PRESENTASI ARTIKEL UAS KELAS B

Jum'at, 5 Juli 2024

PRESENTASI ARTIKEL UAS KELAS B

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B

Jum'at, 5 Juli 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 14 KELAS B

KAJIAN TEORI KWN MODUL 13 KELAS B

 

Jum'at, 28 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 13 KELAS B

KAJIAN TEORI KWN MODUL 12 KELAS B

Jum'at, 21 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN MODUL 12 KELAS B

Good Governance dalam Konteks Otonomi Daerah: Studi Kasus di Beberapa Provinsi di Indonesia

 

Zaydan Zaid Zabror

41421010023

B-15

Good Governance dalam Konteks Otonomi Daerah: Studi Kasus di Beberapa Provinsi di Indonesia

 

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Studi kasus dilakukan di beberapa provinsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan yang kuat, partisipasi publik, dan transparansi merupakan elemen kunci untuk mencapai good governance yang efektif di tingkat daerah.

 

Kata Kunci

Good Governance, Otonomi Daerah, Kepemimpinan, Partisipasi Publik, Transparansi, Indonesia

 

Pendahuluan

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan, terutama dalam konteks otonomi daerah. Di Indonesia, otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan merespon kebutuhan masyarakat setempat. Artikel ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip good governance diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya.

 

Permasalahan

Implementasi good governance di tingkat daerah menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain:

1.     Kurangnya Kapasitas dan Sumber Daya: Banyak daerah yang masih kekurangan kapasitas teknis dan sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif.

2.     Korupsi dan Transparansi: Tingginya tingkat korupsi dan rendahnya transparansi dalam pemerintahan daerah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan good governance.

3.     Partisipasi Publik: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan membuat kebijakan yang dihasilkan kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

 

 

 

Pembahasan

1.      Kepemimpinan yang Kuat: Kepemimpinan yang visioner dan berintegritas sangat penting dalam mendorong penerapan good governance. Pemimpin daerah yang mampu memberdayakan aparatur pemerintahannya dan mendorong inovasi akan lebih berhasil dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik.

2.      Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah merupakan elemen kunci dalam good governance. Beberapa provinsi di Indonesia telah mulai menerapkan mekanisme partisipasi publik seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rencana pembangunan daerah.

3.       Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah akan membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan sistem e-government dan publikasi laporan keuangan secara rutin adalah beberapa langkah yang dapat diambil.

 

Kesimpulan

Penerapan good governance dalam konteks otonomi daerah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, namun beberapa provinsi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kepemimpinan yang kuat, partisipasi publik, dan transparansi merupakan elemen penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas teknis dan sumber daya manusia serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencapai tujuan ini.

 

Saran

1.       Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan: Pemerintah pusat perlu menyediakan program pelatihan yang komprehensif bagi aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial mereka.

2.       Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat perlu lebih diberdayakan melalui pendidikan politik dan sosial agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di daerah.

3.       Penguatan Sistem Pengawasan: Meningkatkan fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

1. Agustino, L. (2011). **Politik dan Pemerintahan Daerah di Indonesia**. Bandung: Alfabeta.

2. Dwiyanto, A. (2013). **Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

3. Prasojo, E. (2016). **Reformasi Birokrasi dan Good Governance**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

4. Rondinelli, D.A. & Cheema, G.S. (2007). **Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries**. Beverly Hills: Sage Publications.

