Abstrak
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa dan menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Sebagai landasan filosofis, Pancasila memberikan arah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang seimbang, beretika, dan berkeadilan sosial. Artikel ini membahas peran Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya dalam pengembangan IPTEK. Pancasila tidak hanya mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan material, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan serta memberikan saran untuk memperkuat peran Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.
Kata Kunci: Pancasila, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, revolusi industri 4.0, karakter bangsa
Pendahuluan
Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencakup prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Di tengah perkembangan global, pengaruh teknologi dan ilmu pengetahuan semakin kuat, sehingga penting untuk menempatkan Pancasila sebagai fondasi dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Pendidikan memiliki peran utama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan membentuk generasi yang mampu mengembangkan IPTEK dengan tetap berpegang pada nilai-nilai tersebut.
Perkembangan IPTEK di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan, teknologi memberikan dampak positif dalam mempermudah akses dan penyebaran informasi, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan, terutama dalam menjaga nilai-nilai etis dan moral. Oleh karena itu, pendidikan yang berlandaskan Pancasila diharapkan dapat menjadi penyeimbang antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Permasalahan
Kesenjangan dalam Implementasi Nilai Pancasila: Meskipun Pancasila telah dijadikan landasan dalam pendidikan, masih banyak terjadi kesenjangan antara idealisme Pancasila dengan praktik di lapangan. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak inovasi yang lebih berorientasi pada kepentingan materialistik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Pengaruh Globalisasi: Globalisasi membawa pengaruh yang kuat terhadap budaya, pendidikan, dan teknologi. Sistem pendidikan di Indonesia sering kali terjebak dalam arus global tanpa menyaring nilai-nilai yang sesuai dengan identitas bangsa, sehingga pendidikan lebih berfokus pada persaingan dan prestasi akademik daripada penanaman nilai-nilai kebangsaan.
Kurangnya Pemahaman akan Pancasila di Kalangan Generasi Muda: Di era modern ini, generasi muda cenderung kurang memahami makna dan relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengembangan IPTEK. Hal ini berpotensi membuat generasi mendatang kurang peka terhadap pentingnya memadukan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan IPTEK.
Pembahasan
1. Peran Pancasila sebagai Landasan dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya relevan dalam kehidupan politik dan sosial, tetapi juga memberikan arahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kaitannya dengan pengembangan IPTEK, Pancasila dapat dijadikan panduan etis, filosofis, dan moral. Pancasila menekankan keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual, yang berarti bahwa pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak boleh semata-mata bertujuan untuk keuntungan ekonomi, melainkan harus membawa dampak positif bagi kemanusiaan dan lingkungan.
Perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, hingga bioteknologi, harus dipandu oleh nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Berikut adalah aplikasi dari setiap sila Pancasila dalam konteks pengembangan IPTEK:
Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila ini menekankan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berlandaskan nilai-nilai religius dan spiritual. Teknologi yang berkembang di Indonesia harus selaras dengan keyakinan dan agama yang dianut oleh masyarakat. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa inovasi yang dilakukan di bidang teknologi harus mempromosikan kebaikan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau agama.Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Dalam pengembangan IPTEK, penting untuk memastikan bahwa inovasi tidak merugikan manusia secara fisik maupun mental. Pengembangan teknologi harus memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Misalnya, dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), harus ada pertimbangan terkait dengan perlindungan hak-hak asasi manusia dan penghindaran eksploitasi teknologi untuk kepentingan yang merugikan.Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Pengembangan teknologi harus memperkuat persatuan bangsa dan tidak menjadi alat yang memecah belah masyarakat. Teknologi informasi, misalnya, harus dimanfaatkan untuk mempererat persatuan, bukan menjadi sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau disinformasi yang dapat merusak integritas bangsa. Dalam hal ini, nilai persatuan yang ditekankan oleh sila ketiga harus menjadi pedoman dalam pemanfaatan teknologi.Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Pancasila mengajarkan bahwa segala keputusan, termasuk yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, harus melibatkan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan. Pengambilan keputusan terkait teknologi di sektor pendidikan, industri, maupun kebijakan publik harus bersifat inklusif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Dengan demikian, teknologi yang dihasilkan adalah hasil dari proses demokratis dan berkeadilan.Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pengembangan IPTEK di Indonesia harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Ketimpangan akses terhadap teknologi dan pendidikan masih menjadi masalah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, teknologi harus menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong keadilan sosial, baik dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun layanan kesehatan.
