Artikel : Peran Pancasila dalam Memajukan Pembangunan Nasional yang Inklusif

 

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang inklusif. Pembangunan inklusif tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan pemerataan hasil pembangunan untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam artikel ini, dibahas bagaimana nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, menjadi landasan penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip Pancasila, diharapkan pembangunan yang inklusif dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Pembangunan Nasional, Inklusivitas, Keadilan Sosial, Kemakmuran.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peranan krusial dalam mengarahkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan inklusif. Pembangunan nasional yang inklusif adalah pembangunan yang memperhatikan hak dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Dalam konteks globalisasi dan tantangan sosial ekonomi, penting bagi bangsa Indonesia untuk menjaga prinsip-prinsip Pancasila sebagai pijakan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pancasila mencerminkan nilai-nilai fundamental yang dapat menjadi pedoman bagi Indonesia dalam memajukan pembangunan nasional secara adil. Sila-sila dalam Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memberikan fondasi moral, etika, dan politik yang kuat dalam mencapai kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Artikel ini bertujuan untuk menggali peran Pancasila dalam pembangunan nasional yang inklusif, khususnya dalam menghadapi ketimpangan sosial dan tantangan global yang terus berkembang.

Permasalahan

Indonesia sebagai negara dengan populasi yang sangat beragam menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pembangunan nasional yang inklusif. Permasalahan yang sering muncul adalah ketimpangan sosial, ekonomi, dan akses terhadap pelayanan publik di berbagai daerah. Beberapa kelompok masyarakat, terutama yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan, dan pedesaan, sering kali tidak menikmati hasil pembangunan secara merata. Di sisi lain, urbanisasi yang tidak terkendali juga menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin melebar.

Selain itu, pembangunan yang terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial dan merusak integritas nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

Pembahasan

Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Nasional yang Inklusif

Pancasila memberikan kerangka filosofis yang kuat dalam pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlakuan yang setara bagi semua warga negara. Hal ini berarti bahwa kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam proses pembangunan. Pembangunan yang inklusif harus mampu mengakomodasi keragaman budaya, agama, dan suku bangsa tanpa mengorbankan identitas lokal. Prinsip ini penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak menciptakan jurang pemisah antara kelompok mayoritas dan minoritas, melainkan memperkuat solidaritas sosial.

Keadilan Sosial sebagai Tujuan Utama Pembangunan Inklusif

Salah satu prinsip dasar pembangunan inklusif yang diamanatkan oleh Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima). Keadilan sosial mencakup pemerataan kesempatan, akses terhadap sumber daya, dan distribusi hasil pembangunan yang merata. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang layak. Hal ini sangat penting untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Salah satu contoh kebijakan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan sosial bagi rumah tangga miskin. Program ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memperkuat inklusivitas dan mengurangi ketimpangan sosial. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di daerah terpencil, juga merupakan upaya nyata dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Peran Negara dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif

Negara memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa pembangunan nasional berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menerapkan kebijakan yang pro-rakyat dan berorientasi pada kepentingan bersama. Melalui kebijakan desentralisasi, misalnya, pemerintah memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, sehingga pembangunan dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Di sisi lain, negara juga harus memainkan peran aktif dalam melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya akan mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberdayakan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Tantangan dalam Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif

Meskipun prinsip-prinsip Pancasila jelas mendukung pembangunan yang inklusif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya komitmen dari beberapa pemangku kebijakan untuk benar-benar menjalankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Selain itu, korupsi, birokrasi yang berbelit, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sering kali menghambat tercapainya pembangunan yang inklusif.

Tantangan lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antara daerah maju dan daerah tertinggal. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor ekonomi tertentu, seperti industri ekstraktif, juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan.

Kesimpulan dan Saran

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menawarkan landasan moral dan filosofis yang kuat untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil, persatuan, dan keadilan sosial merupakan prinsip-prinsip utama yang harus dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dengan komitmen kuat dari semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta—pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Ke depan, pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi, serta memperkuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga harus terus didorong untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat terlibat dan menikmati hasil pembangunan.

Daftar Pustaka

Kaelan. (2013). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Notonagoro. (1984). Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tujuh.

Latif, Yudi. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wahyudi, A. (2017). Pancasila dan Pembangunan Nasional: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Balai Pustaka.

Sutanto, J. (2020). "Inklusivitas dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila". Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 15(2), 113-128.

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.

Soekarno, I. (1945). Pancasila: Lahirnya Pancasila. Jakarta: BP-PPI.

Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Laporan Pembangunan Nasional Berbasis Inklusivitas. Jakarta: Bappenas.

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Pembangunan Nasional 2020-2021. Jakarta: BPS.

World Bank. (2021). Inclusive Growth and Development Report: Indonesia. Washington, D.C.: World Bank Group.