5. World Bank. (1994). **Governance: The World Bank’s Experience**. Washington, DC: The World Bank.

KAJIAN TEORI KWN MODUL 9 (KELAS B)

Jum'at, 7 Juni 2024

KAJIAN TEORI KWN 

MODUL 9 

(KELAS B)

 

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8 KELAS B

Jum'at, 31 Mei 2024

KAJIAN TEORI KWN (KTK) MODUL 8 KELAS B

 

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 7) KELAS B

Jum'at, 17 Mei 2024

KAJIAN TEORI KWN (MODUL 7) KELAS B

Menggali Sejarah Pergerakan Mahasiswa dalam Pendidikan Kewarganegaraan B-15

 

Menggali Sejarah Pergerakan Mahasiswa dalam Pendidikan Kewarganegaraan

 

Oleh : Zaydan Zaid Abror

B-15

 

Pergerakan mahasiswa memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia. Sebagai agen perubahan, mahasiswa sering kali berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan hak-hak sipil. Pendidikan kewarganegaraan menjadi fondasi penting yang mengarahkan pergerakan mahasiswa menuju transformasi sosial dan politik. Artikel ini akan menggali sejarah pergerakan mahasiswa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

 

Era Kolonial dan Awal Kemerdekaan

Pada masa kolonial, mahasiswa Indonesia mulai menyadari pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pergerakan ini ditandai oleh berdirinya organisasi mahasiswa seperti Budi Utomo pada tahun 1908, yang menjadi cikal bakal kebangkitan nasional. Pendidikan kewarganegaraan pada masa ini lebih terfokus pada kesadaran akan identitas nasional dan perjuangan melawan kolonialisme.

 

Peran Mahasiswa dalam Revolusi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, peran mahasiswa semakin vital. Mereka tidak hanya terlibat dalam perang fisik melawan penjajah, tetapi juga dalam membentuk ideologi dan dasar-dasar negara baru. Pendidikan kewarganegaraan pada masa ini menekankan pada pembentukan negara yang merdeka, berdaulat, dan demokratis.

 

Masa Orde Lama dan Orde Baru

Pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, mahasiswa memainkan peran penting dalam dinamika politik nasional. Salah satu tonggak sejarah adalah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, di mana mahasiswa turut berperan dalam aksi-aksi penentangan terhadap komunisme.

 

Pada masa Orde Baru, pergerakan mahasiswa menjadi salah satu simbol perlawanan terhadap rezim yang otoriter. Aksi-aksi mahasiswa pada tahun 1974 (Malari), 1978, dan puncaknya pada tahun 1998, menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menggiring perubahan politik. Pendidikan kewarganegaraan pada masa ini mengajarkan pentingnya hak asasi manusia, demokrasi, dan tanggung jawab sosial.

 

Reformasi dan Pasca-Reformasi

Era reformasi pada tahun 1998 menandai perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia. Mahasiswa berhasil menumbangkan rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Setelah reformasi, pendidikan kewarganegaraan mengalami transformasi besar, dengan penekanan pada nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Tantangan dan Harapan Masa Kini

Di era digital dan globalisasi, pergerakan mahasiswa menghadapi tantangan baru. Isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan sosial, lingkungan, dan hak-hak digital menjadi fokus utama. Pendidikan kewarganegaraan kini harus adaptif, memasukkan pemahaman tentang teknologi, globalisasi, dan pluralisme.

 

Pergerakan mahasiswa modern juga menggunakan teknologi digital dan media sosial sebagai alat utama untuk mobilisasi dan advokasi. Mereka mengorganisir demonstrasi, kampanye, dan aksi solidaritas melalui platform online, menunjukkan bahwa semangat perjuangan tetap hidup dalam bentuk yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman.

 

Kesimpulan

Sejarah pergerakan mahasiswa dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dalam perubahan sosial dan politik. Dari era kolonial hingga masa kini, mahasiswa memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional, memperjuangkan hak-hak sipil, dan menuntut pemerintahan yang adil dan demokratis. Pendidikan kewarganegaraan terus berkembang, mencerminkan dinamika zaman dan tantangan baru yang dihadapi oleh generasi muda.

 

Dalam konteks ini, penting untuk terus mendukung pendidikan kewarganegaraan yang kritis dan inklusif, agar mahasiswa dapat terus menjadi agen perubahan yang efektif dan bertanggung jawab.

