Good Governance dan Pengelolaan Anggaran Negara: Studi Kasus di Indonesia

 Abdul Rasyid Ihsan nurdien

41421010030

B-18

Good Governance dan Pengelolaan Anggaran Negara: Studi Kasus di Indonesia

Abstrak

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi elemen penting dalam pengelolaan anggaran negara yang efektif dan akuntabel. Artikel ini mengkaji penerapan good governance dalam pengelolaan anggaran negara di Indonesia dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan good governance di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, inefisiensi, dan kurangnya transparansi.

Kata Kunci: Good governance, Pengelolaan anggaran negara, Korupsi, Inefisiensi, Transparansi, Indonesia

Pendahuluan

Anggaran negara merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengelolaan anggaran negara yang efektif dan akuntabel menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi elemen penting dalam pengelolaan anggaran negara. Good governance memastikan bahwa anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta bebas dari korupsi dan inefisiensi.

Permasalahan

Penerapan good governance dalam pengelolaan anggaran negara di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan studi kasus, beberapa permasalahan yang umum ditemukan adalah:

• Korupsi: Korupsi menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan anggaran negara di Indonesia. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran.

• Inefisiensi: Inefisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga sering terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi.

• Kurangnya transparansi: Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara juga menjadi salah satu hambatan untuk mencapai good governance. Masyarakat seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi yang cukup mengenai penggunaan anggaran negara, sehingga sulit untuk melakukan kontrol dan pengawasan.

Pembahasan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

• Penguatan penegakan hukum: Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi menjadi kunci untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam pengelolaan anggaran negara.

• Reformasi birokrasi: Reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara.

• Peningkatan transparansi: Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dapat dilakukan dengan membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran.

• Penguatan peran civil society: Civil society dapat berperan dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran negara serta mendorong akuntabilitas pemerintah.

Kesimpulan

Penerapan good governance dalam pengelolaan anggaran negara di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya yang komprehensif dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan mencapai pengelolaan anggaran negara yang efektif dan akuntabel.

Saran

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam penerapan good governance dalam pengelolaan anggaran negara di Indonesia. Kajian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode penelitian, seperti studi kasus, penelitian kualitatif, dan penelitian kuantitatif.

Daftar Pustaka

• https://www.bpk.go.id/news/bpk-berperan-dalam-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-pemerintah

• https://www.bpk.go.id/assets/files/annual_report/2021/annual__2020_1621926763.pdf