OTONOMI DAERAH DI JAWA BARAT: INOVASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Nama : Nada Assyiffa

NIM : 46123010129

Label : B38

ABSTRACT

This article explores the impact of regional autonomy on the quality of education in West Java. Regional autonomy allows local governments to innovate and tailor educational policies to meet the specific needs of their communities. Through research in West Java, the study examines various initiatives undertaken by the local government to enhance educational outcomes.

Key innovations include curriculum adaptation, teacher training programs, and infrastructure improvements. The findings suggest that regional autonomy has significantly contributed to educational advancements in West Java, providing a model for other regions in Indonesia to follow.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dampak otonomi daerah terhadap kualitas pendidikan di Jawa Barat. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah lokal untuk berinovasi dan menyesuaikan kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat mereka. Melalui pencarian di Jawa Barat, studi ini mengeksplorasi berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan hasil pendidikan.

Inovasi utama meliputi adaptasi kurikulum, program pelatihan guru, dan perbaikan infrastruktur. Temuan menunjukkan bahwa otonomi daerah secara signifikan berkontribusi pada kemajuan pendidikan di Jawa Barat, menyediakan model bagi daerah lain di Indonesia untuk diikuti.

KATA KUNCI : Inovasi, kebijakan pendidikan, pemerintahan provinsi Jawa Barat

PENDAHULUAN

Pendahuluan  Dalam sebuah negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang  merata dan  berkualitas  bagi seluruh warganya. Ini melibatkan kebijakan  dan  investasi  dalam  sektor  pendidikan,  pelatihan  guru,  pengembangan kurikulum  yang  relevan,  serta  pembangunan  infrastruktur  pendidikan yang  memadai. Penyelenggaraan  pendidikan  merupakan  syarat  mendasar  bagi  rekonstruksi  suatu peradaban. Ini adalah layanan dasar yang dibutuhkan setiap individu dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  melakukan  aktivitas sehari-hari sesuai dengan karakteristik bawaan mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka secara progresif dari waktu ke waktu. Dimana pendidikan merupakan satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib  membiayai dan menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu. Pada tatanan  pengelolaan  pendidikan,  Undang-Undang nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah menerangkan  terkait pembagian  kewenangan tata kelola, di mana Pemerintah  Provinsi  diberi  kewenangan  untuk  menjalankan  pengelolaan  pendidikan tingkat menengah. Faktanya ini tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Berbagai permasalahan terkait aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan menjadi suatu tantangan tersendiri yang harus dipecahkan  oleh  pemerintah  daerah. Maka dari itu tuntutan peran peserta didik diharapkan mampu membawa perubahan positif di tengah situasi melalui pemahaman  yang diberikan oleh setiap pengajar (guru/ dosen).

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Di  Provinsi Jawa  Barat  sendiri,  masih  banyak  masalah  pendidikan yang  harus segera  diselesaikan  oleh  pemerintah.  Dinas  Pendidikan  Jawa  Barat  kemudian merumuskan sejumlah isu strategis yang diantaranya adalah kesekretariatan; pendidikan pembinaan SMA, pendidikan dan pembinaan SMK, serta pendidikan khusus dan GTK. Secara garis besar, keempat isu strategis tersebut Adanya isu-isu tersebut pada dasarnya berangkat dari kondisi yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Adapun gambaran umum fenomena ini dapat terlihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut: 

Masih banyak ditemui kesenjangan peserta didik dalam pelaksanaan sekolah gratis; 

Masih  terdapat  keluhan  dalam  penyelenggaraan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB). 

Dari total 627 kecamatan di Provinsi Jawa Barat, masih terdapat 12 kecamatan yang belum mempunyai SMA dan SMK.

Lulusan  SMK  yang  diharapkan  membuka  dunia  usaha  baru  justru  menjadi penyumbang tertinggi pengangguran yakni sebanyak 14,5 %.

Belum terpenuhinya unit sekolah baru (UKS, Ruang BK).

Setelah melakukan analisis gap antara harapan dan kenyataan, Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai sebagai perangkat daerah yang mengurusi urusan pemerintahan di bidang pendidikan kemudian meluncurkan sebuah inovasi kebijakan terkait pendidikan karakter berbasis agama dan budaya Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan nama “Pendidikan  Juara”,  Hal ini menyatakan adanya menyatakan inovasi baru. Inovasi  adalah  persoalan  penggunaan  hasil  pembelajaran  yaitu penggunaan kompetensi  anda sebagai  dasar penemuan  cara baru  dalam melakukan  sesuatu yang memperbaiki kualitas dan efisiensi layanan yang disediakan.

