mempromosikan semangat nasionalisme, toleransi, dan cinta tanah air.

3. Mengadakan studi kasus dan diskusi kelompok tentang konflik identitas di masyarakat, sehingga mahasiswa bisa belajar menganalisis permasalahan sosial dan mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Saran bagi Mahasiswa:

1. Aktif mengikuti kegiatan yang menumbuhkan semangat kebangsaan, seperti upacara peringatan hari nasional, lomba esai tentang sejarah, atau komunitas peduli budaya lokal di lingkungan kampus.

2. Menggunakan media sosial secara bijak untuk menyebarkan pesan positif tentang persatuan dan keberagaman, serta menghindari penyebaran hoaks atau ujaran kebencian yang bisa memecah belah bangsa.

3. Menjadikan semangat gotong royong sebagai budaya dalam kehidupan kampus, misalnya dengan saling membantu dalam proyek kelompok, kerja bakti di lingkungan kampus, atau kegiatan solidaritas sosial.

Saran bagi Universitas:

1. Mengembangkan kurikulum yang tidak hanya fokus pada teori, tapi juga pada penguatan karakter dan kebangsaan, seperti memasukkan materi toleransi, multikulturalisme, dan sejarah perjuangan nasional dalam bentuk kegiatan proyek atau praktik lapangan.

2. Memberikan ruang dan dukungan untuk komunitas mahasiswa yang bergerak di bidang kebangsaan dan sosial, agar mereka bisa berperan aktif dalam membangun kesadaran nasionalisme di kalangan mahasiswa.

3. Menggandeng tokoh-tokoh inspiratif atau alumni yang memiliki kontribusi bagi bangsa untuk berbagi pengalaman dan memotivasi mahasiswa menjaga semangat kebangsaan di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arif & Septa (2023). Relasi Kognisi Sejarah Indonesia dan Nasionalisme dengan Semangat Kebangsaan Mahasiswa IKIP Budi Utomo, Universitas Pahlawan.

Farynnisa Masith (2019). Artikel Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Nasionalisme dan Pembangunan Nasional. Kementrian Keuangan - https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/12884/Nasionalisme-dan-Pembangunan-Nasional.html

Muhtar (2023). Mengenal Organisasi Budi Utomo, Tonggak Sejarah Kebangkitan Nasional, Universitas Insan Cita Indonesia

Muhtarom,  H.  (2024). MEMBENTUK  IDENTITAS  KEBANGSAAN  MASYARAKAT  DI  ERA. 20(1), 173–179.

Nur Islamiah (2015). DAMPAK NEGATIF BUDAYA ASING PADA GAYA HIDUP REMAJA KOTA MAKASSAR, UIN Alauddin Makassar

Selsya Billa (no date). Kepemimpinan Indonesia dari Masa ke Masa, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

PRESENTASI 14 APRIL 2025

D04, D18, D19, D16, D21, D24, D20, D22, D23

DEMOKRASI LANGSUNG VS DEMOKRASI PERWAKILAN : MANA YANG LEBIH BAIK?

Z 

ABSTRACT

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Indonesia sebagai negara demokrasi yang mempunyai banyak tantangan dalam menjalankan sistem ini, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam politik, maraknya politik uang, dan penyebaran hoaks di media sosial. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, sering muncul masalah seperti wakil rakyat yang tidak benar-benar mewakili keinginan masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artikel ini akan membahas lebih baik mana Demokrasi langsung atau Demokrasi perwakilan, serta membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari 2 Demokrasi tersebut.

 

Kata Kunci : Demokrasi, demokrasi langsung, demokrasi perwakilan.

 

 

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani kuno, dengan “demos” yang berarti “rakyat” dan “kratos” yang mengacu pada “kekuasaan” atau “pemerintahan.” Demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan arah kebijakan negara, dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.

Sebagai negara yang berdaulat, rakyat mempunyai peran penting dalam pemerintahan. Dalam demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Dapat dikatakan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibuat oleh rakyat supaya kebutuhan bersama bisa terpenuhi. Menurut Aristoteles Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan politik tertinggi. Dalam sistem ini, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Walaupun sistem Demokrasi mempunyai banyak kelebihan, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satu masalah utama adalah politik uang dan korupsi, yang bisa merusak prinsip demokrasi itu sendiri. Kalau pemimpin yang terpilih lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat, demokrasi bisa kehilangan maknanya. Maka dari itu, pengawasan dan kesadaran politik dari masyarakat itu penting supaya demokrasi tetap berjalan dengan baik.

