D30 Polri vs KPK Siapa Lebih Efektif Memberantas Korupsi

Polri vs KPK Siapa Lebih Efektif Memberantas Korupsi

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian

Nasional dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sementara Kepolisian Nasional memiliki

struktur dan tanggung jawab yang luas dalam penegakan hukum umum, KPK diakui sebagai

badan otonom yang berfokus pada penyelesaian kasus korupsi yang signifikan dan sistematis.

Ada dinamika baru dalam upaya pemberantasan korupsi dengan dibentuknya Korps

Pemberantasan Korupsi (Kortas Tipikor) di bawah Kepolisian Nasional pada tahun 2024.

Artikel ini mengulas tentang keberhasilan pemberantasan korupsi beserta manfaat, kesulitan,

dan kolaborasi antara kedua lembaga tersebut.

Kata Kunci: KPK, Polri, pemberantasan korupsi, efektivitas, Kortas Tipikor, sinergi lembaga

Abstract

The efficiency of the Corruption Eradication Commission (KPK) and the National Police in

combating corruption in Indonesia is examined in this article. While the National Police has

a broad structure and responsibility in general law enforcement, the KPK is recognized as an

autonomous entity that focuses on resolving significant and systematic corruption cases. There

is a new dynamic in the effort to eradicate corruption with the creation of the Corruption

Eradication Corps (Kortas Tipikor) under the National Police in 2024. The success of

eliminating corruption is examined in this article along with the benefits, difficulties, and

collaborations between the two organizations.

Keywords: KPK, Polri, corruption eradication, effectiveness, Kortas Tipikor, institutional

synergy

PENDAHULUAN

Salah satu masalah terbesar Indonesia adalah korupsi, yang menghambat kemajuan dan

mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dua lembaga utama yang

dibentuk pemerintah untuk menangani masalah ini.

Sebagai lembaga terpisah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,

KPK berwenang untuk menyelidiki dan mengajukan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Lembaga ini memiliki reputasi yang baik dalam menangani kasus-kasus korupsi yang

signifikan dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi.

Sebagai lembaga penegak hukum yang berkedudukan di daerah, Polri turut berperan dalam

upaya pemberantasan korupsi. Untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, pemerintah

membentuk Korps Pemberantasan Korupsi (Kortas Tipikor) di lingkungan Polri pada tahun

2024. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menekan angka korupsi dan

mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.

Kendati demikian, masih terus terjadi perdebatan mengenai seberapa baik kedua lembaga ini

bekerja dalam pemberantasan korupsi. Beberapa pihak meragukan upaya KPK dalam

pemberantasan korupsi akan semakin kuat atau lemah dengan dibentuknya Kortas Tipikor.

Lebih jauh, pembangunan sistem pemberantasan korupsi yang menyeluruh dan berhasil sangat

bergantung pada kerja sama KPK dan Polri.

PERMASALAHAN

Ada sejumlah topik utama yang harus dicermati dalam rangka pemberantasan korupsi di

Indonesia:

1. Kesenjangan Kewenangan dan Penekanan Tugas: Kepolisian Nasional melalui Komisi

Pemberantasan Korupsi (Kortas Tipikor) memiliki organisasi yang lebih luas tetapi

penekanannya berbeda dengan KPK yang memiliki kewenangan unik dalam

menangani kasus korupsi yang signifikan dan sistemik. Kesenjangan ini dapat

mengakibatkan kesenjangan atau tumpang tindih dalam cara penanganan kasus korupsi.

2. Sinergi dan Koordinasi Kelembagaan: Kemampuan KPK dan Kepolisian Nasional

untuk bekerja sama secara efektif sangat penting dalam memerangi korupsi. Isu "cicak

vs buaya", yang menggambarkan adanya konflik kepentingan dan kurangnya kerja

sama, merupakan salah satu contoh dalam sejarah kesulitan antara kedua lembaga

tersebut.

3. Kemandirian dan Integritas Kelembagaan: Sejak UU KPK direvisi pada tahun 2019,

KPK mengalami kesulitan dalam menegakkan integritasnya sebagai entitas yang

independen. Membangun kepercayaan publik terhadap kejujuran dan profesionalisme

personelnya merupakan masalah bagi Kepolisian Nasional.4. Efektivitas dalam Pencegahan dan Penegakan: Metode yang digunakan oleh kedua

organisasi untuk menghentikan dan menegakkan korupsi berbeda. Untuk

mengidentifikasi teknik yang paling berhasil dalam memberantas korupsi, penilaian

terhadap kemanjuran masing-masing pendekatan harus dilakukan.

Permasalahan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi dan membandingkan seberapa baik KPK

dan Polri telah melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk menciptakan kebijakan

dan taktik yang lebih berhasil bagi upaya pemberantasan korupsi di masa mendatang, studi ini

sangat penting.

PEMBAHASAN

Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berperan penting dalam menyelidiki, mendakwa,

dan menghentikan kegiatan korupsi di berbagai industri sejak didirikan pada tahun 2002.

