KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS B DAN C (Lanjutan)

 

Jum'at, 12 Juli 2024

KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS B DAN C (Lanjutan)

KAJIAN VIDEO 1 KWN KELAS B DAN C (Lanjutan)

Jum'at, 12 Juli 2024

KAJIAN VIDEO 1 KWN KELAS B DAN C

PRESENTASI ARTIKEL UAS KELAS C

Jum'at, 5 Juli 2024

PRESENTASI ARTIKEL UAS KELAS C

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS C (Lanjutan)

Jum'at, 5 Juli 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS C

KAJIAN TEORI KWN MODUL 13 KELAS C (Lanjutan)

Jum'at, 28 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 13 KELAS C

KAJIAN TEORI KWN MODUL 12 KELAS B DAN C (Lanjutan)

Jum'at, 21 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 12 KELAS B DAN C

Peluang Pengembangan Infrastruktur Melalui Otonomi Daerah di Indonesia: Mengatasi Hambatan

Peluang Pengembangan Infrastruktur Melalui Otonomi Daerah di Indonesia: Mengatasi Hambatan 

Rizka Amelia Dewi (46123010181)

E-mail: ameliarizka29@gmail.com

ABSTRAK

    Otonomi daerah di Indonesia memberikan peluang besar bagi pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah. Dengan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan dan perencanaan daerah, pemerintah daerah memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Infrastruktur, Pengembangan, Hambatan, Solusi, Peluang

PENDAHULUAN

    Indonesia, dengan keragaman geografis dan demografisnya, membutuhkan infrastruktur yang kuat dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah-daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan mengembangkan potensi daerah. Salah satu aspek yang sangat penting dalam otonomi daerah adalah pengembangan infrastruktur. Infrastruktur yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan-hambatan yang menghambat pengembangan infrastruktur melalui otonomi daerah.

           

PERMASALAHAN

    Permasalahan utama dalam pengembangan infrastruktur melalui otonomi daerah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di tingkat daerah. Banyak daerah masih menghadapi kendala dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali kurang optimal, mengakibatkan proyek-proyek infrastruktur tidak terkoordinasi dengan baik. Serta regulasi yang berbelit-belit dan kurangnya kerjasama antar stakeholder yang dapat menghambat pengembangan infrastruktur yang modern dan efektif. Daerah-daerah yang memiliki keterbatasan teknologi dapat sulit untuk mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

 

PEMBAHASAN

    Otonomi daerah di Indonesia membuka peluang besar bagi pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah. Dengan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan dan perencanaan daerah, pemerintah daerah memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Peluang-Peluang Pengembangan Infrastruktur

1. Perencanaan yang Lebih Terarah: Pemerintah daerah dapat membuat perencanaan infrastruktur yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi daerah.
2. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas: Pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal: Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya lokal untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Kerjasama dengan Sektor Swasta: Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendanaan dan keahlian dalam pembangunan infrastruktur.
5. Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi peluang yang dapat dioptimalkan dalam pengembangan infrastruktur melalui otonomi daerah. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur, mulai dari proses perencanaan hingga pemeliharaan. Penggunaan teknologi juga dapat mempercepat akses informasi dan memudahkan monitoring serta evaluasi proyek infrastruktur.

 

Upaya Mengatasi Hambatan dan Optimalisasi Peluang

    Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan peluang pengembangan infrastruktur melalui otonomi daerah:

1. Peningkatan PAD: Pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah. Selain itu, dapat mencari sumber pendanaan alternatif seperti melalui skema Public-Private Partnership (PPP), memaksimalkan PAD, skema Pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dan mencari pinjaman dari lembaga keuangan internasional.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pemerintah daerah perlu mengembangkan SDM melalui pelatihan, pendidikan, pemanfaatan teknologi dan pemberian beasiswa terkait dengan manajemen infrastruktur perlu ditingkatkan agar pemerintah daerah mampu mengelola proyek infrastruktur dengan baik.
3. Penguatan Tata Kelola: Pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, proyek infrastruktur yang dikembangkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, dapat menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan serta mendorong penerapan prinsip good governance untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Penyederhanaan Regulasi: Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi untuk mempermudah investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur dan mempercepat proses perizinan serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi.
5. Kerjasama Antar Stakeholder: Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan peluang pengembangan infrastruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menyinkronkan perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Dengan adanya koordinasi yang baik antara kedua pihak, proyek infrastruktur dapat terkoordinasi dengan baik dan sinergi antara program nasional dan lokal dapat tercapai serta memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan optimal dalam pengembangan infrastruktur.

