Pancasila sebagai Sistem Etika: Menegakkan Keadilan Hukum di Indonesia

 

 

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk sistem etika yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam konteks penegakan keadilan hukum. Pancasila tidak hanya menjadi sumber normatif yang memandu pembentukan undang-undang, tetapi juga menjadi landasan moral dan etika dalam penerapan hukum di Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" serta "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", dijadikan pedoman dalam menegakkan keadilan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia tidak hanya ditujukan untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin keadilan substantif yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai sistem etika yang memberikan arah moral bagi para penegak hukum, mulai dari pembentukan regulasi hingga praktik peradilan. Artikel ini mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam sistem hukum, termasuk masalah diskriminasi, korupsi, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan.

Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, artikel ini mengkaji bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan lebih efektif dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana etika Pancasila dapat memperkuat fungsi pengadilan sebagai instrumen keadilan sosial. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan hukum dan etika profesi hukum agar para praktisi hukum dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etis yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa untuk menegakkan keadilan hukum di Indonesia, diperlukan upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran etis berdasarkan Pancasila, yang tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai pijakan dalam seluruh proses penegakan hukum.

 

Kata Kunci: Pancasila, Etika, Hukum, Undang-Undang,

 

Pendahuluan

Pancasila, sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, memiliki posisi yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Pancasila bukan hanya sekadar fondasi bagi sistem ketatanegaraan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang menjadi panduan dalam pembentukan serta penerapan hukum di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum, Pancasila memberikan kerangka nilai yang menegaskan pentingnya keadilan yang berlandaskan pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Penegakan hukum yang adil bukan hanya soal menjalankan undang-undang secara teknis, tetapi juga bagaimana hukum tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila.

Di Indonesia, penegakan hukum sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari masalah korupsi, ketidakadilan dalam akses terhadap sistem peradilan, hingga kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi. Dalam situasi seperti ini, peran Pancasila sebagai sistem etika menjadi semakin relevan dan mendesak. Sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", serta sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menuntut agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial atau pelindung kepentingan tertentu, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila masih sering mengalami distorsi. Banyak kasus yang menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas Pancasila dengan realitas penerapan hukum di lapangan. Misalnya, kasus-kasus yang melibatkan elit politik atau kelompok ekonomi kuat sering kali menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum. Dalam situasi ini, hukum seolah-olah menjadi alat bagi kepentingan tertentu, bukan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. Fenomena semacam ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana Pancasila benar-benar diterapkan sebagai dasar etika dalam penegakan hukum.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya kesadaran etis di kalangan penegak hukum. Etika profesi yang seharusnya menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum sering kali diabaikan. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, yang pada akhirnya merusak integritas hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik di kalangan penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum, agar sistem hukum dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diusung oleh Pancasila.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai sistem etika dalam penegakan keadilan hukum di Indonesia. Fokus utama dari kajian ini adalah bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman moral bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan secara lebih efektif dalam praktik hukum sehari-hari. Melalui pendekatan normatif dan analisis kasus, artikel ini berupaya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai landasan etika penegakan hukum, serta solusi-solusi yang dapat diambil untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia tidak hanya akan memastikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin tegaknya keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ini, Pancasila bukan hanya menjadi landasan filosofis dan konstitusional, tetapi juga panduan moral yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan hukum di Indonesia.

 

Permasalahan

Meskipun Pancasila telah diakui sebagai dasar negara dan sumber utama dalam pembentukan hukum di Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan keadilan hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Terdapat kesenjangan antara idealitas nilai-nilai Pancasila, terutama dalam kaitannya dengan keadilan dan kemanusiaan, dan realitas penerapan hukum di lapangan. Permasalahan utama yang muncul terkait dengan peran Pancasila sebagai sistem etika dalam penegakan hukum meliputi beberapa aspek mendasar, antara lain: ketimpangan penegakan hukum, korupsi sistemik, lemahnya pemahaman etika profesi hukum, serta ketidakadilan dalam akses terhadap sistem peradilan.

