Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu mengkaji prinsip-prinsip good governance dan etika dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu menganalisis indikator transparansi dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara kritis.
Ringkasan
Materi ini membahas fondasi utama good governance
sebagai pilar demokrasi modern. Fokus utama terletak pada sembilan prinsip
menurut UNDP, pentingnya etika birokrasi, serta mekanisme transparansi dan
akuntabilitas. Modul ini juga menyajikan data mengenai Indeks Persepsi Korupsi
sebagai tolok ukur keberhasilan tata kelola di tingkat nasional maupun global.
Kata Kunci
Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Etika
Publik, Korupsi, IPK (CPI), Partisipasi, Rule of Law.
Bagian Isi: Analisis Mendalam Good Governance
1. Definisi dan Urgensi Good Governance
Secara etimologis, governance berarti tata kelola
atau penyelenggaraan. Dalam konteks pemerintahan, Good Governance (Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik) adalah suatu kesepakatan mengenai pengaturan
negara yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Urgensi dari penerapan konsep ini berakar pada kegagalan
model pemerintahan tradisional yang cenderung tertutup dan sentralistik. Di era
disrupsi informasi, tuntutan akan pelayanan publik yang efisien dan bersih
menjadi harga mati. Tanpa tata kelola yang baik, sumber daya negara akan
terbuang sia-sia akibat inefisiensi dan praktik korupsi.
2. Sembilan Prinsip Good Governance (UNDP)
PBB melalui UNDP merumuskan sembilan prinsip utama yang
menjadi standar global:
- Partisipasi
(Participation): Setiap warga negara memiliki suara dalam pengambilan
keputusan.
- Penegakan
Hukum (Rule of Law): Kerangka hukum harus adil dan ditegakkan tanpa
pandang bulu, terutama hukum hak asasi manusia.
- Transparansi
(Transparency): Kebebasan aliran informasi sehingga proses, lembaga,
dan informasi dapat diakses oleh mereka yang berkepentingan.
- Responsivitas
(Responsiveness): Lembaga dan proses pemerintahan harus mencoba
melayani setiap stakeholder dalam jangka waktu yang layak.
- Berorientasi
pada Konsensus (Consensus Orientation): Bertindak sebagai penengah
bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus terbaik bagi
kepentingan masyarakat luas.
- Keadilan
(Equity): Semua warga negara memiliki kesempatan untuk meningkatkan
atau menjaga kesejahteraan mereka.
- Efektivitas
dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency): Proses dan lembaga
menghasilkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan menggunakan
sumber daya sebaik mungkin.
- Akuntabilitas
(Accountability): Para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor
swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga
pemangku kepentingan.
- Visi
Strategis (Strategic Vision): Pemimpin dan publik memiliki perspektif
yang luas dan jauh ke depan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan
pembangunan manusia.
3. Etika dalam Tata Kelola Pemerintahan
Etika birokrasi adalah norma-norma yang menjadi penuntun
bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Etika bukan sekadar masalah
moral individu, melainkan sistem nilai yang mencegah terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power).
Dalam good governance, etika menuntut kejujuran dan
integritas. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah tantangan etis
terbesar. Pejabat publik harus mampu memisahkan kepentingan pribadi/golongan
dengan kepentingan negara.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Dua Sisi Mata Uang
Transparansi adalah pintu masuk menuju kepercayaan
publik. Indikator transparansi meliputi:
- Adanya
akses publik terhadap dokumen anggaran (APBN/APBD).
- Prosedur
pelayanan publik yang jelas dan terpublikasi.
- Pemanfaatan
teknologi informasi (E-Government) dalam proses pengadaan barang
dan jasa.
Akuntabilitas berarti setiap tindakan pejabat publik
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Ada dua jenis
akuntabilitas:
- Akuntabilitas
Vertikal: Pertanggungjawaban kepada atasan atau otoritas yang lebih
tinggi.
- Akuntabilitas
Horisontal: Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas melalui lembaga
perwakilan atau media massa.
5. Memahami Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index
(CPI) yang dirilis oleh Transparency International merupakan indikator komposit
yang mengukur persepsi korupsi di sektor publik. Skor berkisar dari 0 (sangat
korup) hingga 100 (sangat bersih).
Di Indonesia, fluktuasi skor IPK menjadi rapor bagi
pemerintah. Penurunan skor biasanya mengindikasikan melemahnya lembaga penegak
hukum, kurangnya perlindungan bagi pelapor korupsi (whistleblower), atau
adanya regulasi yang mempermudah praktik kolusi. Peningkatan IPK hanya bisa
dicapai jika prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan secara
konsisten, bukan sekadar simbolis.
6. Tantangan Implementasi di Indonesia
Meskipun regulasi sudah banyak dibuat (seperti UU
Keterbukaan Informasi Publik), implementasi di lapangan masih menghadapi
hambatan:
- Budaya
Organisasi: Masih adanya mentalitas "kalau bisa dipersulit,
mengapa dipermudah".
- Politik
Dinasti: Melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan di daerah.
- Literasi
Digital: Belum meratanya pemahaman masyarakat untuk mengakses data
pemerintah secara digital.
Kesimpulan
Good Governance bukan hanya tujuan, melainkan proses
berkelanjutan. Penerapan sembilan prinsip UNDP, penguatan etika birokrasi,
serta peningkatan transparansi melalui teknologi merupakan kunci utama. Indeks
Persepsi Korupsi harus dijadikan cermin evaluasi untuk terus memperbaiki sistem
birokrasi agar tercipta pemerintahan yang berintegritas dan melayani.
Daftar Pustaka
- Lembaga
Administrasi Negara (LAN). (2014). Modul Akuntabilitas dan Etika Publik.
- Transparency
International. (2023). Corruption Perceptions Index Report.
- UNDP.
(1997). Governance for Sustainable Human Development.
- World
Bank. (2020). World Governance Indicators.
Glossary
- Akuntabilitas:
Kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan.
- E-Government:
Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi
dan layanan bagi warganya.
- Integritas:
Konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip moral.
- Korupsi:
Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.
- Stewardship:
Tanggung jawab mengelola sumber daya publik dengan hati-hati.
- Stakeholder:
Semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kebijakan.
Pertanyaan Pemantik
- Apa
yang terlintas di pikiranmu saat mendengar kata "birokrasi"?
- Mengapa
sebuah negara bisa kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin?
- Apakah
transparansi sama dengan menelanjangi semua rahasia negara?
- Mengapa
korupsi sering dianggap sebagai "budaya" di beberapa tempat?
- Siapa
yang paling bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja pemerintah?
- Mungkinkah
sebuah pemerintahan berjalan tanpa ada korupsi sama sekali?
- Apa
dampak langsung yang kamu rasakan jika sebuah instansi pemerintah tidak
transparan?
- Bagaimana
media sosial mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warga?
- Mengapa
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cenderung naik-turun?
- Seberapa
penting etika dibandingkan dengan kepatuhan hukum?
Pertanyaan Reflektif
- Jika
kamu menjadi pemimpin, apakah kamu siap membuka harta kekayaanmu ke
publik?
- Pernahkah
kamu merasa dipersulit saat mengurus dokumen publik? Apa penyebabnya?
- Sejauh
mana kamu telah menggunakan hakmu untuk mengetahui kebijakan di daerahmu?
- Apakah
kamu pernah memberikan "uang terima kasih" kepada petugas?
Mengapa?
- Bagaimana
perasaanmu melihat negara dengan skor IPK tinggi dibandingkan Indonesia?
- Apa
peran yang bisa kamu ambil sebagai mahasiswa/warga untuk mendukung good
governance?
- Apakah
kamu lebih percaya pada pemimpin yang jujur tapi lambat, atau pemimpin
yang cepat tapi tidak transparan?
- Bagaimana
caramu menilai sebuah lembaga pemerintah sudah akuntabel atau belum?
- Apa
yang akan terjadi jika prinsip Rule of Law diabaikan demi
kepentingan stabilitas ekonomi?
- Apakah
pendidikan karakter sejak dini mampu memberantas korupsi di masa depan?
Hashtag
#GoodGovernance #AntiKorupsi #Transparansi #Akuntabilitas
#EtikaPublik #PemerintahanBersih #Integritas #IndeksPersepsiKorupsi
#SmartGovernance #PelayananPublik
JAWABAN PEMANTIK
ReplyDelete1. sistem administrasi negara yang diatur secara hierarkis untuk menjamin keteraturan, kepastian hukum, dan efisiensi pelayanan publik, meskipun dalam praktik sering dikritik karena kaku dan lamban.
2. karna lemahnya tata kelola pemerintahan, distribusi hasil sumber daya yang tidak merata, praktik korupsi, serta kegagalan negara mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan publik.
3. Transparansi tidak berarti membuka seluruh informasi negara, melainkan keterbukaan terhadap informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan, anggaran, dan pelayanan, tanpa mengorbankan kepentingan strategis negara.
4. Korupsi disebut sebagai “budaya” ketika praktik tersebut berlangsung sistemik, berulang, dan ditoleransi secara sosial, sehingga nilai-nilai etika dan hukum melemah dalam kehidupan publik.
5. tanggung jawab bersama antara lembaga pengawas negara, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, media, dan warga negara sebagai pemegang kedaulatan.
6. korupsi sulit dihilangkan sepenuhnya, namun dapat diminimalkan melalui penguatan institusi, transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur negara.
7. menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya potensi penyalahgunaan wewenang, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
8. Media sosial mendorong komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, sekaligus menjadi sarana kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
9. Fluktuasi Indeks Persepsi Korupsi dipengaruhi oleh dinamika kebijakan antikorupsi, efektivitas penegakan hukum, kasus korupsi besar yang terungkap, serta penilaian lembaga internasional seperti transparency internasional.
10. Etika melengkapi hukum dengan memberikan landasan moral dalam pengambilan keputusan, sehingga kepatuhan hukum tanpa etika berpotensi melahirkan praktik yang legal namun tidak berkeadilan.
JAWABAN REFLETIK
1. ya, sebagai pemimpin saya harus siap membuka harta kekayaan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap transparansi.
2. pernah, biasanya karena prosedurnya berbelit dan informasinya tidak dijelaskan dengan jelas sejak awal.
3. sejujurnya masih terbatas, karena tidak semua informasi mudah diakses dan belum banyak disosialisasikan.
4. tidak pernah, karna saya tau hal seperti itu tidak benar
5. prihatin sekaligus jadi bahan refleksi bahwa tata kelola di Indonesia masih perlu banyak perbaikan.
6. saya bisa mulai dari bersikap kritis, ikut mengawasi kebijakan, dan tidak ikut-ikutan praktik yang tidak jujur.
7. saya lebih percaya pemimpin yang jujur, karna kecepatan berisiko menimbulkan masalah.
8. dilihat dari seberapa terbuka lembaga tersebut soal anggaran, kinerja, dan tanggung jawabnya kepada publik.
9. dalam jangka pendek mungkin terlihat stabil, tapi lama-lama justru bisa menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.
10. pendidikan karakter penting sebagai pondasi, tapi tetap harus dibarengi aturan yang tegas dan keteladanan pemimpin.
E 01 Reza Apriansyah
ReplyDeleteA. Jawaban Pertanyaan Pemantik
1. Birokrasi
Identik dengan prosedur administrasi, hierarki panjang, aturan formal, dan sering dipersepsikan lambat serta berbelit, meskipun sejatinya bertujuan menciptakan keteraturan.
2. Negara kaya SDA tapi rakyat miskin
Disebabkan tata kelola buruk, korupsi, ketimpangan distribusi, ketergantungan pada SDA (resource curse), dan lemahnya industrialisasi.
3. Transparansi vs rahasia negara
Tidak. Transparansi berarti keterbukaan informasi publik yang berdampak pada kepentingan rakyat, bukan membuka rahasia strategis negara (pertahanan, intelijen).
4. Korupsi dianggap budaya
Karena terjadi berulang, ditoleransi secara sosial, dan diwariskan dalam praktik, meski secara normatif tetap pelanggaran hukum dan etika.
5. Pengawas kinerja pemerintah
Tanggung jawab bersama: lembaga pengawas (DPR, BPK, KPK), media, masyarakat sipil, dan warga negara.
6. Pemerintahan tanpa korupsi
Sulit tetapi mungkin mendekati, melalui sistem kuat, integritas pejabat, teknologi digital, dan penegakan hukum konsisten.
7. Dampak instansi tidak transparan
Ketidakpastian layanan, potensi pungli, ketidakpercayaan publik, dan biaya sosial-ekonomi meningkat.
8. Peran media sosial
Mempercepat komunikasi, membuka ruang partisipasi dan kritik, sekaligus menekan pemerintah agar lebih responsif.
9. IPK Indonesia naik-turun
Dipengaruhi dinamika politik, efektivitas penegakan hukum, kasus korupsi besar, serta persepsi publik dan internasional.
