KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B

Jum'at, 5 Juli 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B

GOOD GOVERNANCE DALAM SEKTOR KESEHATAN: TANTANGAN DAN SOLUSI DI INDONESIA

 

GOOD GOVERNANCE DALAM SEKTOR KESEHATAN: TANTANGAN DAN SOLUSI DI INDONESIA

Oleh:

Nabilla Silvyani Gustoro

NIM 41721010033 / B19

nabillasilvyani@gmail.com

 

 

 

ABSTRAK

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam sektor kesehatan merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Kepemerintahaan yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas yang harus diterapkan di semua tingkatan sistem kesehatan. Artikel ini mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapan good governance di sektor kesehatan Indonesia, termasuk korupsi, kurangnya transparansi, dan partisipasi publik yang minim. Selain itu, solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan kapasitas institusi kesehatan, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam upaya memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci; good governance, pemerintah, kepemerintahan, sistem, sektor kesehatan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi public, korupsi, teknologi, informasi, Indonesia, kebijakan, Kesehatan, reformasi.

 

PENDAHULUAN

Sektor kesehatan merupakan salah satu elemen krusial dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Kesehatan yang baik merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya untuk mencapai layanan kesehatan yang berkualitas dan merata masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengatasi tantangan tersebut adalah penerapan prinsip-prinsip good governance.

Good governance dalam sektor kesehatan mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas pengelolaan. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah mendasar seperti korupsi, inefisiensi, dan ketidakmerataan akses layanan kesehatan. Namun, implementasi good governance tidaklah mudah dan memerlukan komitmen serta kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

 

PERMASALAHAN

Penerapan good governance dalam sektor kesehatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa permasalahan utama yang sering muncul adalah sebagai berikut:

1.     Korupsi dan Inefisiensi

Praktik korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari pengadaan alat kesehatan, distribusi obat-obatan, hingga alokasi anggaran. Selain itu, inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya kesehatan juga mengakibatkan pemborosan dan penurunan kualitas layanan.

1.     Kurangnya Transparansi

Informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan program kesehatan sering kali tidak tersedia secara terbuka, sehingga sulit bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi pelaksanaannya.

2.     Partisipasi Publik yang Rendah

Minimnya mekanisme yang melibatkan masyarakat secara aktif mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3.     Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan

Banyak daerah terpencil yang masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, baik dari segi fasilitas maupun tenaga medis.

4.     Kapasitas Institusi Kesehatan yang Lemah

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sering kali menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas ini.

5.     Teknologi dan Infrastruktur yang Tidak Memadai

Infrastruktur yang tidak memadai, termasuk fasilitas kesehatan yang kurang lengkap, juga menjadi tantangan yang harus diatasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan good governance dalam sektor kesehatan di Indonesia. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan.

 

PEMBAHASAN

Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penerapan good governance di sektor kesehatan Indonesia, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pembahasan ini akan menguraikan solusi-solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas sistem kesehatan. Yaitu:

 

Peningkatan Transparansi

Transparansi dalam sektor kesehatan dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah yaitu dengan mengimplementasi sistem informasi manajemen kesehatan (SIMKES) yang terintegrasi dapat membantu memantau pengeluaran anggaran, distribusi obat, dan kinerja fasilitas kesehatan secara real-time.Data terkait anggaran, kebijakan, dan program kesehatan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Portal informasi publik dapat menjadi salah satu sarana untuk mencapai transparansi ini.

 

Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui penerapan sistem audit yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kesehatan dapat memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan peraturan dan tidak terjadi penyimpangan, serta menindak tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di sektor kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan mendorong budaya akuntabilitas.

 

Peningkatan Partisipasi Publik

Membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan keluhan terkait layanan kesehatan, seperti hotline pengaduan dan survei kepuasan. Forum-forum konsultasi yang melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan kesehatan juga perlu diadakan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

 

Pengembangan Kapasitas Institusi Kesehatan

Untuk meningkatkan kapasitas institusi kesehatan, diperlukan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan manajer institusi kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, termasuk untuk pengadaan fasilitas dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

 

Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan, perlu dilakukan dengan membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah terpencil untuk memastikan semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Dan mendorong distribusi tenaga kesehatan yang merata dengan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia bekerja di daerah terpencil.

