KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B (Lanjutan)

Jum'at, 5 Juli 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B

PRESENTASI ARTIKEL UAS KELAS B

Jum'at, 28 Juni 2024

PRESENTASI ARTIKEL UAS KELAS B

 

KAJIAN TEORI KWN MODUL 13 KELAS B (Lanjutan)

Jum'at, 28 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 13 KELAS B

KAJIAN TEORI KWN MODUL 12 KELAS B (Lanjutan)

Jum'at, 21 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 12 KELAS B 

Implementasi Otonomi Daerah di Bangka Belitung: Pengelolaan Sumber Daya Tambang.

 

Implementasi Otonomi Daerah di Bangka Belitung: 
Pengelolaan Sumber Daya Tambang.

Kayla Maharani Ardyn (B36)
46123010108

Abstrak

Bangka Belitung, provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia, dihadapkan pada tantangan dalam mengelola sumber daya tambang secara berkelanjutan dan berkeadilan pasca diberlakukannya otonomi daerah. Artikel ini membahas implementasi otonomi daerah di Bangka Belitung dalam konteks pengelolaan sumber daya tambang, dengan fokus pada analisis pergeseran kewenangan, dampak ekonomi dan sosial, serta strategi untuk optimalisasi pengelolaan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Bangka Belitung, Pengelolaan Sumber Daya Tambang, Timah, Pertambangan.

Pendahuluan

Bangka Belitung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor tambang. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih independen dalam mengelola sumber daya tambang. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana implementasi otonomi daerah di Bangka Belitung telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya tambang. Otonomi daerah di Indonesia, yang diinisiasi melalui UU No. 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya, termasuk sumber daya tambang. Di Bangka Belitung, provinsi yang kaya akan timah, otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya tambang yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Permasalahan

Namun, implementasi otonomi daerah di Bangka Belitung dalam konteks pengelolaan sumber daya tambang masih diwarnai berbagai permasalahan. Sebelum adanya otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki wewenang yang luas dalam mengelola sumber daya tambang. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya tambang secara efektif. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya tambang. Pergeseran kewenangan dari pusat ke daerah belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan secara efektif. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih regulasi, inkonsistensi penegakan hukum, dan lemahnya koordinasi antar-stakeholder.

Permasalahan lainnya adalah dampak ekonomi dan sosial dari pertambangan timah. Eksploitasi yang berlebihan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah, serta degradasi hutan. Di sisi lain, pertambangan timah juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Pembahasan

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya tambang di Bangka Belitung dalam era otonomi daerah, diperlukan beberapa strategi. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kedua, perlu dilakukan koordinasi yang kuat antar-stakeholder, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pengusaha tambang. Ketiga, perlu dilakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan timah. Implementasi otonomi daerah di Bangka Belitung telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya tambang. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih independen dalam mengelola sumber daya tambang.

Kesimpulan

Implementasi otonomi daerah di Bangka Belitung menghadirkan peluang dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya tambang. Dengan strategi yang tepat, otonomi daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pengelolaan sumber daya tambang yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Saran

Pemerintah daerah harus terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya tambang agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya lainnya seperti pertanian dan perkebunan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis secara mendalam dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pertambangan timah di Bangka Belitung. Diperlukan juga pengembangan model pengelolaan sumber daya tambang yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal.

 

Daftar Pustaka

·       UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

·       UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

·       Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

·       Innovative: Journal of Social Science Research

·       Bappeda Belitung. (2022). Kemandirian Fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Pasca Desentralisasi. 

·       BPS. (2022). Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

·       Pemprov Bangka Belitung. (2022). Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 11) KELAS B (Lanjutan)

Jum'at, 14 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 11) KELAS B

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 10) KELAS B (Lanjutan)

Jum'at, 14 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 10) KELAS B

KAJIAN TEORI KWN MODUL 9 (KELAS B) (Lanjutan)

Jum'at, 7 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN 

MODUL 9 

(KELAS B)

PRESENTASI ARTIKEL PERSIAPAN TB 2 KELAS B

Jum'at, 31 Mei 2024

PRESENTASI ARTIKEL PERSIAPAN TB 2 KELAS B

 

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8 KELAS B (Lanjutan)

Jum'at, 31 Mei 2024

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8 KELAS B

PRESENTASI REVIEW VIDEO ETIKA PEMERINTAHAN (KELAS B DAN C)

Jum'at, 17 Mei 2024

PRESENTASI REVIEW VIDEO ETIKA PEMERINTAHAN 

(KELAS B DAN C)

 

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 7) KELAS B (Lanjutan)

Jum'at, 17 Mei 2024

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 7) KELAS B

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: ANTARA TEORI DAN PRAKTIK

 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: ANTARA TEORI DAN PRAKTIK.

Kayla Maharani Ardyn (B36)

46123010108

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata kuliah esensial bagi

mahasiswa untuk membekali mereka dengan pengetahuan, nilai, dan keterampilan

sebagai warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan demokratis. Namun,

seringkali terdapat kesenjangan antara teori PKn yang diajarkan di kelas dengan

praktiknya dalam kehidupan nyata. Artikel ini bertujuan untuk merefleksikan

hubungan antara teori dan praktik PKn dengan fokus pada permasalahan dan solusi

yang dihadapi mahasiswa.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Teori, Praktik, Mahasiswa,

Kesenjangan, Implementasi, Efektivitas, Partisipasi, Tantangan, Solusi

Pendahuluan

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita

bangsa. Oleh karena itu, PKn menjadi mata kuliah esensial untuk membekali mereka dengan

pengetahuan, nilai, dan keterampilan sebagai warga negara yang aktif, bertanggung jawab,

dan demokratis.