10. Etika vs kepatuhan hukum
Etika lebih mendasar. Hukum tanpa etika melahirkan manipulasi, sementara etika mendorong kepatuhan yang tulus.
⸻
B. Jawaban Pertanyaan Reflektif
1. Membuka harta kekayaan
Ya, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan pencegahan konflik kepentingan.
2. Dip persulit urusan publik
Umumnya karena birokrasi berbelit, minim digitalisasi, dan budaya pelayanan yang lemah.
3. Menggunakan hak tahu kebijakan
Masih terbatas; partisipasi publik sering rendah akibat kurang literasi kebijakan dan akses informasi.
4. Uang terima kasih
Sering terjadi karena normalisasi pungli, ketidaktahuan, atau ingin mempercepat layanan.
5. Melihat negara dengan IPK tinggi
Timbul rasa kagum sekaligus refleksi bahwa tata kelola yang bersih berdampak langsung pada kesejahteraan.
6. Peran mahasiswa/warga
Edukasi publik, advokasi kebijakan, pengawasan sosial, pelaporan pelanggaran, dan partisipasi aktif.
7. Pemimpin jujur tapi lambat vs cepat tapi tidak transparan
Pemimpin jujur lebih berkelanjutan karena membangun kepercayaan dan legitimasi.
8. Menilai akuntabilitas lembaga
Dari keterbukaan informasi, audit publik, respons pengaduan, dan konsistensi kebijakan.
9. Rule of Law diabaikan
Menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan krisis legitimasi negara dalam jangka panjang.
10. Pendidikan karakter
Penting sebagai fondasi jangka panjang, tetapi harus didukung sistem hukum dan keteladanan elite.
Pertanyaan Pemantik
ReplyDelete1.Birokrasi: Punya dua sisi; bisa menjadi penghambat yang kaku (red tape) atau menjadi sistem pelayanan publik yang adil dan teratur.
2.Negara kaya SDA bisa miskin karena tata kelola buruk (korupsi), ketergantungan ekonomi yang tinggi, dan konflik perebutan lahan.
3. Transparansi vs Rahasia Negara: Berbeda. Transparansi fokus pada anggaran dan proses kebijakan, sedangkan rahasia negara tetap dijaga untuk keamanan nasional.
4.Korupsi sebagai Budaya: Bukan sifat asli, melainkan hasil dari normalisasi akibat sistem yang sulit, gratifikasi kecil (uang rokok), dan buruknya keteladanan pimpinan.
5.Pengawas Pemerintah: Terdiri dari lembaga formal (KPK, BPK), masyarakat sipil (LSM, media), dan peran aktif individu (suara pemilu).
6.Pemerintahan Tanpa Korupsi: Sulit mencapai 0%, tapi bisa ditekan melalui e-government (digitalisasi) dan kesejahteraan aparat yang dibarengi sanksi berat.
7.Dampak Tidak Transparan: Munculnya pungli, ketidakpastian waktu layanan, ketidakadilan akses bagi warga biasa, dan rendahnya kualitas infrastruktur.
8.Peran Media Sosial: Mengubah komunikasi dari searah menjadi dua arah; menciptakan tekanan publik secara instan melalui fenomena viralitas (No Viral, No Justice).
9.IPK Indonesia Fluktuatif: Akibat reformasi hukum yang belum stabil, inkonsistensi kelembagaan, dan pengaruh korupsi politik di sektor bisnis.
10.Etika vs Hukum: Hukum adalah standar minimal (legalitas), sedangkan etika adalah standar tertinggi (moralitas). Sesuatu yang legal belum tentu etis.
Pertanyaan reflektif
1.Keterbukaan Harta: Pemimpin wajib buka LHKPN untuk membangun kepercayaan dan mencegah konflik kepentingan.
2.Hambatan Dokumen: Biasanya disebabkan oleh informasi yang tidak jelas (asimetri), birokrasi berjenjang (budaya meja), dan sistem yang belum digital.
3.Hak Informasi: Rakyat bisa memantau anggaran (APBD) lewat website PPID, meski saat ini penggunaannya belum maksimal.
4.Uang Terima Kasih: Sering diberikan karena sungkan atau takut diperlambat, padahal ini adalah gratifikasi yang merusak mentalitas petugas.
5.Refleksi IPK Tinggi: Negara dengan IPK tinggi (misal: Denmark) membuktikan pajak benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk fasilitas berkualitas tinggi.
6.Peran Warga/Mahasiswa: Berpikir kritis, melaporkan layanan buruk melalui aplikasi LAPOR!, menolak suap, dan mengawal transparansi secara digital.
7.Pilihan Pemimpin: Lebih baik jujur tapi lambat (membangun fondasi sistem bersih) daripada cepat tapi korup/tidak transparan.
8.Indikator Akuntabilitas: Ditandai dengan kemudahan akses informasi, adanya mekanisme pengaduan yang diproses, dan hasil kerja yang sesuai janji.
9.Rule of Law vs Ekonomi: Mengabaikan hukum demi ekonomi akan merusak kepastian usaha, memicu eksploitasi rakyat, dan membuat ekonomi rapuh di masa depan.
10.Pendidikan Karakter: Sangat penting untuk jangka panjang agar orang "tidak mau" korupsi, namun harus didukung sistem yang membuat orang "tidak bisa" korupsi.
E.20-Indah alifia cahyani
ReplyDeletejawaban pertanyaan pemantik
1. proses administrasi yang berlapis, formal, dan sering kali lambat. Idealnya birokrasi melayani publik secara efisien, tetapi dalam praktik sering identik dengan prosedur rumit dan kurang responsif.
2. Karena pengelolaan sumber daya yang tidak adil, korupsi, lemahnya tata kelola, dan hasil kekayaan alam lebih banyak dinikmati segelintir elite daripada masyarakat luas.
3. Tidak. Transparansi berarti keterbukaan informasi publik yang berdampak pada kepentingan rakyat, bukan membuka rahasia strategis negara yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan.
4. Karena praktik korupsi berlangsung lama, dilakukan berulang, dan dianggap normal akibat lemahnya penegakan hukum serta rendahnya keteladanan dari pemimpin.
5. Pengawasan adalah tanggung jawab bersama: lembaga pengawas resmi, media, masyarakat sipil, dan warga negara sebagai pemilik kedaulatan.
6. Sangat sulit, tetapi korupsi bisa ditekan seminimal mungkin melalui sistem yang transparan, penegakan hukum tegas, dan budaya etika yang kuat.
7. Muncul ketidakpercayaan, pelayanan menjadi lambat, biaya meningkat, dan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8. Media sosial membuat interaksi lebih cepat, terbuka, dan dua arah, namun juga menuntut pemerintah lebih responsif terhadap kritik dan aspirasi publik.
9. Karena dipengaruhi konsistensi penegakan hukum, independensi lembaga antikorupsi, serta persepsi publik terhadap kebijakan dan kasus korupsi yang terjadi.
10. Etika sama pentingnya, bahkan menjadi fondasi hukum. Hukum tanpa etika bisa kering dan manipulatif, sementara etika mendorong keadilan yang lebih substansial.
jawaban pertanyaan reflektif
1. Ya, sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik.
2. Karena birokrasi berbelit dan kurang transparan.
3. Masih terbatas, umumnya lewat berita dan media sosial.
4. Pernah terjadi karena budaya dan pelayanan tidak efisien.
5. Kagum sekaligus prihatin dengan kondisi Indonesia.
6. Kritis, patuh hukum, dan aktif mengawasi kebijakan.
7. Lebih percaya yang jujur meski lambat.
8. Dari transparansi laporan dan kualitas pelayanan publik.
9. Ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.
10. Penting sebagai fondasi pencegahan korupsi jangka panjang.
E30- Argia qatrunnada
ReplyDeletePertanyaan Pemantik
1. Kalau dengar kata birokrasi, yang kepikiran itu urusan administrasi yang panjang dan ribet. Niatnya buat ngatur, tapi di lapangan sering bikin capek.
2. Negara bisa kaya sumber daya alam tapi rakyatnya tetap susah karena pengelolaannya nggak beres, banyak kebocoran, dan hasilnya nggak sampai ke masyarakat luas.
3. Transparansi itu bukan soal membuka semua rahasia negara, tapi soal jujur ke publik tentang kebijakan dan penggunaan uang negara.
4. Korupsi dibilang budaya karena sudah terlalu sering terjadi dan akhirnya dianggap biasa, walaupun jelas salah.
5. Yang ngawas kinerja pemerintah itu bukan cuma lembaga resmi, tapi juga masyarakat dan media.
6. Pemerintahan tanpa korupsi hampir mustahil, tapi setidaknya bisa ditekan kalau sistemnya jelas dan hukum benar-benar ditegakkan.
7. Kalau instansi pemerintah nggak transparan, masyarakat jadi bingung, nggak percaya, dan sering merasa dipersulit.
8. Media sosial bikin jarak pemerintah dan warga makin dekat, kritik bisa langsung disampaikan tanpa lewat banyak perantara.
9. IPK Indonesia naik-turun karena keseriusan pemberantasan korupsi juga naik-turun.
10. Etika itu sama pentingnya dengan hukum, karena hukum tanpa etika gampang dimanipulasi.
Pertanyaan Reflektif
1. Kalau jadi pemimpin, membuka harta kekayaan seharusnya jadi hal wajar supaya publik percaya.
2. Urus dokumen publik kadang terasa dipersulit karena prosedurnya ribet dan informasinya nggak jelas.
3. Jujur saja, hak untuk tahu kebijakan masih jarang saya gunakan secara aktif.
4. “Uang terima kasih” masih sering terjadi karena kebiasaan dan tekanan situasi, meskipun kita tahu itu salah.
5. Melihat negara dengan IPK tinggi rasanya iri, tapi juga jadi pengingat kalau Indonesia sebenarnya bisa lebih baik.
6. Sebagai mahasiswa atau warga, yang bisa saya lakukan ya mulai dari diri sendiri: jujur, kritis, dan nggak ikut-ikutan korupsi kecil.
7. Saya lebih percaya pemimpin yang jujur walaupun kerjanya nggak secepat yang lain.
8. Lembaga pemerintah bisa dibilang akuntabel kalau terbuka soal anggaran dan berani bertanggung jawab.
9. Kalau Rule of Law dikorbankan demi ekonomi, mungkin aman sebentar, tapi keadilan bakal rusak.
10. Pendidikan karakter itu penting, tapi harus dibarengi contoh nyata dari pemimpin dan sistem yang adil.
E12 WAHYU ADI SURYO
ReplyDeleteJAWABAN PEMANTIK
1. Birokrasi sering terlintas sebagai urusan administrasi yang panjang, berbelit, dan lambat, meskipun sebenarnya bertujuan mengatur pelayanan publik agar tertib.
2. Sebuah negara bisa kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin karena pengelolaan yang tidak adil, adanya korupsi, serta hasil kekayaan yang tidak dibagikan secara merata kepada masyarakat.
3. Transparansi tidak berarti membuka semua rahasia negara, melainkan keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat tanpa mengganggu keamanan dan stabilitas negara.
4. Korupsi sering dianggap sebagai “budaya” karena praktiknya terjadi berulang kali, ditoleransi oleh lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum sehingga dianggap sebagai hal yang biasa.
5. Pengawasan kinerja pemerintah merupakan tanggung jawab bersama lembaga pengawas, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat sebagai warga negara.
6. Pemerintahan yang benar-benar bebas dari korupsi sangat sulit diwujudkan, tetapi korupsi dapat ditekan dengan sistem yang transparan, pengawasan yang kuat, dan integritas para pejabat.
7. Jika instansi pemerintah tidak transparan, dampak langsung yang dirasakan adalah pelayanan yang lambat, munculnya pungutan liar, dan menurunnya kepercayaan masyarakat.
8. Media sosial mengubah interaksi pemerintah dan warga menjadi lebih cepat dan terbuka, memungkinkan komunikasi dua arah, sekaligus meningkatkan pengawasan publik.
9. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik-turun karena dipengaruhi oleh kinerja penegakan hukum, kebijakan pemerintah, serta banyaknya kasus korupsi yang terungkap ke publik.
10. Etika sangat penting dibandingkan sekadar kepatuhan hukum, karena sesuatu bisa saja sah secara hukum tetapi tetap salah secara moral.
JAWABAN REFLEKTIF
1. Jika saya menjadi pemimpin, saya siap membuka harta kekayaan ke publik sebagai bentuk transparansi dan upaya membangun kepercayaan masyarakat.
2. Saya pernah merasa dipersulit saat mengurus dokumen publik, biasanya karena prosedur yang berbelit, kurangnya informasi yang jelas, dan sikap aparat yang tidak profesional.
3. Sejauh ini, penggunaan hak untuk mengetahui kebijakan daerah masih terbatas, umumnya melalui berita atau media sosial, belum secara aktif mengakses informasi resmi pemerintah.