 

Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi

Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi sistem kesehatan melalui Sistem Elektronik Rekam Medis (EHR) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen data pasien dan memudahkan akses informasi medis bagi tenaga kesehatan. Layanan telemedicine juga dapat memperluas akses kesehatan terutama di daerah terpencil, memungkinkan konsultasi medis jarak jauh.

 

KESIMPULAN

Penerapan good governance di sektor kesehatan Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan keadilan layanan kesehatan. Tantangan utama seperti korupsi, kurangnya transparansi, partisipasi publik yang rendah, dan kesenjangan akses harus diatasi melalui langkah-langkah strategis. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan transparansi dengan teknologi informasi, penguatan akuntabilitas melalui audit dan penegakan hukum, serta peningkatan partisipasi publik melalui mekanisme umpan balik dan forum konsultasi. Pengembangan kapasitas institusi kesehatan dan pemanfaatan teknologi seperti rekam medis elektronik dan telemedicine juga krusial. Dengan pendekatan komprehensif ini, prinsip-prinsip good governance dapat terwujud, menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://www.depkes.go.id/article/view/21013000002/strategic-plan-2020-2024.html

https://www.bpkp.go.id/berita/read/23619/0/Penerapan-Good-Governance-dalam-Sektor-Kesehatan.bpkp

https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi/laporan-tahunan

 

KAJIAN TEORI KWN MODUL 13 KELAS B

 

Jum'at, 28 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 13 KELAS B

KAJIAN TEORI KWN MODUL 12 KELAS B

Jum'at, 21 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 12 KELAS B

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MAHASISWA KEWARGANEGARAAN

 

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MAHASISWA

KEWARGANEGARAAN

Oleh:

Nabilla Silvyani Gustoro

NIM 41721010033 / B19

nabillasilvyani@gmail.com

 

ABSTRAK

Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa melibatkan penerapan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ideologi negara Indonesia ini, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mahasiswa diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai ini dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam lingkungan akademik maupun sosial. Implementasi ini mencakup pengembangan sikap toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, semangat gotong royong, demokrasi dalam pengambilan keputusan, serta keadilan sosial. Mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan yang dapat menginspirasi masyarakat luas untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci; pancasila, nilai pancasila, implementasi, mahasiswa, kehidupan sosial, toleransi, keberagaman, demokrasi, keadilan sosial, landasan perilaku, sikap.

 PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, hingga lingkungan sosial dan negara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa.

Mahasiswa memiliki peran strategis dalam menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Sebagai individu yang berada pada masa transisi antara pendidikan formal dan dunia kerja, mahasiswa diharapkan dapat menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak hanya terbatas pada lingkungan akademik, tetapi juga meliputi interaksi sosial, kegiatan organisasi, dan kontribusi terhadap masyarakat luas.

 

PERMASALAHAN

Meskipun pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa sudah banyak disadari, terdapat berbagai permasalahan yang seringkali menghambat penerapan nilai-nilai tersebut secara optimal. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi adalah:

1.     Kurangnya pemahaman mendalam tentang pancasila

2.     Pengaruh globalisasi dan budaya asing

3.     Kurangnya teladan dari lingkungan sekitar

4.     Pergaulan dan tekanan sosial

5.     Minimnya implementasi dalam kurikulum pendidikan

6.     Ketidakadilan sosial dan ekonomi

Mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peran serta semua pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, keluarga, dan masyarakat, dalam menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa.

 

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pancasila

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam upaya mencari konsensus untuk ideologi negara yang mampu menyatukan berbagai keragaman etnis, budaya, dan agama. Proses perumusan Pancasila dimulai pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Muhammad Yamin berperan penting dalam merumuskan lima sila yang menjadi dasar Pancasila. 