KESIMPULAN DAN SARAN

    Otonomi daerah di Indonesia telah membuka peluang bagi daerah-daerah untuk mengembangkan infrastruktur yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, masih banyak hambatan yang dihadapi oleh daerah-daerah dalam mengembangkan infrastruktur, seperti keterbatasan sumber daya dan biaya. Oleh karena itu, daerah-daerah harus melakukan koordinasi yang baik dengan pusat pemerintahan, mengelola sumber daya dengan lebih baik, mengembangkan sumber daya manusia, dan mengembangkan teknologi yang modern dan efektif untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.

 

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. (2013). Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah Otonom Baru di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat). Jurnal Ilmu Administrasi, X(2).

KPBU. (2022). Pembangunan Daerah melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/77-224/umum/kajian-opini-publik/pembangunan-daerah-melalui-skema-kerja-sama-pemerintah-dan-badan-usaha

Utomo, W. (2017, November 6). Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas. https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/

KAJIAN TEORI KWN MODUL 11 KELAS C (LANJUTAN)

Jum'at, 14 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 11 KELAS C (LANJUTAN)

KAJIAN TEORI KWN MODUL 10 KELAS C (LANJUTAN)

 Jum'at, 14 Juni 2024

 KAJIAN TEORI KWN MODUL 10 KELAS C (LANJUTAN)

KAJIAN TEORI KWN MODUL 9 (KELAS C) (Lanjutan)

Jum'at, 7 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN 

MODUL 9 

(KELAS C)

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8 (Lanjutan) DAN PRESENTASI ARTIKEL PERSIAPAN TB 2 (Lanjutan) KELAS C

Jum'at, 31 Mei 2024

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8  (Lanjutan) 

DAN PRESENTASI ARTIKEL PERSIAPAN TB 2 (Lanjutan) 

KELAS C

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8 KELAS C (Lanjutan)

Jum'at, 31 Mei 2024

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8 KELAS C 

 

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 7) KELAS B DAN C (Lanjutan)

Jum'at, 17 Mei 2024

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 7) KELAS B DAN C

C47. Pendidikan Kewarganegaraan dan Partisipasi Mahasiswa dalam Pembangunan Nasional

 Pendidikan Kewarganegaraan dan Partisipasi Mahasiswa dalam Pembangunan Nasional

Rizka Amelia Dewi (46123010181)

E-mail: ameliarizka29@gmail.com

Abstrak

     Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam sistem pendidikan karena mempunyai tujuan membentuk karakter warga negara dan memberikan wawasan serta pemahaman mengenai nilai dan prinsip negara. Pendidikan kewarganegaraan menanamkan kesadaran bagi warga negara terkait hak dan kewajiban untuk aktif, demokratis, dan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban warga negara tersebut perlu digaungkan terutama bagi para generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan bangsa, dalam artikel ini Penulis menitikberatkan peran mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya perlu mengenali landasan ideologis negara, tetapi mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat rasa nasionalisme, cinta tanah air dan menguatkan mereka menghadapi pengaruh globalisasi dan pembangunan nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pembangunan nasional dan mengidentifikasi strategi mengatasi hambatan partisipasi tersebut.

     Metode yang digunakan dalam artikel ini dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi mahasiswa dalam pembangunan nasional.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Partisipasi Mahasiswa, Pembangunan Nasional, Peran Mahasiswa

Pendahuluan

     Sebagai generasi muda penerus bangsa, mahasiswa mengemban peran strategis dalam pembangunan nasional. Posisi mahasiswa saat ini seringkali dijuluki sebagai problem solver dan agent of change atau agen perubahan yang membawa kemajuan bagi bangsa dan negara melalui pembangunan nasional . Namun, mereka memerlukan suatu pondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pendidikan yang mumpuni, bukan hanya sekadar akademik tetapi juga dalam bidang karakter dan wawasan kebangsaan.