4. Saya pernah melihat praktik “uang terima kasih” diberikan karena masyarakat ingin urusannya cepat selesai atau merasa sungkan, meskipun hal tersebut sebenarnya tidak dibenarkan.
5. Melihat negara dengan skor IPK tinggi menimbulkan rasa kagum sekaligus keprihatinan, karena menunjukkan bahwa tata kelola yang bersih sangat mungkin diwujudkan.
6. Sebagai mahasiswa atau warga, peran yang bisa diambil adalah bersikap kritis, taat aturan, berani menolak korupsi, serta aktif menyuarakan aspirasi melalui jalur yang benar.
7. Saya lebih percaya pada pemimpin yang jujur meskipun lambat, karena kejujuran dan transparansi menjadi dasar kepercayaan dan keberlanjutan pemerintahan.
8. Sebuah lembaga pemerintah dapat dinilai akuntabel jika kinerjanya terbuka, anggarannya jelas, mudah diawasi, dan mau bertanggung jawab atas kesalahan.
9. Jika prinsip Rule of Law diabaikan demi stabilitas ekonomi, yang terjadi adalah ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan rusaknya kepercayaan publik dalam jangka panjang.
10. Pendidikan karakter sejak dini sangat berpotensi memberantas korupsi di masa depan karena menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak awal.
E 02 RAIHAN BINTANG WIRAYUDHA
ReplyDeleteJAWABAN PEMANTIK
1. Birokrasi identik dengan sistem administrasi pemerintahan yang berjenjang, penuh aturan, dan sering dianggap lambat serta rumit.
2. Karena pengelolaan sumber daya alam yang buruk, korupsi, ketimpangan distribusi kekayaan, dan kurangnya investasi pada pendidikan serta kesejahteraan rakyat.
3. Tidak. Transparansi berarti keterbukaan informasi publik yang penting bagi masyarakat, bukan membuka seluruh rahasia negara.
4. Karena praktik korupsi terjadi terus-menerus, diwariskan dalam sistem, dan dinormalisasi, sehingga keliru dianggap sebagai kebiasaan atau budaya.
5. Pengawasan pemerintah adalah tanggung jawab bersama antara lembaga pengawas resmi, media, dan masyarakat.
6. Pemerintahan tanpa korupsi sangat sulit, tetapi korupsi bisa ditekan dengan sistem yang transparan, hukum tegas, dan etika yang kuat.
7. Dampaknya adalah pelayanan publik tidak jelas, muncul penyalahgunaan wewenang, dan menurunnya kepercayaan masyarakat.
8. Media sosial membuat interaksi pemerintah dan warga lebih cepat, terbuka, dan dua arah.
9. Karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, penegakan hukum, kasus korupsi yang muncul, dan persepsi publik dari waktu ke waktu.
10. Etika sangat penting karena melengkapi hukum; hukum mengatur batas, etika mengarahkan moral dan tanggung jawab.
JAWABAN REFLEKTIF
1. Ya, saya siap membuka harta kekayaan ke publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Ya, saya pernah merasa dipersulit karena prosedur yang berbelit, kurangnya informasi jelas, dan sikap petugas yang tidak profesional.
3. Saya masih terbatas menggunakan hak tersebut, biasanya melalui berita, media sosial, atau situs resmi pemerintah daerah.
4. Tidak pernah / Pernah, karena adanya tekanan situasi dan anggapan bahwa hal tersebut dapat mempercepat urusan, meskipun sebenarnya tidak dibenarkan.
5. Saya merasa prihatin sekaligus termotivasi, karena hal itu menunjukkan bahwa tata kelola yang bersih dan transparan sebenarnya bisa dicapai.
6. Dengan bersikap kritis, aktif mengawasi kebijakan publik, menolak praktik korupsi, serta menyuarakan aspirasi secara bertanggung jawab.
7. Saya lebih percaya pada pemimpin yang jujur meskipun lambat, karena transparansi dan kejujuran membangun kepercayaan jangka panjang.
8. Dari keterbukaan informasi, kejelasan laporan keuangan, kualitas pelayanan publik, serta adanya mekanisme pengaduan yang berfungsi.
9. Yang terjadi adalah ketidakadilan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan rusaknya kepercayaan publik meskipun ekonomi terlihat stabil.
10. Ya, pendidikan karakter sejak dini sangat penting untuk membentuk nilai kejujuran dan tanggung jawab sebagai fondasi pencegahan korupsi di masa depan.
E16 Dennis Ramadhan
ReplyDeleteJawaban Pertanyaan Pemantik
1. Yang terlintas biasanya proses panjang, ribet, banyak aturan, dan sering terasa lambat. Idealnya melayani, tapi praktiknya kadang justru mempersulit.
2. Karena pengelolaan sumber daya alam tidak adil, dikuasai segelintir pihak, serta banyak kebocoran akibat korupsi, sehingga hasilnya tidak sampai ke rakyat.
3. Tidak. Transparansi berarti keterbukaan informasi publik yang berdampak pada kepentingan masyarakat, bukan membuka semua rahasia strategis negara.
4. Karena praktik korupsi terjadi terus-menerus, ditoleransi, dan dianggap wajar, sehingga lama-lama dicap sebagai “budaya”.
5. Rakyat adalah pihak paling bertanggung jawab mengawasi pemerintah, baik secara langsung maupun melalui DPR, media, dan lembaga pengawas.
6. Sulit, tapi bukan mustahil. Korupsi bisa ditekan seminimal mungkin dengan sistem yang kuat, transparan, dan penegakan hukum tegas.
7. Pelayanan menjadi tidak jelas, rawan pungli, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.
8. Media sosial membuat interaksi lebih cepat dan terbuka; warga bisa langsung menyampaikan kritik dan pemerintah lebih mudah diawasi.
9. Karena komitmen pemberantasan korupsi belum konsisten dan masih banyak kasus besar yang memengaruhi persepsi publik.
10. Etika sangat penting karena menjadi dasar perilaku. Tanpa etika, kepatuhan hukum sering hanya sebatas formalitas.
---
Jawaban Pertanyaan Reflektif
1. Siap, karena membuka harta kekayaan adalah bentuk tanggung jawab dan upaya membangun kepercayaan publik.
2. Pernah, biasanya karena prosedur yang berbelit, informasi tidak jelas, dan pelayanan yang kurang profesional.
3. Masih terbatas, umumnya lewat berita dan media sosial, belum terlalu aktif mengakses kebijakan secara langsung.
4. Tidak pernah, karena sadar itu termasuk gratifikasi walaupun sering dianggap hal yang wajar.
5. Kagum sekaligus miris; kagum karena mereka berhasil, miris karena Indonesia sebenarnya punya potensi yang sama.
6. Bersikap kritis, tidak ikut praktik korupsi, berani menyuarakan pendapat, dan memanfaatkan hak atas informasi publik.
7. Lebih percaya pemimpin yang jujur meskipun lambat, karena transparansi lebih menjamin keadilan dan keberlanjutan.
8. Dilihat dari keterbukaan anggaran, kejelasan kinerja, respons terhadap kritik, dan kesediaan bertanggung jawab.
9. Hukum akan melemah, keadilan terabaikan, dan dalam jangka panjang justru merusak kepercayaan serta stabilitas.
10. Bisa membantu dalam jangka panjang karena membentuk nilai dan integritas sejak dini, meskipun tetap perlu penegakan hukum yang tegas.
E33 David Anwarsyah
ReplyDeletePertanyaan Pemantik
1. Birokrasi sering membuat kita berpikir tentang prosedur panjang, aturan formal, dan hierarki yang berlapis. Tujuannya adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam administrasi negara, tapi sering kali dipersepsikan sebagai sesuatu yang lambat dan ribet.
2. Ini bisa terjadi karena tata kelola pemerintahan yang buruk—ketika pengelolaan sumber daya tidak transparan, korupsi marak, dan distribusi hasil kekayaan tidak merata, kesejahteraan rakyat pun tidak tercapai.
3. Tidak. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, anggaran, dan pelayanan—bukan membuka rahasia strategis seperti pertahanan atau intelijen.
4. Karena praktik korupsi terjadi berulang, sering ditoleransi, dan akhirnya menjadi kebiasaan sosial yang sulit dihapus, padahal secara hukum dan etika ini tetap salah.
5. Pengawasan adalah tanggung jawab bersama: lembaga negara, aparat penegak hukum, media, masyarakat sipil, dan setiap warga negara sebagai pemilik kedaulatan.
6. Sebenarnya korupsi bisa diminimalkan secara signifikan melalui institusi yang kuat, transparansi, akuntabilitas, dan integritas, tetapi menghilangkannya sepenuhnya adalah tantangan besar.
7. Ketika instansi tidak transparan, pelayanan publik bisa menurun kualitasnya, kepercayaan masyarakat melemah, dan potensi penyalahgunaan wewenang meningkat.
8. Media sosial membuka ruang komunikasi dua arah—warga kini bisa menanyakan langsung, memberi masukan, bahkan mengkritik kebijakan, sehingga peran sosial media menjadi bentuk kontrol sosial.
9. Fluktuasi IPK dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum, dinamika kebijakan antikorupsi, kasus besar yang terungkap, dan bagaimana lembaga internasional menilai pemerintahan kita.
10. Etika memberikan landasan moral dalam pengambilan keputusan—tanpa etika, hukum bisa dipatuhi secara teknis tetapi tetap tidak adil atau merugikan publik.
Jawaban Reflektif
1. Ya. Membuka harta kekayaan adalah bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap prinsip transparansi yang memungkinkan publik untuk percaya dan memeriksa integritas pemimpin.
2. Ya, seringkali karena prosedur yang berbelit dan kurangnya informasi yang jelas sejak awal, sehingga prosesnya terasa rumit dan memakan waktu.
3. Jawaban bisa bersifat pribadi, misalnya “Saya berusaha tapi masih terbatas karena informasi tidak selalu mudah diakses dan sosialisasinya kurang.”
4. Tidak pernah—karena praktik tersebut sebetulnya tidak benar dan justru memperlemah prinsip pelayanan yang bersih dan adil.
5. Rasa prihatin sekaligus refleksi bahwa kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
6. Mulai dari bersikap kritis, mengawasi kebijakan lokal, ikut serta dalam diskusi publik, hingga menolak praktik tidak jujur.
7. Lebih percaya pada pemimpin yang jujur, karena transparansi dan integritas adalah fondasi kepercayaan publik meskipun prosesnya tidak selalu cepat.
8. Dilihat dari seberapa terbuka lembaga tersebut terhadap anggaran, kinerja, dan pertanggungjawaban kepada publik.
9. Dalam jangka pendek mungkin terlihat stabil, namun lama-kelamaan bisa menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan melemahnya kepercayaan masyarakat.
10. Pendidikan karakter sangat penting sebagai pondasi moral, tetapi tetap perlu didukung dengan aturan tegas dan teladan dari para pemimpin agar efektif.
Jawaban Pemantik
ReplyDelete1. birokrasi adalah sistem organisasi yang rasional dan efisien. Namun, secara empiris di Indonesia, yang terlintas adalah "labirin administrasi": prosedur yang berbelit, lamban, dan seringkali menjadi ladang pungutan liar.
2. Penyebab utamanya adalah tata kelola yang buruk di mana kekayaan alam dikuasai oleh segelintir elit dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah tanpa membangun industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja.
3. Tidak. Transparansi dalam good governance berarti keterbukaan mengenai penggunaan anggaran publik dan proses pengambilan kebijakan.
4. Korupsi bukanlah budaya, melainkan "perilaku yang membudaya" akibat normalisasi penyimpangan.
5. Secara formal adalah lembaga legislatif (DPR/DPRD) dan lembaga pengawas (BPK, Ombudsman). Namun, secara substantif, rakyat (melalui pers, LSM, dan mahasiswa) adalah pemegang kedaulatan tertinggi yang wajib melakukan pengawasan sosial.
6. pemerintah bisa mencapai titik zero tolerance di mana sistem sangat kuat sehingga korupsi mudah terdeteksi dan dihukum berat, seperti di Denmark atau Singapura.
7. Ketidakpastian biaya dan waktu. Kita menjadi rentan dimanipulasi oleh calo atau petugas nakal karena tidak ada standar layanan yang jelas yang bisa kita jadikan pegangan.
8. Medos menciptakan "demokrasi langsung" digital. Keluhan warga yang viral (no viral, no justice) sering kali lebih cepat direspons daripada laporan resmi, memaksa birokrasi untuk lebih akuntabel dan responsif.
9. Penurunan biasanya terjadi saat ada pelemahan lembaga antikorupsi atau regulasi yang dianggap mempermudah praktik investasi tanpa pengawasan lingkungan dan sosial yang ketat.
10. Etika adalah fondasi, hukum adalah bangunan. Hukum sering memiliki celah (loopholes), namun etika menuntut seseorang melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada aturan yang melarangnya.