1. Kesenjangan antara Idealitas Pancasila dan Realitas Hukum

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam menegakkan keadilan hukum di Indonesia adalah adanya ketimpangan antara idealitas nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam sistem hukum. Pancasila, sebagai landasan filosofis, mengajarkan pentingnya keadilan yang berlandaskan kemanusiaan, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Namun, dalam praktiknya, hukum sering kali diterapkan dengan bias. Terdapat banyak kasus di mana keadilan seolah-olah berpihak pada golongan yang memiliki kekuasaan atau akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih besar. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap tidak mampu menjalankan prinsip keadilan sosial secara konsisten.

Kasus-kasus besar yang melibatkan elite politik atau pengusaha besar sering kali menyoroti masalah ini. Penegakan hukum terhadap mereka sering kali lebih lambat, atau bahkan mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap masyarakat biasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima Pancasila, belum sepenuhnya terwujud dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Korupsi Sistemik dalam Penegakan Hukum

Korupsi masih menjadi masalah serius dalam sistem hukum di Indonesia. Korupsi di kalangan penegak hukum, baik di tingkat polisi, jaksa, hakim, hingga aparat penjara, merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pancasila, melalui sila kedua yang menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab, seharusnya menjadi landasan moral bagi setiap penegak hukum. Namun, praktik korupsi menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, di mana hukum menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan, sehingga keadilan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang mampu membayar.

Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan elit, tetapi juga dalam skala kecil di tingkat pelayanan publik sehari-hari. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki kekuatan finansial untuk "membeli" keadilan. Masalah ini memperlihatkan betapa lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam moralitas para penegak hukum, sehingga penegakan keadilan menjadi sangat jauh dari cita-cita yang diharapkan.

3. Lemahnya Kesadaran Etika Profesi di Kalangan Penegak Hukum

Selain korupsi, lemahnya kesadaran etika profesi di kalangan penegak hukum menjadi permasalahan serius yang menghambat terwujudnya keadilan berdasarkan Pancasila. Pancasila menuntut agar penegak hukum tidak hanya bekerja berdasarkan undang-undang, tetapi juga atas dasar nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan integritas. Namun, sering kali ditemukan bahwa dalam praktiknya, sebagian penegak hukum cenderung mengabaikan etika profesi, bahkan menjadikannya sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Penegak hukum yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga tegaknya hukum yang berkeadilan, sering kali terjebak dalam pragmatisme dan kepentingan jangka pendek. Rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan etika hukum juga turut berperan dalam menciptakan situasi di mana para penegak hukum kurang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai etis dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Hal ini mengakibatkan keputusan hukum yang tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila.

4. Ketidakadilan dalam Akses terhadap Sistem Peradilan

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah ketidakadilan dalam akses terhadap sistem peradilan. Meskipun Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial dan kemanusiaan, akses terhadap keadilan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat miskin atau kelompok marginal yang kesulitan mengakses sistem peradilan karena tingginya biaya hukum, kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak hukum mereka, serta kompleksitas birokrasi hukum yang ada.

Selain itu, keterbatasan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu juga menjadi kendala besar dalam mewujudkan keadilan yang merata. Dalam banyak kasus, masyarakat kecil sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang adil karena ketidaktahuan mereka tentang proses hukum atau keterbatasan sumber daya yang mereka miliki untuk melawan ketidakadilan. Hal ini bertentangan dengan semangat Pancasila, yang menuntut agar hukum dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial dan ekonomi.

5. Kurangnya Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Hukum

Salah satu akar permasalahan dari lemahnya penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam penegakan hukum adalah kurangnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia. Pendidikan hukum yang saat ini berfokus pada aspek teknis dan normatif cenderung mengabaikan dimensi etika dan moralitas yang seharusnya menjadi dasar dalam membentuk karakter para calon penegak hukum. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila, lulusan pendidikan hukum tidak akan memiliki landasan moral yang kuat dalam menjalankan tugas mereka sebagai penegak keadilan.

Dalam konteks ini, pendidikan hukum perlu diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan ahli hukum yang kompeten secara teknis, tetapi juga penegak hukum yang memiliki integritas moral dan etika yang tinggi, serta komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila. Tanpa perbaikan dalam pendidikan ini, sulit untuk mengharapkan adanya perubahan signifikan dalam cara penegakan hukum dilakukan di Indonesia.