2. Pengembangan IPTEK yang Berlandaskan Nilai-Nilai Kemanusiaan
Pengembangan IPTEK di Indonesia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun teknologi menawarkan banyak kemudahan dan kemajuan, ada tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah menjaga agar kemajuan IPTEK tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal.
a. Teknologi dan Keadilan Sosial
Keadilan sosial merupakan prinsip yang mendasar dalam Pancasila. Penerapan teknologi yang berlandaskan keadilan sosial menuntut distribusi manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Misalnya, teknologi digital dan internet masih belum dapat diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil. Hal ini berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang memprioritaskan pemerataan akses teknologi, agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaatnya.
b. Etika dalam Pengembangan Teknologi
Perkembangan teknologi sering kali menimbulkan dilema etis, terutama di bidang-bidang seperti bioteknologi, kecerdasan buatan, dan robotika. Dalam konteks bioteknologi, misalnya, perkembangan teknologi genetika dapat menimbulkan pertanyaan etis terkait dengan modifikasi genetika manusia atau organisme lain. Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, dapat menjadi panduan dalam menetapkan batas-batas etis dalam penggunaan teknologi ini, agar tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Di bidang kecerdasan buatan (AI), etika juga menjadi isu penting, terutama dalam hal privasi, keamanan, dan dampak sosial dari teknologi ini. Penggunaan AI dalam pengumpulan data besar (big data) menimbulkan kekhawatiran terkait dengan pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Di sini, Pancasila memberikan panduan untuk memastikan bahwa teknologi tetap berpihak kepada kemanusiaan dan menghormati hak-hak individu.
3. Pendidikan Berbasis Pancasila di Era Revolusi Industri 4.0
Revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar dalam dunia kerja dan pendidikan. Era ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, seperti otomasi, internet of things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan teknologi digital. Perubahan ini menuntut sistem pendidikan untuk beradaptasi dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi di tingkat global.
Namun, di tengah perkembangan teknologi yang pesat, penting untuk memastikan bahwa pendidikan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter harus menjadi prioritas, di samping penguasaan keterampilan teknis. Pendidikan berbasis Pancasila menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan moral.
a. Integrasi Nilai Pancasila dalam Kurikulum
Kurikulum pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan IPTEK. Pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi bagian dari setiap mata pelajaran, termasuk yang terkait dengan teknologi. Dengan demikian, siswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teknis, tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat dalam menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama.
b. Membangun Kesadaran Kritis terhadap Teknologi
Selain mengajarkan keterampilan teknis, pendidikan juga harus membangun kesadaran kritis di kalangan siswa terhadap dampak teknologi. Siswa perlu diajarkan untuk memahami bahwa teknologi adalah alat yang dapat digunakan untuk tujuan yang baik atau buruk, tergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan. Kesadaran kritis ini penting agar generasi mendatang dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kemanusiaan, keadilan sosial, dan lingkungan.
4. Kolaborasi untuk Mengembangkan IPTEK yang Berbasis Pancasila
Pengembangan IPTEK yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi yang adil dan merata. Sementara itu, akademisi dan industri dapat berkolaborasi untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Kerja sama ini harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, dimana semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam pengembangan teknologi baru, perlu adanya uji etika dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk pakar moral, agama, dan hukum, agar teknologi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Solusi
1. Kesenjangan dalam Implementasi Nilai Pancasila di Pengembangan IPTEK
Permasalahan:
Meskipun Pancasila sudah diakui sebagai landasan dasar dalam pendidikan dan pengembangan IPTEK, masih banyak kesenjangan dalam praktiknya. Inovasi di bidang teknologi sering kali berfokus pada keuntungan ekonomi atau material semata, tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Contoh nyata adalah adanya ketimpangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.