Jawaban Reflektif
1. Sebagai pemimpin, saya siap. Transparansi harta kekayaan adalah instrumen untuk membuktikan bahwa kekayaan yang didapat berasal dari sumber yang sah, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat
2. Pernah. Penyebabnya seringkali adalah kurangnya digitalisasi sistem dan minimnya informasi mengenai prosedur, yang sengaja dibiarkan "abu-abu" untuk membuka peluang pungli.
3. Sebagai mahasiswa, idealnya saya harus lebih proaktif memantau draf Perda atau alokasi APBD melalui situs resmi pemda sebelum kebijakan tersebut disahkan.
4. saya menyadari bahwa "uang terima kasih" adalah bentuk gratifikasi yang merusak mentalitas petugas dan melestarikan sistem yang korup.
5. Ada rasa iri sekaligus optimis. Iri karena mereka memiliki keteraturan dan keadilan, namun optimis karena itu membuktikan bahwa kemajuan suatu bangsa berbanding lurus dengan integritas pejabatnya.
6. Menjadi agent of change dengan tidak menyontek, tidak menyuap, dan kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat lewat kajian ilmiah maupun aksi damai.
7. Saya memilih jujur tapi lambat
8. Dilihat dari kemudahan akses laporan kinerja dan keuangan, ketersediaan kanal pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti, serta pencapaian target yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
9. Akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang semu. Tanpa kepastian hukum, investor jangka panjang akan takut, dan ekonomi hanya akan dikuasai oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan
10. Mampu, tetapi tidak berdiri sendiri. Pendidikan karakter harus dibarengi dengan perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteJAWABAN PEMANTIK
ReplyDelete1.Sistem administrasi pemerintahan yang mengatur pelayanan publik. Idealnya cepat dan bersih, tetapi sering diasosiasikan dengan proses berbelit karena budaya organisasi yang belum sepenuhnya menerapkan transparansi dan etika publik.
2.Karena inefisiensi tata kelola, korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya akuntabilitas. Kekayaan negara tidak dikelola dengan prinsip stewardship sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat.
3.Tidak. Transparansi berarti keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti anggaran dan prosedur, bukan membuka informasi strategis yang mengancam keamanan negara.
4.Karena praktiknya berlangsung lama, dianggap wajar di sebagian tempat, kurangnya literasi anti-korupsi, dan lemahnya sistem pengawasan. Padahal korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan etika dan good governance.
5.Semua stakeholder: masyarakat, media, lembaga perwakilan, dan penegak hukum. Namun kontrol terbesar tetap berada pada publik melalui akuntabilitas horizontal.
6.Mungkin, jika rule of law ditegakkan, ada perlindungan whistleblower, transparansi berbasis teknologi, serta etika dan integritas menjadi standar sistem, bukan hanya moral individu.
7.Muncul ketidakpercayaan, peluang kolusi, layanan tidak responsif, serta kebijakan tidak akuntabel sehingga merugikan masyarakat.
8.Menjadi lebih langsung, cepat, dan terbuka. Media sosial memperkuat responsivitas dan partisipasi publik dalam mengkritisi kebijakan.
9.Karena belum konsistennya penerapan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Dipengaruhi juga oleh politik dinasti, perlindungan pelapor yang lemah, dan hambatan literasi digital.
10.Keduanya penting. Hukum tanpa etika bisa kaku dan manipulatif, etika tanpa hukum tidak punya sanksi. Good governance butuh keduanya agar tata kelola bersih dan berintegritas.
JAWABAN REFLEKTIF
1.Ya, karena itu bagian dari akuntabilitas untuk mencegah conflict of interest dan memperkuat kepercayaan publik.
2.Ya. Penyebab utamanya budaya organisasi yang belum berorientasi pada pelayanan cepat, kurang transparan, dan masih ada pola pikir sentralistik.
3.Sebagai warga/mahasiswa, bisa dimulai dengan mengakses dokumen publik, mengikuti kanal resmi pemerintah, dan terlibat dalam partisipasi digital seperti memberi kritik atau saran kebijakan.
4.Jika pernah, itu terjadi karena tekanan sistem yang lambat dan budaya permisif. Padahal gratifikasi kecil sekalipun berpotensi memperkuat lingkaran korupsi.
5.Termotivasi sekaligus prihatin. Negara dengan IPK tinggi menunjukkan bahwa transparansi dan rule of law dapat berjalan efektif jika sistemnya kuat dan konsisten.
6.Mengawasi kebijakan secara kritis,
Menolak gratifikasi/korupsi kecil,
Menyebarkan literasi etika publik dan anti-korupsi,
Menggunakan ruang digital untuk kontrol sosial.
7.Lebih memilih jujur walau lambat, karena integritas dan transparansi adalah fondasi utama. Kecepatan tanpa transparansi berisiko pada kebijakan yang tidak akuntabel.
8.Melihat apakah:
Ada laporan kinerja terbuka,
Anggaran bisa diakses publik,
Ada mekanisme pertanggungjawaban,
Proses layanan jelas dan terdokumentasi.
9.Akan muncul impunitas, ketidakadilan, dan hilangnya kontrol kekuasaan. Ekonomi mungkin tumbuh sementara, tetapi tidak berkelanjutan dan merusak demokrasi.
10.Bisa menjadi solusi jangka panjang, karena membentuk integritas sejak dini. Tetapi tetap harus didukung sistem hukum yang tegas, transparansi digital, dan budaya organisasi yang sehat.
E05-Larissa Amelia
ReplyDeleteJawaban Pertanyaan Pemantik
1.birokrasi sering dikaitkan dengan prosedur yang panjang, aturan yang kaku, serta pelayanan yang lambat. Namun, secara ideal birokrasi merupakan sistem administrasi yang bertujuan mengatur pelayanan publik agar berjalan tertib, terstruktur, dan adil.
2. Hal ini dapat terjadi karena pengelolaan sumber daya alam yang tidak efektif, korupsi, distribusi kekayaan yang tidak merata, lemahnya tata kelola pemerintahan, serta kurangnya investasi pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Tidak. Transparansi berarti keterbukaan informasi publik yang relevan dan berdampak pada kepentingan masyarakat, bukan membuka seluruh rahasia negara yang menyangkut keamanan dan pertahanan nasional.
4. Karena praktik korupsi dilakukan secara berulang, melibatkan banyak pihak, dan dibiarkan dalam jangka panjang sehingga dianggap sebagai kebiasaan yang “normal”, meskipun secara hukum dan moral hal tersebut salah.
5. Pengawasan merupakan tanggung jawab bersama, meliputi lembaga pengawas negara (DPR, BPK, KPK), media massa, masyarakat sipil, serta warga negara sebagai pemegang kedaulatan.
6. Sangat sulit untuk benar-benar nol korupsi, tetapi tingkat korupsi dapat ditekan secara signifikan melalui sistem hukum yang kuat, transparansi, penegakan hukum yang tegas, serta budaya integritas.
7. Dampaknya antara lain menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya potensi penyalahgunaan wewenang, pelayanan publik yang buruk, serta munculnya praktik pungutan liar.
8. Media sosial memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, terbuka, dan dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi sarana kritik dan pengawasan publik secara langsung.
9. Fluktuasi IPK dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, efektivitas penegakan hukum, kasus korupsi yang terungkap, serta persepsi masyarakat dan lembaga internasional terhadap upaya pemberantasan korupsi.
10. Etika dan hukum sama-sama penting. Hukum mengatur secara formal, sedangkan etika menjadi landasan moral. Tanpa etika, kepatuhan hukum dapat bersifat formalitas semata.
# Jawaban Pertanyaan Reflektif
1. Ya, karena keterbukaan harta kekayaan merupakan bentuk akuntabilitas dan komitmen terhadap integritas serta pencegahan konflik kepentingan.
2. Pernah. Penyebabnya antara lain birokrasi berbelit, kurangnya informasi yang jelas, serta rendahnya profesionalisme aparatur.
3. Sebagian besar masyarakat masih pasif, termasuk mahasiswa, karena kurangnya literasi kebijakan dan minimnya akses informasi yang mudah dipahami.
4.Praktik ini sering terjadi karena adanya tekanan sosial atau anggapan bahwa layanan akan lebih cepat, meskipun secara etika dan hukum hal tersebut tidak dibenarkan.
5. Timbul rasa prihatin sekaligus motivasi, karena menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih sebenarnya dapat diwujudkan.
6. Peran yang dapat dilakukan antara lain bersikap kritis, taat hukum, menolak korupsi, aktif menyuarakan aspirasi, serta memanfaatkan hak atas informasi publik.
7. Lebih percaya pemimpin yang jujur meskipun lambat, karena kejujuran dan transparansi merupakan dasar kepercayaan dan keberlanjutan pemerintahan.
8. Dapat dilihat dari keterbukaan laporan keuangan, kualitas pelayanan publik, kepatuhan pada hukum, serta kesediaan menerima kritik dan evaluasi.
9. Dalam jangka panjang akan menimbulkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya kepercayaan publik yang justru merusak stabilitas itu sendiri.
10. Pendidikan karakter sangat berperan penting, karena menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini sebagai fondasi perilaku antikorupsi.
Gabriela Christa (E34, 46125010001)
ReplyDeletePertanyaan Pemantik
1. Proses yang ribet, banyak aturan, dan sering lambat.
2. Karena pengelolaan yang buruk, korupsi, dan ketimpangan distribusi.
3. Tidak, transparansi tetap punya batas demi keamanan dan kepentingan publik.
4. Karena sudah dianggap biasa dan ditoleransi dalam jangka panjang.
5. Pemerintah, lembaga pengawas, media, dan masyarakat bersama-sama.
6. Sulit sepenuhnya nol, tapi bisa ditekan seminimal mungkin.
7. Pelayanan tidak jelas, rawan penyalahgunaan, dan merugikan masyarakat.
8. Media sosial membuat komunikasi lebih cepat dan membuka ruang kritik publik.
9. Karena upaya pemberantasan korupsi tidak konsisten.
10. Etika penting sebagai dasar moral, hukum sebagai alat pengikat.
Pertanyaan Reflektif
1. Siap jika itu demi kepercayaan publik.
2. Pernah, biasanya karena prosedur berbelit dan kurang jelas.
3. Masih terbatas, perlu lebih aktif.
4. Tidak, karena itu bagian dari praktik korupsi.
5. Kagum sekaligus berharap Indonesia bisa ke arah sana.
6. Bersikap kritis, jujur, dan patuh aturan.
7. Lebih percaya pada pemimpin yang jujur meski lambat.
8. Dari keterbukaan informasi dan kinerjanya.
9. Hukum melemah dan ketidakadilan meningkat.
10. Bisa, jika dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
E15 Ahmad Dumiyati Musaddad
ReplyDeletejawaban Pertanyaan Pemantik
1. Sistem administrasi pemerintahan dengan prosedur berlapis. Sering diasosiasikan dengan proses lambat dan berbelit, padahal jika dikelola baik akan efisien dan melayani.
2. Disebut "kutukan sumber daya". Penyebabnya: korupsi sistemik, tata kelola buruk, distribusi tidak merata, eksploitasi elite, dan lemahnya transparansi. Kekayaan mengalir ke segelintir orang.
3. Tidak. Transparansi adalah keterbukaan informasi publik seperti anggaran dan kebijakan. Rahasia negara yang sah tetap dilindungi dengan mekanisme jelas dan terbatas.
4. Karena praktik korupsi mengakar, diturunkan antar generasi, dan dinormalisasi. Sistem lemah, impunitas tinggi, dan contoh buruk pemimpin membuat korupsi terlihat normal.
5. Semua pihak. Formal: KPK, BPK, Ombudsman, DPR. Namun rakyat punya peran vital melalui partisipasi, media, LSM, dan kontrol sosial.
6. Sangat sulit tapi bisa diminimalkan mendekati nol. Denmark, Singapura, Selandia Baru membuktikan dengan sistem kuat: gaji layak, hukuman tegas, transparansi tinggi, dan budaya integritas.
7. Ketidakpastian waktu dan biaya, diskriminasi pelayanan, rawan pungutan liar, kesulitan merencanakan hidup, dan harus "main belakang" untuk mendapat hak dasar.
8. Menciptakan komunikasi dua arah yang cepat. Transparansi meningkat karena viral cepat. Tapi juga memunculkan hoaks dan populisme digital.
9. Karena inkonsistensi penegakan hukum, kasus besar yang muncul tiba-tiba, pelemahan lembaga antikorupsi, dan persepsi publik yang dipengaruhi media. Reformasi belum sistemik.
10. Sama penting dan saling melengkapi. Hukum adalah standar minimum, etika adalah kompas moral yang lebih tinggi. Pemerintahan baik butuh keduanya.