 

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan politik juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan demokrasi. Jika rakyat malas ikut pemilu atau kurang peduli dengan jalannya pemerintahan, bisa jadi kebijakan yang dibuat tidak benar-benar mewakili keinginan mereka. Karena itu, pendidikan politik harus ditingkatkan supaya masyarakat lebih paham hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem demokrasi.

 

Meski ada banyak tantangan, demokrasi tetap jadi sistem pemerintahan yang paling banyak dipakai di berbagai negara, termasuk Indonesia. Supaya demokrasi tetap sehat dan berjalan dengan baik, semua pihak harus ikut berperan, baik pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat. Kalau semua bekerja sama dan sadar akan perannya, demokrasi bisa benar-benar membawa kesejahteraan dan keadilan untuk semua.

 

 

PERMASALAHAN

Dalam membandingkan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, terdapat beberapa tantangan serta permasalahan, yaitu:

 

1.   1. Demokrasi langsung sulit diterapkan di negara dengan wilayah luas dan penduduk yang banyak seperti Indonesia, dikarenakan masyarakat akan lebih mementingkan hal lain dari pada harus mengikuti pemilihan umum.

2.  2. Demokrasi perwakilan tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. karena keputusan politik diambil oleh wakil rakyat yang terkadang wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

3.  3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi membuat partisipasi politik masih rendah. Akibatnya, banyak warga yang tidak aktif dalam pemilu dan tidak aware terhadap pengawasan wakil yang mereka pilih. Sehingga keputusan yang diambil bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

4.    4. Teknologi dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Informasi yang tersebar dengan cepat, termasuk hoaks dan propaganda, hal seperti itu dapat menyebabkan masyarakat salah memahami isu politik dan mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang.

 

PEMBAHASAN

Demokrasi langsung dan perwakilan (tidak langsung) memiliki pengertian dan ciri-ciri yang berbeda. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (2017) oleh Ani Sri Rahayu, Menurut buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (2017) oleh Ani Sri Rahayu, terdapat pengertian mengenai demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah sistem pemerintahan di mana rakyat secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan negara. Dalam sistem ini, masyarakat menyampaikan kehendak mereka secara langsung melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, rakyat menjalankan hak kedaulatannya tanpa perantara. Dalam demokrasi langsung, peran lembaga legislatif lebih difokuskan pada pengawasan jalannya pemerintahan. Sementara itu, pemilihan pejabat eksekutif seperti presiden, wakil presiden, gubernur, dan wali kota dilakukan langsung oleh rakyat melalui proses pemilu. Hal yang sama juga berlaku dalam pemilihan anggota parlemen atau legislatif seperti DPR dan DPD.

 

Ciri-ciri Demokrasi Langsung :

                1.            Diterapkan di wilayah kecil yang memudahkan komunikasi antara pemerintah dan rakyat.

                2.            Efektif untuk isu-isu sederhana yang dapat diselesaikan langsung oleh rakyat.

                3.            Tidak ada lembaga legislatif, keputusan diambil langsung oleh rakyat.

                4.            Kebijakan ditentukan berdasarkan suara mayoritas rakyat.

                5.            Fokus pada isu politik yang relevan bagi kelompok atau komunitas tertentu.

                6.            Isu yang diangkat bersifat lokal dan tidak melibatkan banyak golongan.

                7.            Proses pengambilan keputusan bisa menyebabkan konflik karena sulitnya mencapai mufakat dalam kelompok besar.

 

Sementara itu, Demokrasi tidak langsung adalah sistem di mana rakyat tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, melainkan melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam sistem ini, masyarakat mempercayakan wakil-wakilnya untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya di pemerintahan. Dengan kata lain, dalam demokrasi tidak langsung, rakyat menjalankan kedaulatannya melalui lembaga perwakilan, bukan secara langsung melalui eksekutif. Oleh karena itu, parlemen memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan harus peka terhadap berbagai isu yang mempengaruhi kehidupan rakyat serta hubungannya dengan pemerintah atau negara.

