Pancasila sebagai Kerangka Etika dalam Pengambilan Kebijakan Publik

 

Pancasila sebagai Kerangka Etika dalam Pengambilan Kebijakan Publik

Oleh: Muhammad Fathan Farizi (41823010019)

 

 

Abstrak

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, memiliki peran sentral dalam memberikan arah dan pedoman etis bagi pengambilan kebijakan publik. Artikel ini mengkaji peran Pancasila sebagai kerangka etika yang dapat menuntun pengambil keputusan dalam menghadapi berbagai tantangan kebijakan di tingkat nasional maupun global. Dengan menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Melalui pendekatan teoritis dan analisis studi kasus, artikel ini juga mengidentifikasi berbagai persoalan etis yang sering muncul dalam proses pengambilan kebijakan, seperti ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, serta pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan umum.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang semakin kompleks, Pancasila dapat berfungsi sebagai filter etis yang memperkuat identitas nasional sekaligus menjamin bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan nilai-nilai fundamental bangsa. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan pentingnya pengarusutamaan Pancasila dalam pengambilan kebijakan publik agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci

Pancasila, etika, kebijakan publik, keadilan sosial, tata kelola pemerintahan, pembangunan berkelanjutan

 

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia telah menjadi fondasi yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya sekadar prinsip-prinsip dasar, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan publik. Di tengah perkembangan zaman dan tantangan globalisasi yang semakin kompleks, penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pengambilan kebijakan publik yang baik harus mempertimbangkan aspek moral dan etika, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian lingkungan. Pancasila, dengan lima sila yang mencerminkan prinsip kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan umum, menawarkan landasan etika yang komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak kebijakan publik yang cenderung mengabaikan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menghadapi tekanan kepentingan politik, ekonomi, dan global. Berbagai kasus yang melibatkan ketimpangan sosial, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, serta pelanggaran hak asasi manusia menjadi bukti nyata bahwa etika Pancasila belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan di Indonesia?

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai kerangka etika dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia. Dengan menganalisis relevansi setiap sila dalam konteks kebijakan publik, artikel ini akan menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, artikel ini juga akan membahas permasalahan yang sering muncul ketika etika Pancasila diabaikan, serta memberikan rekomendasi tentang bagaimana memperkuat peran Pancasila dalam pengambilan kebijakan publik di masa mendatang.

 

PERMASALAHAN

Meskipun Pancasila telah dijadikan sebagai dasar negara dan sumber nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, penerapannya dalam pengambilan kebijakan publik sering kali belum optimal. Terdapat berbagai permasalahan yang menghambat pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam proses pembuatan kebijakan, yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengurangi efektivitas kebijakan publik. Berikut ini adalah beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya menjadikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam pengambilan kebijakan publik.

1. Ketidakadilan Sosial dalam Kebijakan Publik

Sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” menekankan pentingnya mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak kebijakan publik yang dihasilkan justru memperdalam kesenjangan sosial. Salah satu contohnya adalah kebijakan ekonomi yang sering kali hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi, sementara masyarakat miskin dan marginal sering kali terpinggirkan.

Salah satu masalah terbesar dalam konteks ini adalah distribusi yang tidak merata dari sumber daya dan hasil pembangunan. Kebijakan yang seharusnya mendorong pemerataan kesejahteraan sering kali malah memperparah ketimpangan, baik dalam hal akses pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Ketidakadilan ini tidak hanya melanggar nilai-nilai Pancasila, tetapi juga berkontribusi terhadap ketidakpuasan sosial dan potensi ketegangan di masyarakat.

2. Dominasi Kepentingan Politik dan Ekonomi

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila sebagai kerangka etika dalam pengambilan kebijakan publik adalah dominasi kepentingan politik dan ekonomi. Para pembuat kebijakan sering kali terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek atau tekanan dari kelompok ekonomi yang kuat, sehingga mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengarah pada kebijakan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, tetapi lebih berpihak pada kepentingan segelintir kelompok.

Sebagai contoh, kebijakan di bidang sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan sering kali lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan dengan masyarakat lokal yang terdampak. Selain itu, keputusan politik yang diambil dalam rangka meraih popularitas sesaat, seperti pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran atau kebijakan populis lainnya, sering kali mengabaikan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan jangka panjang sebagaimana diajarkan dalam Pancasila.

3. Kurangnya Pengarusutamaan Nilai Pancasila dalam Pendidikan dan Pelatihan Kebijakan Publik

Permasalahan lain yang menghambat penerapan Pancasila dalam kebijakan publik adalah kurangnya pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan pelatihan kebijakan bagi para pembuat keputusan. Banyak pembuat kebijakan yang lebih berfokus pada pendekatan teknokratis dalam menyusun kebijakan, dengan menitikberatkan pada aspek efisiensi ekonomi atau kepentingan politik, tanpa memperhatikan dimensi etika yang terkandung dalam Pancasila.

Pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam tentang pentingnya etika dalam kebijakan publik, serta minimnya pelatihan yang menekankan integrasi Pancasila dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, nilai-nilai yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan, seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, cenderung diabaikan atau hanya dijadikan retorika tanpa implementasi nyata.