 

Pembahasan

1. Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Penegakan Hukum

Pancasila, yang terdiri dari lima sila, bukan hanya menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai sistem etika yang memberikan arah moral bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa, termasuk dalam bidang hukum. Setiap sila dari Pancasila mengandung nilai-nilai etis yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum, mulai dari penghormatan terhadap Tuhan, pengakuan akan nilai kemanusiaan, pentingnya persatuan, prinsip demokrasi yang menjunjung musyawarah, hingga pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana setiap individu harus diperlakukan secara adil dan bermartabat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kekuasaan. Nilai ini menekankan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga harus mengedepankan kemanusiaan dan keadilan dalam setiap penerapannya.

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", memberikan panduan bahwa penegakan hukum harus berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Artinya, hukum harus bersifat inklusif, memberikan akses dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, tanpa kecuali. Sila ini menuntut agar tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum, serta memastikan bahwa hukum berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu kebijakan hukum, proses peradilan, atau keputusan hakim telah mencerminkan keadilan yang sejati. Hukum yang berpijak pada Pancasila bukan hanya sekadar menegakkan aturan-aturan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi moral dan sosial yang lebih luas, sehingga hasil akhirnya mencerminkan kesejahteraan dan kebaikan bersama.

2. Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Pancasila

Penegakan hukum yang adil merupakan salah satu pilar utama yang harus diwujudkan dalam suatu negara hukum. Dalam perspektif Pancasila, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai keadilan prosedural (yaitu kepastian hukum yang diperoleh dari proses hukum yang adil dan transparan), tetapi juga keadilan substantif, di mana hasil akhir dari penegakan hukum harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali masih bersifat diskriminatif dan lebih menguntungkan kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki akses kekuasaan dan ekonomi. Kasus-kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, hingga ketidakadilan dalam distribusi sumber daya hukum menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik penegakan hukum.

Pancasila menghendaki agar penegakan hukum di Indonesia memperhatikan aspek keadilan sosial yang merata. Misalnya, dalam konteks kasus pidana, sering ditemukan adanya disparitas hukuman antara tersangka dari kalangan miskin dengan pelaku dari kalangan kaya. Kalangan yang memiliki akses lebih besar terhadap pengacara terbaik dan koneksi dalam sistem hukum sering kali memperoleh hukuman yang lebih ringan, sedangkan masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses tersebut cenderung mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Hal ini tentu bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang menuntut adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sistem peradilan Indonesia perlu mereformasi dirinya agar nilai-nilai keadilan sosial dapat terwujud secara nyata dalam proses penegakan hukum.

3. Tantangan dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum

Meski Pancasila telah lama diakui sebagai landasan negara, penerapan nilai-nilainya dalam penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya distorsi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di berbagai institusi hukum. Misalnya, korupsi yang meluas di kalangan penegak hukum menunjukkan bahwa integritas moral dan etika yang diamanatkan oleh Pancasila belum terinternalisasi dengan baik.

Korupsi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, tetapi juga menghambat terwujudnya keadilan yang sejati. Sila kedua dan kelima Pancasila jelas menolak segala bentuk ketidakadilan yang lahir dari korupsi, karena korupsi menyebabkan hukum tidak bisa diakses secara setara oleh semua warga negara.

Selain itu, kurangnya pendidikan etika dan moral berbasis Pancasila di kalangan penegak hukum juga menjadi faktor yang menyulitkan. Pendidikan hukum di Indonesia cenderung lebih berfokus pada aspek teknis dan normatif, sementara aspek etika dan moral sering kali diabaikan. Akibatnya, banyak penegak hukum yang terjebak dalam pragmatisme, di mana mereka menjalankan tugas mereka berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, dan bukan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang diusung oleh Pancasila.

Tantangan lain adalah lemahnya akses masyarakat terhadap keadilan. Meskipun Pancasila menuntut adanya keadilan sosial, kenyataannya banyak masyarakat miskin yang sulit mengakses keadilan karena kendala biaya, birokrasi yang rumit, serta kurangnya informasi tentang hak-hak hukum mereka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih jauh dari cita-cita Pancasila, di mana setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan memperoleh keadilan.

