Sistem Pemerintahan di India: Demokrasi Terbesar di Dunia

 

Oleh : Syara Fitria Swambah (D50)

Abstrak

India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, ditandai dengan jumlah pemilih terbanyak serta sistem pemerintahan parlementer yang kompleks dan inklusif.

Struktur sistem pemerintahan India yang terdiri dari tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta peran konstitusi sebagai landasan demokrasi. Faktor-faktor yang menjadikan India sebagai demokrasi terbesar, seperti jumlah penduduk yang besar, sistem pemilu yang adil dan teratur, serta partisipasi politik yang luas dari masyarakat. Peran aktif rakyat dalam proses demokrasi, terutama melalui pemilu, forum publik, dan organisasi masyarakat sipil, menunjukkan tingginya kesadaran politik warga India. Namun, meskipun demokrasi berjalan secara prosedural, India menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk erosi kebebasan sipil, pelemahan lembaga-lembaga demokratis, dominasi politik berbasis ideologi keagamaan, serta sistem pendanaan politik yang tidak transparan. Dengan demikian, perlu adanya reformasi kelembagaan, perlindungan terhadap hak-hak sipil, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi yang sejati.

Kata Kunci:

Demokrasi India, partisipasi politik rakyat, konstitusi India, eksekutif, legislatif, yudikatif, kebebasan sipil, Hindutva, BJP, Rajya Sabha, Lok Sabha, pemilihan umum

Rumusan Masalah

1. Bagaimana struktur sistem pemerintahan di India sebagai negara demokrasi?

2. Apa saja faktor yang menjadikan India sebagai demokrasi terbesar di dunia?

3. Bagaimana peran rakyat dalam proses demokrasi di India, khususnya dalam pemilihan umum?

4. Apa tantangan yang dihadapi India dalam menjalankan sistem pemerintahannya secara demokratis?

Pembahasan

1. Struktur Sistem Pemerintahan di India

Sistem pemerintahan India tentunya memperoleh inspirasi dari Amerika Serikat yang menganut politik liberal dan praktek-praktek konstitusi Inggris yang dulunya sebagai penjajah India. Konstitusi India menetapkan India sebagai Uni Negara Bagian dan beberapa wilayah administrasi federal. India merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer dan menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai. Konstitusi India adalah Constitution of India yang merupakan konstitusi terpanjang di dunia dan memuat 395 pasal dan 8 lampiran. Konstitusi India disetujui oleh Majelis Konstituante pada tanggal 26 November 1949 dan mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 1950. Struktur pemerintahan di India terdiri dari tiga yaitu badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

1. Eksekutif

Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden India, yang berperan sebagai kepala negara dan Perdana Menteri yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki peran seremonial dan menjalankan fungsi konstitusional seperti mengesahkan undang-undang dan menunjuk pejabat tinggi negara. Perdana Menteri, yang biasanya merupakan pemimpin partai mayoritas di Lok Sabha (majelis rendah), memegang kekuasaan eksekutif nyata dan bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan sehari-hari. Perdana Menteri dibantu oleh Dewan Menteri yang bertanggung jawab atas berbagai departemen dan kebijakan pemerintah.

2. Legislatif

Pada cabang legislatif atau parlemen dipimpin oleh badan legislatif India yang tertinggi yaitu Sansad yang terdiri dari majelis rendah (Lok Sabha) dan Majelis tinggi (Rajya Sabha). Lok Sabha dipilih dengan anggota 545 orang dengan anggota mayoritas perwakilan dari setiap wilayah negara bagian di India. Anggota Lok Sabha adalah wakil langsung dari rakyat India, secara langsung dipilih oleh penduduk India yang boleh memilih dengan usia 

minimum 21 tahun melalui pemilu. Dalam sistem parlementer ini, hanya majelis rendah yang berhak mengangkat kepala pemerintahan atau perdana menteri, dan dapat pula menurunkan mereka melalui mosi tidak percaya. 

Di samping majelis rendah, ada pula majelis tinggi (Rajya Sabhayang) beranggotakan 250 orang, 12 anggota di antaranya dipilih langsung oleh Presiden yang dipercayakan sebagai ahli dalam bidang tertentu seperti seni, ilmu pengetahuan, sastra dan pelayanan nasional. Anggota Rajya Sabha dikenal sebagai anggota yang dinominasikan baik oleh Presiden atau partai politik, sedangkan sisanya dipilih oleh legislatif negara bagian dan teritorial. Ketentuan jabatan Rajya Sabha adalah selama enam tahun dengan satu sepertiga dari anggota pensiun setiap dua tahun. Kekuatan Rajya Sabha lebih kecil daripada Lok Sabha namun persamaan perlakuan hukum tetap ada

3. Yudikatif

Sistem yudikatif India dipimpin oleh Mahkamah Agung, yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan penjaga konstitusi. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau undang-undang dan tindakan pemerintah guna memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi. Di bawah Mahkamah Agung, terdapat Pengadilan Tinggi di setiap negara bagian dan pengadilan yang lebih rendah di tingkat distrik dan lokal.

