TANTANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN RINGGI

 TANTANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN RINGGI

ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, kurangnya kesadaran dan minat mahasiswa terhadap pentingnya pendidikan kewarganegaraan dapat menghambat tujuan pembelajaran. Kedua, kurikulum yang tidak relevan atau kurang adaptif terhadap perubahan sosial dan politik menyebabkan materi pendidikan kewarganegaraan menjadi kurang menarik dan tidak aplikatif. Ketiga, metode pengajaran yang konvensional dan kurang interaktif sering kali tidak efektif dalam menumbuhkan partisipasi aktif dan kritis di kalangan mahasiswa. Keempat, keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya tenaga pengajar yang kompeten dan fasilitas pendukung, memperburuk kualitas pendidikan kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran yang krusial dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Namun, meskipun memiliki tujuan yang mulia, implementasi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis.

 

Tantangan globalisasi dan digitalisasi juga memberikan tekanan tambahan pada pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Di era digital, informasi dapat dengan mudah diakses dan disebarkan, tetapi tidak semua informasi tersebut akurat atau bermanfaat. Mahasiswa perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital untuk dapat memilah informasi yang benar dan berguna dari yang tidak. Selain itu, globalisasi membawa tantangan dalam bentuk meningkatnya interaksi antarbudaya dan isu-isu transnasional yang memerlukan pemahaman kewarganegaraan yang lebih luas dan inklusif. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengakomodasi kebutuhan ini dengan memperkenalkan isu-isu global yang relevan.

 

PERMASALAHAN

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menghadapi sejumlah permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dan relevansinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran dan minat mahasiswa terhadap pendidikan kewarganegaraan. Banyak mahasiswa cenderung menganggap mata kuliah ini sebagai opsional atau tidak penting, karena tidak dianggap memiliki dampak langsung pada karier mereka di masa depan.

 

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai untuk pendidikan kewarganegaraan. Perguruan tinggi harus berinovasi dalam menyusun kurikulum yang relevan dan metode pengajaran yang menarik. Dosen perlu terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Sementara itu, mahasiswa perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dan mengambil peran dalam proses pembelajaran kewarganegaraan.

 

PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Tantangan ini perlu diatasi agar pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga berwawasan luas, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

 

Pertama, tantangan kurikulum menjadi isu utama. Kurikulum yang diterapkan sering kali kurang relevan dengan kondisi aktual masyarakat dan negara. Materi yang diajarkan cenderung bersifat teoritis dan kurang aplikatif, sehingga mahasiswa sulit mengaitkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Pengembangan kurikulum yang adaptif, dinamis, dan sesuai dengan perkembangan zaman sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan ini.

 

Kedua, metode pengajaran juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak dosen yang masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah yang dominan, sehingga mahasiswa kurang terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berbasis proyek dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan.

 

Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran masih belum optimal. Di era digital ini, teknologi seharusnya bisa menjadi alat bantu yang efektif dalam menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan. Penggunaan media digital seperti e-learning, aplikasi pendidikan, dan platform diskusi online dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pembelajaran pkn.

 

Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan serius dalam pendidikan kewarganegaraan. Banyak perguruan tinggi, terutama di daerah terpencil, kesulitan mendapatkan dosen yang memiliki pemahaman mendalam tentang kewarganegaraan dan mampu mengajarkannya dengan cara yang inovatif. Selain itu, fasilitas pendukung pembelajaran, seperti perpustakaan dan akses ke sumber informasi digital, sering kali kurang memadai ini.

 

KESIMPULAN

Dalan mengevaluasi tantangan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, dapat disimpulkan bahwa terdapat serangkaian permasalahan yang kompleks yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif. Kurangnya kesadaran dan minat mahasiswa, kurikulum yang terlalu teoritis dan tidak responsif, serta metode pengajaran yang kurang interaktif adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi nanti.

 

SARAN

Dalam menghadapi tantangan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sendiri, beberapa saran dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif. Pertama, perlu dilakukan reformasi kurikulum untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan lebih relevan dengan kebutuhan dan isu-isu aktual yang dihadapi oleh masyarakat. Kurikulum harus lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan politik yang terus berkembang pesat.

 

Kedua, ada metode pengajaran perlu diperbarui dan disesuaikan dengan preferensi dan gaya belajar mahasiswa. Pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau pembelajaran berbasis proyek, dapat meningkatkan minat dan motivasi mahasiswa dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.

 

DAFTAR PUSTAKA

Adha, M. M., Parikesit, H., Perdana, D. R., Hartino, A. T., & Ulpa, E. P. (2021). Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran PKn di Masa Pandemi Covid- 19 demi Masyarakat Taat PSBB. Yogyakarta: UNY Press

Agustina, M. (2013). Pemanfaatan E-Learning sebagai Media Pembelajaran. In Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) (Vol. 1, No. 1).

Albab, S. U. (2020). Analisis kendala pembelajaran e-learning pada era disrupsi di SMK Terpadu Al-Islahiyah Singosari Malang. Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan, 2(1), 37-46.

Akbal, M. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. In Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 485-493).

Amany, A. (2020). Quizizz sebagai Media Evaluasi Pembelajaran Daring Pelajaran Matematika. Buletin Pengembangan Perangkat Pembelajaran, 2(2).

Arnesti, N., & Hamid, A. (2015). Penggunaan media pembelajaran online–offline dan komunikasi interpersonal terhadap hasil belajar bahasa inggris. Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi Dalam Pendidikan, 2(1).

Asarina, R. (2014). Studi Eksplorasi Kendala-Kendala Guru dalam Pembelajaran IPS di SMP Wilayah Kecamatan Moyudan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

A. Sahabsari and I. M. Suwanda, “STRATEGI GURU PPKN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN DARING DI SMA NEGERI 16 SURABAYA Annisa Sahabsari I Made Suwanda Abstrak,” Kaji. Moal dan Kewarganegaraan, vol. 10, pp. 196–210, 2022.