---
#Jawaban Pertanyaan Reflektif
1. Ya, siap. Transparansi harta adalah konsekuensi logis kepemimpinan publik. Bentuk akuntabilitas dan pencegahan korupsi. Pemimpin harus memberi contoh.
2. Ya, banyak yang mengalami: persyaratan tidak jelas, prosedur berbelit, biaya tidak transparan, atau "diminta" biaya tambahan karena sistem buruk dan budaya gratifikasi.
3. Kebanyakan warga belum maksimal. Padahal UU Keterbukaan Informasi Publik memberi hak akses data anggaran, laporan kinerja, dan dokumen publik. Partisipasi dimulai dari tahu dan peduli.
4. Dilema moral umum. Banyak yang memberi karena dipersulit, budaya mengakar, ingin cepat selesai, atau takut proses lebih rumit. Padahal ini melanggengkan korupsi sistemik.
5. Campuran kekaguman dan prihatin. Negara-negara itu membuktikan tata kelola baik itu mungkin. Harusnya jadi motivasi untuk reformasi, bukan pesimisme.
6. Belajar kebijakan publik, tidak ikut praktik korupsi, menggunakan hak pilih bijak, melaporkan penyimpangan, menyebarkan literasi antikorupsi, dan membangun integritas sejak dini.
7. Pemimpin jujur tapi lambat lebih baik jangka panjang. Kejujuran membangun kepercayaan dan sistem berkelanjutan. Kecepatan bisa ditingkatkan, tapi integritas adalah fondasi.
8. Indikator: laporan keuangan terbuka dan diaudit, mekanisme pengaduan berfungsi, keputusan terdokumentasi, ada sanksi pelanggaran, informasi mudah diakses, responsif terhadap kritik, hasil kerja terukur.
9. Jangka pendek stabil, jangka panjang berbahaya: arogansi kekuasaan, ketidakadilan sistemik, korupsi merajalela, dan akhirnya ketidakstabilan sosial lebih besar.
10. Ya, sangat mampu (maksudnya mencegah korupsi). Korupsi dipelajari dari lingkungan. Pendidikan karakter menanamkan integritas, empati, dan keberanian moral menciptakan generasi yang menolak korupsi.
E14- FIKA SYAKILA ANAJWA
ReplyDeletePertanyaan Pemantik dan Jawaban
1. Birokrasi saya pahami sebagai sistem kerja pemerintahan yang mengatur pelayanan publik melalui prosedur dan aturan tertentu, namun dalam praktiknya sering dianggap lambat dan berbelit sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Hal ini terjadi karena pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, kurang transparan, serta adanya praktik korupsi yang menyebabkan hasil kekayaan negara tidak terdistribusi secara adil kepada masyarakat.
3. Transparansi tidak berarti membuka seluruh rahasia negara, melainkan memberikan informasi publik yang relevan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi kebijakan pemerintah secara bertanggung jawab.
4. Korupsi dianggap sebagai budaya karena praktik tersebut dilakukan secara berulang, dibiarkan dalam jangka waktu lama, dan tidak ditindak secara tegas, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
5. Pengawasan kinerja pemerintah merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga negara, aparat penegak hukum, media, serta masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.
6. Secara ideal hal tersebut mungkin, namun membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, serta integritas tinggi dari para penyelenggara negara.
7. Dampaknya adalah pelayanan publik menjadi tidak jelas, muncul ketidakpastian prosedur, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
8. Media sosial membuat interaksi pemerintah dan warga menjadi lebih cepat, terbuka, dan dua arah, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kritik secara langsung.
9. Naik-turunnya IPK Indonesia dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum, kondisi politik, serta efektivitas kebijakan dan lembaga pemberantasan korupsi.
10. Etika sangat penting karena menjadi landasan moral agar hukum tidak hanya ditaati secara formal, tetapi juga dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab.
Pertanyaan Reflektif dan Jawaban
1. Saya siap membuka harta kekayaan sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan.
2. Pernah, hal tersebut biasanya disebabkan oleh prosedur birokrasi yang panjang serta kurangnya informasi yang jelas mengenai alur pelayanan.
3. Selama ini partisipasi saya masih terbatas, namun kesadaran untuk lebih aktif mencari informasi dan mengawasi kebijakan publik terus meningkat.
4. Praktik tersebut sering terjadi karena adanya budaya pelayanan yang belum profesional dan anggapan bahwa urusan akan lebih cepat selesai.
5. Saya merasa kagum sekaligus terdorong untuk berharap bahwa Indonesia juga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
6. Sebagai mahasiswa, saya dapat berperan dengan bersikap kritis, aktif berdiskusi, dan tidak apatis terhadap isu-isu pemerintahan.
7. Saya lebih percaya pada pemimpin yang jujur meskipun lambat, karena kejujuran merupakan dasar utama kepercayaan publik.
8. Akuntabilitas dapat dinilai dari keterbukaan informasi, laporan kinerja yang jelas, serta kesediaan lembaga menerima kritik dan evaluasi publik.
9. Pengabaian Rule of Law berpotensi menimbulkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
10. Pendidikan karakter sejak dini sangat penting untuk membentuk integritas, namun harus didukung oleh sistem hukum yang tegas dan keteladanan pemimpin.
E41-Aurellia Rahma Elta Kusmana
ReplyDeleteJawaban Pertanyaan Pemantik
1. Birokrasi sering terlintas sebagai proses administrasi yang panjang, berlapis, dan kadang berbelit-belit.
2. Negara bisa kaya SDA tapi rakyat miskin karena salah kelola, korupsi, dan distribusi yang tidak adil.
3. Tidak. Transparansi berarti keterbukaan yang bertanggung jawab, bukan membuka rahasia strategis negara.
4. Karena korupsi dilakukan berulang, dinormalisasi, dan dibiarkan tanpa sanksi tegas.
5. Pengawasan adalah tanggung jawab bersama: lembaga negara, media, dan masyarakat sipil.
6. Sulit, tetapi bisa ditekan mendekati nol dengan sistem kuat dan integritas tinggi.
7. Pelayanan lambat, ketidakpastian, dan munculnya praktik “jalan belakang”.
8. Media sosial membuat komunikasi lebih cepat, terbuka, dan memungkinkan kritik langsung.
9. Karena faktor politik, penegakan hukum, dan konsistensi pemberantasan korupsi yang berubah-ubah.
10. Etika sangat penting karena hukum tanpa etika bisa disalahgunakan.
Jawaban Pertanyaan Reflektif
1. Saya harus siap, karena keterbukaan adalah bentuk tanggung jawab publik.
2. Pernah, biasanya karena prosedur rumit dan minimnya informasi yang jelas.
3. Masih terbatas, umumnya hanya saat isu tersebut berdampak langsung pada saya.
4. Pernah/tidak (sesuai pengalaman), biasanya karena budaya atau tekanan situasi.
5. Muncul rasa iri sekaligus motivasi agar Indonesia bisa lebih baik.
6. Bersikap kritis, tidak apatis, aktif berdiskusi, dan menolak praktik tidak jujur.
7. Saya lebih percaya pemimpin yang jujur meski lambat.
8. Dari keterbukaan laporan, kinerja yang terukur, dan respons terhadap kritik.
9. Hukum akan kehilangan wibawa dan ketidakadilan akan meningkat.
10. Ya, jika dibarengi teladan nyata dan sistem yang konsisten.
E07 - DIAH RESTI ASTUTI
ReplyDeletePertanyaan Pemantik
1. Saat mendengar kata birokrasi, yang terlintas biasanya adalah urusan administrasi yang panjang, banyak aturan, dan sering kali memakan waktu lama. Birokrasi sering dianggap rumit karena harus melalui banyak tahapan dan meja.
2. Negara bisa kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya tetap miskin karena pengelolaannya tidak merata dan sering disalahgunakan oleh pihak tertentu. Akibatnya, hasil kekayaan alam tidak sampai ke masyarakat luas.
3. Transparansi bukan berarti membuka semua rahasia negara ke publik. Transparansi lebih pada keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti anggaran dan kebijakan publik.
4. Korupsi sering dianggap sebagai budaya karena sudah berlangsung lama dan dilakukan secara berulang tanpa penindakan tegas. Lama-kelamaan, masyarakat menganggapnya sebagai hal biasa.
5. Pengawasan kinerja pemerintah merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari lembaga pengawas, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Peran masyarakat penting sebagai pengawas sosial.
6. Pemerintahan yang benar-benar bebas korupsi sangat sulit diwujudkan, tetapi bukan tidak mungkin untuk menekannya. Dengan sistem yang kuat dan pengawasan ketat, korupsi bisa diminimalkan.
7. Jika instansi pemerintah tidak transparan, masyarakat akan kesulitan mendapatkan informasi dan merasa dirugikan. Hal ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
8. Media sosial mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warga menjadi lebih terbuka dan cepat. Warga bisa langsung menyampaikan kritik, saran, atau keluhan.
9. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik dan turun karena dipengaruhi oleh penegakan hukum, kebijakan pemerintah, dan kasus korupsi yang muncul ke publik. Persepsi masyarakat juga sangat berpengaruh.
10. Etika sama pentingnya dengan kepatuhan hukum karena hukum tanpa etika bisa disalahgunakan. Etika menjadi dasar agar seseorang tetap jujur meskipun tidak diawasi.
Pertanyaan Refleksi:
1. Jika saya menjadi pemimpin, saya harus siap membuka harta kekayaan ke publik karena itu bentuk tanggung jawab dan kejujuran kepada masyarakat. Keterbukaan harta dapat mencegah kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan publik.
2. Ya, pernah merasa dipersulit saat mengurus dokumen publik karena prosesnya berbelit-belit dan informasinya kurang jelas. Hal ini biasanya terjadi karena birokrasi yang belum efisien atau kurangnya transparansi.
3. Selama ini penggunaan hak untuk mengetahui kebijakan daerah masih terbatas, biasanya hanya melalui berita atau media sosial. Banyak kebijakan yang kurang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.
4. Ada orang yang pernah memberi “uang terima kasih” karena merasa terpaksa agar urusannya cepat selesai. Hal ini terjadi karena pelayanan publik belum sepenuhnya bebas dari budaya pungli.
5. Melihat negara dengan skor IPK tinggi dibandingkan Indonesia menimbulkan rasa prihatin sekaligus motivasi. Itu menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih sebenarnya bisa diwujudkan.
6. Sebagai pelajar atau warga, peran yang bisa dilakukan adalah bersikap jujur, menaati aturan, dan berani menolak kecurangan. Selain itu, ikut menyuarakan kritik secara santun juga penting.
7. Saya lebih percaya pada pemimpin yang jujur meskipun lambat, karena kejujuran membangun kepercayaan jangka panjang. Pemimpin yang cepat tapi tidak transparan berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari.
8. Sebuah lembaga pemerintah bisa dinilai akuntabel jika kinerjanya terbuka, laporannya jelas, dan mau menerima kritik dari masyarakat. Pelayanan yang adil dan konsisten juga menjadi tanda akuntabilitas.
9. Jika prinsip Rule of Law diabaikan demi stabilitas ekonomi, maka keadilan akan rusak dan penyalahgunaan kekuasaan mudah terjadi. Dalam jangka panjang, hal ini justru merugikan negara.
10. Pendidikan karakter sejak dini sangat mampu mencegah korupsi di masa depan karena membentuk sikap jujur dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar perilaku seseorang saat dewasa.
ReplyDeleteJawaban Pertanyaan Pemantik
1. Apa yang terlintas saat mendengar kata “birokrasi”?
Prosedur formal yang mengatur pelayanan publik, tetapi sering identik dengan lambat, berbelit, dan tidak efisien akibat struktur hierarkis dan budaya kerja yang kaku.
2. Mengapa negara kaya SDA tapi rakyatnya miskin?
Karena salah kelola, korupsi, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan distribusi hasil yang timpang. Kekayaan tidak otomatis menjadi kesejahteraan tanpa tata kelola yang baik.
3. Apakah transparansi sama dengan membuka semua rahasia negara?
Tidak. Transparansi berarti keterbukaan pada kebijakan, anggaran, dan keputusan publik, bukan membocorkan informasi strategis yang menyangkut keamanan nasional.
4. Mengapa korupsi sering dianggap “budaya”?
Karena praktiknya berulang, ditoleransi, dan diwariskan secara sistemik, bukan karena itu benar, tetapi karena penegakan hukum lemah dan sanksi sosial rendah.
5. Siapa yang paling bertanggung jawab mengawasi kinerja pemerintah?
Semua pihak: lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan warga negara. Negara demokratis gagal jika pengawasan hanya diserahkan pada negara itu sendiri.
6. Mungkinkah pemerintahan tanpa korupsi sama sekali?
Sulit, tetapi tingkat korupsi bisa ditekan secara signifikan dengan sistem transparan, penegakan hukum tegas, dan integritas pemimpin.