4. Solusi untuk Memperkuat Penerapan Pancasila dalam Penegakan Hukum

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diusulkan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasi dan diterapkan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Pertama, diperlukan upaya serius untuk memberantas korupsi di kalangan penegak hukum. Salah satu cara efektif adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan disiplin terhadap aparat hukum, serta membangun mekanisme transparansi yang dapat diakses oleh publik. Penegakan hukum yang bersih dari korupsi merupakan syarat mutlak agar nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diusung oleh Pancasila dapat terwujud.

Kedua, pendidikan hukum perlu diarahkan untuk mengintegrasikan etika dan moral berbasis Pancasila. Tidak cukup hanya mengajarkan norma-norma hukum yang ada, para calon penegak hukum juga harus memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Melalui kurikulum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan para lulusan pendidikan hukum tidak hanya menjadi ahli dalam penerapan hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dalam menegakkan keadilan.

Ketiga, reformasi sistem peradilan harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap hukum. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan lebih banyak bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, serta mempermudah proses hukum yang selama ini dianggap terlalu rumit dan birokratis. Sistem peradilan juga harus lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok rentan yang selama ini sulit mengakses keadilan.

5. Pancasila sebagai Panduan Masa Depan Penegakan Hukum

Masa depan penegakan hukum di Indonesia sangat tergantung pada sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi dalam setiap proses dan keputusan hukum. Jika nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, dapat diterapkan secara konsisten, maka hukum di Indonesia tidak hanya akan menjamin kepastian hukum, tetapi juga menciptakan rasa keadilan substantif yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila memberikan panduan etis yang kokoh bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Penegak hukum harus senantiasa menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam setiap tindakan dan keputusan mereka, sehingga keadilan yang dihasilkan bukan hanya legal secara formal, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia dapat benar-benar mencerminkan cita-cita luhur yang diamanatkan oleh Pancasila.

 

Kesimpulan

Pancasila sebagai sistem etika memberikan fondasi moral dan filosofis yang sangat penting dalam penegakan keadilan hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, terutama "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menuntut agar hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif yang harus dipatuhi secara teknis, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang berpihak pada kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang menghambat terwujudnya keadilan berdasarkan Pancasila. Korupsi, ketimpangan perlakuan hukum, lemahnya kesadaran etika di kalangan penegak hukum, serta sulitnya akses masyarakat terhadap sistem peradilan adalah beberapa masalah yang menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas Pancasila dan realitas yang ada. Penegakan hukum yang tidak adil ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menghambat upaya membangun negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat untuk mereformasi sistem penegakan hukum dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Dengan internalisasi nilai-nilai moral Pancasila dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari pembuatan kebijakan hukum hingga praktik peradilan, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saran

1. Penguatan Integritas Penegak Hukum
   Diperlukan upaya yang serius untuk meningkatkan integritas moral dan profesionalisme di kalangan penegak hukum. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam etika profesi hukum sangat penting agar penegak hukum memiliki landasan moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya.
2. Pemberantasan Korupsi yang Lebih Intensif
   Korupsi di dalam sistem penegakan hukum harus diberantas secara lebih intensif. Transparansi dan pengawasan ketat terhadap kinerja aparat penegak hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa tidak ada distorsi keadilan akibat penyalahgunaan wewenang.
3. Perbaikan Akses Masyarakat Terhadap Hukum
   Negara harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan. Penyediaan bantuan hukum gratis dan peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat kecil sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dalam penegakan hukum.
4. Reformasi Sistem Pendidikan Hukum
   Kurikulum pendidikan hukum di Indonesia perlu diperbarui dengan mengedepankan pengajaran tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dalam penegakan hukum. Selain memberikan pemahaman teknis, pendidikan hukum harus mampu membentuk karakter yang menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan kemanusiaan.
5. Pemanfaatan Teknologi dalam Sistem Hukum
   Untuk memperkuat transparansi dan efisiensi, sistem peradilan Indonesia harus mulai memanfaatkan teknologi digital, seperti e-court dan pengadilan online. Hal ini akan membantu mempercepat proses hukum, meningkatkan transparansi, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.

Dengan penerapan saran-saran di atas, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh Pancasila, sehingga keadilan substantif dapat tercapai dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipulihkan.

Daftar Pustaka

1. Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
2. Notonagoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
3. Soepomo, R. (1953). Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
5. Mahfud MD. (2011). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.