Pancasila dan Tanggung Jawab Politik: Menegakkan Integritas dan Moralitas dalam Kepemimpinan
Abstrak
Artikel ini membahas nilai-nilai integritas dan moralitas dalam politik menurut Pancasila, menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan etika bagi para pemimpin politik dalam memimpin negara.
Politik berintegritas merupakan prinsip membangun sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai integritas.
Latar belakang
Bila mengacu pada sila-sila yang ada pada Pancasila, Kepemimpinan
Pancasila adalah:
1. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, akan menciptakan pemimpin
yang memiliki ifat religiusitas yang baik. Keberadaannya sebagai
makhluk ciptaan Tuhan akan tunduk dengan aturan dan pedoman
yang diyakininya. Keberadaan Tuhan cukup menjadikan dirinya sadar
bahwa setiap tindak tanduknya akan diawasi secara melekat di mana
pun, kapan pun. Pemimpin yang takut di awas Tuhannya, bukan takut diawasi aparat penegak hukum atau disadar Komisi Pemberantasan
Korupsi.
2. Sila Kedua, Kemanuasian yang Adil dan Beradab, akan menciptakan
pemimpin yang sadar betul artinya keadilan bagi seluruh unsur
masyarakat di negeri ini. Tidak ada satupun yang memiliki
keistimewaan di mata hukum, atau kebijakan yang dibuat. Hak Asasi
Semua unsur manusia di negeri ini harus dilindungi dan dibela. Sikap
ini juga merupakan cerminan dari manusia yang religius.
3. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, akan menciptakan pemimpin yang
mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan
golongannya. Semua keputusannya akan mencerminkan kepentingan
persatuan negeri ini.
4. Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
dan Permusyawaratan Perwakilan, akan menciptakan pemimpin yang
memiliki jiwa kerakyatan yang tinggi. Dalam konteks ASN, apa yang
dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada
masyarakat sebagai pemberi kepercayaan. Pemimpin yang
mengedepankan kepentingan rakyat akan menghasilkan kebijakan-
kebijakan yang dibuat dalam sudut pandang kepentingan rakyat
secara luas
5. Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, akan
menciptakan pemimpin yang adil secara inklusif kepada siapapun.
Sikap ini harus berlandaskan moral yang cukup kuat, berintegritas
dalam artian,mampu adil dari dalam hati, ucapan, hingga tindakan.
Rumusan Masalah:
1. Apa saja nilai-nilai integritas dan moralitas dalam politik menurut pancasila?
2. Bagaimana cara untuk menegakkan
Integritas dan moralitas dalam ideologi pancasila?
Tujuan:
1. Mengetahui dan memahami nilai-nilai integritas dan moralitas dalam politik menurut pancasila.
2. Mengetahui solusi atau cara untuk dapat meningkatkan atau menegakkan integritas dan moralitas.
Pembahasan
1. Nilai nilai integritas dan moralitas
Politik berintegritas merupakan prinsip membangun sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai integritas.
menurut Haryatmoko dalam Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi (2011), bahwa integritas pribadi sangat menentukan pembentukan integritas publik (integritas dalam mengemban jabatan publik)
Perilaku berintegritas adalah perilaku semata-mata karena tindakan yang dilakukan itu benar dan tindakan itu tetap akan diambil meski tidak ada satupun yang mengawasi. Dengan kata lain, orang yang memiliki integritas adalah orang yang tindakan atau perilakunya dibimbing atau dipandu oleh serangkaian prinsip-prinsip utama (core principles) yang mendorongnya bertindak secara konsisten demi mencapai standar atau ukuran yang tinggi atau lebih baik.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia merumuskan integritas ke dalam tiga komponen nilai-nilai.
1. Nilai integritas inti, yaitu : jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Berintegritas jujur adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Sementara tanggung jawab memiliki arti siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan alias tidak buang badan. Adapun disiplin merupakan sikap taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Nilai integritas etos kerja, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Mandiri artinya tidak bergantung pada orang lain. Kerja keras berarti gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, serta tidak asal-asalan. Sedangkan sederhana memiliki arti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan.
3. Nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, dan adil. Berani memiliki arti mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sejenisnya. Sementara peduli artinya mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Adapun adil ialah berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.
2. Solusi dari kurangnya nilai-nilai integritas dan moralitas dalam kepemimpinan
Etika dan integritas tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan tanpa etika dan integritas akan membawa organisasi dalam bahaya yang serius. Keputusan seorang pimpinan akan memberikan pengaruh besar pada suatu organisasi
praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan, perilaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat, menggerogoti kesejahteraan dan demokrasi, merusak aturan hukum dan menghambat pembangunan. Kerusakan yang dilakukan dengan KKN jauh lebih merusak dibanding dengan berperang menggunakan senjata. Artinya serangan secara moral, serangan terhadap integritas, itu yang akan merusak suatu bangsa.
pendidikan karakter menjadi kunci untuk memperbaiki sistem pemerintahan, membentuk manusia yang tidak hanya berdaya saing dan berintegritas.
“Untuk membentuk karakter, dikantor kami (Kemenko PMK) diberikan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan revolusi mental sebagai upaya akselerasi dalam pembangunan karakter, agar beretika, berintegritas, beretos kerja dan berjiwa gotong royong, dalam memajukan bangsa indonesia yang berlandaskan pada pancasila,” tambah Sorni.
Selanjutnya, Staf Ahli Sorni juga menambahkan bahwa SDM Indonesia yang unggul, tidak saja hanya profesional dan berdaya saing, tetapi tentu juga harus memiliki kepribadian yang beretika dan berintegritas yang berpancasila.
Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa harus selaras dengan nilai-nilai luhur pancasila. Dunia pendidikan kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menanamkan pembangunan karakter ini.
Penutup
Kesimpulannya, implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai tanggung jawab bersama sangat penting untuk membina integritas dan moralitas dalam kepemimpinan politik. Hal ini membutuhkan upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat, terutama para elit politik dan pejabat negara, untuk mewujudkan dan mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila dalam perilaku dan proses pengambilan keputusan. Komitmen kolektif ini sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai dasar negara Indonesia dan memastikan kesejahteraan rakyatnya.
Daftar pustaka
https://lms-elearning.bkkbn.go.id/mod/resource/view.php?id=4018&redirect=1
No comments:
Post a Comment