 

Ciri-ciri Demokrasi Perwakilan/Tidak Langsung :

                1.            Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil yang dipilih, bukan langsung oleh rakyat.

                2.            Pemilihan umum yang jujur, adil, dan bebas digunakan untuk memilih wakil rakyat.

                3.            Partai politik memainkan peran penting dalam pemilihan calon anggota dewan.

                4.            Diterapkan di negara dengan wilayah luas dan beragam kepentingan.

                5. Badan legislatif membuat keputusan penting dan undang-undang, seperti DPR di Indonesia.

          6.  Kekuasaan politik terletak pada badan legislatif yang dipilih untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah.

 

Jika melihat dari kondisi masyarakat Indonesia saat ini, Demokrasi langsung kurang cocok diterapkan di negara yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak seperti Indonesia. Salah satu alasannya, masyarakat lebih sibuk dengan urusan sehari-hari daripada harus ikut serta dalam setiap pemilihan atau pengambilan keputusan. Kalau setiap warga harus terlibat langsung dalam semua keputusan negara, maka dapat membuat aktivitas mereka terganggu dan pemerintahan jadi kurang efektif.

Sedangkan, Demokrasi tidak langsung (perwakilan) rakyat tidak secara langsung mengambil keputusan dalam pemerintahan, melainkan menyerahkan wewenang tersebut kepada lembaga atau pejabat yang mereka pilih. Hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri tetap ada, tetapi dibatasi pada proses pemilihan wakil-wakil mereka. Setelah wakil-wakil tersebut terpilih, mereka yang akan menjalankan pemerintahan dan membuat keputusan atas nama rakyat. Dalam demokrasi perwakilan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat karena keputusan politik diambil oleh wakil rakyat yang kadang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Beberapa faktornya seperti calon wakil rakyat pakai uang untuk mencari dukungan, Wakil rakyat kurang paham apa kebutuhan daerah yang diwakili.

Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap demokrasi mesti di tingkatkan agar hasil dari pemilihan umum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dikutip dari www.Kompas.id Partisipasi pemilih Pemilu 2024 menurun daripada Pemilu 2019. Menurut catatan KPU, jumlah suara sah nasional di Pemilu 2024 untuk pemilihan presiden mencapai 164.227.475 suara, dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,78 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding Pilpres 2019, yang saat itu tingkat partisipasinya mencapai 81,97 persen.

Meski sedikit menurun dibanding Pilpres 2019, angka tersebut tetap mencerminkan bahwa warga masih peduli terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Namun, selisih yang kecil ini bisa jadi tanda bahwa ada faktor-faktor yang mulai memengaruhi minat pemilih, seperti ketidakpuasan terhadap pilihan kandidat, kampanye yang kurang menarik, atau kendala teknis dalam proses pemungutan suara.

Penting bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar angka partisipasi tidak terus menurun di pemilihan umum berikutnya. Memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan merupakan salah satu upaya yang dapat diberikan oleh pemerintah, misalnya dengan membuat video/iklan kampanye yang lebih menarik menjelang pemilu dengan tema “pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum”. Selain itu, transparansi dalam penyelenggaraan pemilu juga perlu dijaga agar kepercayaan masyarakat tetap tinggi dan mereka merasa suaranya benar-benar berpengaruh dalam menentukan masa depan negara.

Di sisi lain, Peran Media sosial pada era digital ini sangat berpengaruh terhadap masalah demokrasi langsung maupun perwakilan. Salah satu contohnya yaitu dalam membentuk opini masyarakat. Dimana informasi bisa menyebar dengan cepat, masyarakat jadi lebih mudah terpapar berita, baik yang benar maupun yang salah. Hoaks dan propaganda yang beredar dapat membuat masyarakat salah paham terhadap suatu isu dan akhirnya mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang, misalnya dalam memilih pemimpin atau mendukung kebijakan tertentu tanpa memahami dampaknya secara mendalam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi digital yang baik agar mampu memilah informasi, melakukan verifikasi sumber, dan berpikir kritis sebelum menyebarkan atau mempercayai suatu berita.

