Good Governence di Era Digital : Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia

 Good Governence di Era Digital : Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia

Elizabeth Georgiana Pramitha

41923010017

Good Governance di Era Digital: Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia

Abstrak

Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia merupakan langkah strategis yang penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, seperti kompleksitas masalah, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, dan perubahan lingkungan yang konstan. Meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik, transformasi ini dihadapkan pada sejumlah permasalahan utama, termasuk kurangnya infrastruktur teknologi, keterampilan teknis pegawai negeri sipil yang belum memadai, regulasi yang lambat beradaptasi dengan teknologi, serta isu keamanan dan privasi data. Untuk mendukung keberhasilan Good Governance, diperlukan beberapa upaya sehingga diharapkan Indonesia dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung tercapainya Good Governance di era digital.

Kata kunci: Transformasi digital, Pelayanan publik, Good Governance. Infrastruktur teknologi, Keamanan data.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia adalah langkah strategis yang krusial dalam menghadapi berbagai tantangan yang telah lama dihadapi oleh pemerintah. Menurut Andi et al. (2018), pelayanan publik merupakan aspek vital dalam kehidupan masyarakat, karena pelayanan yang efektif dan efisien dapat berdampak langsung pada kualitas hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kompleksitas masalah yang terus meningkat, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, serta perubahan lingkungan yang konstan. Transformasi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan menyediakan layanan yang lebih transparan (Choirunnisa et al., 2023). Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik, memungkinkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, untuk mendapatkan pelayanan yang sama berkualitasnya. Dengan demikian, transformasi digital menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Program Good Governance mendukung upaya ini dengan mendorong penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik, sehingga memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

PERMASALAHAN

Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia dihadapkan pada sejumlah permasalahan utama yang menghambat proses implementasinya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai di berbagai daerah, yang menyebabkan ketidakmerataan dalam akses dan kualitas layanan publik digital (Alim & Ibrahim, 2024). Ketidakmerataan ini semakin memperbesar kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam menikmati layanan publik yang efisien. Selain itu, transformasi digital memerlukan keterampilan baru yang banyak pegawai negeri sipil (PNS) belum miliki. Menurut Fauzia et al. (2021), keterampilan teknis serta pemahaman mendalam mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi esensial, namun banyak PNS yang masih belum siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Hal ini menciptakan tantangan tambahan dalam proses pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara cepat dan efektif.

Permasalahan lain yang kerap dihadapi yaitu bentuk implementasi kebijakan dan regulasi yang terkait dengan digitalisasi seringkali lambat dan tidak selalu sesuai dengan perkembangan teknologi yang cepat. Kesenjangan ini menciptakan hambatan dalam pelaksanaan di lapangan, di mana regulasi yang ada tidak mampu mengimbangi kebutuhan yang dinamis dari teknologi digital. Keamanan dan privasi data pengguna juga menjadi isu krusial dalam transformasi digital, dengan banyaknya kasus kebocoran data yang menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah (Istiqomah, 2023). Terakhir, budaya birokrasi yang kaku dan resistensi terhadap perubahan di kalangan pegawai negeri turut menghambat proses transformasi. Ada kecenderungan untuk mempertahankan cara kerja tradisional yang sudah lama ada, yang menghalangi upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih modern dan efisien.

PEMBAHASAN

Untuk mendukung keberhasilan Good Governance di era digital, transformasi pelayanan publik di Indonesia perlu mengambil langkah-langkah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Melalui langkah-langkah berikut diharapkan Indonesia dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya mendukung pencapaian Good Governance.

Solusi mengatasi kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai di berbagai daerah, pemerintah perlu berinvestasi secara signifikan dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur digital. Ini mencakup penyediaan jaringan internet yang cepat dan stabil di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan (Suryawijaya, 2023). Selain itu, pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan yang mendorong adopsi teknologi di tingkat lokal, seperti insentif bagi perusahaan yang membangun infrastruktur di daerah yang kurang berkembang.

Selain itu, pengembangan keterampilan dan kompetensi digital bagi pegawai negeri sipil (PNS) harus menjadi prioritas utama. Program pelatihan dan pengembangan harus dirancang untuk memberikan pengetahuan teknis dan praktis tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pelatihan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan teknologi (Fauzia et al., 2021). Pemerintah juga bisa memanfaatkan platform e-learning untuk menjangkau lebih banyak PNS secara lebih efisien.

Untuk mengatasi lambatnya implementasi kebijakan dan regulasi yang terkait dengan digitalisasi, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan proaktif. Pemerintah harus melakukan review dan revisi regulasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi terkini. Pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan dan implementasi kebijakan digital dapat membantu mempercepat proses ini. Selain itu, kolaborasi dengan ahli teknologi dan industri digital dapat memberikan masukan yang relevan untuk kebijakan yang lebih efektif.

Keamanan dan privasi data juga memerlukan perhatian khusus dalam transformasi digital pelayanan publik. Pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan standar keamanan siber yang ketat untuk melindungi data pengguna. Ini termasuk investasi dalam teknologi keamanan canggih serta peningkatan kapasitas pegawai dalam menangani isu-isu keamanan siber (Fayyaza et al., 2023). Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan data pribadi juga perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran dan kepercayaan publik.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulannya, transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi, peningkatan keterampilan dan kompetensi digital bagi pegawai negeri sipil (PNS), penyesuaian regulasi yang lebih adaptif dan proaktif, serta peningkatan keamanan dan privasi data, Indonesia dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik di seluruh wilayah, tetapi juga mendukung pencapaian prinsip-prinsip Good Governance, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara konsisten melaksanakan langkah-langkah solusi yang telah diidentifikasi untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, M. S., & Ibrahim, R. (2024). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digital Desa Moluo Kab. Gorontalo Utara. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(2), 3793-3802.

Andi, A., Akib, H., Anshari, A., & Yahya, M. (2018). Officialdom services innovation based mobile Sicakep in Wajo Regency (South Sulawesi, Indonesia). Espacios, 39 (50).

Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 3(1), 71-95.

Fauzia, F., Virantika, A., & Firmansyah, G. (2021). Langkah langkah Strategis Pemenuhan Kebutuhan SDM Talenta Digital di Lingkungan Pemerintahan Indonesia. Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer), 5, 39-46.

Fayyaza, A. N., Sipayung, R. P. A., & Nugroho, V. M. (2023). MENJAGA HAK DIGITAL WARGA NEGARA DI ERA TERBUKA: MENGEMBANGKAN STANDAR PERLINDUNGAN DATA YANG DEMOKRATIS DALAM LAYANAN BPJS. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(2), 65-72.

Istiqomah, N. H. (2023). Transformasi Pemasaran Tradisional ke e-Marketing: Tinjauan Literatur tentang Dampak Penggunaan Teknologi Digital terhadap Daya Saing Pemasaran Bisnis. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 4(2), 72-87.

Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2(1), 55-68.