Namun, sejumlah kendala menghalangi kemampuan KPK untuk memberantas korupsi secara

efektif, terutama mengingat disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang

mengubah UU KPK. Kekhawatiran atas independensi lembaga tersebut muncul akibat

sejumlah perubahan undang-undang ini, termasuk pembentukan Dewan Pengawas, kenaikan

pangkat pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pembatasan kewenangan

penyidikan dan penyadapan. Dampaknya ditunjukkan dengan menurunnya jumlah Operasi

Tangkap Tangan (OTT) dan banyaknya kasus yang terungkap pascaperubahan undang-undang

tersebut. Namun, KPK tetap menjadi organisasi penting dalam pemberantasan korupsi,

membantu menegakkan supremasi hukum dan membangun pemerintahan yang jujur.

Peran Polri dalam Pemberantasan Korupsi

Lembaga Kepolisian memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus korupsi, yaitu

sebagai penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) sesuai dengan Undang-Undang tentang

Pemberantasan Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mereka

berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk melakukan penangkapan,

penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lainnya yang sesuai dengan hukum.

Dengan struktur organisasi yang luas hingga ke daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Polri) memiliki keunggulan dalam menjangkau berbagai daerah. Polri memiliki kewenangan

untuk menyelidiki dan mengusut segala kegiatan yang melanggar hukum, termasuk yang

terkait dengan tindak pidana korupsi. Namun, diperlukan konsistensi dan profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawab, tugas,

dan kewenangan penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Untuk bersaing dengan penyidik dari

KPK dan Kejaksaan, para detektif Polri perlu mengembangkan keterampilannya.

Pada tahun 2024, pemerintah membentuk Korps Pemberantasan Korupsi (Kortas Tipikor)

untuk memperkuat peran Polri dalam pemberantasan korupsi. Tugas untuk melacak dan

melindungi aset dari tindak pidana korupsi berada di tangan Kortas Tipikor.

Sinergi Antara KPK dan Kapolri

Agar korupsi dapat diberantas secara efektif, KPK dan Polri harus bekerja sama. Melalui

audiensi dan pembaruan nota kesepahaman (MoU) yang menguraikan pembagian tugas dan

tanggung jawab, kedua lembaga telah menciptakan kolaborasi.

Setyo Budiyanto, Ketua KPK, menggarisbawahi pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan

pemberantasan korupsi yang lebih berhasil. Upaya ini mencakup sejumlah elemen, termasuk

penindakan, pencegahan, dan pendidikan.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan

kembali tekad Polri untuk terus memperkuat kemitraannya dengan KPK. Selain itu, ia menepis

kekhawatiran bahwa tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi tumpang tindih dengan

tanggung jawab organisasi lain. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar

meningkatkan kemampuan Polri untuk bekerja sama dengan KPK.

"Kami minta dukungan dari Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK ini menjadi

lebih baik," kata Setyo. "Harapannya dengan adanya Kortas ini nanti akan lebih masuk kepada

sektor pendidikan dan juga pencegahan," imbuh Setyo.

"Tentunya ini merupakan awal dari sinergitas yang akan terus kita tingkatkan dan kita bangun

dalam hal melaksanakan pemberantasan korupsi," ucap Jenderal Sigit.

Polri selama ini memiliki Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang menjadi lini serang

penindakan. Dengan adanya Kortas Tipikor dan Satgassus Pencegahan Korupsi, formasi dalam

memerangi korupsi diharapkan makin lengkap bersama KPK.

Diketahui pula, dalam tubuh Satgassus Pencegahan Korupsi diisi para mantan pegawai KPK

salah satunya Yudi Purnomo. Saat di Mabes Polri, Setyo sempat bertemu dengan Yudi dan

berfoto Bersama "Saya yakin penerimaan di internal pegawai KPK akan sosok Setyo tidak ada masalah bahkan mendukung penuh dan bisa bekerjasama dengan baik. Sebab memang

sosoknya yang tegas dan integritas," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

Tantangan dan Harapan

Kendati sudah ada upaya kolaborasi, masih ada beberapa masalah, seperti kemungkinan

tumpang tindih kewenangan dan disparitas metodologi antara KPK dan Polri. Namun, kedua

lembaga tersebut dapat bekerja sama memberantas korupsi jika ada koordinasi yang efektif dan

pembagian tugas yang jelas. Pimpinan KPK telah menanggapi positif kesungguhan Polri

melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan

Korupsi. Kedua tugas ini dinilai mampu mendukung upaya antikorupsi pemerintah. Oleh

karena itu, baik KPK maupun Polri berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di

Indonesia. Sementara Polri, melalui Kortas Tipikor, meningkatkan perannya dalam pencegahan

dan penindakan korupsi di tingkat daerah, KPK, dengan independensinya, berhasil menangani

kasus-kasus korupsi yang signifikan. Pendekatan yang efisien dan menyeluruh untuk

pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antara kedua organisasi ini.

Tantangan:

1. Budaya Korupsi yang Mengakar: Nepotisme, penyuapan, dan penggelapan masih marak di

berbagai sektor, menghambat upaya pemberantasan korupsi.

2. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi

menjadi kendala dalam penanganan kasus korupsi.

3. Kurangnya Sinergi Antar Lembaga: Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga

penegak hukum, termasuk KPK dan Polri, dapat menghambat efektivitas upaya pemberantasan

korupsi.

4. Tantangan Hukum: Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap atau tidak tegas

dapat menjadi celah bagi pelaku korupsi.

5. Tantangan Pelaku Korupsi: Pelaku korupsi seringkali memiliki kekuasaan dan pengaruh

yang kuat, sehingga sulit untuk ditangkap dan diproses.

Harapan:

1. Strategi Trisula KPK: Penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi diharapkan

dapat menciptakan perubahan perilaku dan budaya antikorupsi. 2. Sinergi KPK dan Polri: Penguatan kerja sama dan koordinasi antara KPK dan Polri, melalui

Kortas Tipikor, dapat mempercepat proses penanganan kasus dan meningkatkan efektivitas

pemberantasan korupsi.

3. Perbaikan Sistem Hukum: Perbaikan peraturan perundang-undangan dan peningkatan

kualitas penegakan hukum diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.

4. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Publik: Kesejahteraan pegawai publik yang baik dapat

mengurangi peluang terjadinya korupsi.

5. Partisipasi Aktif Masyarakat: Masyarakat yang sadar dan aktif dalam mengawasi pemerintah

dan sektor swasta dapat menjadi kekuatan tambahan dalam memberantas korupsi.

6. Penggunaan Teknologi Digital: Penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas, serta memudahkan proses pengawasan dan pelaporan.

Dengan mengatasi tantangan dan mengoptimalkan harapan, diharapkan strategi KPK dan Polri

dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia, menciptakan pemerintahan yang

bersih dan akuntabel.

KESIMPULAN

Khususnya, lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas besar

dan pelik dalam memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan dalam sifat,

metode, dan kewenangannya, kedua lembaga tersebut memegang peranan yang krusial.

KPK dikenal dibentuk khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi, khususnya yang

melibatkan pejabat berwenang dan menimbulkan kerugian negara yang besar. KPK dapat

menangani banyak situasi penting dengan sukses karena kewenangannya yang luas, yang

meliputi penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Namun, ada pula yang menilai

kewenangan KPK semakin menurun dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2019, terutama karena kurangnya independensi dan menurunnya Operasi Tangkap

Tangan (OTT).

Di sisi lain, Polri sebagai organisasi yang strukturnya sampai ke daerah, memiliki kemampuan

untuk memberantas korupsi di wilayah yang lebih luas. Kortas Tipikor dan Satgassus

Ekspresicegah Korupsi merupakan contoh upaya Polri dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Pedoman tersebut mendorong komitmen Polri untuk lebih serius

dalam menangani kasus korupsi.

Namun, baik KPK maupun Polri memiliki tantangan masing-masing. Sementara Polri harus

meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan integritas dalam penanganan kasusnya agar

tidak menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, KPK harus mengupayakan independensi

dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap revisi undang-undang.

Tidak ada satu lembaga pun yang dapat dipastikan lebih efektif, berdasarkan pembahasan yang

telah diberikan. Sejauh mana lembaga-lembaga dapat mencapai sinergi, kolaborasi, dan

dedikasi merupakan faktor penentu dalam efisiensi pemberantasan korupsi, bukan hanya satu

lembaga saja. Manfaat KPK dan Polri dapat digunakan untuk saling melengkapi. Perjuangan

melawan korupsi di Indonesia akan lebih tangguh dan menyeluruh jika keduanya dapat bekerja

sama secara damai, didukung oleh undang-undang yang sesuai, dan pengawasan publik yang

waspada. Oleh karena itu, membangun kolaborasi yang efektif lebih penting daripada

membandingkan atasan untuk mencapai tujuan bersama yaitu Indonesia yang bebas dari

korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Yuriska. Article Perbedaan Kewenangan Kekhususan Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses

pada tanggal 29 mei 2024. Journal uwgm.ac.id.

Haryanti Puspa Sari, Ihsanuddin. 18 oktober 2024, 09:36. Jokowi Benruk Korps

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Ini respon KPK. Nasional.kompas.com

Rizwan azali. Oktober 2022. Efektivitas Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Langkah

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pejabat Di Indonesia. Jurnal kajian kontemporer

hukum dan Masyarakat (2022).

Nurhaliza Trie Anna Dewi. Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

Ejournal.appihi.or.id.

Tempo. 17 oktober 2024. Intip Tugas Korps Pemberantasan Korupsi Polri Yang Dibentuk

Jokowi. Tempo.co

Admin . Januari 2025. KPK dan Polri Tingkatkan Sinergi Untuk Pemeberantasan Korupsi.

Polreskotabaru.com Rumondang Naibaho. 08 januari 2025. Potret Sinergi KPK dengan Satgassus Pencegahan

Korupsi Polri. News.detik.com.