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 6 KELAS B (Bag 1)

Jum'at, 3 Mei 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) MODUL 6 

KELAS B (Bag 1)

Liputan Seputar Indonesia ku

 Nama: Zaydan Zaid Abror

 Nim:41421010023

 B-15

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN 4 (KELAS B)

Jum'at, 19 April 2024 

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN 4 (KELAS B)

Membangun Kembali Identitas Nasional: Menghadapi Tantangan Kontemporer dalam Mempertahankan Jati Diri Bangsa

 Zaydan Zaid Abror

 Nim 41421010021

 Fakultas Teknik

Program Studi: Teknik Elektro

B-15

Membangun Kembali Identitas Nasional: Menghadapi Tantangan Kontemporer dalam Mempertahankan Jati Diri Bangsa

Abstrak

Identitas nasional merupakan perekat bangsa yang mempersatukan rakyat dalam keragaman. Di era globalisasi, identitas nasional Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan kontemporer yang berpotensi menggerus jati diri bangsa. Artikel ini membahas upaya membangun kembali identitas nasional dengan mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang relevan dalam konteks kekinian.

Kata Kunci: Identitas Nasional, Tantangan Kontemporer, Globalisasi, Jati Diri Bangsa, Nasionalisme

Pendahuluan

Indonesia, dengan kekayaan budaya dan keragamannya, memiliki identitas nasional yang unik. Identitas ini dibentuk melalui sejarah panjang perjuangan bangsa dan termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan budaya nasional.

Namun, di era globalisasi, identitas nasional Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan kontemporer. Arus informasi dan budaya global yang deras dapat menggerus nilai-nilai luhur bangsa dan memicu krisis identitas, terutama di kalangan generasi muda.

Permasalahan

Beberapa tantangan kontemporer yang dihadapi identitas nasional Indonesia antara lain:

• Pengaruh budaya asing: Globalisasi membawa budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini dapat memicu akulturasi yang tidak terkendali dan menggerus jati diri bangsa.

• Fanatisme sempit: Perkembangan media sosial dan politik identitas dapat memperkuat fanatisme terhadap kelompok tertentu dan memicu perpecahan di masyarakat.

• Lunturnya rasa nasionalisme: Generasi muda saat ini dihadapkan dengan berbagai pilihan ideologi dan gaya hidup global, sehingga rasa nasionalisme dan cinta tanah air dikhawatirkan akan semakin pudar.

Pembahasan

Membangun kembali identitas nasional di era globalisasi membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak. Berikut beberapa solusi yang dapat diupayakan:

• Memperkuat pendidikan karakter: Pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus diperkuat sejak dini.

• Mendorong pemahaman budaya bangsa: Generasi muda perlu didorong untuk memahami dan melestarikan budaya bangsa di tengah arus globalisasi.

• Memanfaatkan teknologi informasi: Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi positif tentang identitas nasional dan melawan konten negatif yang dapat merusak jati diri bangsa.

• Memperkuat peran kepemimpinan: Pemimpin di berbagai tingkatan perlu menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai identitas nasional.

Kesimpulan dan Saran

Membangun kembali identitas nasional di era globalisasi merupakan sebuah keniscayaan. Upaya ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh elemen bangsa. Dengan memperkuat pendidikan karakter, mendorong pemahaman budaya bangsa, dan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan identitas nasional Indonesia dapat dipertahankan dan jati diri bangsa dapat terjaga.

Daftar Pustaka

• https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/jurnaltips/article/view/2878

• https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/article/download/6267/pdf

• https://core.ac.uk/download/pdf/324103306.pdf

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) 1 KELAS B (1)

Jum'at, 5 April 2024

KAJIAN TEORI KEWARGANEGARAAN (KTK) 1 KELAS B (1)

TUGAS REVIEW PEMILU 2024 (Fraksi C)

 Fraksi C

Anggota 

Fikry Saputra 41421010003 (B11)

David Ronaldo 41421010015 (B12)

Muhammad Marino Izhar 41421010021(B13)

Andyka Nayattama 41421010022 (B14)

Zaydan Zaid  Abror 41421010023 (B15)