Identitas Gender dan Kebangsaan: Perspektif Kritis

Oleh : Clarista Anastasya Nafilah (D35)

Abstrak

Identitas gender dan kebangsaan merupakan dua aspek penting dalam pembentukan karakter dan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Keduanya saling beririsan dalam membentuk pola pikir, perilaku, serta kebijakan publik di Indonesia yang multikultural.

Namun, relasi antara keduanya seringkali menghadirkan ketegangan, terutama ketika nilai-nilai tradisional, agama, dan budaya berhadapan dengan tuntutan kesetaraan dan pengakuan hak-hak gender. Tulisan ini mengkaji secara kritis bagaimana identitas gender dikonstruksi dan dinegosiasikan dalam konteks kebangsaan Indonesia, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta peran hukum, pendidikan, dan politik dalam mengembangkan masyarakat yang inklusif. Melalui analisis literatur dan refleksi kritis, artikel ini menawarkan rekomendasi strategis untuk membangun identitas kebangsaan yang lebih adil dan setara bagi semua kelompok gender.

Kata Kunci: Identitas gender, kebangsaan, multikulturalisme, kesetaraan, hukum, pendidikan.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, agama, etnis, dan bahasa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan pemersatu bangsa, menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Namun, di balik semangat persatuan ini, terdapat dinamika sosial yang kompleks, khususnya terkait dengan isu identitas gender.

Identitas gender tidak hanya berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup spektrum identitas lain seperti transgender, non-biner, dan kelompok minoritas gender lainnya. Dalam konteks kebangsaan, identitas gender seringkali diposisikan secara subordinat, baik dalam kebijakan negara, praktik sosial, maupun dalam narasi kebudayaan nasional.

Persoalan gender bukan hanya masalah perempuan, tetapi juga menyangkut relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, dan pengakuan hak-hak sipil. Ketika identitas gender bertemu dengan wacana kebangsaan, muncul pertanyaan: sejauh mana negara dan masyarakat Indonesia mampu mengakomodasi keragaman gender dalam kerangka nasionalisme dan multikulturalisme?

Tulisan ini bertujuan untuk mengupas secara kritis hubungan antara identitas gender dan kebangsaan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada, serta menawarkan solusi praktis untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Permasalahan

1. Konstruksi Sosial Identitas Gender

   • Bagaimana identitas gender dibentuk oleh norma budaya, agama, dan pendidikan di Indonesia?

   • Sejauh mana konstruksi ini mempengaruhi posisi dan peran kelompok gender dalam masyarakat?

2. Multikulturalisme dan Ketegangan Gender

   • Bagaimana masyarakat Indonesia yang multikultural menghadapi keragaman identitas gender?

   • Apa saja bentuk diskriminasi dan marginalisasi yang dialami kelompok gender minoritas?

3. Hukum dan Kesetaraan Gender

   • Bagaimana posisi hukum Indonesia dalam menjamin hak-hak kelompok gender, khususnya minoritas gender?

   • Apa tantangan yang dihadapi dalam upaya reformasi hukum dan kebijakan publik terkait gender?

Pembahasan

1. Konstruksi Identitas Gender dalam Bingkai Kebangsaan

Identitas gender di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama yang berkembang. Dalam banyak masyarakat, peran gender telah ditetapkan secara tradisional: laki-laki sebagai pemimpin, pencari nafkah, dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Konstruksi ini diperkuat melalui pendidikan, media, dan institusi keagamaan.

a. Peran Pendidikan dan Agama

Pendidikan, baik formal maupun informal, menjadi sarana utama dalam pembentukan identitas gender. Dalam kurikulum pendidikan nasional, misalnya, masih ditemukan narasi yang membedakan peran laki-laki dan perempuan secara tegas. Pendidikan agama, terutama yang berbasis interpretasi konservatif, seringkali menegaskan peran gender tradisional dan menolak keberadaan identitas gender di luar biner laki-laki-perempuan.

Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isu-isu gender, serta tingginya diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender seperti transgender dan non-biner. Mereka kerap dianggap "menyimpang" dari norma sosial dan agama, sehingga mengalami stigma, diskriminasi, bahkan kekerasan.

b. Media dan Budaya Populer

Media massa dan budaya populer juga berperan dalam membentuk persepsi masyarakat tentang gender. Representasi perempuan seringkali masih stereotipikal, misalnya sebagai sosok lemah, emosional, atau hanya berperan di ranah domestik. Sementara laki-laki digambarkan sebagai kuat, rasional, dan dominan.

Kelompok gender non-biner atau transgender masih sangat jarang mendapat representasi yang adil dan setara di media. Jika pun ada, seringkali mereka digambarkan secara negatif atau menjadi bahan olok-olok.

c. Interseksionalitas

Teori interseksionalitas menyoroti bahwa identitas gender tidak dapat dipisahkan dari faktor lain seperti etnis, agama, kelas sosial, dan usia. Perempuan dari kelompok minoritas etnis atau agama, misalnya, menghadapi diskriminasi berlapis. Mereka tidak hanya mengalami subordinasi karena gender, tetapi juga karena identitas etnis atau agama mereka.

2. Multikulturalisme dan Paradoks Nasionalisme

Indonesia mengusung semangat multikulturalisme yang diharapkan mampu merangkul seluruh keragaman identitas, termasuk gender. Namun, dalam praktiknya, nasionalisme seringkali digunakan sebagai alat untuk menegaskan identitas mayoritas dan menekan kelompok minoritas.

a. Nasionalisme dan Gender

Narasi nasionalisme di Indonesia banyak menonjolkan maskulinitas, baik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan maupun dalam simbol-simbol negara. Pahlawan nasional sebagian besar adalah laki-laki, dan perempuan seringkali hanya diposisikan sebagai pendukung atau pelengkap.

Perempuan yang aktif di ruang publik seringkali dihadapkan pada dilema antara tuntutan peran domestik dan peran publik. Sementara itu, kelompok gender non-biner dan transgender hampir tidak pernah diakui dalam narasi kebangsaan.

b. Diskriminasi dan Marginalisasi

Kelompok minoritas gender di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, baik di tingkat sosial, ekonomi, maupun politik. Mereka seringkali sulit mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.

Kasus kekerasan terhadap kelompok transgender, misalnya, masih sering terjadi dan jarang mendapatkan perhatian serius dari negara. Stigma sosial yang kuat membuat mereka terpinggirkan, bahkan oleh keluarga sendiri.

c. Tantangan Multikulturalisme

Multikulturalisme di Indonesia seringkali hanya dipahami sebatas pengakuan terhadap keragaman etnis dan agama, belum menyentuh isu keragaman gender secara mendalam. Akibatnya, kelompok gender minoritas masih dianggap sebagai "masalah" yang harus disembunyikan atau dihilangkan.

3. Hukum dan Politik Inklusi Gender

Kerangka hukum di Indonesia telah mengalami kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, namun masih banyak tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender yang substantif.

a. Jaminan Konstitusi

UUD 1945 menjamin persamaan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam implementasinya, hak-hak kelompok gender minoritas belum sepenuhnya diakomodasi. Beberapa kebijakan, seperti KTP untuk transgender, masih menemui banyak hambatan birokrasi dan sosial.

b. Kebijakan Publik dan Legislasi

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Kesetaraan Gender merupakan dua contoh kebijakan yang hingga kini masih menghadapi perdebatan panjang di parlemen. Penolakan terhadap RUU ini seringkali didasarkan pada alasan moral dan agama, tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil kelompok rentan.

Selain itu, belum ada undang-undang yang secara khusus melindungi hak-hak kelompok gender non-biner dan transgender. Mereka masih rentan terhadap diskriminasi di tempat kerja, sekolah, dan ruang publik.

c. Peran Lembaga Negara dan Masyarakat Sipil

Beberapa lembaga negara, seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM, telah berupaya mendorong perlindungan hak-hak gender. Namun, upaya ini seringkali terhambat oleh resistensi dari kelompok konservatif dan lemahnya penegakan hukum.

