- Apa
pengertian umum dari Good Governance?
a. Pemerintahan berbasis kekuasaan
b. Pemerintahan yang mengikuti sistem tradisional
c. Pemerintahan yang baik dan bersih
d. Pemerintahan tertutup dan rahasia - Menurut
World Bank, Good Governance adalah...
a. Pemerintahan yang tunduk pada kekuasaan militer
b. Pengelolaan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab
c. Pengambilan keputusan oleh elit semata
d. Pemerintahan yang tidak melibatkan publik - Prinsip
Good Governance yang menekankan keterlibatan warga dalam pengambilan
keputusan adalah...
a. Akuntabilitas
b. Transparansi
c. Partisipasi masyarakat
d. Efisiensi - Transparansi
dalam prinsip Good Governance dibangun atas dasar...
a. Ketaatan mutlak pada pimpinan
b. Arus informasi yang bebas dan dapat diakses
c. Dominasi hukum adat
d. Prosedur tertutup - Supremasi
hukum dalam Good Governance berarti...
a. Hukum dapat dikesampingkan demi kepentingan penguasa
b. Hukum berlaku adil untuk semua
c. Hukum bersifat fleksibel untuk elit
d. Hukum hanya berlaku di kota besar - Lembaga
yang termasuk pilar Good Governance dan bertugas menyediakan layanan
publik adalah...
a. Sektor swasta
b. Negara
c. Masyarakat madani
d. Organisasi sosial - Agenda
politik dalam Good Governance mencakup, kecuali...
a. Amandemen UUD
b. Penegakan supremasi hukum
c. Intervensi militer dalam pemerintahan
d. Reformasi agraria dan perburuhan - Otonomi
daerah termasuk dalam agenda...
a. Sosial
b. Politik
c. Ekonomi teknis
d. Peradilan - Peran
sektor swasta dalam Good Governance antara lain adalah...
a. Menekan upah pekerja
b. Meningkatkan standar hidup masyarakat
c. Menciptakan monopoli
d. Mengurangi pajak - Prinsip
akuntabilitas dalam Good Governance menuntut...
a. Penundaan pertanggungjawaban
b. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga
c. Penghapusan pengawasan publik
d. Ketaatan pada organisasi tanpa pertanyaan - Agenda
sosial dalam Good Governance bertujuan untuk...
a. Mengendalikan penduduk
b. Menjaga kekuasaan elit
c. Meningkatkan daya masyarakat dan mencegah konflik
d. Membatasi kebebasan sipil - Pilar
masyarakat madani berperan sebagai...
a. Pendukung tanpa kritik terhadap pemerintah
b. Pengawas dan penyeimbang kekuasaan
c. Pelaksana program pemerintah
d. Investor pembangunan - Prinsip
efektivitas dan efisiensi dalam Good Governance bertujuan agar...
a. Proses birokrasi menjadi lambat
b. Hasil tidak menjadi prioritas
c. Sumber daya digunakan optimal sesuai kebutuhan rakyat
d. Pemerintah hanya fokus pada sektor elit - Wawasan
ke depan dan visi strategis menuntut...
a. Fokus jangka pendek
b. Ketertarikan pada masa lalu
c. Pandangan luas dan pemahaman kompleksitas sosial
d. Penolakan terhadap perubahan - Negara
sebagai pilar Good Governance bertugas, kecuali...
a. Menegakkan HAM
b. Menyediakan layanan publik
c. Menciptakan konflik sosial
d. Menjaga stabilitas ekonomi dan politik - Agenda
hukum dalam Good Governance menekankan pada...
a. Lemahnya sistem pengadilan
b. Pemberantasan KKN dan reformasi hukum
c. Privatisasi lembaga peradilan
d. Pengabaian hukum adat - Pemerintah
yang kuat dalam Good Governance adalah yang...
a. Menekan oposisi
b. Menjalankan kebijakan secara efektif dan efisien
c. Memonopoli sumber daya
d. Tidak memperdulikan hukum - Profesionalisme
aparat birokrasi ditunjukkan dengan...
a. Loyalitas mutlak pada pimpinan
b. Kinerja yang sesuai aturan dan transparan
c. Penundaan pelayanan publik
d. Penolakan terhadap inovasi - Manajemen
partisipatif dalam birokrasi bertujuan untuk...
a. Menutup peluang kritik
b. Menambah birokrasi
c. Melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan
d. Membatasi informasi - Salah
satu indikator keberhasilan reformasi ekonomi dalam Good Governance
adalah...
a. Ketimpangan sosial
b. Merger bank asing
c. Pemulihan yang dirasakan oleh rakyat
d. Privatisasi total sektor publik
Soal Esai
- Jelaskan
secara komprehensif pengertian Good Governance menurut berbagai
pandangan!
- Mengapa
partisipasi masyarakat menjadi prinsip utama dalam Good Governance?
- Uraikan
peran sektor swasta dalam mendukung Good Governance!
- Jelaskan
pentingnya transparansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik!
- Bagaimana
hubungan antara supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah?
- Analisislah
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan agenda ekonomi dalam Good
Governance!
- Bagaimana
penerapan akuntabilitas dalam sektor publik dapat meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat?
- Apa
saja tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan Good
Governance?
- Jelaskan
bagaimana pilar masyarakat madani dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan!
- Berikan
evaluasi terhadap strategi pemberantasan KKN dalam konteks Good
Governance di Indonesia!
Studi Kasus
Studi Kasus 1:
Judul: Krisis Kepercayaan Publik terhadap
Pemerintah Daerah
Sebuah pemerintah daerah menghadapi krisis kepercayaan
publik akibat dugaan korupsi, lemahnya transparansi, dan tidak berjalannya
program pelayanan publik dengan baik. Dalam waktu bersamaan, masyarakat mulai
mengorganisir gerakan sipil untuk menuntut akuntabilitas dan reformasi
kebijakan.
Pertanyaan:
- Identifikasi
prinsip-prinsip Good Governance yang dilanggar dalam kasus
tersebut!
- Apa
peran masyarakat madani dalam situasi ini?
- Rekomendasikan
tiga langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk
memulihkan kepercayaan publik!
- Bagaimana
penerapan visi strategis dapat mengarahkan perbaikan jangka panjang?
- Uraikan
potensi dampak jika kondisi ini tidak segera diperbaiki terhadap
pembangunan daerah.
Studi Kasus 2:
Judul: Kebijakan Otonomi Daerah dan Ketimpangan
Pelayanan Publik
Setelah diterapkannya kebijakan otonomi daerah, beberapa
wilayah mengalami peningkatan kualitas pelayanan publik, sementara wilayah
lainnya mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Hal ini menimbulkan kecemburuan
sosial dan potensi konflik antar daerah.
Pertanyaan:
- Jelaskan
hubungan antara otonomi daerah dan prinsip efektivitas dalam Good
Governance!
- Mengapa
penerapan otonomi daerah dapat menimbulkan ketimpangan?
- Apa
peran pemerintah pusat dalam mengatasi ketimpangan antar daerah tersebut?
- Identifikasi
agenda Good Governance mana yang relevan untuk menyelesaikan kasus
ini!
- Buatlah
usulan kebijakan yang dapat memastikan pelaksanaan otonomi daerah yang
adil dan merata.
No comments:
Post a Comment