4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Pengambilan Kebijakan

Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia masih sering kali jauh dari transparansi dan akuntabilitas. Banyak keputusan yang diambil secara tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas ini sering kali disebabkan oleh budaya politik yang masih cenderung elitis, di mana kebijakan dibuat berdasarkan kepentingan politik tertentu tanpa memperhatikan partisipasi dan masukan dari masyarakat luas. Kondisi ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

Sebagai contoh, kebijakan mengenai pengelolaan lahan atau tata ruang sering kali dibuat tanpa konsultasi yang cukup dengan masyarakat setempat, sehingga berujung pada konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Kurangnya mekanisme akuntabilitas yang kuat juga memicu korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang semakin menjauhkan kebijakan publik dari prinsip-prinsip etika Pancasila.

5. Pelanggaran terhadap Prinsip Kemanusiaan dalam Kebijakan Publik

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menuntut agar kebijakan publik selalu berlandaskan pada penghargaan terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Namun, dalam banyak kasus, kebijakan publik di Indonesia masih kerap melanggar prinsip ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan ini dapat terlihat dalam kebijakan yang mengabaikan hak-hak masyarakat marginal, seperti kelompok adat, masyarakat miskin kota, atau kelompok minoritas. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum sering kali tidak memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan, seperti tindakan represif aparat terhadap demonstran atau pelanggaran hak-hak buruh.

Dalam beberapa kasus, kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan ini disebabkan oleh pendekatan yang terlalu berorientasi pada kepentingan keamanan atau stabilitas ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. Padahal, Pancasila mengajarkan bahwa kebijakan publik harus mengedepankan penghargaan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial.

6. Globalisasi dan Tekanan Eksternal yang Mengancam Identitas Nasional

Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan kebijakan publik. Di satu sisi, globalisasi menawarkan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Namun, di sisi lain, tekanan global sering kali bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan nasional, termasuk Pancasila.

Tekanan eksternal dari lembaga internasional, investor asing, atau kebijakan global dapat mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dalam konteks investasi asing, pemerintah sering kali dihadapkan pada dilema antara menarik investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan yang diajarkan dalam Pancasila. Tekanan globalisasi juga dapat melemahkan identitas nasional, yang pada gilirannya berdampak pada kebijakan yang kurang berpihak pada kepentingan rakyat.

7. Krisis Lingkungan dan Pengabaian Terhadap Kelestarian Alam

Pancasila mengajarkan pentingnya keseimbangan antara manusia dan lingkungan, tetapi dalam banyak kebijakan publik, kelestarian lingkungan masih sering diabaikan. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," dapat dimaknai sebagai pentingnya menjaga persatuan tidak hanya antar-manusia, tetapi juga antara manusia dengan alam. Sayangnya, kebijakan di bidang pembangunan, seperti ekspansi industri dan eksploitasi sumber daya alam, sering kali lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daripada kelestarian lingkungan.

Permasalahan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim semakin mengancam kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kebijakan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Pancasila, yang mengedepankan keadilan sosial dan keberlanjutan.

 

PEMBAHASAN

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, tidak hanya berperan sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa, tetapi juga sebagai kerangka etika yang mampu memandu pengambilan kebijakan publik. Penggunaan Pancasila dalam proses pengambilan kebijakan memberikan landasan moral dan etika yang sangat penting, terutama ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan kontemporer yang memerlukan pertimbangan mendalam dari sisi keadilan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pada bagian pembahasan ini, kita akan mengupas bagaimana setiap sila Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan publik serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

1. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa dan Dimensi Spiritual dalam Kebijakan Publik

Sila pertama dari Pancasila, “Ketuhanan yang Maha Esa,” menekankan pentingnya keyakinan pada nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks kebijakan publik, sila ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada nilai-nilai moral universal yang berasal dari keyakinan terhadap Tuhan. Kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat ilahi, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Salah satu contoh penerapan sila pertama dalam kebijakan publik adalah kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi, berusaha untuk menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, terlepas dari latar belakang kepercayaan mereka. Namun, di sisi lain, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti intoleransi beragama dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Selain itu, sila pertama juga mengharuskan bahwa kebijakan publik harus dijauhkan dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan, Indonesia harus berupaya untuk memastikan bahwa integritas moral para pemimpin dan pembuat kebijakan tetap terjaga, dan kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan materiil, tetapi juga pada kepentingan rohani.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila ini menuntut agar setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah selalu menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) dan martabat setiap individu. Dalam praktiknya, kebijakan publik harus bertujuan untuk meminimalisir ketidakadilan sosial dan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan dan akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik.

Kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan adalah dua contoh di mana nilai-nilai kemanusiaan ini sangat penting. Kebijakan pendidikan yang adil harus memastikan bahwa semua anak, terlepas dari status sosial dan ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Namun, pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti korupsi dan birokrasi yang lamban, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, kebijakan yang berhubungan dengan penegakan hukum dan keadilan juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang masih mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, terutama dalam konteks penegakan hukum. Kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti tindakan represif terhadap demonstran, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kebijakan publik.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia dan Keseimbangan antara Pusat dan Daerah

Sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia,” menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah harus selalu memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, dan tidak boleh memperkuat ketimpangan atau memicu disintegrasi.