Pancasila terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Masing-masing sila memiliki makna mendalam yang harus dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran Mahasiswa dalam Implementasi Pancasila

Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai wadah perubahan yang dapat membawa dampak signifikan dalam masyarakat. Sebagai generasi muda yang berpendidikan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan menginspirasi perubahan positif di lingkungannya. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam kegiatan akademik seperti perkuliahan, penelitian, dan aktivitas organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa dapat mempraktikkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan akademik.

Tantangan dalam Implementasi Nilai Pancasila oleh Mahasiswa

Banyak mahasiswa yang masih memiliki pemahaman dangkal tentang Pancasila, hanya sebatas hafalan lima sila tanpa mendalami makna dan aplikasinya. Diperlukan usaha untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi sering kali membawa nilai-nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan Pancasila. Mahasiswa perlu kritis dalam menyaring informasi dan budaya asing agar tetap konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Lingkungan sosial dan budaya yang kurang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila juga dapat menjadi tantangan. Mahasiswa sering kali terpengaruh oleh tekanan teman sebaya dan lingkungan yang tidak kondusif.

Strategi dan Solusi untuk Mengatasi Permasalahan

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila antara lain melalui pendidikan formal, seminar, diskusi kelompok, dan media sosial yang edukatif. Pengajaran yang interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat membantu internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Institusi pendidikan harus mengintegrasikan pendidikan Pancasila secara komprehensif dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Dosen dan staf pengajar juga harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kerjasama antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam mempromosikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Program-program pengabdian masyarakat dan kegiatan lintas sektor dapat memperkuat sinergi ini.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan mahasiswa perlu diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Mahasiswa menghadapi berbagai tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman mendalam tentang Pancasila, pengaruh globalisasi dan budaya asing, kurangnya teladan dari lingkungan sekitar, tekanan sosial, minimnya integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi, dan ketidakadilan sosial-ekonomi yang masih terjadi di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak termasuk institusi pendidikan, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila yang lebih baik, diharapkan mahasiswa dapat menjadi teladan dan agen perubahan yang efektif dalam membangun masyarakat yang berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.gramedia.com/products/pancasila-sebagai-ideologi-dan-dasar-negara

https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/12345

https://alfabeta.co.id/peran-mahasiswa-dalam-pengamalan-pancasila/

https://www.pustakapelajar.co.id/produk/pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan/

 

KAJIAN TEORI KWN MODUL 9 (KELAS B)

Jum'at, 7 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN 

MODUL 9 

(KELAS B)

 

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8 KELAS B

Jum'at, 31 Mei 2024

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8 KELAS B

 

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 7) KELAS B

Jum'at, 17 Mei 2024

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 7) KELAS B

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 6 KELAS B (Bag 1)

Jum'at, 3 Mei 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 6 

KELAS B (Bag 1)

PRESENTASI REVIEW VIDEO ETIKA PEMERINTAHAN (KELAS B)

Jum'at, 26 April 2024

PRESENTASI REVIEW VIDEO 

ETIKA PEMERINTAHAN 

(KELAS B)

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 5 KELAS B

Jum'at, 26 April 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 5 

KELAS B

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN 4 (KELAS B)

Jum'at, 19 April 2024 

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN 4 (KELAS B)

PRESENTASI ARTIKEL KWN 1 (LANJUTAN) KELAS B

Jum'at, 19 April 2024

PRESENTASI ARTIKEL KWN 

(LANJUTAN) KELAS B

LIPUTAN INDONESIAKU: HALO, BANDUNG!

LIPUTAN INDONESIAKU: HALO, BANDUNG!

Nama: Nabilla Silvyani Gustoro

NIM: 41721010033 / B19

Mata Kuliah: Kewarganegaraan

    Video ini terinspirasi oleh pesona alam dan budaya Bandung. Video ini membawa Kamu dalam perjalanan visual yang memikat. Dari gemerlapnya kota hingga ketenangan suasananya, nikmati momen-momen berharga liburan di destinasi yang penuh warna dan keindahan. Saksikan secara sekilas keajaiban alam, kelezatan kuliner, dan kehangatan kotanya dalam setiap klip yang membuat hati selalu rindu akan kotanya. 