7. Dampak langsung instansi tidak transparan?
Turunnya kepercayaan publik, meningkatnya biaya layanan, ketidakadilan, dan terbukanya ruang penyalahgunaan wewenang.
8. Bagaimana media sosial mengubah interaksi pemerintah–warga?
Mempercepat arus kritik dan informasi, memaksa pemerintah lebih responsif, tetapi juga rawan disinformasi jika tidak dikelola dengan baik.
9. Mengapa IPK Indonesia cenderung naik-turun?
Karena reformasi tidak konsisten, penegakan hukum selektif, dan komitmen antikorupsi sering bergantung pada rezim politik.
10. Seberapa penting etika dibanding kepatuhan hukum?
Etika lebih fundamental. Hukum tanpa etika melahirkan manipulasi, sementara etika tanpa hukum lemah dalam penegakan.
---
Jawaban Pertanyaan Reflektif
1. Jika menjadi pemimpin, siap membuka harta ke publik?
Ya. Transparansi kekayaan adalah konsekuensi logis dari kekuasaan publik dan alat pencegah konflik kepentingan.
2. Pernah dipersulit mengurus dokumen publik? Penyebabnya?
Sering. Penyebab utama adalah prosedur berlapis, minim digitalisasi, dan mentalitas aparat yang masih berorientasi kekuasaan.
3. Sejauh mana menggunakan hak mengetahui kebijakan daerah?
Masih terbatas. Ini menunjukkan rendahnya literasi kebijakan dan akses informasi yang belum ramah publik.
4. Pernah memberi “uang terima kasih”? Mengapa?
Fenomena ini muncul karena normalisasi pungli dan ketimpangan posisi antara petugas dan warga, meski secara etis salah.
5. Perasaan melihat negara dengan IPK tinggi?
Iri sekaligus realistis—itu hasil konsistensi, bukan keajaiban. Integritas dibangun lama, bukan lewat slogan.
6. Peran mahasiswa/warga untuk good governance?
Mengkritisi kebijakan, menggunakan hak informasi, menolak praktik curang, dan membangun budaya antikorupsi sejak lingkup kecil.
7. Lebih percaya pemimpin jujur tapi lambat atau cepat tapi tidak transparan?
Pemimpin jujur tapi lambat. Kecepatan tanpa transparansi berisiko menyembunyikan penyalahgunaan kekuasaan.
8. Menilai lembaga pemerintah akuntabel atau belum?
Sebagian sudah, namun banyak masih formalitas. Akuntabilitas sering berhenti di laporan, bukan tanggung jawab nyata.
9. Dampak jika Rule of Law diabaikan demi stabilitas ekonomi?
Stabilitas semu. Dalam jangka panjang memicu ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan krisis kepercayaan.
10. Apakah pendidikan karakter mampu memberantas korupsi?
Mampu sebagai fondasi, tetapi tidak cukup. Harus didukung sistem, penegakan hukum, dan keteladanan elite.
E12 Wahyu Adi Suryo
ReplyDeleteJAWABAN PEMANTIK
1. Birokrasi
Terlintas proses administrasi yang panjang, aturan formal, banyak prosedur, dan kadang terasa lambat serta berbelit-belit.
2. Negara kaya SDA tapi rakyat miskin
Karena pengelolaan yang buruk, korupsi, ketimpangan distribusi hasil, serta kurangnya investasi pada pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
3. Transparansi ≠ membuka semua rahasia negara
Tidak. Transparansi berarti keterbukaan informasi publik yang berdampak pada rakyat, bukan membocorkan rahasia strategis negara.
4. Korupsi dianggap “budaya”
Karena sudah lama terjadi, sering dibiarkan, ditiru, dan tidak ditindak tegas sehingga dianggap hal biasa.
5. Pengawas kinerja pemerintah
Semua pihak: lembaga pengawas (KPK, BPK), DPR, media, dan masyarakat sebagai warga negara.
6. Pemerintahan tanpa korupsi
Sangat sulit, tetapi bisa ditekan seminimal mungkin dengan sistem yang kuat, penegakan hukum tegas, dan budaya integritas.
7. Dampak instansi tidak transparan
Pelayanan lambat, biaya tidak jelas, muncul pungli, dan masyarakat kehilangan kepercayaan.
8. Peran media sosial
Mempercepat komunikasi, membuka ruang kritik publik, dan memaksa pemerintah lebih responsif dan terbuka.
9. IPK Indonesia naik-turun
Dipengaruhi oleh penegakan hukum, kasus besar korupsi, kebijakan politik, serta persepsi publik dan dunia internasional.
10. Etika vs kepatuhan hukum
Etika sama pentingnya, bahkan lebih luas dari hukum. Sesuatu bisa legal tapi belum tentu etis, sementara etika mendorong perilaku benar meski tidak diatur hukum.
JAWABAN REFLEKTIF
1. Membuka harta kekayaan ke publik
Ya, saya siap. Keterbukaan harta kekayaan penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah konflik kepentingan.
2. Dip persulit saat mengurus dokumen publik
Pernah. Biasanya disebabkan prosedur yang rumit, kurangnya informasi yang jelas, dan budaya birokrasi yang belum melayani.
3. Menggunakan hak mengetahui kebijakan daerah
Masih terbatas, umumnya melalui berita, media sosial pemerintah, atau pengumuman resmi, belum aktif mengawasi secara langsung.
4. Memberi “uang terima kasih”
Tidak, karena itu termasuk praktik yang mendekati gratifikasi dan dapat merusak sistem pelayanan yang adil.
5. Melihat negara dengan skor IPK tinggi
Timbul rasa kagum sekaligus prihatin, karena menunjukkan bahwa Indonesia masih harus berbenah dalam penegakan integritas.
6. Peran sebagai mahasiswa/warga
Bersikap kritis, taat aturan, menolak korupsi kecil, aktif menyuarakan aspirasi, dan mengawasi kebijakan publik.
7. Pemimpin jujur tapi lambat vs cepat tapi tidak transparan
Lebih percaya pemimpin yang jujur meskipun lambat, karena kejujuran menjamin keputusan yang berkelanjutan dan adil.
8. Menilai akuntabilitas lembaga pemerintah
Dari keterbukaan informasi, laporan kinerja dan keuangan, kemudahan akses layanan, serta kesediaan menerima kritik.
9. Mengabaikan Rule of Law demi stabilitas ekonomi
Akan menimbulkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis kepercayaan yang justru merugikan ekonomi jangka panjang.
10. Pendidikan karakter sejak dini
Sangat mampu membantu, asalkan dibarengi keteladanan, penegakan hukum, dan sistem yang mendukung nilai kejujuran.
E17 Rehan Pratama Siregar
ReplyDeletePertanyaan Pemantik
1. Birokrasi
Prosedur administrasi yang panjang, formal, dan sering dianggap lambat dalam pelayanan publik.
2. Negara kaya SDA tapi rakyat miskin
Karena salah kelola, korupsi, ketimpangan distribusi, dan lemahnya tata kelola pemerintahan.
3. Makna transparansi
Tidak. Transparansi berarti keterbukaan yang bertanggung jawab, bukan membuka rahasia strategis negara.
4. Korupsi dianggap budaya
Karena terjadi terus-menerus, ditoleransi, dan lemahnya penegakan hukum.
5. Pengawas kinerja pemerintah
Rakyat, DPR, lembaga pengawas (BPK, KPK), media, dan masyarakat sipil.
6. Pemerintahan tanpa korupsi
Sulit, tetapi bisa ditekan hingga sangat minim dengan sistem dan integritas kuat.
7. Dampak instansi tidak transparan
Pelayanan lambat, biaya tidak jelas, dan hilangnya kepercayaan publik.
8. Peran media sosial
Mempercepat komunikasi, kritik publik, dan pengawasan terhadap pemerintah.
9. IPK Indonesia naik-turun
Dipengaruhi kebijakan politik, penegakan hukum, dan persepsi publik.
10. Etika vs hukum
Etika melengkapi hukum; hukum tanpa etika mudah disalahgunakan.
Pertanyaan Reflektif
1. Membuka harta kekayaan
Ya, sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi publik.
2. Dipermudah atau dipersulit dokumen
Sering dipersulit karena birokrasi berbelit dan mentalitas aparatur.
3. Hak mengetahui kebijakan daerah
Umumnya masih minim karena kurangnya literasi dan akses informasi.
4. Uang terima kasih
Terjadi karena budaya gratifikasi dan pelayanan yang tidak profesional.
5. Melihat negara IPK tinggi
Muncul rasa kagum sekaligus tantangan agar Indonesia bisa lebih baik.
6. Peran mahasiswa/warga
Mengawasi kebijakan, bersuara kritis, taat hukum, dan menolak korupsi.
7. Pemimpin pilihan
Pemimpin jujur meski lambat, karena berkelanjutan dan dapat dipercaya.
8. Menilai akuntabilitas lembaga
Dari keterbukaan laporan, pelayanan publik, dan respons terhadap kritik.
9. Rule of Law diabaikan
Akan menimbulkan ketidakadilan dan krisis kepercayaan jangka panjang.
10. Pendidikan karakter
Sangat penting sebagai fondasi pencegahan korupsi di masa depan.
Nama :Nur Hidayah
ReplyDeleteNim :43125010210
kode :E09
Jawaban Pertanyaan Pemantik
1. Apa yang terlintas saat mendengar kata “birokrasi”?
Prosedur formal yang mengatur pelayanan publik, tetapi sering identik dengan lambat, berbelit, dan tidak efisien akibat struktur hierarkis dan budaya kerja yang kaku.
2. Mengapa negara kaya SDA tapi rakyatnya miskin?
Karena salah kelola, korupsi, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan distribusi hasil yang timpang. Kekayaan tidak otomatis menjadi kesejahteraan tanpa tata kelola yang baik.
3. Apakah transparansi sama dengan membuka semua rahasia negara?
Tidak. Transparansi berarti keterbukaan pada kebijakan, anggaran, dan keputusan publik, bukan membocorkan informasi strategis yang menyangkut keamanan nasional.
4. Mengapa korupsi sering dianggap “budaya”?
Karena praktiknya berulang, ditoleransi, dan diwariskan secara sistemik, bukan karena itu benar, tetapi karena penegakan hukum lemah dan sanksi sosial rendah.
5. Siapa yang paling bertanggung jawab mengawasi kinerja pemerintah?
Semua pihak: lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan warga negara. Negara demokratis gagal jika pengawasan hanya diserahkan pada negara itu sendiri.
6. Mungkinkah pemerintahan tanpa korupsi sama sekali?
Sulit, tetapi tingkat korupsi bisa ditekan secara signifikan dengan sistem transparan, penegakan hukum tegas, dan integritas pemimpin.
7. Dampak langsung instansi tidak transparan?
Turunnya kepercayaan publik, meningkatnya biaya layanan, ketidakadilan, dan terbukanya ruang penyalahgunaan wewenang.
8. Bagaimana media sosial mengubah interaksi pemerintah–warga?
Mempercepat arus kritik dan informasi, memaksa pemerintah lebih responsif, tetapi juga rawan disinformasi jika tidak dikelola dengan baik.
9. Mengapa IPK Indonesia cenderung naik-turun?
Karena reformasi tidak konsisten, penegakan hukum selektif, dan komitmen antikorupsi sering bergantung pada rezim politik.
10. Seberapa penting etika dibanding kepatuhan hukum?
Etika lebih fundamental. Hukum tanpa etika melahirkan manipulasi, sementara etika tanpa hukum lemah dalam penegakan.
Jawaban Pertanyaan Reflektif
1. Jika menjadi pemimpin, siap membuka harta ke publik?
Ya. Transparansi kekayaan adalah konsekuensi logis dari kekuasaan publik dan alat pencegah konflik kepentingan.
2. Pernah dipersulit mengurus dokumen publik? Penyebabnya?
Sering. Penyebab utama adalah prosedur berlapis, minim digitalisasi, dan mentalitas aparat yang masih berorientasi kekuasaan.
3. Sejauh mana menggunakan hak mengetahui kebijakan daerah?
Masih terbatas. Ini menunjukkan rendahnya literasi kebijakan dan akses informasi yang belum ramah publik.
4. Pernah memberi “uang terima kasih”? Mengapa?
Fenomena ini muncul karena normalisasi pungli dan ketimpangan posisi antara petugas dan warga, meski secara etis salah.
5. Perasaan melihat negara dengan IPK tinggi?
Iri sekaligus realistis—itu hasil konsistensi, bukan keajaiban. Integritas dibangun lama, bukan lewat slogan.
6. Peran mahasiswa/warga untuk good governance?
Mengkritisi kebijakan, menggunakan hak informasi, menolak praktik curang, dan membangun budaya antikorupsi sejak lingkup kecil.
7. Lebih percaya pemimpin jujur tapi lambat atau cepat tapi tidak transparan?
Pemimpin jujur tapi lambat. Kecepatan tanpa transparansi berisiko menyembunyikan penyalahgunaan kekuasaan.