Solusi:
Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah dalam memastikan bahwa pengembangan teknologi di Indonesia selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi:
Peningkatan Peran Pemerintah dalam Regulasi Teknologi: Pemerintah harus menciptakan regulasi yang mendorong perusahaan teknologi untuk mengembangkan inovasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial. Misalnya, dalam kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan teknologi digital, harus ada ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia, keamanan data pribadi, dan kesetaraan akses.
Pemerataan Akses Teknologi dan Pendidikan IPTEK: Pemerintah harus berupaya untuk meminimalkan kesenjangan akses teknologi dengan membangun infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, perlu adanya program pelatihan IPTEK bagi masyarakat di pedesaan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengintegrasian Nilai Pancasila dalam Kebijakan Teknologi: Setiap kebijakan teknologi yang diimplementasikan harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan begitu, setiap inovasi teknologi akan lebih berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya segelintir pihak yang memiliki akses dan kontrol terhadap teknologi.
2. Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas dan Sistem Pendidikan Indonesia
Permasalahan:
Globalisasi membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap sistem pendidikan dan budaya Indonesia. Dalam konteks pendidikan, globalisasi sering kali mengarahkan pendidikan untuk lebih berfokus pada prestasi akademik, persaingan global, dan adaptasi terhadap sistem pendidikan internasional. Akibatnya, nilai-nilai lokal dan ideologi Pancasila cenderung terabaikan, terutama dalam sistem pendidikan yang terlalu terpengaruh oleh standar dan pola pikir global.
Solusi:
Untuk menghadapi pengaruh globalisasi dan menjaga nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, beberapa langkah yang bisa diambil adalah:
Revitalisasi Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila: Kurikulum pendidikan di Indonesia harus memberikan porsi yang cukup besar untuk pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ini bisa dilakukan melalui pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran, bukan hanya sebagai pelajaran tersendiri. Pendidikan berbasis karakter yang menekankan etika, moral, dan kebangsaan dapat menjadi tameng dari pengaruh negatif globalisasi.
Adaptasi Global dengan Tetap Menghormati Identitas Nasional: Pendidikan di Indonesia perlu merespons tuntutan global tanpa mengorbankan identitas nasional. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menerapkan pendidikan global berbasis lokal, yaitu pengajaran teknologi modern dan ilmu pengetahuan global yang dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal. Hal ini akan memastikan bahwa siswa Indonesia memiliki kompetensi global, tetapi tetap memiliki identitas sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
Pengembangan Kurikulum Inklusif dan Kontekstual: Kurikulum pendidikan harus fleksibel dan inklusif terhadap perubahan global, namun tetap berbasis pada konteks lokal dan Pancasila. Kurikulum yang inklusif harus mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengembangkan potensinya di bidang IPTEK.
3. Kurangnya Pemahaman Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda
Permasalahan:
Di era modern ini, banyak generasi muda yang kurang memahami makna dan relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila cenderung dianggap sebagai konsep yang formal dan teoretis, tanpa adanya pemahaman mendalam tentang bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata, termasuk dalam penggunaan dan pengembangan IPTEK. Akibatnya, banyak inovasi teknologi yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai etis dan moral yang sesuai dengan Pancasila.
Solusi:
Untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, diperlukan pendekatan yang lebih kreatif dan kontekstual, antara lain:
Pendidikan Interaktif Berbasis Teknologi: Pendekatan pembelajaran nilai-nilai Pancasila perlu diperbaharui agar lebih menarik bagi generasi muda yang akrab dengan teknologi. Salah satu cara adalah dengan mengembangkan platform pembelajaran digital yang interaktif dan berbasis pada kasus-kasus nyata, yang mengajak siswa memahami penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengembangan teknologi.