Inovasi kebijakan Pendidikan Juara yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat merupakan sebuah gagasan yang hadir dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  yakni  “Terwujudnya  Jawa  Barat  Juara  Lahir  Batin dengan  Inovasi dan  Kolaborasi”.  Kebijakan  yang  dijalankan  melalui  3  (tiga)  program unggulan ini diturunkan ke dalam beberapa subprogram sebagai berikut: 

Jabar Sekolah Juara

Jabar  Sekolah Juara  adalah  salah  satu  program  yang  bertujuan  untuk  mendorong peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Program  yang  berfokus  pada peningkatan mutu dan daya saing sekolah di Jawa Barat ini dinilai dapat menunjang pencapaian  indikator kinerja  utama pemerintah  dari segi  pengetahuan masyarakat yakni melalui Angka Harapan  Lama Sekolah  (HLS)  dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa Barat. Program ini kemudian diturunkan kembali ke dalam beberapa subprogram  yang  meliputi  Jaksa  Sahabat  Guru;  Jabar  Masagi;  Perampingan/ Reformasi Birokrasi; Gawai Bagi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM); PPDB untuk Semua; Guru Berbagi; Kuota Gratis; Kurikulum Darurat; Gratis Iuran SPP; serta Ruang Guru Sahabat Keluarga

Revitalisasi dan Integrasi Sekolah

Program kedua ini berhubungan dengan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur sekolah.  Program ini sendiri  bertujuan untuk memperkuat  sinergi atas berbagai jenjang pendidikan, serta mewujudkan pendidikan yang terintegrasi secara berkesinambungan.  Terkait  dengan  hal  ini,  diperlukan  adanya  kolaborasi  antara Pemerintah  Kabupaten  dengan Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat.  Oleh  karena  itu, Program  Revitalisasi  dan  Integrasi  Sekolah ini  juga  berbicara tentang  bagaimana  caranya melakukan desentralisasi anggaran dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten. Di samping itu,  program ini  juga menyangkut  revitalisasi dan  integrasi kesiapan sumber daya manusia (SDM) produktif khususnya di kawasan-kawasan baru yang ada di Jawa Barat. Program ini kemudian diturunkan kembali ke dalam beberapa subprogram  yang meliputi  Sekolah  Terintegrasi;  Badan  Layanan Umum  (BLUD) SMK; Unit Sekolah Baru (USB); Blank Zonasi; SMA Terbuka; serta Desentralisasi Anggaran.

Jabar Future Leaders

Terakhir,  program  ketiga  yakni  Jabar  Future  Leaders  (JFL)  berkaitan  dengan penyediaan  akses  dan  inovasi.  Program  ini  sendiri  bertujuan  untuk  menyiapkan generasi muda Jawa Barat sebagai calon pemimpin di masa depan yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Program ini ini diharapkan dapat membekali para pemuda dengan berbagai kompetensi baik keterampilan maupun pengetahuan yang tentunya  dibutuhkan  untuk  menghadapi  tantangan  zaman.  Program  ini  kemudian diturunkan kembali ke dalam  beberapa subprogram  yang  meliputi Rumah Belajar; Sertifikasi  Guru  Honorer;  Beasiswa  Untuk  Mahasiswa;  serta  Perumahan  Bakti Padamu Guru.

Dalam hal ini membuktikan bahwa inovasi dalam gerakan inovasi pendidikan menjadikan sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang siap dengan tantangan zaman, sehingga pendidikan harus dapat  mengakomodasi perubahan zaman (Kadi & Awaliyah, 2017). Sehingga  pendidikan memang harus menciptakan kemampuan daya saing bangsa. Dapat dipastikan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pengembangan karakter bangsa sangat signifikan, karena keluarga, sekolah dan berbagai lembaga sosial menanamkan  dan mensosialisasikan nilai-nilai, pengetahuan,  sikap dan keterampilan kepada anak bangsa sebagai tanggung jawab sosial, politik, psikologis dan budaya Indonesia.

KESIMPULAN

Pada dasarnya,  sebuah inovasi kebijakan  hadir akibat masalah  publik yang kian kompleks dan dinamis sehingga diperlukan pemecahan masalah yang lebih efektif dan efisien.  Setelah merumuskan  sejumlah  isu strategis,  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat melalui  Dinas  Pendidikan  meluncurkan  sebuah  inovasi  kebijakan  terkait  pendidikan karakter berbasis agama dan budaya Jawa Barat yang dikenal dengan nama “Pendidikan Juara”.  Dari  sisi  instrumen  regulasi,  inovasi  kebijakan  ini  didasarkan  pada  sejumlah peraturan terkait mulai dari yang ada di tingkat pusat hingga daerah. 

Meskipun demikian, namun  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  seperti  ketidakjelasan  regulasi,  tidak adanya  regulasi  khusus  mengenai  inovasi  kebijakan,  serta  kapabilitas  sumber  daya manusia dan aspek penunjang lainnya. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hanya jajaran eksekutif, tapi juga legislatif untuk sama-sama bersinergi sehingga dapat mengurangi kebijakan  yang  tidak  efektif dan  kebijakan yang sering berganti  seiring dengan pergantian pimpinan daerah atau pimpinan setingkat dinas. Kemudian dari sisi instrumen ekonomi dan keuangan, inovasi kebijakan Pendidikan Juara dinilai masih harus lebih memperhatikan beberapa hal krusial agar dapat membuat Indonesia menjadi maju.