8. Menilai lembaga pemerintah akuntabel atau belum?
Sebagian sudah, namun banyak masih formalitas. Akuntabilitas sering berhenti di laporan, bukan tanggung jawab nyata.
9. Dampak jika Rule of Law diabaikan demi stabilitas ekonomi?
Stabilitas semu. Dalam jangka panjang memicu ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan krisis kepercayaan.
10. Apakah pendidikan karakter mampu memberantas korupsi?
Mampu sebagai fondasi, tetapi tidak cukup. Harus didukung sistem, penegakan hukum, dan keteladanan elite.
Pertanyaan Pemantik
ReplyDelete1. Birokrasi sering dipahami sebagai sistem yang kaku, berbelit, dan tidak efisien.
2. Negara kaya SDA bisa miskin karena kutukan sumber daya alam, korupsi, dan tata kelola yang buruk.
3. Transparansi bukan membuka semua rahasia, tetapi memberi informasi publik yang perlu dan aman.
4. Korupsi dianggap budaya karena sudah lama ditoleransi, lemahnya hukum, dan rendahnya pendidikan moral.
5. Pengawasan pemerintah dilakukan oleh rakyat, KPK, media, masyarakat sipil, dan DPR.
6. Pemerintahan tanpa korupsi sangat sulit, tapi bisa diminimalkan dengan sistem dan pengawasan kuat.
7. Ketidaktransparanan menimbulkan ketidakpercayaan dan layanan publik yang tidak adil.
8. Media sosial membuat interaksi pemerintah–warga lebih cepat, tapi rawan hoaks.
9. IPK Indonesia naik-turun karena perubahan kebijakan, penegakan hukum, dan persepsi publik.
10. Etika dan hukum sama penting dan idealnya berjalan seiring.
Pertanyaan Reflektif
1. Membuka harta kekayaan penting untuk transparansi dan mencegah korupsi.
2. Urusan publik sering sulit karena prosedur rumit dan pelayanan kurang baik.
3. Warga berhak mengetahui kebijakan lewat informasi resmi dan partisipasi publik.
4. “Uang terima kasih” mempercepat urusan tapi merusak sistem.
5. Negara dengan IPK tinggi jadi inspirasi sekaligus tantangan bagi Indonesia.
6. Warga bisa mendukung good governance dengan aktif, jujur, dan kritis.
7. Pemimpin jujur lebih dipercaya meski kerjanya lebih lambat.
8. Akuntabilitas terlihat dari keterbukaan, laporan jelas, dan respons terhadap publik.
9. Mengabaikan Rule of Law merusak keadilan dan stabilitas jangka panjang.
10. Pendidikan karakter sejak dini penting sebagai dasar pencegahan korupsi.
E08 - Denisto Perkasa Triatmayanto
ReplyDeleteJawaban Pertanyaan Pemantik
1.Birokrasi sering diasosiasikan dengan prosedur panjang, aturan berlapis, dan pelayanan yang lambat, meski idealnya bertujuan menciptakan keteraturan dan keadilan.
2.Negara kaya SDA bisa miskin karena pengelolaan yang buruk, korupsi, ketimpangan distribusi, dan ketergantungan pada sektor ekstraktif tanpa nilai tambah.
3.Transparansi bukan menelanjangi rahasia negara, melainkan membuka informasi publik yang berdampak pada kepentingan rakyat, tanpa mengorbankan keamanan nasional.
4.Korupsi dianggap “budaya” karena berlangsung lama, diwariskan secara sistemik, dan sering dinormalisasi lewat praktik sehari-hari.
5.Rakyat adalah pengawas utama, dibantu lembaga pengawas, media, dan masyarakat sipil.
6.Pemerintahan tanpa korupsi total sulit, tetapi korupsi bisa ditekan hingga minimal dengan sistem kuat dan integritas tinggi.
7.Dampaknya adalah ketidakpercayaan publik, pelayanan buruk, dan meningkatnya biaya sosial.
8.Media sosial membuat pemerintah lebih terbuka, cepat dikritik, dan dipaksa responsif, meski juga rawan disinformasi.
9.IPK Indonesia naik-turun karena perubahan kebijakan, penegakan hukum, dan persepsi publik terhadap kasus korupsi.
10.Etika lebih mendasar karena hukum tanpa etika bisa dimanipulasi, sedangkan etika membentuk kesadaran internal.
Jawaban Pertanyaan Reflektif
1.Idealnya siap, karena keterbukaan harta meningkatkan kepercayaan publik.
2.Pernah dipersulit karena birokrasi berbelit, kurangnya digitalisasi, dan budaya feodal.
3.Sebagian besar warga masih pasif dan jarang menggunakan hak atas informasi publik.
4.Pernah terjadi karena tekanan sosial, kebiasaan, atau ingin proses cepat.
5.Timbul rasa kagum sekaligus refleksi bahwa tata kelola berpengaruh besar pada kesejahteraan.
6.Peran mahasiswa/warga: kritis, taat hukum, melapor penyimpangan, dan ikut pengawasan publik.
7.Lebih layak dipercaya pemimpin jujur tapi lambat, karena kejujuran menjamin keberlanjutan.
8.Akuntabilitas terlihat dari laporan terbuka, kinerja terukur, dan kesiapan diaudit.
9.Rule of Law yang diabaikan akan menciptakan ketidakadilan dan krisis kepercayaan jangka panjang.
10.Pendidikan karakter sejak dini sangat penting, karena membentuk nilai antikorupsi sebelum perilaku menyimpang terbentuk.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteE22-Reisya zulfa syahida
ReplyDeletesoal pemantik
1.Birokrasi identik dengan sistem administrasi pemerintahan yang memiliki aturan, prosedur, dan hierarki tertentu. Namun, dalam praktiknya sering diasosiasikan dengan proses yang lambat, berbelit, dan kurang efisien akibat lemahnya penerapan prinsip good governance.
2.Karena lemahnya tata kelola pemerintahan, terutama rendahnya transparansi dan tingginya korupsi. Kekayaan alam tidak dikelola untuk kepentingan publik, melainkan dikuasai oleh segelintir elite.
3.Tidak. Transparansi berarti keterbukaan informasi publik yang relevan dan berdampak pada kepentingan masyarakat, bukan membuka informasi strategis negara yang dapat mengancam keamanan nasional.
4.Karena praktik korupsi dilakukan secara berulang, dibiarkan, bahkan dianggap wajar akibat lemahnya penegakan hukum dan etika birokrasi.
5.Pengawasan adalah tanggung jawab bersama: lembaga pengawas resmi, media massa, masyarakat sipil, serta publik sebagai pemegang kedaulatan.
6.Sangat sulit, tetapi bisa diminimalkan melalui sistem transparan, akuntabilitas kuat, penegakan hukum tegas, dan budaya etika yang konsisten.
7.Muncul ketidakpercayaan publik, pelayanan menjadi lambat, dan potensi penyalahgunaan wewenang semakin besar.
8.Media sosial membuat komunikasi lebih terbuka, cepat, dan dua arah sehingga pemerintah lebih mudah diawasi oleh publik.
9.Karena inkonsistensi penegakan hukum, dinamika politik, serta perubahan kebijakan yang memengaruhi independensi lembaga antikorupsi.
10.Etika sama pentingnya dengan hukum. Hukum tanpa etika hanya melahirkan kepatuhan formal, sedangkan etika mendorong integritas yang sejati.
soal reflektif
1.Ya, karena keterbukaan harta adalah bentuk akuntabilitas dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.
2.Sering terjadi karena birokrasi berbelit, minimnya transparansi prosedur, dan budaya pelayanan yang belum berorientasi pada publik.
3.Masih terbatas, namun melalui media digital dan keterbukaan informasi publik, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk ikut mengawasi kebijakan.
4.Praktik tersebut sering terjadi karena budaya permisif, padahal termasuk bentuk korupsi kecil yang merusak sistem pelayanan publik.
5.Menjadi refleksi bahwa tata kelola yang bersih dan konsisten sangat mungkin diwujudkan jika ada komitmen politik dan etika yang kuat.
6.Bersikap kritis, aktif mengawasi kebijakan publik, menolak praktik korupsi, serta menggunakan hak partisipasi secara bertanggung jawab.
7.Pemimpin yang jujur lebih dapat dipercaya karena transparansi adalah fondasi pemerintahan yang berkelanjutan.
8.Melalui keterbukaan laporan kinerja, kemudahan akses informasi, serta kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik.
9.Akan muncul ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kerusakan kepercayaan publik yang justru mengancam stabilitas jangka panjang.
10.Ya, karena nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang ditanamkan sejak dini membentuk generasi yang menolak praktik korupsi.
ReplyDeleteNama : Nadya Soraya Balqist
NIM : 43125010212
Kode : E-10
Pertanyaan Pemantik
1. birokrasi adalah prosedur yang panjang, aturan berlapis, dan sering dianggap lambat, meskipun sebenarnya bertujuan menata pelayanan negara.
2. karna pengelolaan sumber daya yang buruk, korupsi, lemahnya tata kelola, serta keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak asing
3. tidak sama. transparasi berarti keterbukaan informasi publik yang berdampak pada kepentingan rakyat. bukan membuka rahasia negara yang berkaitan dengan keamanan
4. karena korupsi dianggap wajar oleh masyarakat akibat lemahnya penegakan hukum
5. DPR, BPK, KPK, media, masyarakat.
6. menurut saya susah, tetapi korupsi bisa ditekan hingga level minimal melalui sistem yang transparan dan penegakan hukum yang kuat
7. pelayanan menjadi lamban, biaya tidak jelas, muncul pungli, ketidakpercayaan publik, dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan
8. pemerintah bisa berkomunikasi lebih cepat dan langsung, menerima kritik secara terbuka, tetapi juga dituntut lebih responsif dan siap diawasi publik
9. karna dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kasus korupsi besar yang terungkap, kinerja lembaga penegak hukum, serta persepsi masyarakat dan dunia internasional.
10. etika sama pentingnya, bahkan melengkapi hukum. hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, sedangkan etika mengarahkan pada apa yang seharusnya dilakukan meski tidak diatur hukum
Pertanyaan Reflektif
1. saya pribadi akan menjawab iya. karena keterbukaan harta kekayaan adalah bentuk tanggung jawab moral dan cara membangun kepercayaan publik.
2. Pernah, itu terjadi karena mentalitas aparatur yang belum berorientasi pelayanan
3. menurut saya masih terbatas, misalnya melalui berita, media sosial pemerintah, atau diskusi publik. Ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi kebijakan dan partisipasi warga.
4. Pernah, menurut saya diluar segi "korupsi" uang terima kasih sendiri adalah bentuk apresiasi melalui harta yang kita punya
5. perasaan saya prihatin sekaligus termotivasi. Negara dengan IPK tinggi menunjukkan bahwa pemerintahan bersih itu mungkin dicapai dengan komitmen serius
6. mahasiswa harus bersikap kritis, tidak ikut praktik korupsi, aktif menyuarakan aspirasi, memanfaatkan hak atas informasi publik
7. saya memilih pemimpin yang jujur tapi lambat, karena kejujuran dan transparansi menjadi dasar kepercayaan dan keberlanjutan pemerintahan
8. dari keterbukaan laporan keuangan, kejelasan kinerja, kemudahan akses informasi, respons terhadap kritik, serta adanya mekanisme pengawasan
9. dalam jangka pendek mungkin terlihat stabil, tetapi dalam jangka panjang akan memicu ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis kepercayaan publik
10. pendidikan karakter sangat penting sebagai fondasi, tetapi harus didukung oleh sistem hukum yang tegas, keteladanan pemimpin, dan budaya antikorupsi yang konsisten
E11-Maysha Sekar Wahyuning Gusti
ReplyDeletePertanyaan Pemantik
1. Prosedur administrasi panjang, formal, dan sering lambat dalam pelayanan publik
2. Salah kelola, korupsi, ketimpangan distribusi, dan lemahnya tata kelola pemerintahan
3. Tidak sama dengan membuka semua rahasia; transparansi adalah keterbukaan bertanggung jawab, bukan rahasia strategis
4. Terjadi terus-menerus, ditoleransi, dan penegakan hukum lemah
5. Rakyat, DPR, lembaga seperti BPK/KPK, media, dan masyarakat sipil
6. Sulit, tapi bisa diminimalkan dengan sistem kuat dan integritas tinggi
7. Pelayanan lambat, biaya tidak jelas, kepercayaan publik hilang.
8. Percepat komunikasi, kritik publik, dan pengawasan pemerintah
9. IPK Indonesia naik-turun: Dipengaruhi kebijakan politik, penegakan hukum, dan persepsi publik.
10. etika vs hukum : Etika melengkapi hukum; hukum tanpa etika mudah disalahgunakan.
