GOOD
GOVERNANCE DALAM SEKTOR KESEHATAN: TANTANGAN DAN SOLUSI DI INDONESIA
Oleh:
Nabilla
Silvyani Gustoro
NIM
41721010033 / B19
ABSTRAK
Penerapan
prinsip-prinsip good governance dalam sektor kesehatan merupakan salah
satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di
Indonesia. Kepemerintahaan yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, dan efektivitas yang harus diterapkan di semua tingkatan sistem
kesehatan. Artikel ini mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penerapan good
governance di sektor kesehatan Indonesia, termasuk korupsi, kurangnya
transparansi, dan partisipasi publik yang minim. Selain itu, solusi yang
ditawarkan meliputi peningkatan kapasitas institusi kesehatan, penggunaan
teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, serta penguatan mekanisme
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Studi ini diharapkan dapat
memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku
kepentingan dalam upaya memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia.
Kata
Kunci; good governance, pemerintah, kepemerintahan, sistem, sektor kesehatan,
transparansi, akuntabilitas, partisipasi public, korupsi, teknologi, informasi,
Indonesia, kebijakan, Kesehatan, reformasi.
PENDAHULUAN
Sektor
kesehatan merupakan salah satu elemen krusial dalam pembangunan suatu negara,
termasuk Indonesia. Kesehatan yang baik merupakan hak dasar setiap individu dan
menjadi indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya
untuk mencapai layanan kesehatan yang berkualitas dan merata masih menghadapi
berbagai tantangan di Indonesia. Salah satu aspek penting yang perlu
diperhatikan dalam mengatasi tantangan tersebut adalah penerapan
prinsip-prinsip good governance.
Good
governance dalam sektor kesehatan mencakup aspek-aspek seperti transparansi,
akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas pengelolaan. Penerapan
prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah mendasar seperti
korupsi, inefisiensi, dan ketidakmerataan akses layanan kesehatan. Namun,
implementasi good governance tidaklah mudah dan memerlukan komitmen serta
kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta.
PERMASALAHAN
Penerapan
good governance dalam sektor kesehatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan
yang kompleks. Beberapa permasalahan utama yang sering muncul adalah sebagai
berikut:
1.
Korupsi dan Inefisiensi
Praktik korupsi dapat terjadi di
berbagai tingkat, mulai dari pengadaan alat kesehatan, distribusi obat-obatan,
hingga alokasi anggaran. Selain itu, inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya
kesehatan juga mengakibatkan pemborosan dan penurunan kualitas layanan.
1.
Kurangnya Transparansi
Informasi mengenai anggaran,
kebijakan, dan program kesehatan sering kali tidak tersedia secara terbuka,
sehingga sulit bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi pelaksanaannya.
2.
Partisipasi Publik
yang Rendah
Minimnya mekanisme yang melibatkan
masyarakat secara aktif mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3.
Kesenjangan Akses
Layanan Kesehatan
Banyak daerah terpencil yang masih
kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, baik dari segi fasilitas
maupun tenaga medis.
4.
Kapasitas Institusi
Kesehatan yang Lemah
Keterbatasan sumber daya manusia
dan anggaran sering kali menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas ini.
5.
Teknologi dan Infrastruktur
yang Tidak Memadai
Infrastruktur yang tidak memadai,
termasuk fasilitas kesehatan yang kurang lengkap, juga menjadi tantangan yang
harus diatasi.
Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan kompleksitas
tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan good governance dalam sektor
kesehatan di Indonesia. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif
untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan.
PEMBAHASAN
Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penerapan good
governance di sektor kesehatan Indonesia, diperlukan pendekatan yang
terintegrasi dan berkelanjutan. Pembahasan ini akan menguraikan solusi-solusi
yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas,
partisipasi publik, dan efektivitas sistem kesehatan. Yaitu:
Peningkatan Transparansi
Transparansi dalam sektor kesehatan dapat ditingkatkan melalui
beberapa langkah yaitu dengan mengimplementasi sistem informasi manajemen
kesehatan (SIMKES) yang terintegrasi dapat membantu memantau pengeluaran
anggaran, distribusi obat, dan kinerja fasilitas kesehatan secara real-time.Data
terkait anggaran, kebijakan, dan program kesehatan harus dipublikasikan secara
terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Portal informasi publik dapat
menjadi salah satu sarana untuk mencapai transparansi ini.
Penguatan Akuntabilitas
Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui penerapan sistem audit
yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kesehatan dapat
memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan peraturan dan tidak terjadi
penyimpangan, serta menindak tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan
wewenang di sektor kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan
mendorong budaya akuntabilitas.
Peningkatan Partisipasi Publik
Membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan
masukan dan keluhan terkait layanan kesehatan, seperti hotline pengaduan dan
survei kepuasan. Forum-forum konsultasi yang melibatkan masyarakat dalam
perumusan kebijakan kesehatan juga perlu diadakan sehingga kebijakan yang
dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pengembangan Kapasitas Institusi Kesehatan
Untuk meningkatkan kapasitas institusi kesehatan, diperlukan
program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan
manajer institusi kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan
mereka. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, termasuk untuk
pengadaan fasilitas dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga
kesehatan.
Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan, perlu
dilakukan dengan membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah
terpencil untuk memastikan semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap
layanan kesehatan. Dan mendorong distribusi tenaga kesehatan yang merata dengan
memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia bekerja di daerah
terpencil.
Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi
Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi sistem
kesehatan melalui Sistem Elektronik Rekam Medis (EHR) yang dapat meningkatkan
efisiensi dalam manajemen data pasien dan memudahkan akses informasi medis bagi
tenaga kesehatan. Layanan telemedicine juga dapat memperluas akses kesehatan
terutama di daerah terpencil, memungkinkan konsultasi medis jarak jauh.
KESIMPULAN
Penerapan good governance di sektor kesehatan Indonesia sangat
penting untuk meningkatkan kualitas dan keadilan layanan kesehatan. Tantangan
utama seperti korupsi, kurangnya transparansi, partisipasi publik yang rendah,
dan kesenjangan akses harus diatasi melalui langkah-langkah strategis. Solusi
yang dapat diterapkan meliputi peningkatan transparansi dengan teknologi
informasi, penguatan akuntabilitas melalui audit dan penegakan hukum, serta
peningkatan partisipasi publik melalui mekanisme umpan balik dan forum
konsultasi. Pengembangan kapasitas institusi kesehatan dan pemanfaatan
teknologi seperti rekam medis elektronik dan telemedicine juga krusial. Dengan
pendekatan komprehensif ini, prinsip-prinsip good governance dapat terwujud,
menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.depkes.go.id/article/view/21013000002/strategic-plan-2020-2024.html
https://www.bpkp.go.id/berita/read/23619/0/Penerapan-Good-Governance-dalam-Sektor-Kesehatan.bpkp
https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi/laporan-tahunan
.png)
No comments:
Post a Comment