2. Faktor yang menjadikan India Sebagai Demokrasi Terbesar di Dunia

India secara luas diakui sebagai demokrasi terbesar di dunia, baik dalam hal jumlah penduduk maupun cakupan pelaksanaan sistem demokrasinya. Sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1947 dan mengadopsi konstitusi pada tahun 1950, India telah mempertahankan proses pemilu yang bebas dan reguler, serta menjamin hak-hak demokratis bagi seluruh warganya.

Salah satu faktor utama adalah jumlah penduduknya yang sangat besar, yakni lebih dari 1,4 miliar jiwa. Pemilu nasional India, seperti Pemilu Lok Sabha 2019, melibatkan lebih dari 900 juta pemilih terdaftar, menjadikannya pemilu demokratis terbesar di dunia dalam skala partisipasi rakyat.

India juga memiliki sistem pemilu yang berintegritas, yang dikelola oleh Election Commission of India, lembaga independen yang dikenal netral dan profesional. Pemilu diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun untuk memilih anggota parlemen di tingkat pusat maupun negara bagian.

Selain itu, konstitusi India menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk memilih tanpa diskriminasi. Dengan sistem federal dan multipartai, berbagai kelompok etnis, agama, dan kasta dapat memperoleh representasi politik, menciptakan dinamika politik yang inklusif.

Partisipasi politik warga juga menjadi kekuatan demokrasi India. Tingkat partisipasi pemilu terus meningkat, dengan rekor partisipasi mencapai 67,4% pada pemilu 2019. Selain pemilu, rakyat India aktif menyuarakan pendapat melalui demonstrasi damai, media sosial, dan berbagai organisasi masyarakat sipil.

Media dan masyarakat sipil memainkan peran penting sebagai pengawas kekuasaan. Meskipun terdapat tantangan seperti pembatasan terhadap kebebasan sipil dan tekanan terhadap media, struktur demokrasi India tetap bertahan dan berkembang.

Dengan kombinasi populasi besar, proses pemilu yang luas, konstitusi yang demokratis, serta partisipasi warga yang aktif, India menjadi contoh utama dari demokrasi terbesar dan paling kompleks di dunia.

3. Peran Rakyat Dalam Proses Demokrasi di India

Partisipasi warga negara dalam demokrasi India berakar pada Konstitusi, yang menjamin berbagai hak dan kebebasan yang memungkinkan orang untuk terlibat dalam pemerintahan dan urusan publik. Partisipasi warga dalam demokrasi bisa berupa memberikan suara dalam pemilu, bergabung dengan partai politik, ikut serta dalam demonstrasi atau forum publik, menulis opini di media, serta berperan dalam pengambilan keputusan lokal seperti dalam sistem pemerintahan desa (Panchayati Raj) Partisipasi semacam ini menjadi sarana kontrol sosial yang efektif terhadap penyimpangan kekuasaan.

Beberapa institusi memainkan peranan penting dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi warga, di antaranya adalah media massa, partai politik, dan lembaga legislatif. Media berfungsi sebagai saluran informasi dan pendidikan politik, partai politik menyediakan wadah untuk artikulasi kepentingan rakyat, sementara lembaga legislatif menjadi ruang formal untuk perdebatan dan pengambilan keputusan berdasarkan aspirasi masyarakat.

India menerapkan sistem pemilihan langsung untuk memilih anggota legislatif di tingkat pusat dan negara bagian. Beberapa jabatan, seperti Presiden, dipilih secara tidak langsung oleh perwakilan rakyat. Pemilu di India berlangsung secara reguler dan melibatkan partisipasi jutaan pemilih dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Proses ini memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan secara damai dan demokratis.

4. Tantangan Yang Dihadapi India Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Demokrasi

India dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, baik dalam hal jumlah penduduk maupun lamanya praktik demokrasi yang telah dijalankan sejak kemerdekaan pada 1947. Namun, meskipun berhasil mempertahankan pemilu yang bebas dan berkala, serta sistem pemerintahan parlementer, India menghadapi sejumlah tantangan serius dalam menjaga kualitas demokrasi liberal.

1. Kebebasan Sipil dan Hak Asasi Manusia

Laporan Freedom House (2021) menurunkan status India dari “Free” menjadi “Partly Free” karena berbagai pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Pelanggaran tersebut meliputi tindakan represif terhadap jurnalis, aktivis, mahasiswa, dan minoritas Muslim. Undang-undang seperti Pasal 124A IPC (hasutan) dan UAPA (Undang-Undang Pencegahan Aktivitas Melanggar Hukum) sering digunakan untuk membungkam kritik. Selain itu, pemerintah juga sering melakukan pemutusan internet sebagai upaya pembatasan komunikasi dan penyebaran informasi, terutama selama aksi protes seperti demonstrasi petani dan penolakan UU Kewarganegaraan (CAA).

