KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS B

12 Juli 2024

KAJIAN VIDEO 2 KWN KELAS B

Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Langkah Menuju Efesiensi

Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Langkah Menuju Efesiensi 

Link Youtube : https://youtu.be/aS37Y77c8sg

KAJIAN TEORI KWN MODUL 13 KELAS B

 

Jum'at, 28 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 13 KELAS B

KAJIAN TEORI KWN MODUL 12 KELAS B

Jum'at, 21 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 12 KELAS B

Artikel KWN Persiapan UAS : Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Langkah Menuju Efesiens

Nama : Dony Sadewo

NIM : 41421010024 (B-16)

Mind Map

Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Langkah Menuju Efesiensi

ABSTRAK

Dalam upaya meningkatkan efisiensi administrasi publik di Indonesia, dua konsep penting adalah good governance dan reformasi birokrasi. Artikel ini melihat bagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan hal-hal untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dan reformasi birokrasi, dan mengevaluasi bagaimana hal-hal ini berdampak pada kinerja birokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan besar, masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan untuk mencapai tingkat efisiensi yang diinginkan.

KATA KUNCI : Good governance, reformasi birokrasi, efisiensi, administrasi publik, Indonesia

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi dan good governance adalah dua komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Good governance mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, reformasi birokrasi adalah upaya untuk memperbaiki struktur dan fungsi birokrasi agar lebih efisien dan efektif dalam menyediakan layanan publik. Kedua ide ini telah menjadi fokus utama dalam berbagai kebijakan pemerintah di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

PERMASALAHAN

Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk menerapkan pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi di Indonesia, masih ada beberapa masalah yang menghalangi kemajuan tersebut. Beberapa masalah utama termasuk:

1. Tidak ada kejelasan dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya publik.

2. Budaya birokrasi saat ini seringkali rigid dan tidak berubah.

3. kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

4. Korupsi tinggi di semua tingkatan pemerintahan.

PEMBAHASAN

1. Upaya Penerapan Good Governance: Banyak kebijakan yang telah dibuat pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti e-government dan pelaporan keuangan yang lebih terbuka. Namun, resistensi birokrasi dan ketidaktahuan tentang pentingnya good governance sering menghalangi pelaksanaannya di lapangan.

2. Reformasi Birokrasi: Perbaikan prosedur, peningkatan kemampuan aparatur sipil negara (ASN), dan penerapan sistem meritokrasi adalah beberapa contoh reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Namun, perubahan budaya kerja birokrat memerlukan waktu dan komitmen yang kuat.

3. Dampak dan Evaluasi: Penerapan good governance dan reformasi birokrasi memiliki beberapa hasil positif, seperti peningkatan efisiensi pelayanan publik dan pengurangan tingkat korupsi di beberapa sektor. Namun, efek ini tidak merata, dan masih banyak daerah yang belum menerapkan prinsip-prinsip ini.

KESIMPULAN

Implementasi good governance dan reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efisiensi yang diinginkan. Perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, peningkatan partisipasi masyarakat, dan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki budaya kerja birokrasi.

Saran

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah perlu terus mendorong keterbukaan informasi dan meningkatkan mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan sumber daya publik yang lebih baik.
2. Perubahan Budaya Birokrasi: Upaya untuk mengubah budaya kerja birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi ASN.
3. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus lebih dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kepentingan publik benar-benar diutamakan.
4. Penguatan Sistem Anti-Korupsi: Perlu adanya langkah-langkah tegas untuk memberantas korupsi, termasuk penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan.

Daftar Pustaka

1. Dwiyanto, A. (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
2. Farazmand, A. (2004). Innovation in Strategic Human Resource Management: Building Capacity in the Age of Globalization. Praeger.
3. Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley.
4. Santoso, H. (2010). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. PT Gramedia Pustaka Utama.
5. World Bank. (1994). Governance: The World Bank's Experience. Washington, D.C.: World Bank.

PRESENTASI ARTIKEL PERSIAPAN TB 2 (KELAS B)

Jum'at, 7 Juni 2024

PRESENTASI ARTIKEL PERSIAPAN TB 2 

(KELAS B)

KAJIAN TEORI KWN MODUL 9 (KELAS B)

Jum'at, 7 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN 

MODUL 9 

(KELAS B)

 

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8 KELAS B

Jum'at, 31 Mei 2024

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8 KELAS B

 

Tugas Artikel Persiapan TB 2 : Peran dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi

Nama :      Dony Sadewo

  NIM :       41421010024 (B16)

Fakultas :   Teknik

MIND MAP

Peran dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi

Abstrak:

Kesenjangan sosial ekonomi adalah masalah yang kompleks dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan dapat berperan penting dalam mengatasi kesenjangan ini dengan membantu individu menjadi warga negara yang baik dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Artikel ini membahas peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan memberikan beberapa saran untuk meningkatkan peran ini.

Kata Kunci: Kesenjangan Sosial Ekonomi, Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Bangsa, Pembangunan Karakter.

Pendahuluan:

Kesenjangan sosial ekonomi adalah masalah yang umum terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Masalah ini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengatasi kesenjangan ini dengan membantu individu menjadi warga negara yang baik dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Permasalahan:

Masalah kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia sangat kompleks dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan ini antara lain ketidakmerataan pendapatan, perbedaan pembangunan antara masyarakat perkotaan dan pesisir, dan kurangnya aksesibilitas menuju pendidikan.

