Pancasila sebagai Panduan dalam Merumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

 

Nama : Muhammad Haqqi Azhari

No: A12

Nim : 41823010036

 

 

**Pancasila sebagai Panduan dalam Merumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan**

**Abstrak** 

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, memberikan pedoman yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Artikel ini membahas peran Pancasila, khususnya sila keempat dan kelima, dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Ekonomi kerakyatan merupakan konsep yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dengan mengadopsi nilai-nilai Pancasila, diharapkan Indonesia dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Artikel ini juga mengulas tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan ekonomi kerakyatan, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pada akhirnya, artikel ini memberikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

**Kata kunci**: Pancasila, ekonomi kerakyatan, keadilan sosial, kebijakan ekonomi, kesejahteraan rakyat.

 

# 1. Pendahuluan

Pancasila, yang lahir dari pergulatan pemikiran dan perjuangan bangsa Indonesia, telah menjadi dasar negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam bidang politik dan sosial, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ekonomi, nilai-nilai Pancasila sangat relevan, khususnya dalam menciptakan kebijakan yang mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar berupa ketimpangan ekonomi. Meskipun negara ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif, distribusi kekayaan yang tidak merata mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin tajam. Ekonomi kerakyatan, yang berakar pada Pancasila, menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ekonomi kerakyatan menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses pembangunan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang lebih adil.

Dalam artikel ini, akan dibahas bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Artikel ini akan menjelaskan peran Pancasila dalam kebijakan ekonomi, permasalahan yang muncul dalam implementasinya, serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

 

#2. Permasalahan

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dalam upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berlandaskan Pancasila antara lain:

 

1. **Kesenjangan Ekonomi yang Semakin Melebar** 

   Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil, sebagian besar kekayaan hanya dinikmati oleh golongan atas, sementara golongan bawah masih hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, di mana banyak masyarakat yang masih bergantung pada sektor agraria dan mengalami kesulitan dalam mengakses pasar dan sumber daya ekonomi.

 

2. **Dominasi Ekonomi Pasar Bebas** 

   Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengadopsi banyak prinsip ekonomi pasar bebas yang mengedepankan persaingan dan efisiensi. Namun, model ekonomi ini cenderung mengabaikan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila. Kebijakan yang terlalu pro-pasar sering kali menyebabkan eksploitasi sumber daya dan memperparah kesenjangan sosial.

 

3. **Ketergantungan pada Modal Asing dan Sektor Formal** 

   Investasi modal asing sering kali dianggap sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada investasi asing memiliki risiko jangka panjang, terutama ketika kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan investor daripada kepentingan rakyat. Sektor formal, seperti industri besar dan korporasi multinasional, sering kali mendominasi kebijakan ekonomi, sementara sektor informal dan UMKM yang sebenarnya menjadi tulang punggung perekonomian rakyat sering kali terpinggirkan.

 

4. **Kurangnya Partisipasi Rakyat dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi** 

   Salah satu prinsip utama dalam Pancasila adalah permusyawaratan dan perwakilan. Namun, dalam praktiknya, rakyat kecil sering kali tidak dilibatkan secara langsung dalam proses perumusan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi sering kali dirumuskan secara top-down tanpa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat kecil, terutama di pedesaan dan daerah terpencil.

 

5. **Regulasi yang Kurang Berpihak kepada Rakyat** 

   Regulasi yang ada di Indonesia sering kali lebih menguntungkan perusahaan besar daripada UMKM dan sektor informal. Misalnya, prosedur perizinan yang rumit, akses permodalan yang terbatas, dan tingginya biaya produksi sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, regulasi yang ada sering kali tidak mendukung pelaksanaan ekonomi yang berkeadilan sosial dan berpihak pada rakyat kecil.

\

\

 

#3. Pembahasan

 

# 3.1. Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan pemerataan ekonomi. Dua sila yang paling relevan dalam konteks kebijakan ekonomi adalah sila keempat dan kelima.

 

1. **Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan** 

   Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengandung makna bahwa dalam merumuskan kebijakan ekonomi, rakyat harus dilibatkan melalui proses permusyawaratan yang demokratis. Kebijakan ekonomi yang baik harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir elit ekonomi atau investor asing.

 

2. **Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia** 

   Sila kelima Pancasila menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial. Kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada keadilan sosial harus memastikan bahwa hasil dari pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa kebijakan ekonomi harus berfokus pada distribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi.

