Otonomi daerah di Bali: pengembangan pariwisata berkelanjutan (UAS)

 

OTONOMI DAERAH DI BALI: PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN 

NAMA: Fitria Yuliani_46123010164

B(43)

   Abstrak:

Pentingnya peran industri pariwisata bagi perekonomian mendorong negara untuk mengembangkan sektor pariwisata, namun menghadapi tantangan dalam perkembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pembangunan berkelanjutan dan implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.Metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Perubahan pola wisatawan, perubahan psikografi pelancong mempengaruhi model pengembangan pariwisata. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan upaya untuk dapat menghadapi kompetisi global dan nasional.Kebijakan pariwisata berperan penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, pelaksanaannya tergantung pada dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat. Sementara pariwisata berkelanjutan penting, pertumbuhan ekonomi masih merupakan aspek penting dari pemerintah di beberapa negara berkembang.

  Kata kunci:pariwisata berkelanjutan, kebijakan pariwisata, implementasi.

Pendahuluan:

Sektor pariwisata berperan penting dalam menunjang perekonomian,hal ini membuat negara penerima wisatawan berlomba- lomba untuk mengembangkan industri pariwisata. Berbagai upaya dilakukan agar destinasi wisata menjadi menarik dan mampu menghasilkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data dari World Economic Forum (2017), pariwisata menyediakan sekitar 10% dari pendapatan dunia dan mempekerjakan hampir sepersepuluh dari tenaga kerja di dunia.Semua berdasarkan dampak ekonomi pariwisata aktual dan potensial. Banyak orang menekankan aspek-aspek positif pariwisata sebagai sumber devisa, sebagai upaya untuk menyeimbangkan perdagangan luar negeri.dengan ramalan 1,8 milyar wisatawan internasional 2030, industri pariwisata memiliki potensi untuk memainkan peran kunci dalam menciptakan kesempatan kerja berkualitas tinggi, bertindak sebagai kendaraan untuk melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati bumi dan membantu membangun jembatan antara orang-orang dan budaya.Penelitian menunjukkan bahwa untuk setiap 30 wisatawan baru yang datang ke suatu destinasi,satu pekerjaan baru diciptakan.Pentingnya peranan industri pariwisata bagi perekonomian mendorong suatu negara. mengembangkan sektor pariwisata, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan dalam pengembangannya.Sesuai dengan pernyataan Edgel et al. (2008) industri pariwisata global menghadapi banyak kekhawatiran beberapa dekade mendatang, serta cukup jelas bahwa kebijakan pariwisata dan perencanaan strate- gis melalui banyak dinamika di masa depan.Memang perlu untuk melihat fokus global yang lebih besar dari industri pariwisata yang potensial untuk pertumbuhan. Namun bersamaan dengan itu, manfaat keberlanjutan pariwisata bagi masyarakat lokal terus bertumbuh dalam prioritas dan kepentingan.Konsep keberlanjutan sebagai pengembangan sumber daya dan filosofi manajemen menyerap semua tingkat kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pariwisata, dari tingkat lokal sampai global.Melalui pariwisata berkelanjutan, manajemen lingkungan alam dan fisik harus hidup berdampingan dengan ekonomi, sosial budaya, keselamatan dan keamanan penduduk lokal dan bangsa.Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan melindungi sumber daya alam merupakan tantangan bagi pemerintah, masyarakat, dan industri untuk bekerjasama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Permasalahan: 

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan?

2. Bagaimanakah signifikansi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Bali terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial budaya?

Pembahasan:

Dalam konteks pembangunan kepariwisataan di Indonesia, adopsi etos dan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan diamanatkan oleh Undang-undang dan Rencana Strategik pembangunan kepariwisataan Nasional undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia berdasarkan azas yang sejalan dengan etos dan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.Bab II Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa azas penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia adalah manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis. kesetaraan, dan kesatuan.Pengembangan pariwisata ditujukan agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan berkembangnya pariwisata diharapkan memberi manfaat terhadap destinasi pariwisata dan masyarakat lokal.Masyarakat Desa Jatiluwih mendapat- kan manfaat dari penyerapan tenaga kerja dan kesempatan membuka usaha-usaha pariwisata seperti restoran, homestay, stand kuliner,selain itu juga mendapatkan distribusi dari pengelolaan daya tarik wisata masakan mendapatkan manfaat dari pengembangan pariwisata,hal ini merupakan bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dari aspek keberlanjutan ekonomi.Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setelah penetapan subak sebagai bagian dari Warisan Budaya Dunia, berimplikasi pada peningkatan fasilitas pariwisata yang diperlukan.Kondisi ini menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan fasilitas restoran dan rumah makan yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang.Maraknya alih fungsi lahan pertanian baik untuk pembangunan perumahan maupun pembangunan fasilitas pariwisata.Pengelolaan Daya Tarik Wisata Jatiluwih memberi peluang bagi masyarakat lokal untuk membuka usaha pariwisata seperti restoran. Namun,usaha restoran dibangun pada lahan yang menjadi bagian dari kawasan Warisan Budaya Dunia.Selain itu kebutuhan fasilitas parkir kendaraan juga semakin meningkat. Fasilitas parkir juga dibangun pada lahan yang menjadi bagian dari Warisan Budaya Dunia.Kondisi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat lokal.

Kesimpulan:

Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali merupakan kebijakan dalam pembanguan yang berdimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dengan landasan keadilan tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi juga generasi masa yang akan datang. Konsep ini muncul akibat dari perkembangan ekonomi dan dampaknya pada Bali.Untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan umumnya mewakili pemikiran: (1) kepedulian pembangunan berkelanjutan, dengan berbagai tantangannya, (2) perhatian dengan dampak industri pariwisata.Untuk itu pariwisata dipandang sebagai suatu sistem yang saling terkait dan saling berinteraksi.Dibutuhkan sinergi kebijakan dengan pendekatan multisektor dan multidisiplin.Sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat mutlak dalm mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan menjadikan identitas pariwisata bali dalam persaingan global. Oleh karena itu, perlu ada beberapa strategi untuk mengembangkan pariwisata yang berbarengan dengan usaha konservasi budaya dan alam. Strategi ini disesuaikan dengan wilayah dan kondisi demografis wilayah Bali.Walaupun dengan berbagai tantangan dan sesulit dalam mengoperasikan, tetapi konsep berkelanjutan tetap menjadi pendorong pembanguan pariwisata dalam perspektif jangka panjang yaitu keberlanjutan masa depan, dengan cara memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antara stakeholders yang berbeda. Ini merupakan kemajuan yang berarti dalam mempertahankan pariwisata secara keseluruhan, serta kemajuan yang signifikan terhadap bentuk pariwisata yang mempertahankan dan memelihara atribut (sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi).Tak pelak segala bentuk pembangunan pariwisata hanya dapat dinilai berkelanjutan atau tidak berkelanjutan setelah melalui waktu yang panjang, dan itupun harus tetap kebutuhan saat ini diasumsikan sama pada masa itu.

Saran:

Dalam perencanaan pembangunan akomodasi pariwisata pemerintah hendaknya menjalin. komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar memiliki regulasi yang jelas terhadap koordinasinya. Pemerintah juga harus memperhatikan sektor pariwisata di Bali, mengingat pendapatan terbesar yang di dapatkan Bali berasal dari sektor pariwisata. Masyarakat bali juga hidup dan bergantung dari aktivitas pariwisata. Bila tidak dilakukan. perencanaan dan memiliki management pembangunan yang baik dikhawatirkan akan merusak pariwisata Bali kedepannya.Perlu adanya regulasi yang baik dalam pelaksanaan dan perencanaan, pengawasan terhadap pembangunan pariwisata. Supaya tercipta manajemen dan regulasi yang baik, maka perlu adanya pengelolaan secara terstruktur yaitu "One island, One management" dimana gubernur menjadi pembangunan pariwisata Bali kedepan.

Daftar pustaka:

https://www.jurnal.akpar-denpasar.ac.id/index.php/diparojs/article/download/12/21

https://www.researchgate.net/publication/301514282_ANALISIS_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN_PARIWISATA_Intervensi_Melalui_Kebijakan_Pariwisata_Berkelanjutan_di_Bali

https://media.neliti.com/media/publications/28607-ID-implementasi-kebijakan-pemerintah-provinsi-bali-dalam-moratorium-pembangunan-inf.pdf