PENGARUH PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila, yang merupakan wujud dari nilai-nilai luhur Pancasila, menekankan musyawarah untuk mufakat, persatuan, dan keadilan sosial, yang diadaptasi dalam sistem pemerintahan dan struktur politik negara. Artikel ini membahas secara mendalam pengaruh Pancasila dalam membentuk tatanan demokrasi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi dan modernisasi saat ini.

Sejak awal kemerdekaan, Pancasila menjadi landasan filosofis dan ideologis yang memandu Indonesia dalam membangun sistem politik yang menjunjung tinggi hak-hak dasar warga negara, serta menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Demokrasi Pancasila menolak bentuk-bentuk demokrasi liberal yang cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kekeluargaan dan kolektivitas yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dalam konteks global, tantangan bagi demokrasi di Indonesia semakin kompleks, termasuk ancaman terhadap persatuan nasional, polarisasi politik, dan isu korupsi yang menggerogoti demokrasi itu sendiri. Meski demikian, nilai-nilai Pancasila tetap memberikan panduan yang relevan dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut.

Artikel ini juga mengkaji bagaimana penerapan demokrasi Pancasila dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan proses pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia, serta bagaimana masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam menjaga demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Ditekankan pula pentingnya penguatan pendidikan Pancasila, terutama bagi generasi muda, guna memastikan nilai-nilai demokrasi yang adil dan inklusif tetap menjadi pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pancasila, Demokrasi, Sistem Demokrasi, Indonesia, Nilai-nilai Kebangsaan, Reformasi, Persatuan, Keadilan Sosial.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun sistem politik dan pemerintahan. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merangkum nilai-nilai luhur yang mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, mengedepankan harmoni, gotong royong, dan musyawarah. Dalam sejarah perjalanan bangsa, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai landasan utama dalam mengembangkan sistem demokrasi yang khas dan berbeda dengan sistem demokrasi lainnya di dunia, terutama demokrasi liberal yang berkembang di negara-negara Barat.

Sistem demokrasi di Indonesia dikenal dengan sebutan “Demokrasi Pancasila,” sebuah konsep yang secara teoretis dan praktis mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam mekanisme demokrasi. Demokrasi Pancasila menekankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi ini menolak paham individualisme dan kapitalisme yang menonjol dalam sistem demokrasi liberal, dan lebih menekankan pada keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, demokrasi Pancasila bersifat inklusif, menampung kepentingan semua golongan, serta menjaga stabilitas politik dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Dalam konteks sejarah, perjalanan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase. Pada masa awal kemerdekaan, perdebatan mengenai sistem politik apa yang tepat untuk Indonesia berlangsung dengan sangat intens. Akhirnya, para pendiri bangsa memutuskan untuk mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi acuan dalam merumuskan sistem politik dan pemerintahan. Implementasi demokrasi Pancasila ini mulai terbentuk dalam UUD 1945 dan terus berkembang seiring dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia. Pada masa Orde Lama, sistem demokrasi Pancasila menghadapi berbagai tantangan, terutama dari kelompok-kelompok yang berideologi berbeda, seperti komunis dan liberal.

Masuknya Orde Baru membawa babak baru dalam penerapan demokrasi Pancasila. Pemerintahan Soeharto yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun menggunakan Pancasila sebagai justifikasi untuk menerapkan model demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan eksekutif. Meskipun mengeklaim menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat, kenyataannya demokrasi Pancasila pada masa ini mengalami distorsi, di mana kekuasaan pemerintah menjadi sangat dominan dan kebebasan politik rakyat dibatasi. Reformasi 1998 membuka babak baru bagi sistem demokrasi Indonesia, di mana Pancasila tetap menjadi landasan ideologis, namun penerapannya mengalami koreksi dengan mengadopsi sistem demokrasi yang lebih terbuka dan menghargai kebebasan berpendapat.

Di era modern, demokrasi Pancasila masih terus menghadapi tantangan. Munculnya globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial-ekonomi turut memengaruhi dinamika politik di Indonesia. Proses pemilu, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan yang diwarnai oleh demokrasi Pancasila harus beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang telah menjadi identitas bangsa. Selain itu, munculnya polarisasi politik, krisis kepercayaan terhadap institusi negara, serta isu-isu terkait korupsi dan ketidakadilan sosial menjadi persoalan yang harus diatasi dalam kerangka demokrasi Pancasila.