 

#3.2. Prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila

Ekonomi kerakyatan adalah model ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi. Model ini menekankan pentingnya peran rakyat dalam kegiatan ekonomi dan distribusi hasil pembangunan yang adil. Beberapa prinsip utama ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila adalah:

 

1. **Keadilan Distribusi** 

   Dalam ekonomi kerakyatan, distribusi kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang atau kelompok. Semua rakyat harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, termasuk tanah, modal, dan pendidikan. Kebijakan seperti reforma agraria dan distribusi lahan kepada petani kecil adalah salah satu contoh konkret dari upaya redistribusi aset.

 

2. **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat** 

   Kebijakan ekonomi harus bertujuan untuk memberdayakan rakyat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui penguatan UMKM, peningkatan akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan.

 

3. **Peran Negara sebagai Regulator dan Fasilitator** 

   Dalam ekonomi kerakyatan, negara memiliki peran penting sebagai regulator dan fasilitator. Negara harus memastikan bahwa pasar berjalan secara adil dan tidak didominasi oleh kekuatan-kekuatan oligarki. Selain itu, negara juga harus menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi rakyat, seperti pembangunan jalan, pasar, dan fasilitas umum lainnya.

 

4. **Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan Keputusan** 

   Ekonomi kerakyatan mengedepankan prinsip permusyawaratan dan partisipasi rakyat. Rakyat harus terlibat secara aktif dalam perumusan kebijakan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila, di mana keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan segelintir orang.

 

#3.3. Implementasi Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

Untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pancasila, diperlukan langkah-langkah konkret dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

 

1. **Peningkatan Dukungan terhadap UMKM** 

   UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap sebagian besar tenaga kerja, dan berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Namun. UMKM sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti akses permodalan yang terbatas, teknologi yang kurang memadai, dan regulasi yang tidak mendukung. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan terhadap UMKM melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan bantuan teknis.

 

2. **Pengembangan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal** 

   Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi ekonomi dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan. Kebijakan ekonomi kerakyatan harus memperhatikan potensi lokal dan mendorong pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Misalnya, pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

 

 

 

3. **Penguatan Ekonomi Pedesaan** 

   Sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di pedesaan, dan sektor pertanian adalah sumber penghidupan utama. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi pedesaan, seperti pembangunan infrastruktur, akses pasar, dan teknologi pertanian, sangat penting untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan. Reformasi agraria juga dapat menjadi solusi untuk memberikan akses yang lebih adil terhadap lahan bagi petani kecil.

 

4. **Pengurangan Kesenjangan Sosial melalui Pajak Progresif** 

   Kebijakan fiskal, khususnya pajak, dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pajak progresif, di mana kelompok berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar, dapat membantu mendanai program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat miskin. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk mendanai investasi infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah terpencil.

 

5. **Penguatan Perlindungan Sosial** 

   Perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan program-program bantuan sosial, merupakan komponen penting dari kebijakan ekonomi kerakyatan. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan sosial untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok rentan, terlindungi dari risiko ekonomi.

 

#3.4. Tantangan dalam Implementasi Ekonomi Kerakyatan

Meskipun ekonomi kerakyatan menawarkan solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi Indonesia, implementasinya tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

 

1. **Dominasi Elit Ekonomi** 

   Elit ekonomi sering kali memiliki kekuatan politik yang besar dan dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi. Kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil sering kali menjadi bias terhadap kepentingan perusahaan besar dan investor asing.

 

2. **Keterbatasan Infrastruktur** 

   Salah satu hambatan utama dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan adalah kurangnya infrastruktur di banyak daerah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil. Tanpa infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan akses internet, kegiatan ekonomi rakyat akan sulit berkembang.

 

3. **Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan di Kalangan Rakyat Kecil** 

   Pendidikan dan keterampilan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan dalam keterampilan teknis. Pemerintah perlu meningkatkan program-program pelatihan dan pendidikan untuk memberdayakan rakyat kecil.

 

3.5. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

Walaupun ekonomi kerakyatan menawarkan landasan yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, penerapannya menghadapi beberapa hambatan struktural. Di samping tantangan dominasi elit ekonomi dan kurangnya infrastruktur, seperti yang telah dibahas, ada juga beberapa faktor lain yang turut memperlambat implementasi ekonomi kerakyatan.