 

KESIMPULAN

Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi langsung memungkinkan rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tetapi sulit diterapkan di negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk besar seperti Indonesia. Sebaliknya, demokrasi perwakilan lebih praktis, tetapi sering kali menghadapi masalah seperti wakil rakyat yang tidak sepenuhnya mewakili kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Salah satu tantangan utama demokrasi di Indonesia adalah rendahnya partisipasi politik, yang terlihat dari penurunan angka pemilih dalam Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019. Berbagai faktor seperti ketidakpuasan terhadap kandidat, kampanye yang kurang menarik, serta kendala teknis dalam pemungutan suara turut memengaruhi minat masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui edukasi dan kampanye yang lebih menarik agar partisipasi politik tetap tinggi.

Selain itu, pengaruh media sosial dalam demokrasi juga tidak bisa diabaikan. Penyebaran informasi yang cepat, termasuk hoaks dan propaganda, dapat memengaruhi opini publik dan membuat masyarakat salah memahami isu politik. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memilah informasi, melakukan verifikasi, dan berpikir kritis sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu berita. Dengan partisipasi aktif masyarakat, transparansi pemerintah, serta edukasi politik dan digital yang lebih baik, demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

 

SARAN

Untuk Dosen :

                1.            Dosen dapat melakukan diskusi tentang demokrasi dan partisipasi politik di kelas, agar mahasiswa lebih paham peran mereka dalam sistem pemerintahan.

                2.            Dosen dapat membantu mahasiswa untuk lebih kritis dalam nyaring informasi, supaya tidak mudah termakan hoaks atau berita  di media sosial.

                3.            Dosen harus seringkali menggunakan studi kasus atau cerita dari kejadian nyata agar mahasiswa dapat lebih paham bagaimana demokrasi itu benar berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.

 

Untuk Mahasiswa :

 

1. Mahasiswa sebaiknya lebih sering mengikuti diskusi soal politik, entah di kampus atau di media sosial, agat semakin paham dan sadar tentang isu-isu yang lagi berkembang.

2. Ikut organisasi mahasiswa atau komunitas yang berkaitan dengan politik dan demokrasi dapat membantu mahasiswa mengerti bagaimana sistem pemerintahan berjalan secara langsung.

3. Sebelum nge-share berita atau pendapat politik, penting untuk ngecek terlebih dahulu apakah infonya benar atau hoaks, agar tidak mudah kemakan isu yang menyesatkan.

 

Untuk Universitas :

 

1. Universitas sebaiknya lebih sering menyelenggarakan seminar atau diskusi tentang demokrasi dan politik agar mahasiswa dan civitas akademika makin paham soal sistem pemerintahan.

2. Universitas dapat menjadi penghubung antara mahasiswa dan pemerintah untuk nyampaikan aspirasi serta membicarakan kebijakan yang berpengaruh ke masyarakat.

3. Universitas dapat menyiapkan program khusus yang mengajarkan mahasiswa cara membedakan info yang valid dan menghindarkan hoaks, di era digital ini.

 

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Megawati, S.H.,M.Hum & Dr. Sobirin Malian. S.H., M.Hum (2023)_Konstruksi Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Erdianto Effendi_MODEL DEMOKRASI LANGSUNG VERSUS DEMOKRASI PERWAKILAN DAN ANCAMAN POLITIK UANG DALAM KAITAN DENGAN CITA HUKUM BANGSA INDONESIA_Universitas Riau

Muchammad Ali Safa’at, op cit, hal. 21.

RIYAN DISTA, Drs.Mashuri Maschab,SU (2014)_Hambatan Proses Demokrasi di Indonesia_Universitas Gadjah MADA

Syahrial Fauzi_Demokrasi adalah : Pengertian, Sejarah, Ciri-ciri, dan Prinsip dasarnya

PRESENTASI PERKULIAHAN 2 (14 MARET 2025)

PRESENTASI :

D07, D11, D12, D14, D20, D21, D23, D24, D26

SUSULAN (14 APRIL 2025):

D04, D18,D19, D16, D22

HUBUNGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Oleh : Anisa Mandasari (D16)

ABSTRACT

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan nilai-nilai Pancasila mempunyai hubungan yang kuat dalam membangun karakter, kesadaran hukum, dan demokrasi di kalangan mahasiswa Indonesia.