Pada tataran yang lebih filosofis, demokrasi Pancasila menawarkan solusi yang berbeda dari demokrasi ala Barat. Demokrasi Barat sering kali berpusat pada konsep mayoritas yang berkuasa dan minoritas yang tunduk pada keputusan mayoritas. Sebaliknya, demokrasi Pancasila menekankan pentingnya mufakat, di mana keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak melalui musyawarah. Pendekatan ini mencerminkan kebudayaan Indonesia yang mementingkan kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan sosialnya.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan pertukaran ide, ekonomi, dan teknologi secara cepat, demokrasi Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan inovasi dan pembaruan. Di sisi lain, globalisasi juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk menampilkan model demokrasi yang unik ini ke panggung dunia sebagai alternatif dari sistem demokrasi liberal yang banyak dianut di negara-negara Barat. Demokrasi Pancasila, dengan asas musyawarah dan mufakat, dapat menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang muncul dalam demokrasi liberal yang sering kali mengabaikan kepentingan kolektif demi hak-hak individu.

Oleh karena itu, penting untuk terus mempertahankan dan memperkuat demokrasi Pancasila sebagai sistem politik yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Dalam pembahasan ini, artikel akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana Pancasila telah memengaruhi pembangunan sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era modern, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga relevansi Pancasila di tengah perkembangan zaman. Pembahasan ini juga akan menyoroti peran pendidikan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat demokrasi Pancasila demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan

Seiring perkembangan demokrasi di Indonesia, terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

1. Polarisasi Politik dan Fragmentasi Sosial
   Meskipun demokrasi memberikan ruang kebebasan politik bagi masyarakat, fenomena polarisasi politik semakin marak. Polarisasi politik ini berdampak pada fragmentasi sosial, di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang bersaing secara politik. Hal ini bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman.

2. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
   Salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi di Indonesia adalah maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun sistem demokrasi memberikan mekanisme check and balance, praktik korupsi masih menjadi masalah kronis yang menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

3. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
   Demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun sila kelima Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kelas ekonomi, yang sering kali memperburuk kualitas demokrasi.

4. Kurangnya Pemahaman terhadap Pancasila
   Banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang kurang memahami esensi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin terpinggirkan dalam praktek politik dan sosial sehari-hari, terutama dalam proses demokrasi.

Pembahasan

1. Pancasila sebagai Landasan Demokrasi

Pancasila, sejak awal kemerdekaan Indonesia, telah dirancang sebagai dasar negara yang menjadi panduan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila membentuk sebuah kerangka demokrasi yang menghargai perbedaan, menekankan kebersamaan, dan memprioritaskan keadilan sosial. Salah satu elemen kunci dari Pancasila dalam demokrasi adalah musyawarah mufakat, yang tercermin dalam sistem perwakilan dan permusyawaratan di parlemen.

Sistem demokrasi yang ideal menurut Pancasila adalah demokrasi yang tidak hanya menekankan kebebasan individu, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai Pancasila juga mengarahkan sistem demokrasi Indonesia untuk tidak terjebak dalam demokrasi liberal yang mengabaikan kepentingan kolektif, melainkan mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejak kemerdekaan, sistem demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa fase penting. Pada era Orde Lama, demokrasi diwarnai oleh pergolakan politik yang disertai dengan dominasi kekuasaan eksekutif. Pada masa Orde Baru, demokrasi di Indonesia lebih bersifat otoriter, di mana kebebasan politik dibatasi dan Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan pemerintah.

Namun, setelah runtuhnya Orde Baru dan masuknya era reformasi pada tahun 1998, sistem demokrasi di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Demokrasi Indonesia semakin terbuka dengan adanya pemilu yang lebih bebas dan terbuka, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses politik. Di era reformasi, Pancasila kembali ditegaskan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, meskipun ada kemajuan dalam hal kebebasan politik, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal penegakan hukum, korupsi, dan ketimpangan sosial.

3. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Demokrasi Indonesia

Nilai-nilai Pancasila menjadi acuan dalam pembangunan sistem demokrasi Indonesia. Beberapa sila Pancasila yang berpengaruh langsung terhadap demokrasi antara lain:

• Ketuhanan yang Maha Esa
  Demokrasi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Negara Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara agama. Pancasila menegaskan bahwa negara menghormati dan melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya masing-masing.

• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  Sila kedua ini mendorong demokrasi yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Demokrasi yang baik harus mampu menjamin hak-hak dasar warganya dan mendorong terciptanya kehidupan yang adil dan beradab.

