WAJIB PAJAK YANG MALAS ANCAMAN BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL

 

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara untuk menyediakan layanan publik dan menjalankan program pembangunan. Namun, masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak karena rendahnya literasi, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, dan tidak terasa langsungnya manfaat pajak. Artikel ini menyoroti pentingnya mengubah pandangan bahwa pajak adalah beban menjadi bentuk kontribusi nyata bagi bangsa. Untuk itu, dibutuhkan edukasi pajak sejak dini, sosialisasi yang inklusif, penyederhanaan sistem, transparansi penggunaan pajak, serta pemberian insentif bagi Wajib Pajak yang patuh. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan semangat gotong royong dalam membayar pajak dapat tumbuh demi mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci : kepatuhan pajak, wajib pajak, edukasi perpajakan, edukasi pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah usaha bersama untuk memajukan seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Agar pembangunan ini bisa berjalan lancar dan merata, negara membutuhkan biaya yang besar. Salah satu sumber utama biaya pembangunan tersebut adalah dari pajak. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Uang pajak digunakan untuk membiayai berbagai hal yang kita gunakan sehari-hari, seperti membangun jalan, sekolah, rumah sakit, memberi subsidi pendidikan, hingga menjaga keamanan negara. Bisa dikatakan, tanpa pajak, negara akan kesulitan menjalankan semua program untuk kesejahteraan rakyat.

Sayangnya, tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya pajak. Masih banyak orang yang malas membayar pajak, lupa melapor pajak, atau bahkan sengaja menghindari kewajiban pajaknya. Mereka ini disebut sebagai Wajib Pajak yang malas. Meski hanya sebagian, perilaku mereka bisa berdampak besar bagi negara. Ketika banyak orang malas bayar pajak, uang yang masuk ke kas negara akan berkurang. Akibatnya, program-program pembangunan bisa terhambat atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Sikap malas ini muncul karena berbagai alasan. Ada yang tidak tahu cara bayar pajak, ada yang merasa pajak terlalu memberatkan, ada juga yang tidak percaya uang pajak digunakan dengan benar. Beberapa orang merasa tidak perlu bayar pajak karena merasa tidak mendapat manfaat langsung dari negara. Padahal, tanpa mereka sadari, banyak fasilitas yang mereka nikmati sebenarnya berasal dari uang pajak orang lain.

Di sisi lain, masih ada juga Wajib Pajak yang patuh dan selalu membayar pajak tepat waktu. Namun, mereka bisa merasa tidak adil jika melihat orang lain yang tidak membayar pajak tetap bisa hidup nyaman tanpa sanksi. Ini bisa membuat rasa gotong royong dan kepercayaan kepada negara jadi menurun. Jika dibiarkan terus-menerus, bukan hanya pendapatan negara yang berkurang, tapi juga semangat kebangsaan masyarakat bisa ikut melemah. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam membangun bangsa. Pajak adalah cara kita ikut serta menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua orang. Wajib Pajak yang malas bukan hanya merugikan negara, tapi juga merugikan masyarakat luas. Maka dari itu, sudah saatnya kita bahas lebih dalam mengapa kepatuhan pajak sangat penting dan bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak orang untuk sadar pajak.

PERMASALAHAN

1. rendahnya literasi pajak

2. kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah

3. minimnya sanki dan pengawasan

4. tidak merasakan manfaat langsung dari pajak

PEMBAHASAN

Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia adalah masih minimnya literasi pajak di kalangan masyarakat. Banyak orang, terutama pelaku usaha kecil, pekerja sektor informal, dan masyarakat di daerah terpencil, belum memahami secara jelas apa itu pajak, mengapa mereka harus membayar, dan bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mereka sering kali tidak tahu bahwa mereka sebenarnya tergolong sebagai Wajib Pajak. Akibatnya, banyak yang tidak pernah melaporkan penghasilannya atau membayar pajak karena merasa itu hanya kewajiban orang-orang yang bekerja di kantor atau memiliki penghasilan besar. Padahal, sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, setiap orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar pajak. Survei dari Bank Dunia menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang berarti masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat secara lebih luas dan masif (World Bank, Indonesia Economic Prospects 2022).

Selain faktor ketidaktahuan, masalah lain yang cukup serius adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan dana pajak. Banyak orang merasa ragu bahwa uang pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini tidak lepas dari berbagai kasus korupsi yang mencoreng citra institusi negara, termasuk institusi perpajakan itu sendiri. Salah satu kasus besar yang menyita perhatian publik adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diketahui memiliki kekayaan luar biasa yang tidak sebanding dengan profil gajinya sebagai aparatur sipil negara. Kasus ini menimbulkan kemarahan di masyarakat karena memperkuat persepsi bahwa uang pajak yang dibayarkan bisa saja jatuh ke tangan yang salah. Ketika kepercayaan publik menurun, maka dorongan untuk taat pajak juga ikut melemah. Orang-orang berpikir, untuk apa membayar pajak jika akhirnya hanya dinikmati oleh segelintir oknum?