IDENTITAS NASIONAL DALAM ERA DIGITAL PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI TERHADAP KESADARAN BANGSA

 

IDENTITAS NASIONAL DALAM ERA DIGITAL

PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI TERHADAP KESADARAN BANGSA

Oleh:

Nabilla Silvyani Gustoro

NIM 41721010033 / B19

nabillasilvyani@gmail.com

 

ABSTRAK

Kesadaran bangsa adalah faktor penting dalam pembangunan masyarakat yang berkembang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh media sosial dan teknologi terhadap kesadaran bangsa.

FRAKSI E: TANGGAPAN MAHASISWA MENGENAI PEMILU 2024

KEWARGANEGARAAN FRAKSI E: TANGGAPAN MAHASISWA MENGENAI PEMILU 2024

MK: Kewarganegaraan (B-307)

Dosen: Atep Afia Hidayat, Ir. MP

Mahasiswa Universitas Mercu Buana berdiskusi dan memberi tanggapan mengenai pemilu capres dan cawapres dengan anggota:

- Uswatun Hasanah (43123010324)

- Adhisty Nursyafira (43123010284)

- Jessica Christie Aurora Utomo (46122010129)

- Nabilla Silvyani Gustoro (41721010033)

- Rizky Fadli Amri 

    Pada tahun 2024 ini, pemilu terasa cukup menarik bagi kalangan gen Z dan millenial. Pemilu 2024 ini banyak anak muda yang melaksanakan pemilu. Dengan kemajuan teknologi yang ada, kini internet dapat diakses dengan mudah sehingga berita valid maupun tidak valid beredar luas di internet.

Berikut merupakan beberapa konflik pemilu 2024 yang banyak terjadi di internet:

1. PUTUSAN MK

    Perubahan syarat usia minimal Capres-Cawapres menciptakan kegembiraan dan ketidakpastian sekaligus. Gibran Rakabuming Raka, dengan keterlibatannya dalam perebutan posisi politik, menjadi fokus perhatian setelah perubahan tersebut.

    Muncul pertanyaan mengenai hubungan keluarga antara ketua MK, Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan keponakan Presiden Jokowi.

2. Bendera Partai Makan Korban

    Kejadian tragis menimpa seorang pasangan lansia, Salim (68) dan istrinya Oon (61), yang mengalami kecelakaan tunggal akibat tersangkut bendera partai politik saat melintas di flyover Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

    Dilansir dari CNN Indonesia, kecelakaan tersebut terjadi pada Rabu, 17 Januari 2023, sekitar pukul 09.45 WIB. Pasangan tersebut harus dilarikan ke RSUD Mampang dengan luka cukup serius. Kejadian ini memicu respons dari aparat keamanan setempat, yang berkoordinasi dengan Satpol PP dan Bawaslu Jakarta Selatan untuk menertibkan bendera partai politik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

3. Caleg Koruptor

    Mantan narapidana kasus korupsi, yang telah menjalani hukuman, kini diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota legislatif DPR, DPD, maupun DPRD pada Pemilu 2024. Hal ini merupakan dampak dari revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 2017.

    Sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita sebaiknya mengakses website resmi yang telah diberikan pemerintah untuk menghindari konflik yang terjadi, seperti:

1. SIAKBA PEMILU 2024

    Digunakan untuk mengarsipkan dan melacak data digital PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih dalam bentuk dokumen data.

2. Web KPU

    Website yang menyajikan informasi hasil pemungutan suara peserta Pemilu 2024

3. Kawalpemilu.org

    Situs web yang diluncurkan oleh komunitas berbasis data di Indonesia yang menggunakan teknologi crowdsourcing. Masyarakat akan lebih mudah mihat penghitungan suara secara real-time langsung dari hasil pemilu 2024.

Sebagai gen Z tidak dapat dipungkiri kita sangat menantikan pemilu ini karena merupakan sesuatu yang baru. Dan berkembangnya teknologi kini dapat membuat kita mengembangkan pengetahuan kita mengenai politik.