Pembahasan:

Pendidikan kewarganegaraan dapat berperan penting dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dengan membantu individu menjadi warga negara yang baik dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan ini dapat membantu individu mengenal, menyadari, dan menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dan menjadikannya perilaku yang sesuai. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dapat membantu individu memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik.

Kesimpulan:

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia. Pendidikan ini dapat membantu individu menjadi warga negara yang baik dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

Saran:

- Pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

- Pendidikan kewarganegaraan harus berfokus pada pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

- Pendidikan kewarganegaraan harus membantu individu memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik.

Daftar Pustaka:

Abdain, 2014. "Mengatasi Dan Menyikapi Kesenjangan Sosial Dengan Penerapan Ekonomi Syariah."

Astri, 2011. "Kesenjangan Sosial Ekonomi: Analisis Teoretis dan Empiris."

Kaelan, 2010. "Pendidikan Kewarganegaraan: Kontribusi dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda."

Meyrizki & Pandjaitan, 2011. "Kesenjangan Sosial Ekonomi: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi."

Nur Farida, 2019. "Representasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Dengan Perkotaan Dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramodya Ananta Toer."

Syawie, 2011. "Kesenjangan Sosial Ekonomi: Dampak pada Kondisi Psikologis Bangsa."

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 6 KELAS B (Bag 1)

Jum'at, 3 Mei 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 6 

KELAS B (Bag 1)

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 5 KELAS B

Jum'at, 26 April 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 5 

KELAS B

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN 4 (KELAS B)

Jum'at, 19 April 2024 

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN 4 (KELAS B)

PRESENTASI ARTIKEL KWN 1 (LANJUTAN) KELAS B

Jum'at, 19 April 2024

PRESENTASI ARTIKEL KWN 

(LANJUTAN) KELAS B

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) 1 KELAS B (1)

Jum'at, 5 April 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) 1 KELAS B (1)

FRAKSI D TANGAPAN TENTANG PEMILIHAN UMUM CAPRES DAN CAWAPRES 2024

 TANGAPAN TENTANG PEMILIHAN UMUM CAPER DAN CAWAPRES 2024

FRAKSI D

ANGGOTA:

• DONY SADEWO (41421010024) (B16)
• DIMAS RAFI HAMDANI (41421010026) (B17)
• ABDUL RASYID IHSAN .N (41421010030) (B18)
• MUHAMMAD IHSAN .A (42322010112) (B20)

TUGAS ARTIKEL INDIVIDU KEWARGANEGARAAN

 POLITIK IDENTITAS : Konflik dan Stabilitas dalam Negara Multikultural

NAMA : DONY SADEWO

NIM : 41421010024 (B16)

PROGRAM STUDI : TEKNIK ELEKTRO

MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN

DOSEN PENGAMPU : Atep Afiya Hidayat, Ir, MP

MIND MAP

ABSTRAK

Politik identitas tengah mengalami peningkatan signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun identitas nasional memainkan peran penting dalam menyatukan masyarakat, kehadiran identitas lain seperti agama, etnis, dan ras seringkali menjadi sumber konflik yang dapat mengancam stabilitas negara. Artikel ini membahas dampak konflik antara identitas nasional dan identitas lainnya terhadap stabilitas negara.

Kata Kunci: Politik identitas, identitas nasional, stabilitas negara, konflik, persatuan bangsa.

Pendahuluan:

Indonesia, yang dikenal dengan keragaman suku, agama, ras, dan budaya, menghadapi tantangan politik identitas yang semakin meningkat. Identitas nasional dianggap sebagai perekat masyarakat, namun, munculnya politik identitas telah menciptakan konflik antar kelompok yang berpotensi mengancam stabilitas negara.

Permasalahan:

Konflik antara identitas nasional dan identitas lainnya bisa muncul dalam berbagai bentuk, termasuk:

Sentimen agama: Pemanfaatan isu agama dalam ranah politik dapat mengakibatkan perpecahan di antara komunitas agama.

Etnisitas: Persaingan atas sumber daya atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas dapat memicu konflik antar etnis.

Rasisme: Perbedaan dalam ras sering kali menjadi alasan untuk diskriminasi dan prasangka terhadap kelompok tertentu.

Pembahasan:

Konflik antar identitas berpotensi mengganggu stabilitas negara melalui beberapa cara, termasuk:

Melemahkan persatuan masyarakat: Konflik antar kelompok dapat mengikis rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

Mengganggu keamanan: Konflik dapat memicu kerusuhan dan kekerasan yang mengancam keamanan nasional.

Melambatkan proses pembangunan: Fokus pemerintah yang terbagi untuk menangani konflik dapat menghambat kemajuan pembangunan nasional.

Kesimpulan dan Saran:

Konflik antar identitas dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk:

Memperkuat identitas nasional: Pemerintah dan masyarakat perlu bersatu untuk memperkuat identitas nasional sebagai pengikat masyarakat.

Membangun toleransi: Tumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati di antara beragam kelompok identitas.

Penegakan hukum yang tegas: Tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku provokasi dan kekerasan diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik.

Daftar Pustaka:

• Brubaker, Rogers. (2004). Ethnicity Without Groups. Harvard University Press.
• https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_identitas
• Kaufmann, Eric. (2018). Whiteness Studies: The New History of Race in America. Cambridge University Press.
• https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/24/menjaga-indonesia-dari-politik-identitas
• Mamdani, Mahmood. (2001). When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda. Princeton University Press.