2. Pelemahan Institusi Demokratis

Institusi-institusi seperti Komisi Pemilihan Umum India, Pengadilan Tinggi, dan Komisi Informasi Pusat mengalami penurunan independensi. Tindakan-tindakan pemerintah yang cenderung memihak partai berkuasa telah merusak kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga-lembaga ini. Laporan V-Dem Institute (2021) bahkan menempatkan India sebagai “electoral autocracy”, menunjukkan bahwa meskipun pemilu tetap berlangsung, kontrol terhadap media, masyarakat sipil, dan oposisi semakin mengekang demokrasi substantif.

3. BJP dan Ideologi Hindutva

BJP menggunakan ideologi Hindutva untuk membentuk identitas nasional berbasis agama mayoritas Hindu. Kebijakan seperti CAA dan penghapusan otonomi Kashmir, memperkuat kesan bahwa pemerintahan saat ini mendiskriminasi umat Muslim. Retorika dan tindakan ini menciptakan polarisasi sosial yang tajam serta kekerasan berbasis agama, termasuk insiden lynching dan diskriminasi terhadap minoritas.

4. Pendanaan Politik yang Tidak Transparan

Sistem electoral bonds yang diperkenalkan sejak 2018 memungkinkan korporasi mendonasikan uang ke partai politik tanpa mengungkap identitasnya secara publik. Sebagian besar dana ini mengalir ke BJP, menciptakan ketimpangan kekuatan politik yang besar dan menghilangkan transparansi serta akuntabilitas dalam pendanaan partai.

5. Pelemahan Peran Media dan Masyarakat Sipil

Media dan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah kerap menjadi sasaran intimidasi. Pemerintah juga menggunakan teknologi mata-mata seperti Pegasus terhadap jurnalis dan aktivis, yang merusak ruang publik dan kebebasan berekspresi.

Kesimpulan

India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia baik dari sisi jumlah penduduk, struktur kelembagaan, maupun pelaksanaan sistem politiknya. Struktur pemerintahan India yang menganut sistem parlementer dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif memberikan fondasi yang kuat bagi praktik demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, terutama dalam pemilihan umum dan kegiatan sosial-politik lainnya, menjadi elemen penting dalam keberlangsungan demokrasi di India.

Namun demikian, praktik demokrasi di India saat ini menghadapi tantangan yang signifikan, seperti pelemahan kebebasan sipil, penyalahgunaan hukum terhadap oposisi, penurunan independensi lembaga-lembaga demokratis, serta meningkatnya politik identitas berbasis agama. Selain itu, sistem pendanaan politik yang tidak transparan dan tekanan terhadap media juga turut memperburuk kualitas demokrasi di negara tersebut.

Saran 

1. Penguatan Institusi Demokrasi

Pemerintah India perlu memperkuat independensi lembaga-lembaga demokratis seperti Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Agung, dan badan pengawas informasi agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Reformasi kelembagaan yang menjamin otonomi dan akuntabilitas sangat diperlukan.

2. Revisi dan Penegakan Hukum yang Adil

Undang-undang yang potensial disalahgunakan seperti UAPA dan pasal-pasal hasutan dalam IPC perlu ditinjau ulang dan direformasi agar tidak digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi. Selain itu, aparat penegak hukum harus menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi politik atau agama.

3. Transparansi dalam Pendanaan Politik

Sistem electoral bonds harus dievaluasi dan diperbaiki untuk meningkatkan transparansi dalam pendanaan partai politik. Informasi mengenai donor dan besaran sumbangan seharusnya dapat diakses publik guna mencegah konflik kepentingan dan praktik korupsi.

4. Perlindungan terhadap Media dan Masyarakat Sipil

Pemerintah harus menjamin kebebasan pers dan mendukung keberadaan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra dalam pembangunan dan pengawasan kebijakan publik. Tindakan represif terhadap media dan aktivis harus dihentikan untuk menjaga ruang publik yang sehat dan terbuka.

5. Pendidikan Politik dan Penguatan Kesadaran Demokrasi

Penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi politik warga, terutama generasi muda, agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab dalam demokrasi.

Daftar Pustaka

‌Economist Intelligence Unit. (2021). Democracy index 2020: In sickness and in health? https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/

Farooqui, A., & Sridharan, E. (2016). Can umbrella parties survive? The decline of the Indian National Congress. Commonwealth & Comparative Politics, 54(3), 331–361.

People’s participation in democratic process in india. (2016). SlideShare; Slideshare. https://www.slideshare.net/slideshow/peoples-participation-in-democratic-process-in-india/60052624

‌Rahmadi D. (2012). Demokratisasi di India - Kompasiana.com. KOMPASIANA; Kompasiana.com. https://www.kompasiana.com/marcos/550f00a6813311bb2cbc6757/demokratisasi-di-india

Suhur S. (2019). SISTEM KETATANEGARAAN INDIA. Academia.edu. https://www.academia.edu/39165579/SISTEM_KETATANEGARAAN_INDIA

‌The Role of Citizen Participation: Embracing Democratic Values on International Day of Democracy. (2024). Drishti Judiciary. https://www.drishtijudiciary.com/blog/the-role-of-citizen-participation-embracing-democratic-values-on-international-day-of-democracy