Petunjuk: Pilihlah jawaban yang
paling tepat!
1. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999?
o A.
Kewenangan pemerintah pusat mengelola daerah
o B.
Kewenangan desa mengatur keuangannya
o C.
Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berdasarkan prakarsa sendiri
o D.
Kewenangan legislatif pusat untuk mengatur daerah
2. Prinsip
otonomi “nyata” berarti...
o A.
Dilaksanakan secara bertahap
o B.
Dilaksanakan pada bidang yang diperlukan dan tumbuh di daerah
o C.
Dilaksanakan sesuai aturan pusat
o D.
Hanya berlaku di kota besar
3. Berikut
ini merupakan urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat, kecuali...
o A.
Politik luar negeri
o B.
Pertahanan
o C.
Pendidikan dasar
o D.
Moneter
4. Otonomi
daerah secara bahasa berarti...
o A.
Pemerintahan terpusat
o B.
Berdaulat penuh
o C.
Pemerintahan sendiri dalam wilayah tertentu
o D.
Kewenangan pengawasan pusat
5. Tujuan
utama dari pemekaran daerah adalah...
o A.
Memperluas wilayah provinsi
o B.
Mengurangi peran pemerintah pusat
o C.
Meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan
o D.
Menurunkan pajak daerah
6. Azas
dekonsentrasi diletakkan pada...
o A.
Kabupaten
o B.
Kota
o C.
Desa
o D.
Provinsi
7. Salah
satu alasan diberikannya otonomi daerah adalah...
o A.
Memusatkan kekuasaan di daerah
o B.
Menyeragamkan kebijakan nasional
o C.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
o D.
Membangun kekuasaan legislatif
8. Yang
tidak termasuk dalam prinsip pemberian otonomi daerah adalah...
o A.
Demokrasi
o B.
Sentralisasi
o C.
Keadilan
o D.
Pemerataan
9. Otonomi
daerah yang luas dan utuh diletakkan pada...
o A.
Kecamatan
o B.
Desa
o C.
Kabupaten dan Kota
o D.
Provinsi
10. UU
yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah...
o A.
UU No. 5 Tahun 1974
o B.
UU No. 22 Tahun 1999
o C.
UU No. 33 Tahun 2004
o D.
UU No. 1 Tahun 1945
11. Implementasi
OTDA dalam bidang SDM mencakup...
o A.
Pemusatan rekrutmen PNS oleh pusat
o B.
Pembinaan SDM oleh daerah dengan prinsip transparansi
o C.
Pengangkatan semua pejabat oleh DPRD
o D.
SDM hanya boleh berasal dari pusat
12. Dalam
konteks pemerintahan daerah, tugas dan fungsi pembinaan wilayah dilaksanakan
oleh...
o A.
Presiden
o B.
Menteri Dalam Negeri
o C.
Kepala Daerah
o D.
DPRD
13. Yang
termasuk pembagian urusan provinsi adalah...
o A.
Penyediaan air bersih desa
o B.
Perencanaan tata ruang lintas kabupaten/kota
o C.
Pelayanan administrasi RT
o D.
Penanganan sampah lingkungan RT
14. Otonomi
daerah memberi ruang partisipasi masyarakat dalam...
o A.
Pemerintahan pusat
o B.
Diplomasi luar negeri
o C.
Pembangunan ekonomi daerah
o D.
Penetapan UU Nasional
15. Keberhasilan
otonomi daerah sangat bergantung pada...
o A.
Peraturan Menteri
o B.
Stabilitas ekonomi global
o C.
Ketersediaan SDM daerah yang kompeten
o D.
Kebijakan luar negeri
16. Salah
satu dampak negatif dari pemekaran daerah adalah...
o A.
Peningkatan demokrasi
o B.
Perebutan kekuasaan politik lokal
o C.
Efisiensi birokrasi
o D.
Kesejahteraan masyarakat meningkat
17. Kelebihan
dari OTDA adalah...
o A.
Pusat lebih mudah mengawasi
o B.
Daerah tidak perlu mandiri
o C.
Daerah lebih leluasa mengelola potensi lokal
o D.
Semua anggaran dikontrol pusat
18. Pelaksanaan
tugas pembantuan harus disertai dengan...
o A.
Dana bantuan dan SDM dari luar negeri
o B.
Pelaporan dan pertanggungjawaban
o C.
Pemindahan pusat ke daerah
o D.
Swadaya penuh dari masyarakat
19. Ketimpangan
sosial yang menjadi latar belakang otonomi daerah adalah akibat dari...
o A.
Pemilu langsung
o B.
Sentralisasi kekuasaan di Jakarta
o C.
Kekuatan militer di daerah
o D.
Ketergantungan kepada internasional
20. Dalam
hubungan eksekutif dan legislatif daerah, prinsip yang harus dijaga adalah...
o A.
Dominasi legislatif
o B.
Kekuasaan penuh kepala daerah
o C.
Transparansi dan akuntabilitas
o D.
Sistem satu arah
B. Soal Esai
1. Jelaskan
pengertian otonomi daerah secara bahasa dan istilah!
2. Mengapa
prinsip “otonomi yang bertanggung jawab” penting dalam pelaksanaan otonomi
daerah?
3. Sebutkan
dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun
1999!
4. Bagaimana
hubungan antara DPRD dan kepala daerah dalam pelaksanaan OTDA?
5. Jelaskan
perbedaan urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota!
6. Mengapa
pembinaan SDM penting dalam implementasi OTDA?
7. Jelaskan
tantangan terbesar dalam implementasi pemekaran daerah!
8. Bagaimana
OTDA dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah?
9. Jelaskan
pengaruh otonomi daerah terhadap keberagaman sosial dan budaya!
10. Apa
saja syarat yang harus dipenuhi agar otonomi daerah dapat berhasil di masa
depan?
C. Soal Studi Kasus
Kasus 1: Pemekaran Daerah Bermasalah
Salah satu kabupaten baru hasil pemekaran
di wilayah timur Indonesia mengalami konflik internal antar elit lokal setelah
ditetapkan menjadi daerah otonom. Infrastruktur pemerintahan belum lengkap, dan
pelayanan publik belum berjalan optimal.
Pertanyaan:
1. Apa
penyebab umum konflik dalam daerah hasil pemekaran?
2. Bagaimana
implementasi prinsip “otonomi yang bertanggung jawab” dalam kasus tersebut?
3. Apa
peran DPRD dan kepala daerah dalam menyelesaikan persoalan ini?
4. Bagaimana
cara meningkatkan pelayanan publik di daerah baru tersebut?
5. Apa
solusi jangka panjang yang bisa diambil oleh pemerintah pusat?
Kasus 2: Optimalisasi Potensi Daerah
Pemerintah Kabupaten X memiliki potensi
pariwisata dan hasil bumi yang besar, namun pendapatan daerah tetap rendah.
Banyak SDM lokal yang belum terserap di sektor formal. Pemda ingin menerapkan
kebijakan OTDA berbasis pengembangan ekonomi lokal.
Pertanyaan:
1. Apa
langkah awal yang harus dilakukan pemda untuk mengoptimalkan potensi daerah?
2. Bagaimana
peran prinsip OTDA “luas dan nyata” dalam mengelola potensi ekonomi tersebut?
3. Apa
bentuk pelibatan masyarakat dalam pembangunan berbasis OTDA?
4. Bagaimana
Pemda dapat meningkatkan kualitas SDM lokal?
5. Apa
indikator keberhasilan implementasi OTDA dalam konteks ini?
No comments:
Post a Comment