     Merphin Panjaitan (1998) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi Warga Negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan merupakan bekal penting untuk mahasiswa memahami pengetahuan terkait nilai, prinsip, hak dan kewajiban warga negara serta menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme dan semangat pengabdian bagi warga negara, terutama mahasiswa. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mencetak mahasiswa yang tidak hanya terampil dalam bidang akademik tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap pembangunan nasional.

Permasalahan

     Saat ini, meski pendidikan kewarganegaraan sudah diajarkan di perguruan tinggi, namun masih ada permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran mahasiswa akan pembangunan nasional?
2. Sebenarnya apa peran mahasiswa dalam pembangunan nasional?
3. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pembangunan nasional?

Pembahasan

     Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam segala aspek untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.  Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh A. Ubaedillah (2011) yaitu untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang antara lain: 

1. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; 
3. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

     Jika pendidikan kewarganegaraan berjalan secara efektif, tentunya dapat memaksimalkan potensi mahasiswa menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Dengan pemahaman terkait nasionalisme, HAM, demokrasi dan pluralisme dalam pendidikan kewarganegaraan ini, mahasiswa dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat melalui ide yang kreatif dan inovatif yang sangat diperlukan untuk memajukan negara.

     Mahasiswa berperan penting dalam pembangunan nasional yaitu mahasiswa sebagai agent of change atau pembawa perubahan bagi masyarakat dengan mendorong inovasi dan kemajuan, mahasiswa sebagai pengawas pembangunan dan penilai keberhasilan dari suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, mahasiswa sebagai agen pendidikan yang mengedukasi dan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, mahasiswa sebagai agen perdamaian yang menyuarakan budaya toleransi dan fasilitator dialog saat konflik untuk menciptakan perdamaian, serta menjadi agen pembangunan melalui pengabdian bagi masyarakat daerah terpencil dan tertinggal agar menggali potensi yang ada dan memajukan daerah tersebut. Maka, sudah seharusnya mahasiswa bersikap proaktif terhadap pemerintah dan bangsa Indonesia serta mengambil peran untuk membuat bangsa ini lebih baik kedepannya. Karena yang akan meneruskan pembangunan ini di masa datang adalah generasi muda, terutama mahasiswa.

     Namun, di kehidupan nyata hal ini tidak selaras. Masih banyak mahasiswa yang kurang berminat dan enggan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hal ini dipicu oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya minat dan kesadaran, minimnya wadah berpartisipasi, dan kendala sumber daya yang ada. Maka, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi generasi muda terutama mahasiswa dalam pembangunan nasional ini. Berikut strategi dan solusi yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan kesadaran melalui pendidikan. Contohnya dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan mengadakan sosialisasi.
2. Menyediakan wadah partisipasi. Contohnya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan seperti pengabdian masyarakat, KKN, organisasi mahasiswa, dan diberikan akses yang mudah.
3. Mengatasi kendala sumber daya dengan diberikan dukungan dana serta fasilitas akses pelatihan. 
4. Memperkuat peran media massa dengan menyiarkan informasi partisipasi mahasiswa agar meningkatkan kesadaran dan memotivasi mahasiswa lain untuk berpartisipasi.

     Upaya untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pembangunan nasional adalah tugas bersama. Diperlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak agar tujuan tersebut tercapai. Dengan implementasi yang tepat, diharapkan peran mahasiswa dalam pembangunan nasional dapat meningkat dan membawa hal positif bagi bangsa dan negara.

Kesimpulan dan Saran

     Pendidikan kewarganegaraan berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter mahasiswa. Hal tersebut dapat memicu tumbuhnya kesadaran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Maka, diperlukan adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan generasi muda yang berkarakter Pancasila dan sadar akan peran dan tanggung jawabnya dengan upaya melalui pendidikan, ketersediaan wadah partisipasi, dan difasilitasi di berbagai sumber daya yang dibutuhkan.

