Otonomi Daerah di Sumatera Selatan : Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
Salsabila
Amanda Rahmawati – 46123010096
Program
Studi Psikologi
Fakultas
Psikologi
Universitas
Mercu Buana
Abstrak: Otonomi daerah telah menjadi instrumen penting dalam upaya pemerataan
pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Namun,
kesenjangan pembangunan antar wilayah menjadi salah satu permasalahan yang
harus dihadapi mulai dari daerah-daerah terpencil di pedalaman provinsi yang
masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap infrastruktur serta layanan
pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Artikel ini akan membahas dinamika otonomi
daerah di Sumatera Selatan sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan
pembangunan antar wilayah, dengan menganalisis permasalahan yang dihadapi serta
langkah-langkah yang efektif seperti pengembangan infrastruktur, pemberdayaan
ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, akan dibahas untuk
mendukung tujuan tersebut.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Sumatera Selatan, Kesenjangan Pembangunan, Pemerataan,
Infrastruktur.
PENDAHULUAN
Dalam
era otonomi daerah yang sedang berjalan di Indonesia, pemerintah daerah
dituntut untuk mampu menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola
urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Menurut
Supriyadi (2013), pemberian otonomi secara luas kepada daerah diarahakan untuk
terwujud kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan
dan peran masyarakat. Penyelenggaraan otonomi
daerah harus dilaksanakan atas dasar prinsip - prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi - potensi yang
dimiliki oleh daerah.
Di Indonesia, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal dan
mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sumatera Selatan, sebagai
salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan manusia dengan
keberagaman geografis dan heterogenitas sosial yang mendorong implementasi
otonomi daerah sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yang
signifikan antar wilayah, dan menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, otonomi daerah di Sumatera
Selatan berperan penting dalam berkontribusi untuk kesetaraan pembangunan.
PERMASALAHAN
Kesenjangan pembangunan antar wilayah di Sumatera Selatan merupakan
permasalahan yang komplek dan multidimensi. Todaro (1987) menjelaskan
Kesenjangan pembangunan dapat terjadi apabila pendapatan dan pengeluaran
nasional suatu negara tidak seimbang. Berikut ini kesenjangan pembangunan antar
wilayah yang masih cukup signifikan:
- Kesenjangan Infrastruktur: Wilayah perkotaan seperti Palembang memiliki akses lebih baik
terhadap jaringan transportasi, sumber air bersih, dan layanan publik
lainnya dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil di pedalaman provinsi.
- Kesenjangan Ekonomi: Meskipun terdapat potensi sumber daya alam yang besar, sebagian
besar wilayah di Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan dalam
pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
- Kesenjangan Pendidikan dan
Kesehatan: Akses terhadap pendidikan dan
layanan kesehatan juga tidak merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
Daerah-daerah terpencil sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan
fasilitas pendidikan yang memadai dan akses terhadap layanan kesehatan
yang berkualitas.
PEMBAHASAN
Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sumatera
Selatan tergolong pada kelompok ketimpangan tinggi. Penyebab kesenjangan
ekonomi dan sosial di Provinsi Sumatera Selatan antara lain masih terbatasnya
jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat terutama yang tinggal jauh dari
perkotaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan, memeratakan, dan
memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan
sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah. Kesenjangan pembangunan antar wilayah
ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti: Meningkatnya angka
kemiskinan, Munculnya konflik sosial serta Menurunnya daya saing daerah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi dapat dilakukan untuk
dapat diimplementasikan guna mencapai pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
di seluruh wilayah provinsi Sumatera Selatan yaitu, antara lain:
- Pengembangan
Infrastruktur: Meningkatkan
pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan, dan
transportasi di daerah-daerah terpencil untuk memperlancar aksesibilitas
dan konektivitas antar wilayah.
- Pemberdayaan
Ekonomi Lokal: Menggalakkan
program-program pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan,
pendampingan usaha kecil menengah (UKM), dan pengembangan potensi ekonomi
berbasis lokal.
- Peningkatan
Akses Pendidikan dan Kesehatan: Menyediakan akses pendidikan yang merata dan layanan kesehatan
yang berkualitas di seluruh wilayah provinsi untuk meningkatkan kualitas
hidup penduduk.
- Promosi
Investasi dan Pengembangan Wilayah: Memperkuat promosi investasi dan pengembangan wilayah untuk menarik
investasi yang lebih besar ke daerah-daerah terpencil sehingga dapat
menarik lebih banyak investasi dalam berbagai sektor yang mendukung pertumbuhan
ekonomi lokal.
- Kolaborasi
antar Pemerintah Daerah dan Pusat: Hal ini penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dan berkontribusi
secara optimal dalam upaya pemerataan pembangunan di Sumatera Selatan.
Dalam implementasi strategi-strategi
tersebut, otonomi daerah dapat memberikan fleksibilitas kepada pemerintah
daerah Sumatera Selatan untuk menyesuaikan program-program pembangunan sesuai
dengan kebutuhan. Strategi ini diharapkan dapat membawa Sumatera Selatan menuju
pemerataan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
KESIMPULAN
Otonomi daerah memiliki peranan penting dalam mengatasi kesenjangan
pembangunan antar wilayah di Sumatera Selatan. Meskipun tantangan masih ada,
langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam
konteks dinamika otonomi daerah di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa memang
perlu adanya pemekaran wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
percepatan pembangunan di wilayah. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya
daerah-daerah yang menginginkan pemekaran daerah. Sehingga untuk mengatasi
kesenjangan pembangunan antar wilayah diperlukan komitmen yang kuat dari semua
pihak terkait untuk terus meningkatkan efektivitas kebijakan otonomi daerah
agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah provinsi.
SARAN
Untuk meningkatkan
efektivitas implementasi otonomi daerah di Sumatera Selatan, disarankan agar:
- Penguatan Koordinasi
Antarinstansi: Perlu
ditingkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan
program pembangunan.
- Optimalisasi Penggunaan Anggaran: Pengawasan yang ketat perlu diberlakukan untuk memastikan
penggunaan anggaran pembangunan sesuai dengan prioritas dan memenuhi
kebutuhan riil masyarakat.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu
diperkuat untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia
di Sumatera Selatan.
DAFTAR PUSTAKA
Rohmah, E. I. (2023). Otonomi
Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik.
Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 3(2), 181–198.
https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.181-198
Islamiyana, R., Valentina, T. R., &
Wati, I. (2023). Dinamika Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal di Provinsi
Sumatera Selatan. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(1),
141–150. https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.2853
Umiyati, E. (2014).
Analisa Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau
Sumatera Selatan. Jurnal Paradigma Ekonomika, 9(2), 2–3. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/paradigma.v9i2.2207
No comments:
Post a Comment