• Persatuan Indonesia
  Nilai persatuan adalah elemen penting dalam demokrasi Indonesia yang pluralistik. Pancasila mengajarkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun persatuan bangsa tetap harus diutamakan. Demokrasi yang baik harus mampu menjaga keutuhan bangsa dan mencegah perpecahan.

• Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  Sila keempat menggarisbawahi pentingnya sistem perwakilan dan permusyawaratan dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam proses politik, bukan sekadar mayoritas suara.

• Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  Keadilan sosial adalah tujuan akhir dari sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Sistem politik dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang, dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

4. Tantangan Implementasi Pancasila dalam Demokrasi Kontemporer

Dalam era demokrasi modern, penerapan Pancasila tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai asing yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, praktik korupsi yang merajalela juga menghambat tercapainya demokrasi yang bersih dan berkeadilan.

Globalisasi membawa nilai-nilai demokrasi liberal yang seringkali menekankan kebebasan individu di atas kepentingan kolektif. Hal ini bisa bertentangan dengan semangat gotong royong dan persatuan yang ditekankan dalam Pancasila. Selain itu, globalisasi juga memperkuat arus informasi yang sulit dikendalikan, yang terkadang memperuncing polarisasi politik dan sosial di tengah masyarakat.

Korupsi telah menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik yang justru seharusnya menjadi pelaksana nilai-nilai Pancasila. Korupsi menggerogoti fondasi demokrasi yang seharusnya menjamin keadilan dan pemerintahan yang transparan.

5. Kesenjangan Sosial

Meskipun Pancasila mengajarkan keadilan sosial, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah utama di Indonesia. Ketidakadilan ini menciptakan ketegangan dalam masyarakat dan berpotensi merusak stabilitas demokrasi.

Kesimpulan

Pancasila memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan sistem demokrasi di Indonesia, dengan menekankan nilai-nilai seperti musyawarah, persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Sebagai dasar negara dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila telah menjadi pondasi utama dalam menciptakan sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Namun, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk polarisasi politik, korupsi, dan ketimpangan sosial. Meski begitu, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai landasan moral dan ideologi yang dapat menjaga stabilitas dan kohesi sosial di tengah dinamika politik yang terus berubah.

Untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, penting bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga komitmen terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Hanya dengan demikian, demokrasi Pancasila dapat berjalan efektif dalam menjamin kesejahteraan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia.

Saran

1. Peningkatan Pemahaman dan Sosialisasi Nilai Pancasila
   Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan upaya sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal maupun informal yang menekankan pada pemahaman mendalam mengenai Pancasila dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.
   
   
2. Reformasi Politik untuk Mewujudkan Demokrasi yang Bersih
   Untuk mengatasi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, perlu dilakukan reformasi politik yang lebih ketat dengan fokus pada penegakan hukum yang kuat dan transparansi dalam pemerintahan. Pemerintah harus memperkuat lembaga pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas di setiap level pemerintahan.
   
   
3. Penguatan Ekonomi Rakyat untuk Mewujudkan Keadilan Sosial
   Sila kelima Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus lebih proaktif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang merata serta akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
   
   
4. Dialog dan Musyawarah sebagai Solusi Konflik Politik
   Pemerintah dan pemangku kepentingan politik perlu mendorong budaya dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan pandangan politik. Proses pengambilan keputusan politik harus kembali pada prinsip musyawarah untuk mufakat, guna mencegah polarisasi yang dapat mengancam persatuan bangsa.
   
   
5. Inovasi dalam Pengajaran Pancasila
   Sistem pendidikan di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dalam mengajarkan Pancasila. Penggunaan teknologi, media interaktif, dan metode pembelajaran yang lebih relevan dengan konteks kehidupan modern dapat menarik minat generasi muda terhadap Pancasila dan membangun kesadaran mereka akan pentingnya ideologi ini dalam kehidupan berbangsa.
   
   

Daftar Pustaka

1. Kaelan. (2012). Pendidikan Pancasila: Yuridis Normatif untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.
2. Notonagoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantja Simpati.
3. Soekarno. (2001). Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Media Pressindo.
4. Wahyudi, S. (2018). Pancasila dalam Sistem Demokrasi Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
5. Nugroho, W. (2020). "Tantangan Demokrasi di Indonesia: Antara Ideal dan Realita." Jurnal Demokrasi dan Politik.