Namun, dalam kenyataannya, terdapat kesenjangan antara teori PKn yang diajarkan di kelas

dengan praktiknya dalam kehidupan nyata. Hal ini dapat dilihat dari minimnya partisipasi

mahasiswa dalam kegiatan politik dan sosial, serta rendahnya kesadaran mereka terhadap

hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Permasalahan

Kesenjangan antara teori dan praktik PKn disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Kurikulum PKn yang kurang kontekstual: Materi PKn seringkali terlalu teoritis dan tidak
relevan dengan realitas kehidupan masyarakat.
2. Metode pembelajaran yang monoton: Metode ceramah dan diskusi yang dominan dalam
pembelajaran PKn kurang mendorong partisipasi aktif mahasiswa.
3. Kurangnya keterkaitan antara PKn dengan disiplin ilmu lain: PKn seringkali diajarkan
sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri, tanpa diintegrasikan dengan disiplin ilmu lain
seperti sosiologi, politik, dan ekonomi.
4. Minimnya sarana dan prasarana: Kurangnya dukungan sarana dan prasarana, seperti
laboratorium dan ruang simulasi, menghambat pelaksanaan pembelajaran PKn yang efektif.
5. Budaya apatisme politik: Budaya apatisme politik yang masih marak di masyarakat turut
memengaruhi rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan politik dan sosial.

Pembahasan

Untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik PKn, diperlukan upaya komprehensif

dari berbagai pihak, di antaranya:

– Mengembangkan kurikulum PKn yang kontekstual: Materi PKn perlu diperbarui dan

disesuaikan dengan realitas kehidupan masyarakat saat ini.

– Melaksanakan pembelajaran PKn yang aktif dan partisipatif: Metode pembelajaran yang

variatif dan inovatif, seperti simulasi, studi kasus, dan proyek pembelajaran, perlu

diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa.

– Mengintegrasikan PKn dengan disiplin ilmu lain: PKn perlu diintegrasikan dengan disiplin

ilmu lain untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada mahasiswa.

– Meningkatkan sarana dan prasarana: Dukungan sarana dan prasarana yang memadai,

seperti laboratorium dan ruang simulasi, diperlukan untuk mendukung pelaksanaan

pembelajaran PKn yang efektif.

– Menumbuhkan budaya partisipasi politik: Budaya partisipasi politik perlu ditumbuhkan

melalui edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa tentang pentingnya partisipasi mereka

dalam proses demokrasi.

Kesimpulan

PKn memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan

bertanggung jawab. Untuk mewujudkan peran tersebut, diperlukan upaya serius untuk

menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik PKn. Dengan menerapkan berbagai

solusi yang telah dibahas, diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang

mampu mewujudkan cita-cita bangsa.

Saran

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait faktor-faktor yang

menyebabkan kesenjangan antara teori dan praktik PKn, serta untuk mengembangkan

model pembelajaran PKn yang lebih efektif. Di samping itu, perlu dilakukan kolaborasi

antara akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi

yang tepat untuk meningkatkan kualitas PKn di Indonesia. Penelitian tentang PKn perlu

terus dilakukan dengan fokus pada berbagai aspek, seperti: Pengembangan model-model

pembelajaran PKn yang inovatif dan efektif. Pengembangan bahan-bahan ajar PKn yangberkualitas Peningkatan kompetensi guru PKn Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

PKn Evaluasi efektivitas implementasi PKn di Indonesia

Dengan demikian, PKn dapat menjadi mata pelajaran yang lebih bermakna dan bermanfaat

bagi peserta didik dan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn

https://ppkn.fkip.uns.ac.id/journals/

https://www.ums.ac.id/en/course/UMS20212

http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/24142/1/PENDIDIKAN%

PRESENTASI VIDEO INDONESIAKU KELAS B (Lanjutan)

Jum'at, 3 Mei 2024

PRESENTASI VIDEO INDONESIAKU 

KELAS B (Lanjutan)

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 6 KELAS B (Bag 2)

Jum'at, 3 Mei 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 6 KELAS B (Bag 2)

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN 4 (KELAS B) LANJUTAN

Jum'at, 19 April 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN 4 

(KELAS B) LANJUTAN

LIPUTAN INDONESIAKU: LIBUR LEBARAN

 

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) 1 KELAS B (2)

Jum'at, 5 April 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) 1 KELAS B (2)

PRESENTASI ARTIKEL KEWARGANEGARAAN (PAK) 1 KELAS B

Jum'at, 5 April 2024

PRESENTASI ARTIKEL KEWARGANEGARAAN (PAK) 1

KELAS A

PENDIDIKAN DAN IDENTITAS NASIONAL: PERAN SEKOLAH MEMBENTUK KESADARAN KEBANGSAAN

 PENDIDIKAN DAN IDENTITAS NASIONAL: PERAN SEKOLAH

          MEMBENTUK KESADARAN KEBANGSAAN

Oleh: Kayla Maharani Ardyn

NIM: 46123010108 (B36)

            (Mahasiswi S-1 Psikologi, Universitas Mercu Buana  )

e-mail: kaylakiwa.09@gmail.com

 

 

ABSTRAK

Pendidikan dan identitas nasional adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan kesadaran bangsa. Peran sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk kesadaran nasional siswa.