Masalah selanjutnya yang turut memperburuk kepatuhan pajak adalah lemahnya pengawasan serta sanksi yang masih belum memberikan efek jera. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak melapor atau tidak membayar pajak tepat waktu, namun tidak mendapat tindakan tegas dari otoritas pajak. Ketika pelanggaran tidak dihukum, maka orang cenderung merasa aman untuk terus menghindari pajak. Sementara itu, mereka yang taat pajak bisa merasa dirugikan, karena mereka berusaha patuh namun tidak melihat keadilan ditegakkan terhadap pelanggar. Ketimpangan ini menimbulkan perasaan tidak adil dan bisa menurunkan semangat masyarakat untuk patuh pada aturan.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat juga merasa bahwa mereka tidak merasakan langsung manfaat dari membayar pajak. Banyak yang merasa tetap harus mengeluarkan uang sendiri untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan lainnya, tanpa bantuan atau subsidi dari negara. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, untuk apa membayar pajak jika pada akhirnya mereka tetap harus membiayai semuanya sendiri? Namun, sebenarnya, tidak semua manfaat pajak terlihat secara langsung. Banyak program dan layanan pemerintah yang dibiayai dari uang pajak, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), infrastruktur jalan dan jembatan, hingga bantuan sosial untuk keluarga tidak mampu. Sayangnya, kurangnya informasi dan transparansi menyebabkan manfaat-manfaat ini tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Jika pemerintah bisa menjelaskan dengan lebih baik ke mana uang pajak digunakan, maka masyarakat pun bisa merasa lebih yakin bahwa kontribusi mereka tidak sia-sia.

Berikut dampak buruk dari wajib pajak yang malas :

1. pembangunan tertunda

2. negara bertambah utang

3. ketimpangan dan ketidakadilan sosial

4. menurunnya kualitas layanan publik 

Untuk mengatasi rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia, diperlukan upaya menyeluruh dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan edukasi tentang pajak sejak dini, misalnya dengan memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum sekolah. Dengan cara ini, anak-anak dan remaja bisa tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak dan bagaimana pajak berperan dalam pembangunan negara. Selain melalui pendidikan formal, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi perpajakan secara aktif kepada masyarakat umum, khususnya di daerah dan sektor informal. Sosialisasi ini harus dikemas dalam bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Selain edukasi, sistem perpajakan itu sendiri juga perlu terus disederhanakan. Proses pelaporan dan pembayaran pajak yang terlalu rumit bisa membuat masyarakat enggan atau takut untuk melapor. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pajak yang sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus diarahkan untuk benar-benar mempermudah Wajib Pajak, bukan malah membingungkan mereka. Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi e-Filing dan e-Bupot harus dibarengi dengan panduan yang jelas serta layanan bantuan yang responsif, agar masyarakat merasa terbantu dan nyaman menjalani kewajibannya.

Tak kalah penting adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan. Selama ini, masih banyak pelanggaran yang tidak ditindak secara serius, sehingga menciptakan kesan bahwa menghindari pajak bukanlah pelanggaran berat. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen bahwa siapa pun yang tidak taat pajak akan dikenakan sanksi, termasuk denda, penyitaan, atau bahkan proses hukum. Ketegasan ini bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk menciptakan efek jera dan menjaga keadilan bagi para Wajib Pajak yang sudah patuh.

Transparansi dalam pengelolaan pajak juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat mengetahui ke mana uang pajak mereka digunakan, dan dapat melihat hasilnya dalam bentuk infrastruktur yang membaik, pendidikan gratis, layanan kesehatan yang lebih terjangkau, atau bantuan sosial yang tepat sasaran, maka mereka akan merasa kontribusi mereka dihargai. Oleh karena itu, pemerintah harus rutin menyampaikan laporan pemanfaatan pajak secara terbuka, misalnya melalui media massa, website resmi, atau forum publik.

Terakhir, perlu juga diberikan insentif atau penghargaan kepada Wajib Pajak yang patuh sebagai bentuk apresiasi. Insentif ini bisa berupa kemudahan dalam mengakses layanan publik, keringanan administrasi, akses ke program pembiayaan pemerintah, atau bahkan penghargaan resmi seperti sertifikat dan penghormatan simbolik. Dengan adanya penghargaan ini, masyarakat akan merasa bangga menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan lebih termotivasi untuk terus memenuhi kewajiban pajaknya secara sadar dan sukarela.

KESIMPULAN

Membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, salah satunya melalui kepatuhan membayar pajak. Wajib Pajak yang malas adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan pembangunan nasional, karena mengurangi kapasitas negara dalam menjalankan fungsinya untuk rakyat. Sudah saatnya kita mengubah paradigma bahwa pajak adalah beban menjadi bahwa pajak adalah bentuk kontribusi. Karena sejatinya, setiap rupiah pajak yang kita bayarkan adalah investasi untuk masa depan bangsa.

DAFPUS 

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). APBN Kita Edisi Desember 2023. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

2. Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Kinerja DJP 2022–2023. https://www.pajak.go.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

4. Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Keuangan Pemerintah. https://www.bps.go.id

5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. (2023). Statistik Utang Negara. https://www.djpb.kemenkeu.go.id

6. DJP. (2023). Inklusi Kesadaran Pajak di Dunia Pendidikan.