Tugas Artikel Individu Kewarganegaraan

 

ARTIKEL

KEWARGANEGARAAN

DOSEN PEMBIMBING:

Ir. Atep Afia Hidayat, MP

 

DISUSUN OLEH:

Ajri Chaerul Ramadhan             41221010033

 

 

 

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2024

Abstrak

Pasca reformasi, Indonesia menghadapi tantangan politik identitas yang mengancam ketahanan nasional dan kualitas demokrasi. Fenomena ini memerlukan solusi jangka panjang melalui kajian strategis terhadap pengaruh politik identitas terhadap demokrasi. Metode analisis kritis/deskriptif digunakan melalui FGD, studi literatur, dan RTD. Politik identitas mencerminkan belum tercapainya transformasi menuju masyarakat demokratis. Partai politik belum mengakar di masyarakat, sehingga menggunakan populisme simbol identitas untuk mendulang suara. Praktek ini merusak demokrasi dan memerlukan peningkatan edukasi politik dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan partisipasi yang rasional sesuai dengan demokrasi Indonesia

Kata kunci: Politik Identitas, Populisme, Demokrasi.

 

Pendahuluan

Pasca reformasi, Indonesia menghadapi tantangan politik identitas yang menekankan perbedaan golongan atau simbol untuk memperoleh pengaruh politik. Fenomena ini muncul pada 1970-an di Amerika Serikat untuk perjuangan minoritas, gender, dan ras terpinggirkan. Politik identitas sering kali digunakan dalam politik praktis, menjauh dari nilai persatuan, dan dapat memicu disintegrasi bangsa. Demokrasi yang ideal terganggu oleh praktik politik identitas, dengan konflik, kekerasan, dan diskriminasi sebagai dampaknya. Politik identitas diperkuat oleh kurangnya pengakuan, sementara aktor kunci memanfaatkannya untuk kepentingan politik. Fenomena politik identitas di Indonesia mencakup penggunaan agama sebagai alat kelompok penekan dan politik identitas berbasis ras untuk kepentingan separatis. Dikhawatirkan sikap emosional yang mudah tersulut dapat memicu konflik yang merugikan keutuhan bangsa.

 

Permasalahan

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah Apa potensi ancaman populisme politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia. Fenomena ini merupakan tantangan yang dihadapi dan dicari solusinya agar keran demokrasi yang ada dapat dipergunakan dengan sesuai koridor hukum di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian strategik yang memberikan gambaran, analisis, dan pembahasan serta rekomendasi tentang bagaimana pengaruh politik identitas terhadap demokrasi Indonesia.

 

Pembahasan

Fenomena populisme politik identitas di Indonesia mencerminkan tantangan dalam kehidupan demokrasi, dengan demokrasi menjadi "pedang bermata dua" yang memberikan kontribusi pada kemajuan, namun juga dapat digunakan untuk melanggar hukum dan mengancam kehidupan demokrasi serta ketahanan nasional. Politik identitas sering digunakan dalam pertarungan politik, menandakan bahwa transformasi menuju masyarakat yang demokratis belum sepenuhnya tercapai. Faktor-faktor seperti keragaman, media sosial, literasi politik yang rendah, dan penegakan hukum yang lemah menjadi pendorong politik identitas.

Politik identitas dalam pemilu dimanfaatkan sebagai "jalan pintas" untuk mendapatkan suara, dengan media sosial menjadi alat utama penyebarannya. Politisasi identitas berpotensi mengarah pada perpecahan, ketidaksetaraan, dan ketegangan sosial yang merugikan ketahanan nasional. Ideologi partai politik juga berperan dalam fenomena politik identitas, dimana politik identitas sering dieksploitasi demi kepentingan politik sempit. Populisme politik identitas terkait dengan konflik SARA dan menimbulkan polarisasi masyarakat, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Solusinya adalah dengan membangun budaya demokrasi yang inklusif, menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, dan mengadopsi pendekatan multikulturalisme kosmopolitan yang menghilangkan batas-batas kultural

 

Kesimpulan

Untuk mengatasi fenomena politik identitas di Indonesia, diperlukan sinergi antara Kemendagri, Kemenkominfo, dan pemimpin partai politik dalam meningkatkan literasi politik dan digital masyarakat serta memberlakukan aturan yang tegas terhadap penyebaran konten politik identitas yang mengandung unsur SARA. Pemerintah juga perlu memantapkan nilai-nilai kebangsaan melalui edukasi dan buku pedoman, serta memberikan pelatihan wawasan kebangsaan kepada calon peserta pemilu. Partai politik diharapkan membuat laporan akuntabilitas dan membuka opsi pilihan seluas-luasnya untuk mencegah polarisasi yang memicu politik identitas. Untuk mengatasi populisme dan politik identitas, diperlukan kesadaran masyarakat, dialog terbuka, dan kampanye politik harmoni yang mengutamakan kebhinnekaan serta rejunevasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

 

Saran

Berikut beberapa saran berdasarkan kesimpulan di atas:

●      Pemerintah perlu bekerja sama dengan partai politik untuk meningkatkan literasi politik dan digital masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan kampanye yang melibatkan partai politik sebagai agen perubahan.

●      Penting untuk memberlakukan aturan yang tegas terhadap penyebaran konten politik identitas yang mengandung unsur SARA. Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi deteren bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik sempit.

●      Pemerintah harus memantapkan nilai-nilai kebangsaan melalui edukasi dan buku pedoman yang menggarisbawahi pentingnya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, program-program pemerintah, dan kampanye publik.

●      Calon peserta pemilu perlu diberikan pelatihan wawasan kebangsaan agar memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi politik. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti KPU dan lembaga-lembaga pendidikan politik.

●      Partai politik perlu membuat laporan akuntabilitas secara periodik baik keuangan maupun kinerja yang dipublikasi kepada masyarakat. Ini akan membantu menciptakan budaya politik yang rasional dan partisipatif.

●      Masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya menolak populisme dan politik identitas yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, dialog terbuka, dan kampanye politik harmoni yang mengutamakan kebhinnekaan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif politik identitas dan populisme serta memperkuat fondasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Benhabib, S. (Ed). 1996. Democracy and difference: Contesting the boundaries of the political. New Jersey: Princeton University

Sofyan, B. T. 2021. Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. Lemhannas RI.

Hurriyah. 2021. Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. Puskapol UI. Jakarta.

Lukman, F. 2021. Politik Identitas dalam Demokrasi di Indonesia. Jakarta.
https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/28506

https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/419/290/

 

MIND MAD