Daftar Pustaka

Martadinata, Arnan Muflihady. “Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Di Indonesia.” Idea : Jurnal Humaniora, 4 Apr. 2019, pp. 1–6.

Media, Kompas Cyber. “Pengertian PKn Menurut Para Ahli.” KOMPAS.com, 28 Dec. 2021, www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/184633769/pengertian-pkn-menurut-para-ahli. Accessed 30 May 2024.

Nurlaela, Eli, et al. “Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa Milenial.” Amafrad Press, vol. 0, no. 0, 23 Februari 2023.

Peran Mahasiswa Dalam Perubahan Ekonomi Dan Politik Nasional. dit-mawa.upi.edu/peran-mahasiswa-dalam-perubahan-ekonomi-dan-politik-nasional/.

Sholikah, Mar’atus. Model Pembelajaran Everyone Is a Teacher Here Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn – SMK Budi Utomo. 23 Desember 2022.

PRESENTASI REVIEW ETIKA PEMERINTAHAN KELAS C (Lanjutan)

Jum'at, 3 Mei 2024

PRESENTASI REVIEW ETIKA PEMERINTAHAN KELAS C (Lanjutan)

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 6 KELAS C (Bag 3) & KELAS B (Bag 3)

Jum'at, 3 Mei 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 6

KELAS C (Bag 3) & KELAS B(Bag 3)

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN 4 (KELAS B DAN C) LANJUTAN

Jum'at, 19 April 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN 4 (KELAS B DAN C) LANJUTAN

PRESENTASI VIDEO INDONESIAKU KELAS B DAN C

Jum'at, 19 April 2024

PRESENTASI VIDEO INDONESIAKU 

KELAS A DAN B

 

LIPUTAN INDONESIAKU: Esensi Mudik: Menelisik Lebih Dalam Makna dari Mudik

Esensi Mudik: Menelisik Lebih Dalam Makna dari Mudik

Oleh Rizka Amelia Dewi (C47)

TANAH AIRKU

Ciptaan: Ibu Soed

Tanah airku tidak kulupakan

Kan terkenang selama hidupku

Biarpun saya pergi jauh

Tidak kan hilang dari kalbu

Tanah ku yang kucintai

Engkau kuhargai

Walaupun banyak negri kujalani

Yang masyhur permai dikata orang

Tetapi kampung dan rumahku

Di sanalah kurasa senang

Tanahku tak kulupakan

Engkau kubanggakan

      Tradisi mudik dan makna familiar yang terngiang bagi sebagian masyarakat Indonesia adalah perjalanan kembali ke kampung halaman sebelum hari raya, salah satunya adalah Idul Fitri. Namun, jika kita menelisik lebih dalam, tradisi ini bukanlah sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah perjalanan yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta tanah air di dalamnya.

        Sejauh apapun kaki kita melangkah dan sejauh apapun jarak memisahkan hingga berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kilometer jaraknya sekalipun, lagi-lagi pada momen ini kita akan kembali ke kampung halaman. Tanpa disadari bahwa alasan yang membawa kita kembali adalah kerinduan dan rasa cinta tanah air, cinta pada tanah kelahiran. Seperti penggalan lirik pada lagu Tanah Airku karya Ibu Soed di atas bahwa "Biarpun saya pergi jauh ... tidak kan hilang dari kalbu".

       Mudik juga adalah momentum untuk merajut kembali tali silaturahmi yang mungkin terputus karena kesibukan sehari-hari dan memperkuat rasa persatuan dalam diri yang sempat terpisahkan oleh jarak. Selain itu, mudik juga memungkinkan kita membangun jembatan pemahaman yang lebih baik terhadap budaya dan tradisi yang berbeda antara tanah kelahiran kita dengan tanah rantau.

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) 1 KELAS B (3) DAN C (2)

Jum'at, 5 April 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) 1 KELAS B (3) DAN C (2)