1. Globalisasi dan Persaingan Ekonomi
   Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah globalisasi, yang membawa persaingan ketat dengan ekonomi negara-negara lain. Kebijakan ekonomi pasar bebas, yang diterapkan di berbagai sektor, sering kali bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Persaingan global juga mendorong pelaku usaha lokal menghadapi kesulitan bersaing dengan produk-produk asing yang lebih murah, terutama di sektor UMKM. Dalam konteks ini, pemerintah harus lebih proaktif dalam menciptakan kebijakan proteksi bagi produk lokal, serta memberikan subsidi dan insentif bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka.
2. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
   Korupsi masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir elit politik dan ekonomi sering kali menghambat implementasi kebijakan yang benar-benar adil dan berkeadilan sosial. Misalnya, proyek-proyek pembangunan yang seharusnya mendukung ekonomi pedesaan sering kali terhambat karena praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam menghadapi tantangan ini, reformasi dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan ekonomi kerakyatan dapat berjalan efektif.
3. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
   Selain keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat edukasi di kalangan masyarakat juga menjadi penghalang dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Banyak masyarakat di pedesaan atau sektor informal yang kurang memahami hak-hak ekonomi mereka serta tidak memiliki akses yang cukup terhadap program-program pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan program-program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran aktif mereka dalam ekonomi kerakyatan. Selain itu, program pelatihan keterampilan dan akses informasi perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih mandiri dalam menghadapi perubahan ekonomi.
4. Ketimpangan Akses Teknologi
   Di era digital, teknologi memainkan peran penting dalam memajukan ekonomi. Namun, di banyak daerah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, akses terhadap teknologi masih sangat terbatas. Ketimpangan akses teknologi ini memperparah kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur teknologi, seperti internet dan telekomunikasi, di daerah-daerah yang tertinggal. Hal ini akan membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global.

Solusi

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti memperkuat regulasi yang melindungi kepentingan ekonomi rakyat, meningkatkan investasi dalam infrastruktur pedesaan dan teknologi, serta menggalakkan reformasi birokrasi untuk memberantas korupsi. Upaya ini harus dibarengi dengan peningkatan edukasi masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis komunitas agar ekonomi kerakyatan dapat terwujud secara berkelanjutan.

 

 

# 4. Kesimpulan

 

Pancasila, sebagai dasar negara dan panduan hidup bangsa Indonesia, memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya kebijakan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Ekonomi kerakyatan, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, adalah solusi yang tepat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tantangan seperti dominasi elit ekonomi, ketergantungan pada modal asing, dan kurangnya infrastruktur perlu diatasi agar kebijakan ekonomi kerakyatan dapat diimplementasikan secara efektif.

 

#5. Saran

 

1. **Peningkatan Partisipasi Rakyat** 

   Pemerintah perlu lebih aktif dalam melibatkan rakyat dalam proses perumusan kebijakan ekonomi, terutama melalui musyawarah yang demokratis dan inklusif.

2. **Pendidikan Ekonomi** 

   Meningkatkan pendidikan ekonomi dan keterampilan teknis di kalangan masyarakat kecil, terutama di pedesaan, sangat penting untuk memberdayakan mereka dalam kegiatan ekonomi.

3. **Penguatan Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal** 

   Kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan potensi lokal dan memperhatikan kearifan lokal. Pemerintah perlu mendukung pengembangan ekonomi berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial budaya setempat.

4. **Penguatan UMKM dan Sektor Informal** 

   Pemerintah perlu meningkatkan dukungan terhadap UMKM dan sektor informal melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan akses permodalan, dan pelatihan keterampilan.

 

5. **Pengurangan Kesenjangan Melalui Kebijakan Pajak yang Adil** 

   Pajak progresif harus diterapkan untuk mendukung program-program sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

 

### Daftar Pustaka

 

1. Bung Karno. (1945). **Pidato Lahirnya Pancasila**. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

2. Hatta, M. (1954). **Menuju Masyarakat Adil Makmur**. Jakarta: Pustaka Rakyat.

3. Sulistiyo, B. (2008). **Ekonomi Kerakyatan dan Pancasila: Tantangan dan Peluang**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

4. Rahardjo, M. (2010). **Reformasi Agraria dan Keadilan Sosial dalam Pancasila**. Bandung: Alfabeta.

5. Santoso, A. (2015). **Pancasila dan Ekonomi Berkeadilan**. Jakarta: Kompas Media.