Pertanyaan Reflektif
1. Ya, untuk membangun kepercayaan dan transparansi
2. Ya, berdasarkan laporan umum; penyebab: birokrasi rumit, korupsi, sistem tidak efisien
3. Secara virtual, melalui akses data publik dan UU KIP
4. Tidak, karena itu bentuk korupsi. Alasan: Ini melanggar etika dan hukum
5. Motivasi untuk belajar menunjukkan potensi perbaikan dengan institusi kuat
6. Partisipasi pemilihan, kampanye anti-korupsi, gunakan UU KIP, laporkan korupsi
7. Jujur tapi lambat integritas lebih penting daripada kecepatan tanpa transparansi
8. Berdasarkan transparansi anggaran, respons keluhan, audit independen, dan partisipasi publik
9. Korupsi meningkat, ketimpangan, ketidakstabilan jangka panjang, kehilangan kepercayaan investor
10. Ya, tapi perlu dukungan hukum dan sistemik tidak cukup sendirian
Jawaban Pertanyaan Pemantik
ReplyDelete1. Apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengar kata "birokrasi"?
Proses administrasi yang berlapis, cenderung lambat, dan sering kurang responsif, meskipun seharusnya berfungsi melayani publik.
2. Mengapa sebuah negara bisa kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin?
Karena tata kelola yang buruk, korupsi, dan distribusi hasil kekayaan yang tidak adil.
3. Apakah transparansi sama dengan menelanjangi semua rahasia negara?
Tidak. Transparansi hanya berlaku pada informasi publik, bukan rahasia strategis negara.
4. Mengapa korupsi sering dianggap sebagai "budaya" di beberapa tempat?
Karena dilakukan terus-menerus, ditoleransi, dan lemahnya penegakan hukum.
5. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja pemerintah?
Pemerintah, lembaga pengawas, media, dan masyarakat secara bersama-sama.
6. Mungkinkah sebuah pemerintahan berjalan tanpa ada korupsi sama sekali?
Sangat sulit, tetapi korupsi dapat ditekan dengan sistem dan pengawasan yang kuat.
7. Apa dampak langsung jika instansi pemerintah tidak transparan?
Muncul ketidakpercayaan publik dan peluang penyalahgunaan wewenang.
8. Bagaimana media sosial mengubah interaksi pemerintah dengan warga?
Komunikasi menjadi cepat, terbuka, dan dua arah.
9. Mengapa IPK Indonesia naik-turun?
Karena inkonsistensi kebijakan dan penegakan hukum antikorupsi.
10. Seberapa penting etika dibandingkan kepatuhan hukum?
Etika sama pentingnya karena menuntun perilaku meski tanpa pengawasan hukum.
Jawaban Pertanyaan Reflektif
1. Jika kamu menjadi pemimpin, siap membuka harta kekayaan?
Siap, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
2. Pernah dipersulit saat mengurus dokumen publik? Penyebabnya?
Pernah, akibat prosedur rumit dan budaya birokrasi lama.
3. Sejauh mana menggunakan hak mengetahui kebijakan daerah?
Masih terbatas, umumnya melalui media.
4. Pernah memberi "uang terima kasih"? Mengapa?
Terjadi karena takut dipersulit atau ingin proses cepat.
5. Perasaan melihat negara dengan IPK tinggi?
Kagum sekaligus prihatin terhadap kondisi Indonesia.
6. Peran mahasiswa/warga mendukung good governance?
Mengawasi kebijakan, kritis, dan menolak korupsi.
7. Pilih pemimpin jujur tapi lambat atau cepat tapi tidak transparan?
Pemimpin jujur meskipun lambat.
8. Cara menilai lembaga sudah akuntabel?
Dari keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kinerja.
9. Dampak mengabaikan Rule of Law demi stabilitas ekonomi?
Ketidakadilan dan rusaknya kepercayaan publik.
10. Apakah pendidikan karakter bisa memberantas korupsi?
Bisa, jika didukung sistem hukum dan keteladanan.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteNama : Dava Fernando E18
ReplyDeleteNIM : 43125010236
Jawaban Pertanyaan Pemantik
1. Kata birokrasi sering dikaitkan dengan sistem administrasi pemerintahan yang hierarkis, prosedural, cenderung lambat, dan berbelit-belit.
2. Negara yang kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin biasanya disebabkan oleh tata kelola yang buruk, korupsi, distribusi hasil yang tidak merata, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.
3. Transparansi tidak berarti membuka seluruh rahasia negara, melainkan keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tanpa mengganggu keamanan dan kedaulatan negara.
4. Korupsi sering dianggap sebagai budaya karena praktiknya berlangsung lama, dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari, dan diwariskan dalam sistem birokrasi yang lemah.
5. Pengawasan kinerja pemerintah menjadi tanggung jawab lembaga pengawas negara, media massa, serta masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.
6. Pemerintahan tanpa korupsi sangat sulit diwujudkan sepenuhnya, tetapi tingkat korupsi dapat ditekan melalui sistem yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten.
7. Ketidakterbukaan instansi pemerintah berdampak pada pelayanan yang lambat, biaya tidak jelas, serta menurunnya kepercayaan publik.
8. Media sosial mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warga melalui komunikasi yang lebih cepat, terbuka, dan dua arah, meskipun juga berpotensi menyebarkan informasi yang tidak akurat.
9. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik-turun karena dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan antikorupsi, penegakan hukum, serta persepsi publik dan internasional.
10. Etika lebih mendasar dibandingkan kepatuhan hukum karena hukum tanpa etika hanya menghasilkan kepatuhan formal tanpa integritas.
Jawaban Pertanyaan Reflektif
1. Jika menjadi pemimpin, membuka harta kekayaan kepada publik merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas moral.
2. Kesulitan dalam mengurus dokumen publik sering disebabkan oleh prosedur yang rumit, budaya birokrasi yang tidak melayani, atau praktik pungutan tidak resmi.
3. Penggunaan hak untuk mengetahui kebijakan daerah masih terbatas karena rendahnya literasi kebijakan dan partisipasi warga.
4. Pemberian uang terima kasih kepada petugas sering terjadi karena tekanan sistem, meskipun tetap termasuk praktik koruptif.
5. Melihat negara dengan skor IPK tinggi menimbulkan refleksi bahwa pemerintahan yang bersih dan efektif bukan hal yang mustahil.
6. Mahasiswa dan warga dapat berperan dengan bersikap kritis, aktif mengawasi kebijakan, menolak korupsi, dan melaporkan penyimpangan.
7. Pemimpin yang jujur meskipun lambat lebih dapat dipercaya dibandingkan pemimpin yang cepat tetapi tidak transparan.
8. Akuntabilitas lembaga pemerintah dapat dinilai dari keterbukaan anggaran, laporan kinerja, kualitas pelayanan publik, dan mekanisme pengaduan.
9. Mengabaikan prinsip rule of law demi stabilitas ekonomi akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan krisis kepercayaan publik.
10. Pendidikan karakter sejak dini penting sebagai fondasi pencegahan korupsi, namun harus didukung sistem hukum yang tegas dan keteladanan pemimpin.
Farrel ardhan qomaruzaman E 30
ReplyDeletejawaban pemantik :
1. Birokrasi: identik dengan aturan dan prosedur pemerintahan yang sering dianggap rumit.
2. Negara kaya tapi rakyat miskin: karena salah kelola, korupsi, dan distribusi yang tidak adil.
3. Transparansi: keterbukaan informasi publik, bukan membuka rahasia negara.
4. Korupsi disebut budaya: karena dilakukan terus-menerus dan dianggap hal biasa.
5. Pengawas pemerintah: lembaga pengawas, media, dan masyarakat.
6. Pemerintah tanpa korupsi: sulit, tapi bisa ditekan hingga sangat rendah.
7. Instansi tidak transparan: menimbulkan ketidakpercayaan dan pelayanan buruk.
8. Media sosial: membuat komunikasi pemerintah dan warga lebih cepat dan terbuka.
9. Indeks Korupsi naik-turun: dipengaruhi kebijakan, kasus, dan persepsi publik.
10. Etika vs hukum: etika melengkapi hukum agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
jawaban reflektif :
1. Membuka harta kekayaan: Ya, sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik.
2. Dipersulit urus dokumen: Pernah; biasanya karena birokrasi rumit dan kurangnya transparansi.
3. Menggunakan hak mengetahui kebijakan: Masih terbatas, umumnya lewat berita atau media sosial.
4. Memberi “uang terima kasih”: Tidak seharusnya dilakukan karena termasuk praktik tidak etis.
5. Melihat negara dengan IPK tinggi: Muncul rasa kagum sekaligus dorongan agar Indonesia lebih baik.
6. Peran mahasiswa/warga: Kritis, taat hukum, ikut mengawasi, dan berani menyuarakan kebenaran.
7. Pilihan pemimpin: Lebih percaya pemimpin jujur meski lambat.
8. Menilai akuntabilitas lembaga: Dari keterbukaan laporan, kinerja, dan tanggung jawab pada publik.
9. Rule of Law diabaikan: Menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan jangka panjang.
10. Pendidikan karakter: Penting dan efektif sebagai fondasi pencegahan korupsi di masa depan.
Sonya Ramadhani Putri
ReplyDeleteNIM: 46125010108
JAWABAN PEMANTIK
1. Birokrasi sering terlintas sebagai urusan administrasi yang panjang, berbelit, dan lambat, meskipun sebenarnya bertujuan mengatur pelayanan publik agar tertib.
2. Sebuah negara bisa kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin karena pengelolaan yang tidak adil, adanya korupsi, serta hasil kekayaan yang tidak dibagikan secara merata kepada masyarakat.
3. Transparansi tidak berarti membuka semua rahasia negara, melainkan keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat tanpa mengganggu keamanan dan stabilitas negara.
4. Korupsi sering dianggap sebagai “budaya” karena praktiknya terjadi berulang kali, ditoleransi oleh lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum sehingga dianggap sebagai hal yang biasa.
5. Pengawasan kinerja pemerintah merupakan tanggung jawab bersama lembaga pengawas, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat sebagai warga negara.
6. Pemerintahan yang benar-benar bebas dari korupsi sangat sulit diwujudkan, tetapi korupsi dapat ditekan dengan sistem yang transparan, pengawasan yang kuat, dan integritas para pejabat.
7. Jika instansi pemerintah tidak transparan, dampak langsung yang dirasakan adalah pelayanan yang lambat, munculnya pungutan liar, dan menurunnya kepercayaan masyarakat.
8. Media sosial mengubah interaksi pemerintah dan warga menjadi lebih cepat dan terbuka, memungkinkan komunikasi dua arah, sekaligus meningkatkan pengawasan publik.
9. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik-turun karena dipengaruhi oleh kinerja penegakan hukum, kebijakan pemerintah, serta banyaknya kasus korupsi yang terungkap ke publik.
10. Etika sangat penting dibandingkan sekadar kepatuhan hukum, karena sesuatu bisa saja sah secara hukum tetapi tetap salah secara moral.
JAWABAN REFLEKTIF
1. Jika saya menjadi pemimpin, saya siap membuka harta kekayaan ke publik sebagai bentuk transparansi dan upaya membangun kepercayaan masyarakat.
2. Saya pernah merasa dipersulit saat mengurus dokumen publik, biasanya karena prosedur yang berbelit, kurangnya informasi yang jelas, dan sikap aparat yang tidak profesional.
3. Sejauh ini, penggunaan hak untuk mengetahui kebijakan daerah masih terbatas, umumnya melalui berita atau media sosial, belum secara aktif mengakses informasi resmi pemerintah.
4. Saya pernah melihat praktik “uang terima kasih” diberikan karena masyarakat ingin urusannya cepat selesai atau merasa sungkan, meskipun hal tersebut sebenarnya tidak dibenarkan.
5. Melihat negara dengan skor IPK tinggi menimbulkan rasa kagum sekaligus keprihatinan, karena menunjukkan bahwa tata kelola yang bersih sangat mungkin diwujudkan.
6. Sebagai mahasiswa atau warga, peran yang bisa diambil adalah bersikap kritis, taat aturan, berani menolak korupsi, serta aktif menyuarakan aspirasi melalui jalur yang benar.
7. Saya lebih percaya pada pemimpin yang jujur meskipun lambat, karena kejujuran dan transparansi menjadi dasar kepercayaan dan keberlanjutan pemerintahan.
8. Sebuah lembaga pemerintah dapat dinilai akuntabel jika kinerjanya terbuka, anggarannya jelas, mudah diawasi, dan mau bertanggung jawab atas kesalahan.
9. Jika prinsip Rule of Law diabaikan demi stabilitas ekonomi, yang terjadi adalah ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan rusaknya kepercayaan publik dalam jangka panjang.
10. Pendidikan karakter sejak dini sangat berpotensi memberantas korupsi di masa depan karena menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak awal.