Organisasi masyarakat sipil juga berperan penting dalam advokasi hak-hak gender, termasuk melalui pendidikan publik, pendampingan hukum, dan kampanye anti-diskriminasi. Namun, ruang gerak mereka seringkali dibatasi oleh tekanan sosial dan politik.

4. Pendidikan dan Transformasi Sosial

Pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil gender. Transformasi paradigma pendidikan yang lebih sensitif gender sangat dibutuhkan untuk mengubah pola pikir masyarakat.

a. Kurikulum Inklusif

Kurikulum pendidikan nasional perlu direformasi agar lebih inklusif terhadap isu-isu gender. Pendidikan tentang kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan toleransi harus menjadi bagian integral dari proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan.

b. Peran Guru dan Tenaga Pendidik

Guru dan tenaga pendidik harus dibekali pemahaman yang memadai tentang isu-isu gender agar mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Pelatihan dan workshop tentang pendidikan inklusif gender perlu diperluas dan ditingkatkan.

c. Pendidikan Keluarga dan Masyarakat

Pendidikan tentang gender tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Orang tua perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya mendukung anak-anak dalam mengekspresikan identitas gender mereka secara bebas dan tanpa diskriminasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Identitas gender di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya, dan agama yang cenderung konservatif. Hal ini berdampak pada maraknya diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok gender minoritas.

2. Multikulturalisme Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keragaman gender. Nasionalisme seringkali digunakan untuk menegaskan identitas mayoritas dan menekan kelompok minoritas gender.

3. Kerangka hukum dan kebijakan publik masih belum memadai dalam melindungi hak-hak kelompok gender minoritas. Reformasi hukum dan kebijakan sangat diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang substantif.

4. Pendidikan memegang peranan kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil gender.Transformasi paradigma pendidikan sangat penting untuk mengubah pola pikir masyarakat.

Saran

1. Reformasi Hukum dan Kebijakan

   • Negara perlu segera mengesahkan RUU Kesetaraan Gender dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

   • Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk melindungi hak-hak kelompok gender minoritas, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

2. Pendidikan Inklusif Gender

   • Kurikulum pendidikan nasional harus memasukkan materi tentang kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan toleransi.

   • Guru dan tenaga pendidik perlu mendapatkan pelatihan tentang pendidikan inklusif gender.

3. Pemberdayaan Masyarakat Sipil

   • Organisasi masyarakat sipil perlu terus didukung dalam melakukan advokasi, pendidikan publik, dan pendampingan hukum bagi kelompok gender minoritas.

   • Kampanye anti-diskriminasi dan promosi toleransi harus diperluas ke seluruh lapisan masyarakat.

4. Dialog Antar-Kelompok

   • Diperlukan dialog terbuka antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan kelompok gender minoritas untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya kesetaraan dan inklusi.

5. Penelitian Lanjutan

   • Penelitian tentang identitas gender dan kebangsaan perlu terus dikembangkan, terutama terkait dampak globalisasi, media sosial, dan perkembangan teknologi terhadap dinamika gender di Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Analisis Kritis: Konstruksi Identitas Gender dalam Pendidikan Agama Islam. Jupensal Journal, 2024.

2. Rekonstruksi Identitas Gender dalam Masyarakat Multikultural. PSGJ Journal, 2024.

3. Buku Ajar Sosiologi Gender. Universitas Wijaya Kusuma, 2023.

4. Analisis Gender dalam Bingkai Kewarganegaraan dan Pembangunan Hukum. QISTIE Journal, 2017.

5. Filosofi Motif Batik sebagai Identitas Bangsa Indonesia. Universitas Ciputra, 2020.

6. Permasalahan Gender Itu Milik Laki-laki dan Perempuan. UMY, 2015.