Dalam konteks kebijakan otonomi daerah, sila ini menjadi sangat relevan. Kebijakan desentralisasi yang diberlakukan sejak era reformasi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, dalam implementasinya, kebijakan otonomi daerah ini sering kali memperkuat ketimpangan antara daerah yang kaya akan sumber daya alam dengan daerah yang lebih miskin. Persatuan dan kesatuan bangsa bisa terancam jika pemerintah pusat dan daerah gagal menemukan keseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya.

Selain itu, dalam konteks globalisasi, kebijakan yang diambil pemerintah juga harus memastikan bahwa identitas nasional tetap terjaga, meskipun Indonesia terlibat dalam komunitas global. Kebijakan di bidang kebudayaan, misalnya, harus mendorong pelestarian budaya lokal sambil membuka diri terhadap perubahan dan pengaruh luar yang positif. Tantangan dalam menerapkan nilai persatuan ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara adaptasi terhadap tuntutan globalisasi dan pelestarian identitas nasional sebagai bangsa yang majemuk.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan publik, sila ini mengharuskan pemerintah untuk selalu melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, baik melalui mekanisme perwakilan maupun musyawarah yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Penerapan sila keempat ini dapat dilihat dalam berbagai kebijakan yang mengedepankan partisipasi masyarakat, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan pembangunan di daerah masing-masing. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih sering kali bersifat formalitas, di mana aspirasi masyarakat tidak benar-benar diperhitungkan dalam kebijakan akhir yang diambil.

Selain itu, proses demokrasi di Indonesia sering kali masih diwarnai oleh praktik-praktik yang tidak mencerminkan nilai-nilai hikmat kebijaksanaan, seperti politik uang, korupsi, dan manipulasi suara. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin tidak selalu sesuai dengan kepentingan rakyat banyak, tetapi lebih mencerminkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Untuk mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, pemerintah perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan, baik dalam bentuk konsultasi publik yang lebih inklusif maupun penguatan lembaga-lembaga perwakilan, seperti DPR dan DPRD, yang benar-benar mewakili suara rakyat.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Tantangan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sila kelima Pancasila menegaskan pentingnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan publik harus berorientasi pada upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, baik dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, maupun dalam kesempatan untuk berkembang.

Namun, dalam kenyataannya, banyak kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah Indonesia masih belum mampu mengatasi masalah ketimpangan ini. Ketimpangan sosial dan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, antara pusat dan daerah, serta antara perkotaan dan pedesaan, masih menjadi salah satu masalah utama yang menghambat tercapainya keadilan sosial di Indonesia.

Salah satu contoh ketidakadilan sosial yang terjadi adalah dalam konteks akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk memperluas akses layanan ini melalui berbagai program, seperti KIS dan KIP, namun kualitas layanan yang diberikan di daerah terpencil sering kali jauh lebih rendah dibandingkan dengan di kota-kota besar. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membimbing proses pengambilan kebijakan publik. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai etika yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kebijakan, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan penghargaan terhadap keberagaman. Namun, meskipun nilai-nilai ini telah diakui secara resmi, penerapannya dalam kebijakan publik sering kali menghadapi berbagai tantangan. Ketidakadilan sosial, dominasi kepentingan politik dan ekonomi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan masih menjadi masalah yang menghambat terwujudnya kebijakan publik yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Agar Pancasila dapat benar-benar berfungsi sebagai kerangka etika dalam pengambilan kebijakan publik, dibutuhkan upaya yang lebih serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan. Peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, serta pengarusutamaan etika dalam proses pengambilan keputusan, harus menjadi prioritas dalam upaya membangun kebijakan yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan.

 

SARAN

·  Peningkatan Pemahaman terhadap Nilai-Nilai Pancasila
Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat program pendidikan moral dan Pancasila, baik di kalangan pembuat kebijakan maupun masyarakat umum. Pendidikan ini harus menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan publik, serta menanamkan pemahaman bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga kerangka etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

·  Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan
Partisipasi publik yang lebih luas dan inklusif perlu didorong dalam proses pengambilan kebijakan. Melalui konsultasi publik yang lebih terbuka dan representatif, aspirasi masyarakat dapat lebih diperhatikan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan.

·  Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah perlu memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan yang lebih ketat dan independen terhadap para pembuat kebijakan, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

·  Pengembangan Kebijakan yang Berorientasi pada Keadilan Sosial dan Keberlanjutan
Kebijakan publik harus lebih berfokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan tanpa memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan dapat memperparah ketidakadilan dan merusak keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang seluruh masyarakat dan kelestarian lingkungan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, M. (2012). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.

Kaelan, M. (2010). Pendidikan Pancasila. Paradigma.

Magnis-Suseno, F. (2018). Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Gramedia.

Moerdiono. (1989). Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Bina Cipta.

Notonegoro, D. (1975). Pancasila secara Ilmiah Populer. Pantjuran Tujuh.

Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.

Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Press.

4o