Pendidikan Nilai Melalui Ekstrakurikuler dan Kegiatan Sosial: Selain dalam kurikulum formal, nilai-nilai Pancasila juga harus ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program pengabdian masyarakat. Program seperti kampanye digital tentang etika teknologi, kerja bakti sosial, atau pengenalan teknologi ramah lingkungan dapat memperkuat pemahaman generasi muda tentang pentingnya penerapan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.
Integrasi Nilai Pancasila dalam Proyek Inovasi Teknologi: Di sekolah-sekolah dan universitas, para siswa dan mahasiswa dapat dilibatkan dalam proyek pengembangan teknologi yang berbasis Pancasila. Contohnya, mereka bisa ditantang untuk mengembangkan inovasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mendukung lingkungan yang berkelanjutan, atau meningkatkan akses terhadap pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Dengan upaya-upaya ini, generasi muda akan lebih memahami bahwa Pancasila bukan hanya sekadar konsep normatif, tetapi juga dapat menjadi pedoman praktis dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
4. Tantangan dalam Menjaga Keseimbangan antara Kemajuan Teknologi dan Etika
Permasalahan:
Kemajuan teknologi, terutama di era revolusi industri 4.0, sering kali menimbulkan dilema etika. Misalnya, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), robotika, dan bioteknologi dapat menimbulkan berbagai masalah etis, seperti privasi, keamanan, dan dampak sosial yang tidak diinginkan. Di Indonesia, belum ada kebijakan atau regulasi yang secara komprehensif mengatur tentang etika dalam pengembangan teknologi. Hal ini menyebabkan banyak inovasi yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak sosial dan moralnya.
Solusi:
Untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan etika, beberapa langkah yang bisa diambil adalah:
Membangun Kerangka Kerja Etis untuk Pengembangan Teknologi: Pemerintah, akademisi, dan industri teknologi perlu bekerja sama untuk merumuskan kerangka kerja etis yang mengatur pengembangan dan penggunaan teknologi di Indonesia. Kerangka ini harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk pakar etika, agama, dan hukum. Dengan adanya kerangka ini, inovasi teknologi dapat diatur agar tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Edukasi Etika Teknologi dalam Pendidikan Formal dan Nonformal: Pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga universitas, harus memasukkan pendidikan etika teknologi dalam kurikulumnya. Selain itu, pemerintah dan industri teknologi perlu mengadakan kampanye publik tentang etika penggunaan teknologi di masyarakat. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, televisi, atau seminar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Etika Teknologi: Selain menciptakan kebijakan yang mengatur etika teknologi, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi. Ini termasuk regulasi ketat tentang privasi data, penggunaan kecerdasan buatan, serta hak-hak digital warga negara. Dengan demikian, teknologi dapat dikembangkan dan digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.
Kesimpulan
Pancasila, sebagai ideologi negara, memiliki peran penting dalam mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan landasan etis dan moral dalam pengembangan IPTEK, sehingga kemajuan teknologi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, terutama di era revolusi industri 4.0, memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih kuat untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Saran
Memperkuat Pendidikan Karakter: Pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pada pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila, khususnya dalam menghadapi perkembangan IPTEK yang sangat pesat.
Pengembangan Kurikulum yang Inklusif: Kurikulum pendidikan perlu mengintegrasikan aspek teknologi dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga pengembangan IPTEK tetap berpijak pada etika dan moral yang kuat.
Kolaborasi Antara Pemerintah, Akademisi, dan Industri: Untuk memastikan bahwa IPTEK berkembang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk menciptakan kebijakan teknologi yang adil dan beretika.
Daftar Pustaka
- Kaelan. (2002). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Notonagoro. (1975). Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekarno. (1959). Pancasila sebagai Dasar Negara. Pidato Presiden Republik Indonesia pada Hari Lahir Pancasila. Jakarta: BP Penerbitan Pancasila.
- Wahyono, P. (2017). Pancasila dan Teknologi: Tantangan Masa Depan. Jakarta: Bina Media.
- Anwar, S. (2020). Pendidikan Karakter di Era Revolusi Industri 4.0. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
No comments:
Post a Comment